Muslim Online

MEDAN—Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli mengingatkan kepada seluruh pedagang untuk tidak bermain-main dengan harga bahan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan.

“Jangan mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Tak bagus,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan usai pembukaan Pasar Murah Pemko Medan, Selasa (30/04/2019) di Lapangan Bola Kaki Perguruan Teknologi Kimia Industri (PTKI) Jalan Panglima Denai Medan.

Nanda juga meminta kepada Satgas Pemantau Harga yang dibentuk Pemko Medan untuk mengambil tindakan tegas jika menemukan pedagang yang sengaja menaikkan harga bahan pokok. “Tindakan tegas nantinya akan membuat efek jera kepada pedagang khususnya yang bandel,” tegas orang nomor dua di DPRD Kota Medan ini.

Pihaknya mau di bulan Suci ini jangan ada dikotori oleh oknum-oknum yang hanya mementingkan diri sendiri. “Mari kita jaga Bulan Ramadhan yang penuh kasih sayang antar sesama,” ujarnya.

Ditambahkan, pasar murah yang dilakukan Pemko Medan bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. “Nah, dengan cara inilah masyarakat dapat terbantu. Jadi mari kita saling membantu, bukan saling mencari keuntungan,” katanya.

MEDAN—Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengimbau, seluruh masyarakat yang hendak melakukan mudik tahun ini tidak menggunakan sepeda motor. Sebab, mudik menggunakan sepeda motor sangat rentan terjadinya kecelakaan yang merenggut nyawa.

“Jangan sia-siakan nyawa kita melayang begitu saja. Oleh karenanya, untuk lebih aman lebih baik mudik menggunakan bus atau lainnya,” kata Henry Jhon, Senin (29/04/2019) di Medan.

Dia juga mengapresiasi pihak swasta setiap tahunnya melakukan mudik gratis bagi masyarakat yang hendak pulang kampung menemui sanak keluarganya. “Ya kita apresiasi pihak swasta yang melakukan mudik gratis dengan menyediakan bus,” katanya.

Medan. Hasil Pemilu Serentak 2019 akan membuat perubahan di posisi pimpinan DPRD Medan periode 2019-2024. Fraksi Golkar dan Demokrat pada periode 2014-2019 mendapat jatah kursi pimpinan dewan bakal tergusur PKS dan PAN berdasarkan perolehan suara sementara.

Saat ini kursi Pimpinan DPRD Medan diisi Henry Jhon Hutagalung (Ketua DPRD/Fraksi PDI Perjuangan), Iswanda Ramli (Fraksi Golkar), Burhanuddin Sitepu (Fraksi Demokrat), Ihwan Ritonga (Fraksi Gerindra) masing-masing menempati posisi Wakil Ketua DPRD Medan.

Informasi yang dihimpun keempat partai yang mendapat jatah kursi pimpinan dewan, yakni Gerindra (9 kursi), PDI Perjuangan (9 kursi), PKS (7 kursi) dan PAN (6 kursi).

"Berdasarkan hitungan internal yang mengacu ke 90 % data berdasarkan C1 plano, pemenang pertama itu Gerindra, selanjutnya PDI Perjuangan, PKS dan PAN," kata Ketua DPD PAN Kota Medan, Bahrumsyah.

Sebelumnya, DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Medan mengklaim perolehan suara Pemilu Serentak 2019 naik signifikan dibanding hasil Pemilu 2014. Sehingga, bakal ada peningkatan jumlah kursi PKS di DPRD Medan.

"Untuk dapil 1 dan 5 kami pastikan bisa dapat dua kursi. Dapil 2 dan 3 masing-masing 1 kursi. Dapil 4 seharusnya bisa dua kursi karena suara yang didapat lebih dari 30 ribu," ujar Ketua DPD PKS Medan, Salman Alfarisi,

Dengan demikian, ia yakin perolehan kursi PKS di DPRD Medan yang semula 5 kursi naik hingga 8 kursi. "Mudah-mudaha bisa dapat satu kursi pimpinan dewan," ungkapnya.

MEDAN—Ketua Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Boydo HK Panjaitan SH mengatakan, Pasar Kampunglalang merupakan tanggung jawab bersama, dan bukan hanya tanggung jawab kepada Komisi C DPRD Kota Medan saja.

“Memang, peran Komisi C secara tupoksi hanya mengurus operasional para pedagang. Namun, bukan berarti masalah Pasar Kampung Lalang tanggung jawab kami, melainkan tanggung jawab bersama,” ujarnya.

Sedangkan Komisi D, terang Boydo, membidangi masalah pembangunan pasar Kampung Lalang tersebut, sehingga jika ditemukan terjadi ketidakberesan infrastruktur seperti runtuhnya dinding bangunan Pasar Kampung Lalang tersebut di saat acara peresmian berlangsung pada Sabtu (27/4/19) lalu seharusnya sudah menjadi fungsi Komisi C untuk mempertanyakannya kepada dinas Perkim Kota Medan dan pihak pemborong.

” Jangan sedikit-sedikit permasalahan pasar, itu ngadunya ke Komisi C, ya, kalau masalah pedagang kita tampung, jika masalah fisik bangunan yang runtuh akibat pembangunannya kurang bagus, Komisi D yang seharusnya berperan dengan memanggil Dinas Perkim dan pihak kontraktor yang mengerjakannya,” terang Boydo HK Panjaitan SH, Senin (29/4/19) di ruangan kerjanya lantai 5 Gedung DPRD Kota Medan.

Sambung Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini lagi, bahwa Komisi C sudah berjuang agar para pedagang Kampung Lalang dapat berjualan di pasar yang sempat pembangunannya tertunda dan dilanjutkan kembali sampai para pedagang hampir putus asa akibat lamanya proses pembangunan pasar tradisional Kampung Lalang tersebut.

” Saat ini semua pedagang sudah dapat berjualan di pasar yang baru itu, namun kita akui masih ada kekurangan di sana-sini, makanya jika ada ditemukan kejadian seperti runtuhnya dinding bangunan, Komisi D yang harus mengambil tindakan dengan memanggil pihak-pihak terkait,” ulang Boydo

MEDAN—DPRD Kota Medan mengimbau kepada seluruh tenaga kerja yang akan memperingati Hari Buruh Internasional akan jatuh pada Rabu, 1 Mei 2019 mendatang, agar tetap menjaga kekondusifan di lapangan selama berlangsung peringatan tersebut.

“Kita mau acara peringatan hari buruh jangan sampai tercoreng oleh tindakan anarkis yang dapat merugikan banyak pihak,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan H Iswanda Nanda Ramli kepada wartawan, Senin (29/04/2019) di Medan.

Menurutnya, peringatan hari buruh kali ini jangan hanya kenaikan upah. Melainkan, bagaimana kesejahteraan dan keselamatan buruh selama bekerja terjamin dalam lindungan UU Ketenagakerjaan. “Namun, dalam penyampaiannya harus sesuai aturan yang berlaku tidak perlu harus berunjukrasa cukup perwakilan saja,” ujarnya. Boleh berunjuk rasa tapi yang tertib.

Masih menurutnya, seiring era persaingan yang semakin ketat, persoalan buruh hari ini dinilai mulai bergeser dari sebatas persoalan upah menjadi soal peningkatan kualitas dan produktvitias buruh di Indonesia. “Nah ada tiga isu ketenagakerjaan di Indonesia yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah, dunia usaha, para pekerja dan masyarakat umum. Ketiga isu tersebut berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas sumber daya manusia di Indonesia,” ujarnya.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, diperlukan suatu ekosistem ketenagakerjaan yang lebih fleksibel. “Tujuannya supaya tenaga kerja bisa lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi saat ini, terutama perubahan akibat adanya perkembangan informasi dan digitalisasi,” katanya.

Isu kedua, yakni bagaimana cara untuk mendorong investasi di bidang sumber daya manusia. Dituturkannya, pemerintah, dunia usaha, hingga serikat pekerja perlu memiliki satu visi yang selaras untuk memacu peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kerja.

Tak hanya sampai disitu, penyebaran dan pemerataan kualitas tenaga kerja antara di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa mesti dipacu agar investasi yang masuk juga tidak terpusat atau Jawa sentris.

Namun, di samping memacu peningkatan kualitas itu, Hanif menekankan bahwa persoalan jaminan sosial harus dikawal oleh pemerintah. Baik bagi mereka para pekerja formal maupun informal. Hal itu menjadi isu ketiga yang wajib diperhatikan pemerintah. “Tentu soal jaminan sosial ini harus kita genjot terus,” ujar Hanif.

Lebih lanjut, ia memaparkan, selama hampir lima tahun memimpin Kementerian Ketenagakerjaan, pihaknya mengklaim telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong perbaikan tenaga kerja di dalam negeri. Tahun ini, Hanif memaparkan akan bekerja sama dengan dunia usaha untuk menambah jumlah tenaga kerja demi memenuhi kebutuhan industri di dalam negeri.

“Kita juga dorong super deduction tax agar menjadi insentif untuk dunia usaha agar optimal dalam melakukan investasi pengembangan sumber daya manusia,” ujar dia.

Mengenai persoalan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan yang menetapkan besaran upah berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, Nanda menilai kebijakan tersebut membuat formula kenaikan besaran upah tahunan menjadi jelas dan dapat diprediksi.

