Muslim Online

Medan. Anggota DPRD Kota Medan, Bahrumsyah ikut menyuarakan agar pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dievaluasi. Menurutnya, penyelenggara saat ini tidak siap menjalankan UU tentang Pemilu 2019.

"Pemilu serentak tidak sesederhana yang diucapkan dan tidak sesederhana yang disimulasikan," katanya, di gedung DPRD Medan, Senin (29/4/2019).

Disebutkannya, saat ini proses perhitungan suara di tingkat kecamatan sudah sama seperti pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 "Satu per satu suara dihitung kembali, itu yang memakan waktu lama," ungkapnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 telah banyak memakan korban baik dari penyelanggara. Mereka yang meninggal dunia diyakini karena kelelahan.

MEDAN—DPRD Medan menuding Aparatur Sipil Negara (ASN) ‘bermain’ di pemilu serentak 2019. Bahkan ada dugaan sejumlah camat menerima uang untuk memenangkan caleg.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi A DPRD Medan, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan Payung Harahap mengakui pihaknya sulit mencari bukti keterlibatan ASN untuk memenangkan caleg tertentu.

“Karena ini informasi masyarakat, kami kesulitan mencari bukti,” kata Payung dihadapan anggota dewan Komisi A yang diketuai Sabar Syansuria Sitepu dan dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung, Rabu (24/04/2019).

Meski begitu, ujar dia, Bawaslu tetap menindaklanjuti informasi mengenai adanya mobilisasi ASN dengan memeriksa sejumlah camat, lurah dan kepala lingkungan. “Ada 3 camat, 6 lurah dan 13 kepling yang sudah kami periksa untuk mencari informasi awal,” ungkapnya.

Diakuinya, ada beberapa camat yang enggan hadir memenuhi panggilan tersebut dengan dalih belum mendapat izin dari pimpinan mereka.

Menanggapi itu, Henry Jhon Hutagalung mendesak agar persoalan ini diseriusi. Ia menyarankan agar DPRD Medan membentuk panitia khusus (pansus) yang mendalami kecurangan saat pemilu. “Kita buat pansus, apakah namanya pansus Rp50 juta atau pansus seribu suara,” katanya yang diamini Ketua Komisi A, Sabar Sitepu.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan Henry Jhon Hutagalung, SE, SH, MH mengapresiasi semua pihak atas terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 yang lalu, dengan aman dan kondusif.

Dalam kesempatan itu Henry Jhon mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga kenyamanan dan kekondusifan Kota Medan, pasca Pemilu 2019. Diharapkan, semua pihak berperan serta dan berkontribusi mencipatakan suasan aman dan damai di Kota Medan yang kita cintai ini, katanya, di Medan, Kamis (25/04/2019) kepada asarpua.com.

Politisi PDI Perjuangan Kota Medan ini menjelaskan bahwa Pemilu 2019 merupakan salah satu momen krusial dalam perjalanan bangsa untuk memilih pemimpin yang mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju dan berkembang. Meskipun KPU belum mengumumkan hasil real count, legislator yang cukup vokal ini meminta agar kita tetap menjaga kekondusifan Kota Medan dan Sumatera Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang dalam Pemilu 2019kemarin melangkah naik kelas memperebutkan kursi DPRD Sumut. Saat dihubungi asarpua.com, Henry Jhon menyebut optimis duduk di DPRD Sumut dilihat dari perolehan suara sampai saat ini.

Meski demikian perhitungan suara dari tim belum mencapai 100 persen. “Keputusan final ada di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hasil hitungan saya masih dari 76 persen TPS, sekitar 16.435 suara,” ucap Henry Jhon yang terkenal aktif di Gereja ini.

MEDAN - Komisi A DPRD Medan yang diketuai Sabar Samsurya Sitepu memanggil Bawaslu Kota Medan membahas sejumlah masalah pascapemilu 17 April 2019 lalu.
Pemanggilan tersebut dilakukan lantaran Komisi A menemukan banyaknya masalah yang terjadi dalam pesta demokrasi itu.

