Muslim Online

Perbaikan infrastruktur jalan sering kali seperti tidak menghiraukan keselamatan para pengguna jalan. Hal tersebut dapat dilihat langsung dari adanya lubang-lubang yang berada di beberapa ruas jalan, baik di sisi bagian pinggir hingga tengah badan jalan yang acap kali terlihat samar hingga menjerumuskan para pengendara, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Dihimpun dari masyarakat sekitar mengenai lobang (lubang-red) yang dianggap keramat tersebut, Kamis (13/6/2019) kemarin sekitar pukul 14.00 WIB kembali memakan korban seorang wanita yang merupakan pengendara sepeda motor terjatuh karena tidak dapat mengelakkan lubang yang ada di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, tepatnya didepan hotel Danau Toba.

" Yang itu (lubang-red) memang kalau sepintas tak terlihat. Ini kalau memang aspal pecah masih terlihat putih-putih kotor, kalau dari jauh kita kan pasti sudah hati-hati. Tapi yang ini aspalnya bersih anjlok ke dalam gitu. Jadi, kalau kita naik sepeda motor dari jauh terlihat seperti aspal juga rata, begitu dekat ternyata lobang. Kemarin, Kamis (13/6/2019) ada lagi yang jatuh (perempuan-red) karena menghindari kendaraannya dari sisi kiri. kasihan bang, itu yang kemarin korbannya perempuan juga, jatuh dan wajahnya sebagian rusak, dan beberapa bagian tubuhnya luka parah akibat kena aspal. Nama korbannya Nisa (20an tahun-red) di ketahui warga Brayan yang bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan. Setelah kejadian, korbannya dibawa ke rumah sakit terdekat," ungkap Jhon (50), masyarakat sekitar.

Kepada Metrorakyat.com, Jhon yang merupakan saksi mata saat melintas juga mengatakan, setelah kejadian itu, masih ada lagi korban yang lain.

" Coba sekali-sekali di pantau di dekat lubang itu, beberapa menit sekali ada yang terperangkap lubang itu," katanya.

DPRD Kota Medan : Harus Ada Pemeliharaan Jalan Di Pusat Kota Medan

Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Boydo HK Panjaitan SH meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan dan Dinas-Dinas terkait untuk melakukan pemeliharaan jalan-jalan di pusat Kota Medan yang sudah diperbaiki, namun masih menyisakan lubang yang membahayakan pengendara dijalanan, khususnya para pengendara sepeda motor yang melintasi pusat kota nomor tiga terbesar di Indonesia yang ada di Provinsi Sumatera Utara ini, setelah Jakarta dan Surabaya.

" Pemko Medan seharusnya peka terbadap itu, apalagi ada berita orang yang jatuh kan, Dinas Perhubungan seharusnya konsentrasi, untuk hal-hal seperti itu biasanya anggaran untuk insidensil kan pasti ada. Di Dinas PU Kota Medan itu kan ada tugasnya yang hanya untuk menutupi lubang. Sehingga, tidak harus untuk mengaspal satu jalan satu ruas jalan kan gitu. Jadi, itu sebenarnya bisa segera dibereskan. Masalahnya ini karena pemerintahnya saja yang gak peka terhadap masyarakat," tegasnya saat dikonfirmasi melalui panggilan suara WhatsApp, Jum'at (14/6/2019) di Kota Medan.

Tidak hanya di Jalan Imam Bonjol saja, setelah tim Metrorakyat.com menelususuri jalanan di inti Deli (pusat kota), masih ada lagi lubang dijalan lain yang sering membuat pengendara terpelosok menabrak lubang akibat tidak mengetahui kondisi jalanan tersebut. Meskipun jalanan terlihat bagus, namun ada lubang mirip saluran air yang juga menjorok kedalam setelah dilakukan pengaspalan guna perbaikan jalan.

Tambah Boydo, untuk mengantisipasi hal tersebut  kedepannya pemerintah harus bertanggungjawab, khususnya Dinas Perhubungan harus bisa mengantisipasi agar kejadian seperti itu tidak terulang lagi.

" Ada anggaran untuk pemeliharaan jalan, berarti kan selama ini gak ada diperiksa, gitu. Apalagi ini jalan-jalan yang memang lalu lintasnya padat. Jalan Imam Bonjol itu jalan kota kan, di Jalan Masjid dan daerah Kesawan itu juga termasuk daerah perkotaan. Dishub juga harus bisa mengantisipasi agar tidak ada lagi kejadian yang sama. Dinas Perhubungan dan Dinas PU segeralah, Dishub memberikan informasi terhadap ruas jalan yang ada masalah, supaya Dinas PU segera mengerjakan yang berlubang itu. Karena sudah ada anggarannya," jelasnya.

Kemudian, untuk pengendara di jalanan, Boydo menghimbau agar tetap selalu waspada dan berhati-hati saat berkendara karena bisa saja jalan bagus dan mulus, namun pasti ada lobang di bahu dan sisi jalan yang mungkin sudah rusak belum di perbaiki.

