Muslim Online

Medan-Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah FPI (Front Pembela Islam) desak polisi segera tangkap pelaku perobekan dan pembuangan ayat suci Al Qur’an di Medan.

“FPI desak polisi segera tangkap pelaku perobekan dan pembuangan ayat suci Al Qur’an, karena telah melakukan penistaan terhadap umat Islam di Indonesia khususnya, dan di seluruh dunia,” tegas Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) FPI Sumut, Habib Hud Alattas, Sabtu (8/2) di Medan.

Pihak FPI Sumut juga sedang melacak pelaku perobekan dan pembuangan lembaran kitab suci tersebut, dan ditemukan di Jl SM Raja persis di depan Hotel Garuda Citra, Medan. Habib Hud Alattas sangat mengecam perbuatan orang yang tidak bertanggungjawab itu.

Pihaknya sudah melakukan investigasi untuk mencari tahu siapa oknum yang tidak bertannggungjawab dan telah menghina kitab suci umat Islam tersebut.“Meskipun FPI Sumut sudah berkordinasi dengan pihak kepolisian, namun FPI tetap mencari tahu dan melacak siapa pelakunya, sekaligus menangkap dan menyerahkannya kepada aparat kepolisian,” kata Habib

“Apalagi aparat Kepolisian dan TNI tanggap menangani kasus ini,” ujarnya.

Kecaman yang sama juga dilontarkan FPI Sumut terhadap peristiwa penyerangan terhadap masjid yang terjadi di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Sulawesi Utara, pada Rabu, 29 Januari 2020, malam lalu.

Aktor Intelektual

Habib Hud Alattas meminta kepolisian agar segera mengusut dan menangkap para pelaku penyerangan.

“Tindakan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Pelaku harus segera ditangkap dan dicari tau siapa aktor intelektualnua. Jika pun ada aktornya, harus diberikan hukuman yang berat,” ujarnya.

Menurut Habib Hud, aksi penyerangan dan pengrusakan rumah ibadah itu merupakan tindakan yang sangat berbahaya apabila tidak segera ditangani aparat dengan baik.

Sebab, dapat memicu konflik yang berujung kepada SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

“Kita serahkan sepenuhnya kepada aparat. Urusan hukumnya biarlah yang punya kewenangan menangani sembari kita menahan diri, karena ini sangat rawan,” katanya seperti dilansir waspada.

Sebelumnya diberitakan, video viral yang memperlihatkan perusakan terhadap masjid yang berada di Perum Agape, Kelurahan Tumaluntung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, beredar luas di media sosial.

Saat aksi perusakan dilakukan, terpasang spanduk besar di depan masjid. Isi spanduk adalah penolakan terhadap tempat ibadah umat Muslim di lokasi itu.

Dalam video berdurasai 1,33 menit itu terlihat sejumlah orang yang mengenakan ikat kepala merah masuk ke dalam masjid dan melakukan perusakan barang-barang yang ada di dalamnya.

Medan-Pemilihan lokasi MTQ ke-53 di Jalan Ngumban Surbakti, Medan menimbulkan polemik. Pasalnya, di sekitar lokasi acara banyak rumah makan BPK (Babi Panggang Karo) yang notabene non-halal.

Kabag Agama dan Pendidikan Setda Kota Medan, Adlan yang menjadi penanggungjawab acara MTQ tidak mau disalahkan terkait munculkan polemik tersebut. Menurutnya, pemilihan lokasi merupakan kewenangan pihak kecamatan selaku tuan rumah.

Ia menyebut tiap tahun pelaksanaan MTQ di gelar secara bergantian. Di mana, untuk tahun ini yang menjadi tuang rumah adalah Kecamatan Medan Selayang."Mereka (Kecamatan) yang pilih tempat/lokasi," ujar Adlan, di Medan, Jumat (7/2/2020).

Adlan menyebut pihak Kecamatan yang akan bertanggungjawab atas keberadaan rumah makan BPK atau non halal itu.

"Nanti kecamatan yang menyurati, supaya pengusaha tutup selama kegiatan sepekan penuh. Gak mungkin lagi dipindahkan ke tempat lain, lokasinya memang gak ada," urainya.

Ke depan, lanjut Adlan, dipikiran bagaimana menggelar kegiatan MTQ pada satu titik yang merupakan tanah Pemko Medan. Alternatif pertama adalah tanah kosong di samping Plaza Medan Fair Jalan Gatot Subroto dan di Taman Cadika. Keduanya adalah tanah Pemko Medan.