“Kunci masa depan ketenagakerjaan menurut saya bukan soal itu (pengupahan) saja, tapi ekosistemnya yang sesuai dengan pasar tenaga kerja,” ujar dia

MuslimOnline.Id- Sebentar lagi ummat Islam menyambut bulan suci Ramadhan, pria-wanita, tua-muda, sudah tidak sabar lagi menantinya. Segala sesuatu dipersiapkan untuk kehadirannya, dengan berbagai cara dan corak budaya. Baik itu persipan mental, kesehatan, serta menyiapkan rencana membuat pangan untuk menu sahur mau pun berbuka. Begitu juga dengan Anda bukan?

Tapi taukah Anda, bahwa ada saudara-saudara kita dibeberapa daerah, khususnya di Sumatera Utara ini, masih memiliki keterbatasan dalam menyiapkan segala kebutuhan di setiap menyambut bulan suci Ramadhan. Mereka tidak seperti kita dengan persiapan yang matang, karena bagi mereka dapat makan saja sudah bersyukur. Tidak harus dengan cara berlebih-lebihan saat berbuka mau pun sahur.

Namun, alangkah bahagianya kita juga pengalaman berbuka dan sahur dengan panganan yang memadai dapat juga dirasakan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan itu. Khususnya oleh saudara-saudara kita yang berada di tepian negeri, di pesisir, keluarga para nelayan. Seperti halnya, masyarakat di Desa Jaring Halus.

Mungkin dari namanya saja, sudah terbayang oleh kita, nuansa desa yang penuh dengan jaring-jaring yang halus, desa dengan nuansa perkampungan nelayan. Tidak salah lagi, desa ini memang merupakan pemukiman nelayan. Jaring Halus merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, provinsi Sumatera Utara.

ACT Sumut pun mencoba untuk menyambangi desa tersebut, desa yang konon dulunya merupakan tempat hijrah sementaranya nelayan dari negeri jiran Kedah, Malaysia. Namun kini komunitas mereka telah tinggal disana sampai sekarang, kini jumlah mereka lebih dari 3000 jiwa. Sesuai dengan asalnya, masyarakat Jaring Halus selain berbahasa Indonesia, mereka masih menggunakan bahasa melayu Kedah Malaysia.

Untuk menuju ke Desa Jaring Halus ini, kita harus menggunakan dua jenis kendaraan, kendaraan darat dan kendaraan air. Sebab Desa Jaring Halus ini berada ditengah pulau hutan manggrove, yang bersinggungan dengan selat Malaka. Dari kota Medan menuju Langkat memakan waktu sekitar 2 jam. Dari Langkat tepatnya kota Stabat, diperkirakan 1 jam menuju dermaga di Kecamatan Secanggang.

Penyeberangan dilakukan dengan menggunakan perahu bermesin yang merupakan angkutan penyeberangan umum. Perahunya lumayan besar, ada atap pelindung hujan dan mampu mengangkut 10-20 orang penumpang. Umumnya perahu ini hanya ada ada 4 kali dalam sehari penyeberangan dari Batang buluh menuju Jaring halus, pada pukul 09.00, 12.00, 15.00, dan 18.00.

Di pinggiran sungai jika beruntung kita akan menjumpai sejumlah satwa liar yang hidup di sekitar manggrove seperti monyet, bangau, dan elang. Ada juga perahu-perahu kecil dan nelayan yang tampak sedang mengambil hasil alam sekitaran hutan.

Ketika mendekati desa Jaring halus sungai terbagi menjadi beberapa cabang aliran sungai dan dari depan sungai-sungai tersebut menyatu dengan lautan. Dari lautan yang lebar tersebut mulai tampak desa jaring halus dengan susunan rumah penduduknya yang kokoh dengan pondasi kayu nibung di atas air. Rumah-rumah penduduk tampak padat di pinggiran sungai, dan ada juga yang tersebar di daratan desa jaring halus.

Desa yang merupakan pulau terluar di sisi timur Pulau Sumatera ini masih menyimpan banyak potensi. Potensi alam misalnya desa ini masih memiliki Hutan desa seluas sekitar 40 hektare tersebut. Potensi alam yang besar ini didukung oleh budaya masyarakat Jaring halus yang masih menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungannya dengan aturan-aturan lokal.

Namun sayang, dibalik potensi yang cukup besar ini, selain minimnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemangku kepentingan. Kebersihan dan Kesehatan tata ruang desa ini, menjadikan Jaring Halus menjadi pemukiman kumuh. Genangan air, tumpukan sampah, dan sumber air bersih yang kurang memadai, yang kesemuanya ini bisa berakibat fatal terhadap kesehatan masyarakat desa.

Ini lah yang menjadi 'PR' bagi kita untuk mengimplementasikan berbagai program kemanusiaan di Desa Jaring Halus ini. Lewat program Marhaban Ya Dermawan, semoga saja banyak para dermawan-dermawan yang sudi menderma sedikit rezekinya kepada saudara-saudara kita di Jaring Halus. Terkhusus di bulan Ramadhan ini, bulan dimana kita diajak berlomba-lomba untuk beramal kebajikan sesuai dengan tuntunan AlQuran dan Hadist Rasulullah SAW.

Ayo para Dermawan, Bantu saudara-saudara kita melalui
Yayasan Aksi Cepat Tanggap
BNI Syariah # 66 00000 21
Mandiri # 101 000 5634 264

Aksi Cepat Tanggap
#MarhabanYaDermawan

MuslimOnline.Id- Jakarta - Banjir  tengah  melanda  wilayah  Bengkulu  sejak  Sabtu  (27/4).  Sebagai  respons  awal,  Aksi  Cepat Tanggap  (ACT)  mendirikan  Posko  Kemanusiaan  dan  Dapur  Umum  yang  tersebar  di  lima  titik  terdampak banjir  maupun  longsor.  Bantuan  diyakini  semakin  bertambah  dengan  pemberangkatan  truk kemanusiaan  dan  armada  bantuan  yang  dikirimkan,  Senin  (29/4).


“Koordinasi  dengan  lintas  lini  dengan  tim  di  wilayah  Bengkulu,  baru  saja  tuntas.  Karena  ke  depannya, kita  akan  membentuk  kerangka  aksi  bantuan.  Kemudian  juga  kita  akan  meluaskan  aksi,  juga meningkatkan  volume  dan  kekuatan  aksi  ini,”  jelas  Bambang  Triyono  selaku  Direktur  Global  Humanity Response  ACT.

Kerangka  aksi  bantuan  dalam  waktu  dekat  ini  diantaranya  pengiriman  60  ton  bantuan  logistik  yang diberangkatkan  dengan  truk  dari  gudang  Humanity  Distribution  Center  ACT  di  Gunung  Sindur,  Bogor. Bantuan  logistik  yang  dikirimkan di  antaranya sembako, selimut,  popok  bayi,  susu, biskuit, termasuk  juga pakaian  untuk  korban  banjir Bengkulu.

Bantuan  diberangkatkan  pada  Senin  (29/4)  sore,  bersamaan  dengan  pengiriman  3  jenis  armada. Mereka  di  antaranya  3  unit  mobil  rescue,  1  unit  Humanity  Food  Truck,  dan  1  unit  ambulans  pre-hospital untuk fase  darurat.

Menurut  Bambang,  aktivitas  tim  ACT  di  Bengkulu  hari  ini  akan  lebih  difokuskan  kepada  bantuan  pangan siap  santap  dan  distribusi  logistik  awal  kepada  korban.  Namun  ke  depannya,  Bambang  menjelaskan sangat  diperlukan  kembali  penguatan  posko-posko  di  Bengkulu  dan  penambahan  posko  lain  mengingat kondisi  lokasi  saat  ini. Hari  ketiga  sejak  banjir  melanda,  Ahad  (28/4),  jumlah  pengungsian  masih  masif,  meski  banjir  perlahan mulai  surut.

Apra  Julianda  Poetra,  relawan  yang  tergabung  dalam  Masyarakat  Relawan  Indonesia  (MRI) Bengkulu  mengatakan,  warga  juga  ada  yang  bertahan  di  sekitar  rumah  dengan  mendirikan  tenda darurat atau  berteduh  di  posko.

"Pengungsian masih masif. Banjir di wilayah kota mulai surut, tetapi di beberapa kabupaten, itu masih
terendam. Jalan dan jembatan juga banyak yang putus, sehingga bantuan dan tim rescue belum bisa masuk dikarenakan akses kami jadi terbatas juga," ujar Apra.

Sebelumnya sejak Jumat (26/4) malam, hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu terendam banjir. Kondisi banjir yang cukup parah membuat beberapa warga terpaksa mengungsi ke posko-posko, salah satunya yang didirikan oleh ACT.
Banjir yang diperkirakan terjadi karena intensitas hujan yang tinggi selama dua hari berturut-turut ini,  menyebabkan sejumlah jalur transportasi terputus, baik antar-kabupaten maupun antar-provinsi, yang
menghubungkan Bengkulu dengan Sumatera Selatan, serta Bengkulu dengan Lampung.

Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Bahrumsyah ikut menyuarakan agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dievaluasi. Menurutnya, penyelenggara saat ini tidak siap menjalankan UU tentang Pemilu 2019.

"Pemilu serentak tidak sesederhana yang diucapkan dan tidak sesederhana yang disimulasikan," katanya, di gedung DPRD Medan, Senin (29/4/2019).

Disebutkannya, saat ini proses perhitungan suara di tingkat kecamatan sudah sama seperti pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 "Satu per satu suara dihitung kembali, itu yang memakan waktu lama," ungkapnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah banyak memakan korban baik dari penyelanggara. Mereka yang meninggal dunia diyakini karena kelelahan.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H.Ihwan Ritonga, SE, MM menyambut baik partisipasi seluruh masyarakat kota Medan pada Rabu 17 April 2019 kemarin datang ke Tempat Pemilihan Suara (TPS) untuk menentukan pilihan masing-masing pada pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Calon Anggota Legislatif.

” Kita apresiasi dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat kota Medan yang dengan penuh semangat datang ke TPS di tempat mereka masing-masing untuk memilih calon legislatif yang mereka percaya mampu membawa perubahan untuk lima tahun kedepan,” terang Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini, Minggu (28/4/19).

Dikatakan Ihwan Ritonga lagi, sampai saat ini masih berlangsung perhitungan suara para calon kandidat legislatif kota Medan di semua kecamatan oleh tim-tim kemenangan para calon legislatif dan siapapun nantinya terpilih dan duduk di DPRD Kota Medan adalah merupakan amanah seluruh masyarakat Kota Medan.
Ihwan Ritonga secara khusus juga berterimakasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Daerah pemilihan empat (Dapil-4) yang tetap masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk kembali duduk sebagai perwakilan masyarakat di DPRD Kota Medan.

” Saya juga ucapkan terimakasih bagi seluruh warga masyarakat yang ada di Dapil-4, yang telah memilih saya sehingga mendapatkan suara terbanyak di Dapil ini, amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada saya akan saya jaga sebaik-baiknya dan aspirasi masyarakat untuk lima tahun kedepan Insya Allah akan terus kita perjuangkan,” ujar Ihwan.
Ihwan Ritonga juga tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada KPU, Bawaslu, KPPS, pihak TNI/Polri, para saksi-saksi, dan tim pemenangan Ihwan Ritonga Center (IR Center) yang mampu membuat pesta demokrasi berjalan aman dan lancar.

” Kita mendengar adanya beberapa aparat keamanan termasuk petugas KPPS yang jatuh sakit sampai ada yang meninggal dunia akibat kelelahan mengawal dan menjaga TPS, merupakan suatu pengorbanan yang tidak dapat tergantikan semangatnya, kita juga turut berduka, kedepan kita berharap proses pesta demokrasi di Indonesia dapat lebih baik lagi dan lebih maju,” ujarnya.

Diketahui, sampai saat ini H.Ihwan Ritonga, SE yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Medan dari Partai Gerindra Kota Medan masih di urutan teratas perolehan suara terbanyak hasil pemilu 17 April 2019 kemarin. Perolehan suara yang di miliki Ihwan Ritonga sudah mencapai 20 ribu lebih, sehingga dipastikan pria yang mudah senyum dan mudah bergaul ini kembali duduk di Parlemen periode 2019-2024 dengan posisi tetap sebagai pimpinan, Sukses selalu dari masyarakat Kota Medan untuk H.Ihwan Ritonga,SE beserta keluarga.

MEDAN—Ketua DPRD Kota Medan meminta aparat kepolisian untuk menertibkan pedagang petasan/mercon pada bulan Suci Ramadhan. Pasalnya, bunyi-bunyian petasan/mercon dapat mengganggu kekhusukan umat Islam dalam menjalankan ibadah puasanya.

“Kita mau aparat kepolisian melakukan razia kepada produsen petasan/mercon khusunya di Kota Medan,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Senin (29/04/2019) di Medan.

Disebutkannya, terkait masalah itu DPRD Kota Medan memberikan sepenuhnya kepada aparat keamanan untuk menertibkan produsen hingga pedagang demi kenyamanan dalam beribadah.

“Kami tidak mau dengar ada masyarakat mengadu ke DPRD Medan terkait kasus petasan/mercon. Oleh karenanya, kami meminta aparat untuk turun tangan dalam masalah ini,” ujarnya

MEDAN—DPRD Medan menuding Aparatur Sipil Negara (ASN) ‘bermain’ di pemilu serentak 2019. Bahkan ada dugaan sejumlah camat menerima uang untuk memenangkan caleg.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Medan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan Payung Harahap mengakui pihaknya sulit mencari bukti keterlibatan ASN untuk memenangkan caleg tertentu.

“Karena ini informasi masyarakat, kami kesulitan mencari bukti,” kata Payung dihadapan anggota dewan Komisi A yang diketuai Sabar Syansuria Sitepu dan dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Rabu (24/04/2019).

Meski begitu, ujar dia, Bawaslu tetap menindaklanjuti informasi mengenai adanya mobilisasi ASN dengan memeriksa sejumlah camat, lurah dan kepala lingkungan. “Ada 3 camat, 6 lurah dan 13 kepling yang sudah kami periksa untuk mencari informasi awal,” ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa camat yang enggan hadir memenuhi panggilan tersebut dengan dalih belum mendapat izin dari pimpinan mereka.

Menanggapi itu, Henry Jhon Hutagalung mendesak agar persoalan ini diseriusi. Ia menyarankan agar DPRD Medan membentuk panitia khusus (pansus) yang mendalami kecurangan saat pemilu. “Kita buat pansus, apakah namanya pansus Rp50 juta atau pansus seribu suara,” katanya yang diamini Ketua Komisi A, Sabar Sitepu.

MuslimOnline.Id- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Asisten Pemerintahan dan Sosial Setdako Medan  Musaddad Nasution  pimpin rapat persiapan Ramadhan Fair ke XVI  di Balai Wali Kota Medan, Senin (29/4). Direncanakan, perhelatan bernuasa religi itu akan berlangsung 5 Mei - 4 Juni 2019.

Meskipun  sudah dimulai sejak 5 Mei namun pembukaan Ramadhan Fair secara resmi dilakukan, Rabu (8/5) malam. Direncanakan, pembukaan event tahunan yang telah menjadi ikon Kota Medan itu akan dimeriahkan dengan penampilan salah satu band papan atas asal ibukota Jakarta yakni Wali Band.

Demi suksesnya perhelatan Ramadhan Fair, Musaddad berpesan agar seluruh OPD terkait dapat menjalankan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. “Bapak Wali Kota menginginkan agar pelaksanaan Ramadhan Fair tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kita semua harus saling bekerjasama mensukseskannya,” kata Aspem.

Dalam rapat yang turut dihadiri Kadis Kebudayaan  OK Zulfi, Kasatpol H M Sofyan, perwakilan Kapolrestabes Medan, perwakilan Dandim 0201, perwakilan Kejari Medan serta para camat, Musaddad juga menjelaskan, Ramadhan Fair tahun ini juga akan diisi dengan taushiah ramadhan, kuliner ramadhan, hiburan Islami, bazaar serta berbagai perlombaan seperti lomba sholawat, marhaban dan pildacil.

Untuk itulah, Aspem berharap agar seluruh OPD dapat menjalankan tupoksinya masing-masing demi suksesnya acara tersebut. Terlebih, melalui rapat ini, Aspem mengungkapkan bahwa perlunya penguatan koordinasi yang dilakukan antar OPD agar tidak terjadi kesalahpaham yang berakibat pada berkurangnya esensi dari Ramadhan Fair.

‘’Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk menghadirkan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu saya berharap agar semua pihak terkait, dapat memahami dan menyadari apa yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan demikian pelaksanaan Ramdhan Fair dapat berjalan sesuai yang diinginkan,’’ harap Aspem.

Ramadhan Fair telah menjadi agenda rutin sekaligus event besar yang digelar Pemko Medan setiap kali bulan Ramadhan tiba. Oleh karenanya, Aspem kembali mengingatkan kepada seluruh OPD dan pihak terkait agar benar-benar memikirkan, memperhatikan dan mempersiapkan segala keperluan dengan benar dan terperinci.

‘’Ini menyangkut nama baik Pemko Medan. Maka, sudah selayaknya kita memberikan dan melakukan yang terbaik,’’ pungkasnya. 

MuslimOnline Id- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menilai, sebagai organisasi yang menjadi komponen persyarikatan wanita Muhammadiyah, kehadiran gerakan Aisyiyah telah ikut mewarnai berbagai aspek kehidupan di tanah air, termasuk di Kota Medan. Apalagi, gerakan Aisyiyah telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya di bidang sosial, pendidikan, kesehatan serta keagamaan.

Komitmen dan dedikasi itu diwujudkan dengan adanya sekolah, perguruan tinggi, maupun rumah sakit. Atas dasar itulah Wali Kota berharap agar gerakan Aisyiyah dapat terus memberikan sumbangsih terbaik bagi pembangunan khususnya Kota Medan.