" Kita minta agar dinas terkait segera memperbaiki jalan yang berlobang tersebut, agar korban yang merupakan pengendara sepeda motor tidak bertambah, sebab, siapa yang bertanggung jawab ketika ada korban terjatuh dan terluka akibat menabrak lobang yang ada di temukan di badan jalan di Kota Medan," pungkasnya. (MR/Tim)

Medan, – Pemko Medan diminta segera kembalikan fungsi lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau. Lapangan Merdeka harus tetap dipertahankan sebagai ikon Kota Medan, maka fungsi lapangan Merdeka harus tetap dijaga dan tidak boleh beralihfungsi sebagai temlat bisnis.
Hal itu ditegaskan bendahara Ikatan Keluarga Alumni Lemhamnas (IKAL) RI, Drs Hendrik H Sitompul MM (foto) kepada wartawan di Medan, Sabtu (15/6/2019) menyikapi kondisi lapangan Merdeka yang saat ini menjadi tempat bisnis. Menurutnya, Pemko Medan harus tegas upaya mengembalikan fungsi lapangan Merdeka Medan sekaligus memenuhi salah satu syarat kota metropolitan 60 % adanya daerah hijau dan ruang publik.
Lapangan Merdeka sebagai ikon dan titik nol pusat Kota Medan dari arah empat mata angin. Lapangan Merdeka juga merupakan aset paling monumental tidak saja bagi warga Kota Medan namun juga warga Sumatera Utara secara umum.
Namun faktanya, kini keberadaan lapangan Merdeka sebagai ruang publik dan tempat upacara kenegaraan terancam beralih fungsi dan nyaris kumuh. Banyaknya ruang komersil di sisi timur dan bangunan dua lantai di sisi barat lapangan menjadi salah satu indikasi.
Ditambahkan, Hendrik H Sitompul, sepanjang sejarah perkembangan kota Medan, fungsi komersial terbukti selalu diutamakan dan tetap sebagai pemenang setiap persaingan pembangunan. Sama halnya, dengan lapangan Merdeka Medan, bukan tidak mungkin semata demi kepentingan bisnis sehingga jumlah pembangunan di lapangan Merdeka terus bertambah. “Untuk itu, Pemko Medan harus mengembalikan fungsi lapangan Merdeka sebagai ruang terbuka hijau di Kota Medan,” tehas Hendrik Sitompul.
Alasan lain Hendrik untuk meminta pengembalian fungsi lapangan Merdeka, sebagai kota metropolitan, Pemko Medan sudah mengabaikan hak warganya atas ketersediaan 60 persen ruang hijau dan ruang publik dari luas kota. Hak warga Kota Medan itu diamanatkan dalam UU Tata Ruang Nomor 26 Tahun 2007 yang menyebutkan perkotaan harus memiliki luas ruang terbuka hijau (RTH) sedikitnya 30 persen untuk pengamanan kawasan lindung perkotaan, pengendalian pencemaran, dan kerusakan tanah, air dan udara.
“Amanat UU Tata Ruang itu tujuannya untuk memberikan kenyamanan, keselamatan dan kesehatan warga kota. Jika pemerintah kota mengabaikan ketentuan UU Tata Ruang, berarti telah mengabaikan hak warganya,” tandas Hendrik
Kenyataannya, ujar Hendrik, ruang terbuka hijau di Kota Medan masih sangat minim yaitu hanya 10 persen. “Artinya, itu masih sangat minim dan dampaknya lama kelamaan akan tidak baik untuk kesehatan masyarakat. Daerah perkotaan pun akan sering mengalami banjir, karena drainasenya pasti tidak bisa menampung debit air,” ungkap Hendrik yang juga anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan itu.
Atas pertimbangan inilah, selaku Alumni Lemhannas RI PPRA 52. Hendrik Sitompul mengajak warga Kota Medan mendukung untuk mengembalikan fungsi Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang terbuka hijau.
“Sejatinya Pemko Medan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada warganya dengan memenuhi ketentuan UU Tata Ruang yaitu memberikan ruang terbuka hijau dan ruang Publik sekitar 60 persen. Untuk itu mari kita dukung Pemko Medan mengembalikan fungsi lapangan Merdeka Medan,” ujarnya.
Belajar dari sejarah, ujar Hendrik, lapangan Merdeka Medan juga memiliki sejarah tersendiri dalam wilayah Kota Medan yang dulunya dijuluki Kota Putri Deli. Lapangan Merdeka memiliki tata ruang yang yang teratur dan terencana dalam pembangunan.
Tapi faktanya, lapangan Merdeka Medan kini kondisinya sudah berubah tidak lagi sebagai kawasan ruang terbuka hijau tetapi sudah kumuh. Walikota Medan harus berani dan tegas. Lapangan Merdeka punya kesan tersendiri dalam wilayah Kota Medan yang dulunya dijuluki Kota Putri Deli. Lapangan itu harus memiliki tata ruang yang teratur serta terencana,” tegas Hendrik.