"Tempat MTQ nya di satu titik aja, cuma tuan rumah atau penyelenggara berbeda. Memang ke depan akan sulit mencari lahan untuk lokasi MTQ," bebernya seperti dilansir medanbisnisdaily.

Seperti diketahui, Ketua MUI Medan Prof M Hatta sebelumnya melayangkan kritik terhadap lokasi pelaksanaan MTQ ke 53 yang berdekatan dengan rumah makan non halal. Apalagi di Jalan Ngumban Surbakti merupakan centra atau pusat rumah makan non halal. Dia memprediksi kegiatan MTQ akan terganggu karena hal tersebut.

Medan,- Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara mendukung dan siap memenangkan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Menjadi Walikota Medan pada September 2020 mendatang.

Dukungan ini disampaikan sejumlah pengurus GNPF Ulama Sumut saat mengunjungi kantor DPD PKS Kota Medan di Jalan Sei Beras Medan. Kunjungan GNPF dipimpin H.Tumpal Panggabean selaku Wakil Ketua GNPF Sumut. Kedatangan rombongan GNPF diterima Plt Ketua DPD PKS Kota Medan, H.Salman Alfarisi, Lc.M.A serta sejumlah pengurus BPH PKS Kota Medan.

“Silaturahmi ini sebagai komunikasi bersama membahas keummatan dan membangun karena kami yakin PKS dan GNPF memiliki fikiran yang sama,” ucap H.Tumpal.

Terkait pelaksanaan Pilkada yang akan datang dan sejumlah nama diperoleh dari penjaringan tertutup dari GNPF Ulama Sumut. Dari penjaringan tersebut dua nama kader terbaik PKS masuk dalam penjaringan GNPF yaitu Ustadz Ir.Tifatul Sembiring (Anggota DPR RI F-PKS) dan Ustadz H.Salman Alfarisi, Lc., M.A ( Wakil Ketua DPRD SUMUT).

“Kami mendorong kader PKS Maju Sebagai Salah satu Calon Walikota dan kami siap berjuang dan memenangkan Untuk Ummat ” ujar Tumpal.

Dalam pertemuan tersebut, H.Salman Alfarisi, Lc, M.A sangat mengharapkan seluruh entitas warga di kota Medan sama seperti GNPF Ulama merasa memiliki kota Medan.

“Kami berharap banyak masyarakat menjalin komunikasi dan bersilaturahim dengan PKS Kota Medan sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa setelah pilkada ini ” ujar Salman seperti dilansir dnaberita.

MuslimOnline.Id- Medan- Setelah sukses luncurkan program pelatihan bekam dan pijat, Laznas Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Sumatera Utara bersama Paragon melaunching Rumah Ekonomi Akademi Pelatihan Bekam dan Pijat yang berada di Puri Zahara 1 Blok A-6 Jln. Bunga Rinte, Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Selasa (20/8/2019).

Acara peresmian ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Sumatera Utara yang pada kesempatan ini diwakili oleh Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sekdaprovsu,  H. Nouval Mahyar, SH. M. Hum. yang didampingi oleh Kepala Perwakilan IZI Sumatera Utara Muhammad Iqbal Farizi.

Dalam sambutannya, Iqbal menyampaikan bahwa program ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan skill para peserta penerima manfaat.

"Kami ingin konsep zakat yang memandirikan dan memberdayakan. Yang awalnya mustahik jadi muzaki, yang awalnya diberi bantuan, besok menjadi pemberi bantuan," kata Iqbal.

Turut hadir Ryan Handiana, Branch Controler Medan PT. Paragon, dalam sambutannya Ryan sangat bangga Paragon bisa turut andil dalam program ini.

"Suatu kehormatan bagi kami bisa ikut memberdayakan masyarakat melalui program ini." selanjutnya,  "Kami menyadari bahwa masyarakat pada umumnya perlu dikembangkan kemampuannya melalui program pelatihan, semoga Zakat perusahaan yang diberikan dalam wujud rumah ekonomi ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat," ujar Ryan.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara yang pada sambutannya diwakili Nouval Mahyar sangat mengapresiasi program ini, "Terima kasih IZI dan Paragon atas sinerginya, ini kami hitung sebagai sumbangsih terhadap pembangunan perekonomian Sumatera Utara," ungkap Nouval.