Demikian harapan yang disampaikan Wali Kota Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH saat menghadiri perayaan Milad Aisyiyah ke 105 H/102 M di Gelanggang Olahraga (GOR) Mini Dispora Sumut, Jalan Williem Iskandar Medan, Sabtu (27/4). Melalui perayaan tersebut, Wali Kota berpesan kepada seluruh kader Aisyiyah untuk terus berbuat dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kemaslahatan umat di manapun berada.  
           
"Alhamdulillah, tanpa terasa 105 tahun sudah gerakan Aisyiyah hadir di tengah-tengah hidup masyarakat. Selama lebih dari satu abad ini pula, gerakan Aisyiyah telah menunjukkan berbagai nilai kemuliaan dalam segala aktivitas yang menjadi titik tolak pergerakannya. Semoga hal baik ini dapat terus dilakukan hingga memberi manfaat dalam jangka panjang, khususnya bagi Kota Medan, " kata Wali Kota.        

Dalam perayaan Milad yang mengangkat tema “Aktualisasi Risalah Pencerahan Untuk Dakwah Melintas Batas” tersebut, Wali Kota selanjutnya mengajak agar seluruh kader Aisyiyah agar  menjadikan momentum tersebut untuk lebih meningkatkan berbagai aktivitas yang mampu menebarkan cahaya iman dan islam di tanah air.

Terlebih lagi bilang Wali Kota, milad Aisyiyah berdekatan dengan peringatan Isra Mi'raj sekaligus mendekati masuknya bulan Ramadhan 1440 H. "Inilah saat terbaik bagi kita semua untuk  menunjukkan keagungan sebagai agama Islam yang senantiasa mengajak dan membawa kita dalam kebajikan sekaligus sebagai agama yang Rahmatan lil-alamin,” ungkapnya.

Sekaitan itulah Wali Kota berpesan agar seluruh kader Aisyiyah senantiasa berpegang teguh pendirian keislamannya dengan terus mengamalkan ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist hadir. Di samping itu Wali kota berharap agar milad ini hendaknya menjadi bukti bahwa agama Islam adalah agama yang adil, baik kepada kaum laki-laki maupun perempuan.

Apalagi tambah Wali Kota, keberadaan gerakan Aisyiyah menunjukkan bahwa emansipasi dalam Islam telah ada sejak lama, bahkan sebelum gerakan feminis bergaung di berbagai belahan dunia. Kehadiran gerakan Aisyiyah bilang Wali kota,  membuktikan bahwa kedudukan perempuan dalam agama Islam itu sangat mulia.

“Teruslah menebarkan nilai-nilai kebaikan Islam, sehingga stigma negatif yang kerap dilekatkan pihak yang tidak bertanggung jawab dapat diredam dan dihapus melalui bukti nyata yang dilakukan gerakan Aisyiyah," pesannya.
           
Di akhir sambutannya, Wali Kota mengimbau kepada seluruh pihak, khususnya kader Aisyiyah agar memperkuat silaturahmi dan merajut ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathoniyah, tidak hanya di kalangan Aisyiyah Kota Medan saja melainkan ke seluruh lapisan masyarakat.  
         
"Dengan niat yang tulus dan ikhlas, semoga gerakan Aisyiyah senantiasa menjadi gerakan muslimah terbesar yang mampu menggetarkan dunia dengan kiprahnya di segala bidang kehidupan," pungkasnya.            
         
Acara yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB tersebut diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Di kesempatan ini, Wali Kota menyerahkan sumbangsih pribadi sebesar Rp. 5 juta untuk dialokasikan ke berbagai kegiatan yang menjadi fokus pembinaan gerakan Aisyiyah. Turut hadir pula mendampingi Wali Kota, Asisten Umum (Asmum) Kota Medan Renward Parapat dan Kabag Agama Adlan. (H/KU)

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, SE, SH, MH mengapresiasi semua pihak atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 yang lalu, dengan aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu Henry Jhon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga kenyamanan dan kekondusifan Kota Medan, pasca Pemilu 2019. Diharapkan, semua pihak berperan serta dan berkontribusi mencipatakan suasan aman dan damai di Kota Medan yang kita cintai ini, katanya, di Medan, Kamis (25/04/2019) kepada asarpua.com.

Politisi PDI Perjuangan Kota Medan ini menjelaskan bahwa Pemilu 2019 merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan bangsa untuk memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan berkembang. Meskipun KPU belum mengumumkan hasil real count, legislator yang cukup vokal ini meminta agar kita tetap menjaga kekondusifan Kota Medan dan Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang dalam Pemilu 2019kemarin melangkah naik kelas memperebutkan kursi DPRD Sumut. Saat dihubungi asarpua.com, Henry Jhon menyebut optimis duduk di DPRD Sumut dilihat dari perolehan suara sampai saat ini.

Meski demikian perhitungan suara dari tim belum mencapai 100 persen. “Keputusan final ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil hitungan saya masih dari 76 persen TPS, sekitar 16.435 suara,” ucap Henry Jhon yang terkenal aktif di Gereja ini.

Launching Program Marhaban Ya Ramadhan ACT Sumut

MuslimOnline.Id - JAKARTA — Menyambut bulan suci Ramadhan, Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengajak muslim sedunia memperbanyak amal saleh melalui program kemanusiaan di pelosok Indonesia hingga berbagai belahan dunia yang terangkum dalam program Ramadhan bertema "Marhaban Yaa Dermawan". Melalui program ini, ACT juga mengajak para stakholders untuk menjadikan Ramadhan sebagai bulan akselerasi kedermawanan.

Presiden ACT, Ahyudin mengatakan Ramadhan merupakan bulan terbaik dan termulia dari semua bulan yang senantiasikan dijadikan momentum pelipatgandaan ikhtiar dan amalan terbaik umat Muslim. "Sekalipun Indonesia masih disibukkan dengan tema politik, Ramadhan merupakan momen menyatukan berbagai perbedaan. Di bulan yang suci ini, kita harus selalu ingat bahwa ekonomi sejumlah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim masih mengkhawatirkan, khususnya akibat konflik yang berkepanjangan, baik internal maupun eksternal," paparnya, Rabu (24/4/2019).

Sejalan dengan itu, Vice President ACT Ibnu Khajar mengungkapkan, program "Marhaban Yaa Dermawan" hadir karena ACT meyakini Indonesia masih dipenuhi oleh masyarakat yang memiliki jiwa dermawan.

 "Kami meyakini semua umat selalu merindukan kedatangan Ramadhan, begitu pun sebaliknya, Ramadhan juga sangat merindukan adanya orang yang dermawan. Ramadhan adalah momen terbaik bagi para dermawan untuk kemudian menebar amalan kebaikan. Tujuan finalnya, program-program yang diberikan juga bisa berperan sebagai pengentas kemiskinan," terang Ibnu.

Adapun spirit menebar amalan kebaikan di bulan Ramadhan tidak hanya untuk masyarakat prasejahtera di ibukota, tetapi juga ke tepian dan pelosok negeri lewat Kapal Ramadan.

"Kami juga akan memberangkatkan Kapal ramadan dari lima titik dengan membawa paket-paket pangan. Insya Allah kami akan menyasar ratusan ribu masyarakat prasejahtera di seantero nusantara," tambahnya.

Di sisi lain, bangkitnya filantropi islam dalam rangka mengentaskan kemiskinan masih memiliki peluang besar untuk memperluas ekosistem dan mendorongnya menjadi salah satu garda depan.

Pandangan ini disampaikan pula oleh Imam Teguh Saptono, Komisaris PT Global Waqf Corp - ACT. "Ramadhan merupakan kesempatan yang terbuka buat muslim sedunia untuk berkontribusi dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan kedermawanan dan memuliakan sesama manusia tidak hanya di Indonesia namun juga secara global. Salah satu caranya adalah dengan menaiki gelombang investasi yang bertanggung jawab, memaksimalkan instrumen pendanaan Islam seperti zakat dan wakaf," paparnya.

Bersamaan dengan peluncuran program �
"Marhaban Yaa Dermawan", ACT juga memperkenalkan situs baru yakni news.act.id, actnews.tv, act.id, dan cepattanggap.org untuk mempermudah keterlibatan khalayak dalam kegiatan kemanusiaan dan kedermawanan.

Hafit T. Masud selaku Vice President ACT menjelaskan, empat situs yang dihadirkan merupakan optimalisasi peran ACT sebagai lembaga kemanusiaan yang profesional, terutama dalam menyalurkan donasi umat lewat program-program Ramadan mendatang.

"Kami, ACT memang sedang merambah ke dunia digital, ACT goes to digital. Khusus situs news.act.id dan actnews.tv adalah untuk meningkatkan kualitas ACT dari segi komunikasi. Insya Allah, ACT akan menayangkan semua informasi mengenai program-program Ramadhan dalam bentuk berita artikel maupun video di kedua situs itu. Masyarakat hanya perlu mengakses satu situs untuk mendapatkan laman donasi yang juga dilengkapi dengan penjabaran program secara detail. Bahkan situs cepattanggap.id dirancang dalam konsep urundana digital. Setiap program akan ditampilkan kisah dan pencapaian donasinya untuk mengundang empati masyarakat," jelas Hafit.

MuslimOnline.Id- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MS ,M.H meresmikan Masjid Syiar Islam di Jalan Nawi Harahap Medan. Jumat (26/04).