Sejumlah pertanyaan dilontarkan Komisi A DPRD kepada Ketua Bawaslu Medan Payung Harahap. Di antaranya mengenai sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni yang dinilai mencampuri rapat pleno PPK Kecamatan Medan Helvetia.

Selain itu, Komisi A menyayangkan tidak adanya temuan Bawaslu terkait "serangan fajar" yang diindikasikan marak terjadi pada hari H pemilu.

Anggota Komisi A Henry John Hutagalung yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Medan mengatakan sikap Kapolsek Helvetia Kompol Trila Murni arogan.

"Sikapnya sangat arogan saat rapat pleno PPK Helvetia. Polisi sudah ikut campur ini," katanya.
Diterangkannya, saat itu PPK Helvetia mengadakan rapat pleno pembahasan soal Pemilu 2019, namun saat itu rapat dilaksanakan tertutup.

Padahal diterangkan John, rapat pleno seharusnya dilakukan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu. Rapat seharusnya dibuka jika sekadar disaksikan masyarakat.

"Namun saat itu datang salah dari masyarakat atau saksi ke lokasi rapat, justru ditolak masuk oleh Kapolsek. Padahal prinsip Pemilu, rapat boleh disaksikan masyarakat. Saat itu (masyarakat) protes, tapi polisi melarang. Gak sopan pula melarangnya. Ini kan demokrasi," ujar Henry.

"Saya sendiri di lapangan waktu itu," politikus PDIP-Perjuangan itu di Lantai 3 Gedung DPRD Medan, Rabu (24/4/2019) siang bersama ketua komisi dan seorang anggota DPRD lainnya, Andi Lumban Gaol.

Menurut Henry seharusnya Bawaslu berperan aktif dalam kondisi saat itu. Bawaslu seharusnya bisa meminta polisi tidak ikut campur. Bawaslu seharusnya menjelaskan bahwa ranah polisi hanya pengamanan.

Cercaan pertanyaan selanjutnya datang dari Ketua Komisi Sabar Samsurya Sitepu. Sabar menerangkan saat ini banyak menerima dan mengetahui adanya praktek "serangan fajar" di lapangan.

Praktek bagi-bagi uang untuk mencoblos salahsatu caleg itu disebutnya marak di Medan, namun tidak ada satupun yang berhasil ditangkap Bawaslu.

"Jangan seperti kentut, baunya tercium tapi gak ada wujudnya. Kenapa bisa begitu sementara di Padanglawas dan T. Karo bisanya didapat praktek suap itu," katanya.
Baca Juga :Baca: Bawaslu Buka-bukaan, 3 Camat dan 6 Lurah di Medan Diperiksa, Diduga Terlibat Serangan Fajar. .

Beberapa pertanyaan tersebut dijelaskan Payung Harahap.
Kata Payung, pihaknya (Bawaslu) akan berkordinasi dengan KPU untuk menentukan sikap. Namun demikian, ia menerangkan bahwa tidak ada seseorang yang dilarang memasuki rapat pleno PPK Helvetia itu.

"Saya sudah menindaklanjuti sms (pesan singkat) bapak soal temuan itu, tapi kenyataannya gak ada saksi yang tidak diakomodir atau dilarang masuk, pak. Tapi nanti kita tindak lanjuti dengan KPU kembali," katanya.

Payung juga mengaku telah berkordinasi dengan Polri bahwa Polri boleh melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap penerima dan pemberi uang tanpa seizin Bawaslu. Di Medan sendiri, serangan fajar, menurutnya terjadi secara sistematis dan terstruktur.

"Di sini sistematis dan terstruktur. Bahkan kita sudah periksa beberapa kepala daerah yang disebut-sebut melakukan praktek serangan fajar dari informasi yang didapat tapi gak ada yang ngaku. Semuanya mengatakan harus ada seizin Walikota Medan," katanya.

sumber : tribun Medan

Moeslimonline.id. Medan: Pemilu serentak 2019 kian mendekat. Pelaksanaannya tinggal menghitung hari. Beragam tahapan pemilu dan tata cara pemilihan masih menyisakan persoalan. Komisi A DPRD Medan mencium gelagat itu.