Selain diberikan pelatihan bekam dan pijat, nantinya para peserta juga akan dibekali ilmu melalui mentoring bisnis tematik. “Ini sebagai pelengkap keterampilan bekam dan pijat, harus ada ilmu bisnisnya, demi meningkatkan taraf hidupnya dan keluarganya," tutup Iqbal.

Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah melakukan upaya penerbitan dan penindakan sesuai Peraturan Walikota Medan No 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan/penderekan, penguncian, dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan.

Telah banyak kendaraan yang ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemko Medan akan terus melakukan upaya penertiban dimaksud untuk memberikan efek jera kepada kendaraan yang melanggar sehingga fungsi pedestrian dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pejalan kaki secara nyaman.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Dzulmii Eldi S MSi dalam menjawab pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan tentang kemacatan jalan di Kota Medan dalam sidang paripurna DPRD Medan, dibacakan Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam nota jawaban walikota Medan atas Pemandangan Umum tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2018 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Jumat (28/6/2019).

Selain penindakan kepada kendaraan yang melanggar, lanjut walikota, juga telah dilakukan upaya penindakan dan pembinaan kepada juru parkir agar tidak memberikan izin kepada kendaraan yang akan memarkirkan kendaraan diatas pedestrian.

“Kedepan kegiatan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di jalur pedestrian di seluruh kota Medan akan menjadi perhatian bagi kami,” ungkap Walikota.

Dalam sidang paripuran dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli ini, Walikota Medan menambah,
terkait masalah banyaknya stasiun liar, Pemko Medan berkomitmen untuk terus melakukan penertiban dan penindakan bersama instansi terkait.

Baik itu dari instansi Pemko Medan, Kepolisian Republik Indonesia, maupun Denpom TNI terhadap pos-pol angkutan umum yang beroperasi di wilayah larangan sesuai dengan peraturan Walikota No 61 tahun 2018 tentang penyelenggaraan bisa pol angkutan umum di Kota Medan, katanya.

Terkait pertanyaan tentang langkah apa yang telah dilakukan Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa titik lokasi di Kota Medan, Walikota mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya.

Seperti pengorekan/normalisasi saluran sekunder, memperbaiki fungsi inlet di jalan, melakukan gotong royong bersama masyarakat serta unsur TNI/Polri untuk membersihkan saluran drainase.

Selanjutnya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) kementrian pekerjaan umum dalam rangka penanganan banjir.

Meningkatkan motivasi sumber daya aparatur melalui penegakan disiplin, pembangunan moral, dan pengembangan profesionalisme agar bekerja lebih giat lagi dalam mengatasi permasalahan genangan air di Kota Medan.

Dikatakan Walikota, pihaknya juga telah membentuk tim koordinasi terpadu penanggulangan banjir kota Medan dan sekitarnyan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan masuk dalam delapan kelompok kerja.

Integritas Universitas Sumatera Utara (USU) kian tercemar. Belum usai kontrovesi kebijakan pemecatan pengurus SUARA USU oleh Rektor USU, Prof. DR. Runtung Sitepu SH, MHum, kini digoyahkan dengan kasus predator seksual.

Mahasiwi berinisial D, Sabtu 3 Februari 2018 silam menjadi korban kekerasan seksual oleh terduga HS yang tak lain adalah dosennya sendiri. D juga telah melaporkan hal ini kepada Ketua Program Studi Sosiologi, Harmona Daulay yang kemudian melakukan investigasi. Terduga pelaku hanya mendapatkan surat berisi keputusan skorsing tulisan tangan tanpa kop dan tanpa tanda tangan Dekan. Tentu saja kondisi ini menjadi ancaman, khususnya bagi para mahasiswi. Apalagi, hingga saat ini oknum dosen tersebut masih bebas berkeliaran.

Ketua Koalisi MedanWomenMarchMdn, Lely Zailani kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan peristiwa ini. Bahkan, ia menduga, masih terdapat korban kekerasan seksual lainnya di USU dan tidak berani melaporkan peristiwa buruk yang mereka alami. "Sudah setahun ini terjadi.