Diharapkan masjid ini nantinya dapat menjadi centrum segala aktifitas masyarakat sekitar, baik sebagai pusat kegiatan  keagamaan  maupun pusat keragaman aktifitas lainnya. Di samping itu Wali Kota pun berharap agar masyarakat sekitar senantiasa memakmurkan Masjid Syiar Islam tersebut.

Peresmian Masjid Syiar Islam ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pelepasan gembok pada pintu mesjid yang dilakukan langsung Wali Kota disaksikan Wakil Ketua BKM Masjid Syiar Islam  Amaluddin Siagian, Ketua Panitia Pembangunan Masjid  Ir Bakti Lubis, Manajer BNI Syariah Irvan Satya, Kabag Humas Ridhjo nasution, Camat Medan Amplas Edi Mulia Matondang serta tokoh masyarakat.

Dalam arahan singkatnya, Wali Kota berharap agar peresmian Masjid Syiar Islam semakin menambah kecintaan seluruh jemaah kepada Allah SWT, Rasullah SWA, Al Qur’anul Karim serta kecintaan terhadap masjid maupun seluruh unsur yang ada  di dalam rumah Allah SWT yang mulia tersebut.

“Dengan peresmian Masjid Syiar Islam ini, saya berharap akan semakin kokoh berdiri membangun pondasi keisalaman di seluruh sanubari setiap umat Muslim yang ada di Kecamatan Medan Amplas. Kemudian saya ingin masjid ini nantinya senantiasa diisi dengan aktifitas keagamaan. Jangan dibiarkan kosong melompong tanpa ada syiar agama di dalamnya,” kata Wali kota.

Kemudian Wali Kota menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BKM Masjid Syiar Islam dan masyarakat sekitar karena telah berupaya sekuat tenaga membangun masjid tersebut. Dikatakan Wali kota, membangun masjid tidak mudah dan murah.

“Alhamdulillah, berkat kekuatan iman dna ikhtiar  seluruh masyarakat. Kini kita bisa lihat  Masjid Syiar  Islam telah berdiri dengan kokoh. Semoga masjid ini nantinya dapat membangun pondasi keimanan di hati dan sanubari setiap warga sekitar,” ungkapnya.

Apalagi tambah Wali Kota, peresmian Masjid Syiar Islam  dilaksanakan  dengan momen Israk Mi’raj dan berdekatan dengan datangnya bulan suci Ramadhan 1440 H.  Dengan demikian  bilang Wali Kota, semakin menambah  nilai plus keberadaan Masjid Syiar Islam di tengah-tengah masyarakat. Di kesempatan itu, Wali Kota juga menyerahkan bantuan Pemko Medan sebesar Rp. 40 juta kepada BKM Masjid Syiar Islam.

Masjid Syiar Islam dibangun di atas lahan seluas  27 x 11 meter dengan biaya lebih dari Rp. 2 miliar. Menurut Drs Ir Bakti Lubis selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid Syiar Islam, pihaknya saat ini membutuhkan dana sebsar Rp.81 juta lagi untuk menutupi kekurangan pembangunan masjid tersebut.

Bakti mengungkapkan, partisipasi masyarakat untuk mendukung penyelesaian pembangunan cukup tinggi. Dengan penuh keikhlasan, warga bahu membahu menyumbang sehingga pembangunan dapat dilakukan hingga rampung, diantaranya keluarga Farida Harahap yang menyumbang sebesar Rp.500.000.000 dan keluarga Prof Dr H Parinduri sebesar Rp.150.000.000.

“Berkat bantuan dan sumbangan yang diberikan warga, alhamdulillah Masjid Syiar Islam sudah selesai terbangun. Semoga ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap masjid. Mari kita manfaatkan dan jaga rumah Allah yang mulia ini dengan sebaik-baiknya,”  ungkap Bakti.

Kemudian Bakti  berharap kekurangan biaya pembangunan masjid dapat diselesaikan. Dia yakin jika dipikul bersama, beban yang berat akan terasa  ringan. “Mudah-mudahan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dan kita mendapat ridho dari Allah SWT,” harapnya.

MEDAN - Komisi A DPRD Medan yang diketuai Sabar Samsurya Sitepu memanggil Bawaslu Kota Medan membahas sejumlah masalah pascapemilu 17 April 2019 lalu.
Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran Komisi A menemukan banyaknya masalah yang terjadi dalam pesta demokrasi itu.

Sejumlah pertanyaan dilontarkan Komisi A DPRD kepada Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap. Di antaranya mengenai sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni yang dinilai mencampuri rapat pleno PPK Kecamatan Medan Helvetia.

Selain itu, Komisi A menyayangkan tidak adanya temuan Bawaslu terkait "serangan fajar" yang diindikasikan marak terjadi pada hari H pemilu.

Anggota Komisi A Henry John Hutagalung yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Medan mengatakan sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni arogan.

"Sikapnya sangat arogan saat rapat pleno PPK Helvetia. Polisi sudah ikut campur ini," katanya.
Diterangkannya, saat itu PPK Helvetia mengadakan rapat pleno pembahasan soal Pemilu 2019, namun saat itu rapat dilaksanakan tertutup.

Padahal diterangkan John, rapat pleno seharusnya dilakukan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. Rapat seharusnya dibuka jika sekadar disaksikan masyarakat.

"Namun saat itu datang salah dari masyarakat atau saksi ke lokasi rapat, justru ditolak masuk oleh Kapolsek. Padahal prinsip Pemilu, rapat boleh disaksikan masyarakat. Saat itu (masyarakat) protes, tapi polisi melarang. Gak sopan pula melarangnya. Ini kan demokrasi," ujar Henry.

"Saya sendiri di lapangan waktu itu," politikus PDIP-Perjuangan itu di Lantai 3 Gedung DPRD Medan, Rabu (24/4/2019) siang bersama ketua komisi dan seorang anggota DPRD lainnya, Andi Lumban Gaol.

Menurut Henry seharusnya Bawaslu berperan aktif dalam kondisi saat itu. Bawaslu seharusnya bisa meminta polisi tidak ikut campur. Bawaslu seharusnya menjelaskan bahwa ranah polisi hanya pengamanan.

Cercaan pertanyaan selanjutnya datang dari Ketua Komisi Sabar Samsurya Sitepu. Sabar menerangkan saat ini banyak menerima dan mengetahui adanya praktek "serangan fajar" di lapangan.

Praktek bagi-bagi uang untuk mencoblos salahsatu caleg itu disebutnya marak di Medan, namun tidak ada satupun yang berhasil ditangkap Bawaslu.

"Jangan seperti kentut, baunya tercium tapi gak ada wujudnya. Kenapa bisa begitu sementara di Padanglawas dan T. Karo bisanya didapat praktek suap itu," katanya.
Baca Juga :Baca: Bawaslu Buka-bukaan, 3 Camat dan 6 Lurah di Medan Diperiksa, Diduga Terlibat Serangan Fajar. .

Beberapa pertanyaan tersebut dijelaskan Payung Harahap.
Kata Payung, pihaknya (Bawaslu) akan berkordinasi dengan KPU untuk menentukan sikap. Namun demikian, ia menerangkan bahwa tidak ada seseorang yang dilarang memasuki rapat pleno PPK Helvetia itu.

"Saya sudah menindaklanjuti sms (pesan singkat) bapak soal temuan itu, tapi kenyataannya gak ada saksi yang tidak diakomodir atau dilarang masuk, pak. Tapi nanti kita tindak lanjuti dengan KPU kembali," katanya.

Payung juga mengaku telah berkordinasi dengan Polri bahwa Polri boleh melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penerima dan pemberi uang tanpa seizin Bawaslu. Di Medan sendiri, serangan fajar, menurutnya terjadi secara sistematis dan terstruktur.

"Di sini sistematis dan terstruktur. Bahkan kita sudah periksa beberapa kepala daerah yang disebut-sebut melakukan praktek serangan fajar dari informasi yang didapat tapi gak ada yang ngaku. Semuanya mengatakan harus ada seizin Walikota Medan," katanya.

sumber : tribun Medan

Moeslimonline.id. Medan: Anggota DPRD Medan Wong Chun Sen melaksanakan sosialisasi VIII Perda Kota Medan No 2 tahun 2017 kepada masyarakat di seputaran Jalan Seser, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Sabtu (03/04/2019).

Perda itu sendiri mengatur tentang retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Tujuan retribusi perpanjangan IMTA, kata Wong, untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata anggota Komisi B DPRD Medan ini.

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja. Pada Bab VI Pasal 8 dalam perda itu juga diatur struktur dan besaran tarif retribusi perpanjangan IMTA. Sebagaimana yang tertera dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan tarifnya sebesar USD 100 per orang setiap bulannya.

"Jadi, kalau pekerja asing itu menginap di Indonesia selama satu tahun, tarif retribusinya sebesar USD 1200 per orangnya.

"Bayangkan kalau orang asingnya ada 50 ribu orang, berapa miliar PAD yang kita dapat. Nah, pendapatan inilah yang yang perlu kita ketahui," kata Wong.

Menurut Wong, banyaknya perusahaan asing yang beroperasi di Medan tentunya banyak juga warga asing yang bekerja dan tinggal di Medan.