Untuk menuntaskan persoalan dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang jatuh pada 17 April nanti, komisi yang membidangi pemerintahan dan kebijakan itu mengundang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Medan untuk melaksanakan rapat dengar pendapat.

"Substansi dari rapat dengar pendapat ini kita memokuskan agar permasalahan pemilihan sudah harus tuntas sebelum pelaksanaan," kata Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu pada rapat dengar pendapat di gedung dewan, Senin (08/04/2019).

Rapat dengar pendapat itu dihadiri Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung serta sejumlah anggota Komisi A DPRD Medan di antaranya Andi Lumban Gaol, Roby Barus, Proklamasi Naibaho, Heri Zulkarnain, Komisioner KPU Medan dan Bawaslu Medan.

Pada rapat itu juga beberapa anggota dewan mempertanytakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan implementasi pelaksanaan Pemilu bagi para calon pemilih yang tidak mempunyai formulir C6 tapi mempunyai e-KTP.

"Apakah mereka ini bisa mengunakan hak suaranya," tanya Herry Zulkarnaen Hutajulu.

Pertanyaan lain juga dilontarkan Andi Lumban Gaol. Andi mempertanyakan apakah pemilih yang bekerja di luar kota bisa menggunakan hak suaranya di daerah tempatnya bekerja?

Menjawab pertanyaan dua wakil rakyat itu, Ketua KPU Medan Agus Damanik mengatakan keputusan Mahkamah Konsitusi memperpanjang masa pendaftaran daftar pemilih tambahan Pemilu 2019 sampai H-7.

KPU juga, kata Agus, membuka lagi layanan pemilih yang akan pindah Tempat Pemungutan Suara (TPS) bagi pemilih yang bekerja di luar kota. "Belum ada diatur secara spesifik di putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Tapi kita membuka layanan bagi pemilih yang akan pindah TPS sebelum H-7," katanya.

Agus menjelaskan, layanan pemilih pindah TPS diatur dalam keputusan MK Pasal 210 1 UU Pemilu yang baru disahkan.

Layananan pindah memilih ini teruntuk bagi mereka yang pada waktu sekurang-kurangnya H-7 mengalami sakit, tetimpa becana alam, menjadi tahanan, serta menjalankan tugas pada saat pemungutan suara.

"Sementara bagi pemilih yang ingin pindah memilih yang merupakan mahasiswa daerah tetapi mau nyoblos di kampusnya belum diatur spesifik di putusan MK tersebut," katanya.

Medan. Ketua Komisi A DPRD Medan, Andi Lumban Gaol, mengajak semua pihak baik dari penyelenggara, pengawas dan peserta pemilu, melakukan pemetaan setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemilu.

Selain itu, dia meyakini dengan sinergitas antarlembaga, setiap masyarakat Kota Medan meningkat kesadarannya serta terjamin hak-hak politiknya dalam demokrasi. Sebab, pada Pilgub Sumut 2018 banyak masyarakat yang tidak dapat undangan memilih atau formulir C6.

"Kita ingin menyongsong Pemilu 2019 yang jujur dan berkualitas," kata Andi saat menjadi pembicara di forum group discussion (FGD) tentang pelaksanaan Pemilu 2019, di Hotel Grand Mercure, Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan, Sabtu (27/10/2018).

Politisi PKPI itu menambahkan bahwa masyarakat harus diedukasi mengenai penyaringan informasi yang berbeda terkait pemilu mendatang, salah satunya peredaran berita hoax yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat.

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan pihak Polri untuk menjaga suasana kamtibmas agar kondisi tetap kondusif di wilayah ini. Perlu usaha dan upaya bersama yang melibatkan kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat," tuturnya.

Andi berharap sinergi antara seluruh elemen masyarakat dengan Polri akan mampu menghadirkan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat dalam menyongsong Pileg dan Pilpres 2019.