Tapi, nelum ada tindakan tegas dari universitas terhadap dosen terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Itu artinya, ada ancaman ketidak amanan bagi perempuan," ungkap Lely geram, Rabu sore (23/5/2019). Lely menilai tidak adanya tindakan tegas Rektorat, karena terduga pelaku HS memiliki jaringan yang cukup kuat di civitas kampus. Sehingga, posisi korban D menjadi lemah dan tidak dianggap penting untuk diselesaikan.

moeslimonline.id. Medan: Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dinilai lambat dalam memperbaiki infrastruktur yang rusak, kata Sekretaris Komisi D DPRD Medan Ilhamsyah.

"Bahkan kerusakan infrastruktur jalan di seputaran instansi itu saja tidak diperbaiki. Kan ini namanya lambat," katanya saat melakukan kunjungan kerja bersama rekan-rekan Komisi D di kantor Dinas PU Kota Medan Jalan Pinang Baris, Senin (01/04/2019).

Padahal, kata Ilhamsyah, Jalan Pelangi jaraknya hanya 100 meter dari kantor Dinas PU Medan. Tapi kerusakan jalan itu belum juga diperbaiki. "Heran juga kita," katanya yang dalam kunjungan kerja itu dipimpin Ketua Komisi D Abdul Rani dan diterima Kepala Dinas PU medan Isya Ansari.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan persoalan di Dinas PU selalu sama setiap tahunnya yakni selalu telat mengerjakan proyek fisik. Bahkan pekerjaan sering dilakukan menjelang akhir tahun padahal APBD sudah disahkan akhir tahun sebelumnya.

"Kami minta Kadis PU Medan tegas dan memperbaiki kinerja instansi yang dipimpinnya," katanya.

Anggota Komisi D Maruli Tua Tarigan juga menilai banyak pekerjaan fisik di Dinas PU yang tidak tepat sasaran. Contohnya jalan yang sudah dalam kondisi baik malah diaspal ulang.

“Tahun lalu banyak jalan bagus malah diaspal ulang. Kan ini gak betul," katanya.

Sementara Kadis PU Medan Isya Ansari malah 'curhat' ke Komisi D mengenai pemangkasan anggaran yang cukup besar. Bahkan, pemotongan dilakukan hingga dua kali.

“Awalnya anggaran kami Rp676 miliar, cuma ada pemotongan hingga dua kali, pertama Rp125 miliar dan kedua Rp50 miliar. Sehingga yang tersisa untuk kegiatan fisik hanya Rp420 miliar,” bebernya.

Pemangkasan anggaran itu, kata dia, karena adanya dana kelurahan. Di mana setiap daerah yang mendapat dana kelurahan harus mempersiapkan dana pendamping.

H Jumadi

MuslimOnline.Id- Penilaian yang dilakukan oleh  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu,  menyebutkan bahwa Kota Medan mendapat prestasi sebagai kota paling kotor di Indonesia, harus menjadi pelajaran penting. Meski penilaian berbasis pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir, tetap saja penilaian ini membuat malu masyarakat Kota Medan. Terkait buruknya penilaian KLHK ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai Pemko Medan tidak menjalankan fungsi pengelolaan sampah melainkan pengankutan sampah.

"Bagi kami (FPKS) hasil penilaian KLHK tersebut tidaklah mengejutkan, karena jauh – jauh  hari FPKS telah mengingatkan pemerintah Kota Medan tentang potensi Kota Medan menjadi kota sampah karena daya angkut armada sampah di kota medan hanya sebesar 80 persen saja," ucap Anggota Komisi B DPRD Medan Fraksi PKS, H.Rajuddin Sagala. S.Pd.I kepada wartawan di Medan, Senin (21/01/2019).

Rajuddin mengatakan,  masih terdapat 20 persen sampah yang tidak terangkut setiap hari di seluruh wilayah kota Medan. Sehingga sangat wajar jika setiap hari kita menyaksikan banyak sampah yang berserakan di jalan – jalan di kota medan. Hal ini terjadi karena mindset pemerintah kota Medan hanya angkut bukan pengelolaan. 