"Segala proses perizinan warga negara asing itu juga harus diketahui apakah sudah lewat masa tinggalnya atau belum," sebutnya.

Menurut Kepmenaker dan Transmigrasi No 40 tahun 2012, tenaga kerja asing tidak boleh menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Berdasarkan keputusan menteri ini, ada 19 jabatan yang tidak boleh diduduki tenaga kerja asing. Yakni Direktur Personalia (Personnel Director), Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager), Manajer Personalia (Human Resource Manager), Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor), Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor), Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor), Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Employee Career Development Supervisor), Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator), Kepala Eksekutif Kantor (Chief Executive Officer), Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist), Spesialis Personalia (Personnel Specialist), Penasehat Karir (Career Advisor), Penasehat tenaga Kerja (Job Advisor), Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling), Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator), Pengadaan Aministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator), Pewawancara Pegawai (Job Interviewer), Analis Jabatan (Job Analyst) dan Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Kota Belawan merupakan pintu gerbangnya perekonomian Propinsi Sumatera Utara dari jalur laut, tapi Kota Belawan Kota yang paling jorok dan kumuh.

Hal tersebut dikatakan Drs H Muhammad Yusuf,S.Pdi anggota DPRD Kota Medan Fraksi PPP saat mengadakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Tahun 2019 Perda No.06 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan.

"Sampah- sampah berserak disana-sini yang membuat Kota Belawan ini jorok dan kumuh. Masyarakatnya kurang kesadarannya dan pihak terkait seperti Dinas Kebersihaanya tidak peduli dan tidak benar melaksanakan tugasnya sebagai Kadis yang tugasnya membersihkan sampah," urai Drs H Muhammad Yusuf.

Sementara itu salah seorang warga Kelurahan Belawan, Kelin mengatakan bukan hanya sampah saja yang berserak disana sini tapi kondisi jalan yang rusak dan lampunya pada mati.

"Apakah Muhammad Yusuf sebagai anggota DPRD itu menutup mata sehingga Belawan ini menjadi jorok dan kumuh,"tanyanya dalam kegiatan itu.

Usai acara kemudian para undangan diberikan bingkisan. Pengamatan di Belawan acara sosialisasi tentang Perda sampah tersebut tidak dihadir Lurah Belawan ll Kecamatan Medan Belawan

Moeslimonline.id. Medan: Pemilu serentak 2019 kian mendekat. Pelaksanaannya tinggal menghitung hari. Beragam tahapan pemilu dan tata cara pemilihan masih menyisakan persoalan. Komisi A DPRD Medan mencium gelagat itu.

Untuk menuntaskan persoalan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang jatuh pada 17 April nanti, komisi yang membidangi pemerintahan dan kebijakan itu mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat.

"Substansi dari rapat dengar pendapat ini kita memokuskan agar permasalahan pemilihan sudah harus tuntas sebelum pelaksanaan," kata Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu pada rapat dengar pendapat di gedung dewan, Senin (08/04/2019).

Rapat dengar pendapat itu dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung serta sejumlah anggota Komisi A DPRD Medan di antaranya Andi Lumban Gaol, Roby Barus, Proklamasi Naibaho, Heri Zulkarnain, Komisioner KPU Medan dan Bawaslu Medan.

Pada rapat itu juga beberapa anggota dewan mempertanytakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan implementasi pelaksanaan Pemilu bagi para calon pemilih yang tidak mempunyai formulir C6 tapi mempunyai e-KTP.

"Apakah mereka ini bisa mengunakan hak suaranya," tanya Herry Zulkarnaen Hutajulu.

Pertanyaan lain juga dilontarkan Andi Lumban Gaol. Andi mempertanyakan apakah pemilih yang bekerja di luar kota bisa menggunakan hak suaranya di daerah tempatnya bekerja?

Menjawab pertanyaan dua wakil rakyat itu, Ketua KPU Medan Agus Damanik mengatakan keputusan Mahkamah Konsitusi memperpanjang masa pendaftaran daftar pemilih tambahan Pemilu 2019 sampai H-7.

KPU juga, kata Agus, membuka lagi layanan pemilih yang akan pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih yang bekerja di luar kota. "Belum ada diatur secara spesifik di putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tapi kita membuka layanan bagi pemilih yang akan pindah TPS sebelum H-7," katanya.

Agus menjelaskan, layanan pemilih pindah TPS diatur dalam keputusan MK Pasal 210 1 UU Pemilu yang baru disahkan.

Layananan pindah memilih ini teruntuk bagi mereka yang pada waktu sekurang-kurangnya H-7 mengalami sakit, tetimpa becana alam, menjadi tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

"Sementara bagi pemilih yang ingin pindah memilih yang merupakan mahasiswa daerah tetapi mau nyoblos di kampusnya belum diatur spesifik di putusan MK tersebut," katanya.

MEDAN — Ketua Komisi A DPRD Kota Medan, Sabar Sitepu meminta warga Sari Rejo jangan bertahan menginap di halaman Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan di Jalan AH Nasution, dan sebaiknya pulang ke rumahnya masing-masing. Karena, permasalahan tanah warga di Sari Rejo telah ditangani pemerintah pusat.

“Persoalan SHM (sertifikat hak milik) tanah warga Sari Rejo sudah ditangani pemerintah pusat. Kembali ke rumah masing-masing. Apalagi, dalam beberapa waktu ke depan akan berlangsung Pemilihan Umum (Pemilu) pada 17 April,” kata Sabar Sitepu, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, DPRD Medan telah berupaya semakimal mungkin dalam menangani kasus lahan Sari Rejo yang masih tercatat sebagai aset negara di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Masalah ini sudah tidak lagi di pemerintahan daerah, baik Medan maupun Sumut, melainkan di pusat. Kalau mau menginap sebaiknya di Jakarta sana. Percuma di situ bertahan karena BPN (Medan) tak memiliki kewenangan lagi. Jadi, kita harapkan menarik diri dari sana (Kantor BPN Medan) dan pulang ke rumahnya masing-masing. Jangan siksa diri untuk bertahan,” ungkapnya.

Menurutnya, ketika masyarakat terus bertahan, maka besar kemungkinan pelayanan publik di sana menjadi terganggu.

“Jangan siksa diri untuk bertahan, kasihan keluarga di rumah,” pesannya.

Sabar mengaku, dari informasi yang diperolehnya, di pemerintah pusat telah dibentuk tim khusus yang menanganinya. Tim itu terdiri dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Agraria, Kantor Staf Presiden (KSP) dan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah tanah Sari Rejo.(MR/SN)

MuslimOnline.Id- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH menyambut baik sekaligus mengapresiasi terbentuknya Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PC NU) Kota Medan masa khidmat 2019-2024.

Kepengurusan yang baru nantinya diharapkan dapat memajukan organisasi, termasuk mendukung seluruh pembangunan yang dijalankan Pemko Medan, terutama dalam pembangunan kemaslahatan umat.

Apresiasi disampaikan Wali Kota ketika menerima audiensi PC NU Kota Medan di Rumah Dinas Jalan Sudirman Medan, Senin (8/4) pagi.

Selain silaturahmi dan memperkenalkan diri,  kedatangan mereka juga betujuan mengundang Wali Kota hadir dalam acara pelantikan PC NU di Hotel Tiara Convention Center, Selasa (9/4).

‘’Pemko Medan menyambut baik digelarnya pelantikan tersebut. Semoga acara berjalan lancar dan sukses. Kita berharap pengurus yang baru dapat menjalan program dengan sebaik-baiknya sehingga PC NU menjadi lebih maju ke depannya. Di samping itu kita berharap PC NU dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan di Kota Medan,” kata Wali Kota.
         
Wali Kota selanjutnya memaparkan, saat ini perkembangan tekhnologi semakin pesat sehingga berdampak dengan perubahan dan tingkah laku, khususnya para generasi muda. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota berpesan agar PC NU mampu menjadi mitra sekaligus jembatan bagi Pemko Medan dalam rangka pembinaan terhadap generasi muda melalui program-programnya.
         
‘’Kiranya PC NU dapat membantu tugas Pemko Medan untuk memberikan pendampingan dan pemahaman di bidang agama, khususnya bagi generasi muda sehingga menjadi generasi yang ber-akhlakul kharimah. Sebab, hal tersebut selaras dengan visi dan misi Pemko Medan dalam upaya mewujudkan Kota Medan menjadi kota yang religius,’’ harap Wali Kota didampingi Kadis Sosial Endar Sutan Lubis dan Kabag Agama Setda Kota Medan Adlan.
         
Sebelumnya, Ketua PCNU Kota Medan Burhanuddin mengatakan, kedatangan mereka untuk silaturahmi dan memperkenalkan diri. Di samping itu mereka sangat mengharapkan kedatangan Wali Kota menghadiri acara pelantikan sekaligus memberikan kata-kata bimbingan.
     
 "Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah  menyambut baik kedatangan kami. Semoga sambutan, bimbingan dan arahan yang disampaikan Bapak Wali Kota dapat menjadi semangat untuk kami dalam memberikan kontribusi bagi Kota Medan,’’ ujar Burhanuddin.