"Masyarakat kota Medan juga memiliki mindset buang bukan pengelolaan. Jika dua mindset ini terus berjalan tanpa ada upaya untuk memperbaikinya makanya kota sampah tidak berapa lagi akan segera menjadi milik kota Medan. Oleh karena itu, kami secara serius mengusulkan kepada pemerintah kota Medan untuk berinvestasi besar dalam pengelolaan sampah. Mindset buang sampah dari masyarakat harus dirubah menjadi pengelolaan sampah baik berbasis rumah tangga maupun berbasis komunal. Kami berharap pemerintah kota Medan memperhatikan hal ini," jelasnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H.Jumadi S.Pd.I menilai, buruknya pengelolaan sampah di Medan membuktikan tidak berjalannya produk hukum yang sudah diciptakan diantaranya soal Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan. "Lebih luasnya kita melihat, buruknya penilaian yang dilakukan KLHK kepada Pemko Medan menjadi bukti tidak berjalannya Perda tersebut di Masyarakat," jelas Jumadi.

Diungkapnannya, aturan-aturan yang sudah ada dalam Perda tersebut jika serius dijalankan bisa memberikan dampak positif di masyarakat. "Terkait dengan sanksi misalnya, jika diterapkan dengan baik setidaknya akan menciptakan efek jera di masyarakat," jelasnya.

MuslimOnline.Id- Ustadz Maheer At-Thuwailibi akan melakukan safari dakwah di Sumatera Utara yang dimulai  Jumat Subuh (18/1/2019) hingga Sabtu (19/1/2019).

Safari Dakwah dari Founder Salafy Garis Lurus Community ini mengangkat tema "Menjaga Kalimat Tauhiid, Menjaga Keutuhan Negeri" juga dirangkai penggalangan dana untuk musibah Selat Sunda.

Informasi yang diterima MuslimOnline, Ustadz Maheer akan mengisi di beberapa tempat dimulai dari Jumat Subuh di Masjid Daarul Azhar Jadid, Jalan Bajak II/ Jalan Cengkeh no.1 Medan.

Terkait Safari Dakwah, beredar informasi di beberapa WhatssApp Group atas nama Team At-Thuwailibi Management, Abu Raihan bahwa Tabligh Akbar Ustadz Maheer mendapat teror dan ancaman.



Pesan tersebut berisi informasi bahwa akan ada sebagian orang-orang TALAFI (aliran sesat yang benci aksi 212) di kota Medan yang akan melakukan penghadangan Tabligh Akbar karena mereka anggap Ustadz Maheer sebagai gembong Khawarij Radikal anti NKRI.

Adapun jadwal Safari Dakwah Ustadz Maheer at-Thuwailibi di Sumut

1. Jumat, 18 Januari Pukul 05.00 di Masjid Daarul Azhar Jadid Jalan Bajak II/ Cengkeh no. 1 Medan

2. Jumat, 18 Januari Pukul 13.00 di Masjid Al - Amin, Dusun 2, Desa Pematang Rambai, Kec. Nibung Hangus, Kab Batubara

3. Sabtu, 19 Januari Pukul 05.00 di Masjid Al-Ridha Jalan Jermal 7

4. Sabtu, 19 Januari Pukul 08.00 di Yayasan Mamiyai Al-Ittihadiyah Jalan Bromo No. 25 Medan Area

5. Sabtu, 19 Januari pukul 15.00 di Masjid Al-Amin Jalan Prof HM Yamin Medan.

Medan. Pengembangan usaha khususnya pasar tradisional digagas oleh DPRD Sukoharjo dengan berencana merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perusahaan Daerah (Perusda) pasar tradisional. Keberadaan Perusda sangat penting dalam pengembangan pasar tradisional termasuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) untuk Pemkab Sukoharjo.

Sekretaris Komisi II DPRD Sukoharjo Sukardi Budi Martono mengatakan, Raperda tentang Perusda Pasar Tradisional diharapkan sudah siap terealisasi pada Tahun 2019 mendatang. Karena itu persiapan dilakukan sejak sekarang dengan melakukan studi banding menimba ilmu ke daerah lain yang sudah menerapkan Perusda. Kabupaten Sukoharjo sendiri memiliki banyak pasar tradisional yang bangunannya sudah diperbaiki oleh Pemkab Sukoharjo.

Kondisi bangunan dan fasilitas yang layak diharapkan juga berdampak pada penambahan PAD bagi Pemkab Sukoharjo. Kontribusi sangat penting mengingat roda ekonomi juga bergerak cepat di pasar.

“Kami perlu melakukan perbandingan untuk mendapatkan formulasi yang tepat dalam mengelola aset daerah berupa pasar tradisional. PAD dari pasar tradisional diyakini akan bertambah apabila dikelola secara profesional dengan mendirikan Perusda,” ujar Sukardi Budi Martono.

Perusda yang dimaksud dijelaskan Sukardi Budi Martono merupakan lembaga resmi bersifat profit atau mencari keuntungan milik Pemkab Sukoharjo. Perusda ini nantinya akan mengelola sepenuhnya semua pasar tradisional. Posisi sekarang pasar tradisional masih dikelola oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo atau masih menggabung ke dinas dan tidak dikelola atau berdiri sendiri.

Untuk mewujudkan hal tersebut para wakil rakyat bersama Pemkab Sukoharjo melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) atau studi banding ke Kota Medan, Kabupaten Langkat dan Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan digelar pada Senin – Jumat (8-12/10). Kegiatan juga diikuti oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Seperti di Medan dan dibeberapa daerah lain juga sudah memiliki Perusda untuk mengelola pasar tradisional. Kami belajar di Medan dan nantinya akan jadi bahan merumuskan Raperda Perusda di Sukoharjo,” lajutnya.

Komisi II DPRD Sukoharjo memandang penting keberadaan Perusda untuk mengelola pasar tradisional. Sebab dibeberapa daerah tidak hanya Medan seperti Jakarta dan Bandung juga sudah lama memilikinya. Keberadaan Perusda tidak hanya menguntungkan daerah saja namun juga pedagang karena mengembangkan pasar tradisional.

Ketua Komisi II DPRD Sukoharjo Timbul Darmanto menambahkan, secara fisik bangunan pasar tradisional di Sukoharjo mayoritas sangat baik setelah dibangun oleh Pemkab Sukoharjo. Karena itu sekarang tinggal pengelolaanya saja lebih dimajukan dengan ditangani oleh Perusda Pasar Tradisional.

DPRD Sukoharjo perlu melakukan pembelajaran ke daerah lain yang sudah lebih dulu menerapkan Perusda Pasar. Sebelumnya Komisi II DPRD Sukoharjo pernah belajar ke Jakarta dan sekarang giliran di Kota Medan.

“Pasar tradisional menjadi nadi perekonimian masyarakat yang harus dikembangkan. Tidak secara fisik bangunan saja namun juga pengelolaan profesional,” ujar Timbul Darmanto.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo mengatakan, pihaknya mendukung rencana DPRD Sukoharjo dalam membentuk Perusda Pasar. Keberadaan Perusda Pasar dianggap penting dan jadi solusi pengelolaan pasar tradisional menjadi lebih profesional.

Sebelum dijalankan dalam pembentukan Perusda Pasar maka Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo memberikan pertimbangan terkait aset pasar tradisional dan dampak yang mengikuti perubahan pengelolaan tersebut. Sebab di Indonesia tidak lebih dari 10 daerah memiliki Perusda Pasar.

“Di Sukoharjo total ada 26 pasar tradisional dengan PAD sebesar Rp 5 miliar pertahun berasal dari retribusi kios, los, sampah, MCK dan parkir kendaraan,” ujar Sutarmo.

Anggota DPRD Kota Medan Hendra DS mengatakan, Kota Medan sudah memiliki Perusda untuk mengelola aset strategis milik daerah. Keberadaan Perusda di Kota Medan menjadi alat untuk menambah penyerapan PAD di 52 pasar tradisional baik dari pengelolaan parkir kendaraan, retribusi kios dan menarik investor.

MuslimOnline.Id- Aktivis Dakwah Cafe (ADCE) menyelenggarakan mentoring politik Islam, Sabtu (4/8/2018)di Kedai Ukhuwah, Jalan Panglima Denai Medan.

Tak tanggung-tanggung, Kegiatan perdana ini menghadirkan dua pembicara yakni anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dedi Iskandar Batubara dan juga Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Medan, Buya Rafdinal.

Dalam sambutannya, Founder ADCE, Mustafa Syah Dana menyatakan bahwa pemuda Islam harus berpolitik dan menjadikannya sebagai ajang perjuangan.

"Islam harus berpolitik dan harus bisa menentukan satu musuh bersama," ujar Dana.

Acara tersebut dihadiri puluhan remaja dan pemuda Islam se-Kota Medan. Peserta sangat antusias mendengar arahan dan penyampaian materi dari kedua tokoh pergerakan ummat Islam itu.