MuslimOnline.Id- Kepedulian masyarakat Medan, Sumatera Utara, terhadap derita saudara di Palestina sangat luar biasa. Itu terlihat dari antusias mengeluarkan donasi saat pelaksanaan Hijrahfest to Medan 2019 di Asrama Haji, Medan sejak 5-7 April 2019.

Bahkan, suasana haru terlihat saat puncak pada Ahad (7/4/2019), peserta Hijrahfest sangat sigap mengeluarkan uang untuk ikut lelang. Acara yang disupport oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Utara ini menghadirkan penyanyi Melly Goeslaw.

Beberapa barang yang dilelang di antaranya lukisan yang laku terjual Rp20 juta/orang dan dibeli oleh beberapa orang. Selanjutnya Melly didapuk menyanyikan lagu bunda, dimana peserta akan menyumbangkan Rp5 juta/orang. Ada sekira 26 orang yang ikhlas merogoh dompetnya untuk Palestina. Melihat pemandangan ini, Melly pun terharu.  

“Semoga bunda semua diberikan sehat, panjang umur, diberi waktu kesempatan untuk melihat cucunya membanggakan keluarganya,” ujarnya.

Melly sendiri tak hanya menyanyikan lagu Bunda, lagu andalan lain seperti Ketika Cinta Bertasbih, Ayat-Ayat Cinta membius ribuan peserta yang sejak pagi sudah tertib di lokasi. Sementara itu, hingga akhir acara donasi terkumpul Rp478.472.900.

Marketing Communication ACT Sumatera Utara, Ilham Moehammad menjelaskan pencapaian selama Hijrahfest to Medan di luar ekspektasi.

 “Kami targetkan sekitar Rp300 jutaan. Ini di luar ekspektasi kami,” ujarnya, Ahad (8/4/2019) malam.

Jumlah Rp 478.472.900 itupun, kata Ilham masih bisa bertambah. Karena belum termasuk sumbangan di stan ACT hari terakhir.

 “In sya Allah bisa sampai setengan miliar,” lanjutnya.

Ilham menjelaskan donasi ini akan langsung diserahkan untuk keperluan saudara-saudara di Palestina. Apalagi, lanjutnya kondisi Gaza saat ini sangat mengkhawatirkan.

“Sesuai rilis yang dikelarkan PBB bahwa Gaza iu tahun 2020 akan selesai, musnah kalau enggak kita selamatkan sebagai umat Islam. Makanya kita jor-joran bantu saudara-saudara kita di Gaza. Karena posisi Gaza itu sendiri dengan keterbatasan blokade yang dilakukan Israel.

"Gaza hanya bisa menikmati listrik dua jam per hari. Diblokade tembok setinggi 14 meter dan sekitar luas 300 km. Sudah hampir sama dengan luas Sumatera Utara. Bayangkan kalau Sumut dipagar sekelilingnya semua dan enggak bisa kemana-mana,” ungkapnya.

Penduduk Gaza bisa keluar hanya dari pintu Mesir dan Yaman. “Dimana kita tahu kedua negara ini pro Syiah. Dengan kondisi ini mereka dibatasi keluar. Sembako, sayur mayur sulit masuk Gaza. Penduduk Gaza disuruh keluar oleh Israel secar pelan-pelan. Bagi yang bisa melawan, ya melawan. Bagi yang enggak bisa ya tertahan, melawan dibunuh,” jelasnya.

Dalam kegiatan ini ACT melibatkan 15 relawan dari Masyarakat Relawan Indonesia (MRI). Selama 3 hari ACT ada di Hijrah Fest 2019 ini, dan setiap hari melakukan penggalangan dana untuk Palestina

Hal menarik selain penggalangan dana untuk Palestina adalah adanya prosesi masuk Islam dari salah seorang peserta. Wanita yang enggan disebutkan namanya di media itu minta di syahadatkan di tengah ribuan orang yang hadir.

 Persyahadatan itu pun dipimpin oleh  Steven Indra Wibowo Ketua Muallaf Center Indonesia yang juga hadir sebagai pengisi acara Hijrah Fest.

MEDAN-Komisi D DPRD Medan mengunjungi bangunan Rumah Toko (Ruko) yang roboh di Jalan Ringroad, Medan Sunggal, Selasa (9/4/2019) pagi sekira pukul 10.00 WIB.

Sidak yang dilakukan ke lapangan tersebut dipimpin Ketua Komisi Abdul Rani yang hadir bersama dua anggota Komisi D lainnya Parlaungan Simangunsong dan Ahmad Arif.

Abdul Rani dan Parlaungan yang hadir duluan ke lokasi, turut memantau kondisi sebuah rumah warga yang turut tertimpa material bangunan ruko tujuh pintu tersebut.
Keduanya pun heran mengetahui antara bangunan ruko dengan rumah milik Torganda Manurung tidak ada jarak.

"Padahal sudah kita atur Perda, agar setiap bangunan itu punya jarak atau spasi 1,5 meter, tapi pas dilihat di sini tampaknya gak ada jaraknya lagi," ujar Parlaungan sembari melihat dua kamar dan dapur yang ikut roboh.

Rumah milik Torganda Manurung disusupi abu tebal dari reruntuhan bangunan. Keluarga Torganda pun mengaku belum akan membersihkannya sebelum tim dari pihak berwajib dan Pemko Medan menganalisis bangunan.

Parlaungan pun menyampaikan kasus nahas seperti ini jangan sampai terulang kembali. Untuk itu Komisi D DPRD berencana memanggil instansi yang layak bertanggung atas kasus tersebut.
Keterangan Parlaungan ditimpali Abdul Rani. Komisi D DPRD Medan akan memanggil Kadis Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kadis PKP2R, Camat Medan Sunggal dan Lurah Medan Sunggal.

"Kita buat Rapat Dengar Pendapat (RDP) saja dengan para pihak, termasuk meminta keluarga Pak Manurung hadir agar dibahas di sana. Kita jadwalkan Selasa 16 April 2019 mendatang," ujarnya

MEDAN – DPRD Medan melalui Komisi B (II) yang membidangi pendidikan menyoroti sikap Dinas Pendidikan Kota Medan melaksanakan UNBK tanpa fasilitas memadai. Sorotan ini disampaikan Anggota Komisi B, H Jumadi. Dia menyarankan, sebaiknya disdik menunggu hingga sarana prasarana internal lengkap sehingga UNBK dilaksanakan profesional dan mandiri.

“Kita prihatin pelaksanaan UNBK ini tak lancar karena fasilitas sarana dan prasarana tak memadai. Sebaiknya disdik menunggu dulu,”kata Jumadi pada wartawan, Sabtu (20/4/2019).

Apalagi, lanjut Jumadi, sangat disesali jika orangtua/wali siswa yang tidak punya komputer terpaksa menyewa agar anaknya bisa melaksanakan UNBK di sekolah yang tak memadai tersebut.

“Yang kita khawatirkan, bagaimana kalau sekolahnya gak punya komputer dan meminta bantuan orangtua siswa untuk menyewa komputer, ini yang kita takutkan terjadi. Kita takut orangtua keluar duit,” kata politisi PKS ini menanggapi Ujian Nasional (UN) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dijadwalkan digelar serentak pada 22 April – 25 April 2019.

Khusus Kota Medan sendiri, Dinas Pendidikan berupaya kegiatan ujian nasional dapat dilangsungkan berbasis komputer (UNBK) padahal sarana pendukung di sejumlah sekolah terkesan belum cukup memenuhi.

Dinas Pendidikan (Disdik) Pemko Medan mencatat 60-an SMP Negeri maupun Swasta belum memiliki kemampuan melaksanakan UNBK. Oleh karenanya, sejumlah SMP tersebut menyusun kerjasama dengan pihak SMA yang memiliki sarana pendukung yang lebih memadai.
Menurut Jumadi, Dinas Pendidikan seharusnya sudah mencicil kebutuhan komputer di jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya. Ia juga menyarankan agar Disdik menyusun permintaan anggaran untuk menyediakan komputer.

“Gak ada selama ini Disdik meminta anggaran komputer, makanya ke depan, komputer sudah bisalah anggarannya diusulkan ke DPRD, biar dibahas di komisi. Kita gak mau hal-hal seperti ini terulang setiap UN,” pungkas ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini.

Medan: Program bedah rumah yang dikelola Dinas Penataan Kawasan Permukiman Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan dinilai belum tepat sasaran.

"Alokasi anggaran yang ada di Dinas PKP2R untuk bedah rumah mencapai Rp16,9 miliar. Namun, semuanya itu belum bisa tersosialisasi dengan baik," kata anggota Komisi D DPRD Medan Hendra DS saat kunjungan kerja ke Dinas PKP2R Medan, Selasa (02/04/2019).

Hendra mengatakan, banyak rumah tidak layak huni, khususnya di daerah perbatasan yang belum tersentuh program bedah rumah.

Anggota Komisi D DPRD Medan Maruli Tua Tarigan juga menilai program bedah rumah tersebut tidak terealisasi dengan baik.

"Banyak masyarakat yang membutuhkan program tersebut. Jangan hanya karena birokrasi, rakyat tidak bisa mendapatkan program tersebut," katanya.

Medan: Komisi D DPRD Medan mendorong Dinas PU agar memaksimalkan percepatan pengerjaan fisik infrastruktur di Kota Medan Tahun Anggaran 2019. Sehingga pengerjaan proyek tepat waktu dan terhindar dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

"Kita berharap tahun ini tender dapat lebih cepat dan pekerjaan maksimal. Selanjutnya pelaksanaan P APBD 2019 dapat lebih awal," ujar Ketua Komisi D DPRD Medan Abd Rani menyimpulkan hasil pertemuan ketika melakukan kunjungan kerja ke kantor Dinas PU Kota Medan, Senin (01/04/2019).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi D Abd Rani didampingi Sekretaris Ilhamsyah, Daniel Pinem, Hendra DS, Parlaungan Simangunsong, Paul MA Simanjuntak, Maruli Tua Tarigan, Ahmad Arif dan Lily MB. Kunjungan diterima Kadis PU Kota Medan Isa Ansyahri dan sejumlah staf lainnya.

Ditambahkan Ilhamsyah, Dinas PU Kota Medan ditekankan agar pengerjaan proyek dilakukan maksimal. Selain itu, dewan berharap pengawasan proyek supaya benar benar dilakukan. Dengan pengawasan maksimal diharapkan menghasilkan kualitas proyek yang baik.

"Kadis didorong memberikan sanksi tegas kepada pelaku pemborong yang 'nakal' melaksanakan proyek sesuai ketentuan. Kita berharap Kadis tidak mau diinterpensi oleh siapapun sepanjang kinerja yang benar," ujar Ilhamsyah.

Menyikapi saran dan kritikan anggota dewan, Isa Ansyahri mengatakan pihaknya akan bekerja maksimal dan tetap butuh masukan dan kritikan dewan.

Isa Ansyari yang baru 1 bulan lebih menjabat Kadis memaparkan, Kota Medan ada memiliki panjang jalan 3.200 Km dan 13 ribu km2 lebih. Diperhitungkan, 5 persen dari dari panjang jalan tersebut yakni sekitar 160 Km harus ada perawatan setiap tahunnya. Maka untuk biaya perawatan itu saja membutuhkan biaya sekitar Rp 540 miliar.

"Jadi untuk biaya pemeliharaan saja harus ada minimal Rp540 M setiap tahunnya. Untuk saran dewan agar memperbaiki dengan skala prioritas memang benar," ujarnya

moeslimonline.id. Medan: Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dinilai lambat dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan Ilhamsyah.

"Bahkan kerusakan infrastruktur jalan di seputaran instansi itu saja tidak diperbaiki. Kan ini namanya lambat," katanya saat melakukan kunjungan kerja bersama rekan-rekan Komisi D di kantor Dinas PU Kota Medan Jalan Pinang Baris, Senin (01/04/2019).

Padahal, kata Ilhamsyah, Jalan Pelangi jaraknya hanya 100 meter dari kantor Dinas PU Medan. Tapi kerusakan jalan itu belum juga diperbaiki. "Heran juga kita," katanya yang dalam kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi D Abdul Rani dan diterima Kepala Dinas PU medan Isya Ansari.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan persoalan di Dinas PU selalu sama setiap tahunnya yakni selalu telat mengerjakan proyek fisik. Bahkan pekerjaan sering dilakukan menjelang akhir tahun padahal APBD sudah disahkan akhir tahun sebelumnya.

"Kami minta Kadis PU Medan tegas dan memperbaiki kinerja instansi yang dipimpinnya," katanya.

Anggota Komisi D Maruli Tua Tarigan juga menilai banyak pekerjaan fisik di Dinas PU yang tidak tepat sasaran. Contohnya jalan yang sudah dalam kondisi baik malah diaspal ulang.

“Tahun lalu banyak jalan bagus malah diaspal ulang. Kan ini gak betul," katanya.

Sementara Kadis PU Medan Isya Ansari malah 'curhat' ke Komisi D mengenai pemangkasan anggaran yang cukup besar. Bahkan, pemotongan dilakukan hingga dua kali.

“Awalnya anggaran kami Rp676 miliar, cuma ada pemotongan hingga dua kali, pertama Rp125 miliar dan kedua Rp50 miliar. Sehingga yang tersisa untuk kegiatan fisik hanya Rp420 miliar,” bebernya.

Pemangkasan anggaran itu, kata dia, karena adanya dana kelurahan. Di mana setiap daerah yang mendapat dana kelurahan harus mempersiapkan dana pendamping.

Foto: ilustrasi sampah yang menumpuk

Muslimonline.id-Cerita tentang kota kota besar di Indonesia tidak terlepas dari permasalahan yang multi kompleks, termasuk masalah pengelolaan sampah tidak terkecuali kota medan yang penduduknya 2.983.868 jiwa. Dengan penduduk hampir 3 juta jiwa menghasilkan timbunan sampah 1.800 hingga 2.000 ton per hari atau kurang lebih 600 ribu ton per tahun.

Bayangkan dengan tumpukan sampah yang menggunung tersebut kalau tidak dikelola dengan baik akan menghasilkan efek buruk di masa yang akan datang dipicu lagi perilaku masyarakat kota medan dalam membuang dan mengelola sampah sembarangan. Itu pulalah sebabnya tahun 2019 kota Medan ibu kota Provinsi Sumatera Utara ditetapkan sebagai kota metropolitan dengan indeks penilaian Adipura terendah di Indonesia akibat pola penangan sampah di TPA.

Seluruh sampah yang masuk ke TPA kota Medan (Open dumping) yakni sistem pembuangan paling sederhana dimana sampah dibuang begitu saja dalam tempat pembuangan akhir tanpa perlakuan lebih lanjut, ini sangat berbahaya bagi masyarakat rentan terhadap penyakit dan kematian, pencemaran lingkungan dan lahan TPA medan menuju over kapasitas, penyumbang emisi gas rumah kaca salah satu penyebab pemanasan global yakni meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut dan daratan.
Permasalahan sampah ini tentu perlu ada penangan serius dari pemerintah terkait.

Ada beberapa metode salah satunya Penambangan Sampah dan Reklamasi TPA ( Landfill Mining and Reclamation to Energy)

*Sampah padat di lahan TPA kota Medan dapat ditambang dan dikelola hingga memiliki nilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan menjadi kompos, briket.

* Lahan dapat direklamasi dan dimanfaatkan ulang.

* Pemanfaatan teknologi dan pengetahuan tinggi mengurangi beban APBD.

Menurut Abdul Azis, ST Caleg DPRD Kota Medan Dapil 5 nomor urut 9 dari PKS, apabila terpilih menjadi wakil rakyat ini adalah salah satu program yang digagas beliau, selain program- program lainnya saat menjumpai konstituennya.

moeslimonline.com. Medan: Komisi D DPRD Medan menyesalkan sikap Plt Kadishub Kota Medan Renward Parapat yang tidak berada di kantor saat melakukan kunjungan kerja ke instansi itu, Senin (01/04/2019). Komisi D menuding Renward menyepelekan anggota dewan.

"Tentu saja kita kecewa dengan Plt Kadishub yang tidak berada di tempat saat kita kunker ke kantornya. Padahal jadwal sudah diinformasikan. Kalau memang ada halangan, apa salahnya ada pemberitahuan,” keluh anggota Komisi D Parlaungan Simangunsong.

Sementara Ketua Komisi D Abdul Rani membatalkan pertemuan yang hanya diterima sekretaris Dishub Medan dan sejumlah staf.

Kata Rani, kunker Komisi D seyogianya membicarakan evaluasi anggaran triwulan pertama di pos Dinas Perhubungan Kota Medan.

moeslimonline.id - Medan: Jajaran Komisi D DPRD Medan mengaku kecewa terhadap Pelaksana Tugas(Plt) Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan Kota Medan Renward Parapat karena tidak berada di kantornya saat komisi itu melaksanakan kunjungan kerja ke instansi tersebut, Senin (01/04/2019).

"Kita kecewa karena kadisnya tidak berada si kantornya saat kita melakukan kunjungan kerja. Padahal kunjungan kita ini resmi berdasarkan jadwal komisi. Bahkan sudah disurati sebelumnya. Kalau yang bersangkutan ada halangan apa salahnya ada pemberitahuan," kata anggota Komisi D Parlaungan Simangunsong.

Ketua Komisi D Abdul Rani memutuskan untuk membatalkan pertemuan karena hanya diterima sekretaris dan sejumlah staf di Dinas Perhubungan Kota Medan. Menurut Rani pertemuan berikutnya dijadwalkan kembali.

Kata Rani, kunjungan kerja komisi D seyogianya membicarakan evaluasi anggaran triwulan pertama di pos Dinas Perhubungan Kota Medan.

Anggota Komisi D Daniel Pinem juga menyampaikan kritikan terkait jabatan Plt Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat.

Sebagaimana diketahui, Renward Parapat dilantik menjadi Asisten Ekbang Pemko Medan. Pada saat itu juga Renward dicopot dari jabatan sebagai Kadis Perhubungan. Anehnya, Renward Parapat dihunjuk lagi menjadi Plt Kadis Perhubungan Kota Medan sampai sekarang.

"Heran juga. Dicopot dari kadis lalu dihunjuk lagi sebagai Plt di dinas yang sama. Ada ada aja Pak Wali Kota ini," cetus Daniel Pinem.