Komisi C DPRD Medan bakal mengevaluasi pelaksanaan Ramadhan Fair XVI tahun 2019. Hal itu menyusul mencuatnya dugaan jual beli stand pada even keagamaan tahunan tersebut, seperti yang disampaikan sejumlah mahasiswa saat menggelar aksi di DPRD Medan, Senin (27/5) lalu.

“Praktik jual beli stand memang ada. Masyarakat juga sudah melapor dan kita sudah pantau ke lapangan. Apakah Dinas Kebudayaan sebagai penanggungjawab atau Event Organizer (EO) selaku penyelenggara kegiatan itu yang menjual, harus diusut tuntas aparat terkait agar terang benderang,” ungkap anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar, kepada wartawan, Selasa (28/5).

Diakuinya, stand atau lapak di Ramadhan Fair dijual dengan harga bervariasi. Mulai dari kisaran Rp2 hingga Rp3 juta perlapaknya, tergantung letak lapak tersebut. Sehingga tidak heran bila harga makanan di lokasi tersebut, melonjak tinggi.

“Pedagang mengaku dibebankan kewajiban uang lapak. Padahal pemerintah menggratiskan seluruh biaya ke pedagang karena ditanggung pada APBD Kota Medan. Paling mereka hanya dibebankan uang kebersihan,” jelas politisi Fraksi Partai Hanura DPRD Medan itu seraya mengaku tak heran bila harga makanan disana menjadi ‘tidak wajar’ karena pedagang berusaha untuk mengembalikan modalnya.

Kendati even tersebut bakal berakhir, pihaknya akan tetap memanggil Dinas Kebudayaan dan pihak terkait untuk mengevaluasi kegiatan tahunan kota Medan tersebut. Evaluasi dilakukan agar even tersebut kedepan bisa lebih sukses.

“Walaupun acara sudah selesai, kita bisa evaluasi karena menggunakan APBD Kota Medan. Kita melihat pengunjung Ramadhan Fair tahun ini tidak seramai tahun sebelum-sebelumnya. Tentu ini ada sebab musababnya. Bisa jadi karena pengelolaan kiurang baik dan EO tidak mantap.

Begitu juga mahalnya harga makanan tidak sebanding dengan rasa dan kenikmatannya. Apalagi kenyamanan pedagang sampai terabaikan karena parkir sembarangan. Ini akan kita evaluasi,” tegasnya

Ketua Komisi II DPRD Medan, Bahrumsyah meminta Pemko Medan melalui Dinas Pendidikan untuk menunda penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang bakal dilaksanakan dalam waktu dekat.
Sebab, belum seluruhnya kecamatan di Kota Medan yang memiliki SMP Negeri.

“Sebelum sistem itu dilaksanakan, baiknya Pemko Medan dan Dinas Pendidikan melakukan pemerataan sekolah negeri di seluruh kecamatan di Kota Medan. Karena sampai saat ini, ada 1 kecamatan yang hanya memiliki satu SMP Negeri, sedangkan kecamatan lain ada yang sampai 5
SMP Negeri-nya.

Inikan menunjukan belum ada pemerataan sehingga peluang peluang anak didik di wilayah itu akan minim untuk memikmati fasilitas sekolah negeri,” ungkap Bahrumsyah menyikapi Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Medan dengan Dinas Pendidikan Medan, beberapa waktu lalu, terkait penerapan sistem zonasi PPDB tingkat SMP.Dikatakan Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, salah satu kecamatan yang hanya memiliki 1 SMP Negeri yakni Kecamatan Medan Belawan.

Lokasi sekolah tersebut berada di Kelurahan Sicanang. Bila mengacu terhadap sistem zonasi, maka peserta didiknya hanya berasal dari Kelurahan Sicanang, sedangkan peserta didik lainnya dari Kelurahan Bagan Deli, Belawan II dan Belawan Bahagia tidak bisa menikmati fasilitas sekolah negeri tersebut.

“Sistem zonasi ini tergantung jarak tempuh. Artinya, hanya anak-anak Sicanang saja yang bisa sekolah di SMP negeri. Dibanding dengan kecamatan lain, seperti Marelan dan Labuhan, masing-masing memiliki 4 SMP Negeri. Inikan namanya diskriminatif. Harusnya, dilakukan pemerataan sekolah dulu, baru diterapkan sistem zonasi,” tekannya.

Dia juga menilai sistem tersebut akan berimbas terhadap kemampuan secara keilmuan peserta didik di Belawan untuk bersekolah di SMP Negeri. Padahal, sesuai Pasal 30 (1) Permendikbud No.14 tahun 2018 mengamanatkan Pemda wajib membuat kebijakan berdasarkan objektif non diskriminatif dan berkeadilan. Sementara di Pasal 31, Dinas Pendidikan wajib memastikan siswa yang diterima di PPDB harus sesuai dengan zonasi yang ditetapkan.

“Bukan hanya di kawasan Medan Utara, begitu juga di Kecamatan Medan Tuntungan, dan kecamatan lain yang ada di wilayah pinggiran kota Medan. Sehingga kalau sistem zonasi ini tetap diterapkan, ada anak yang terdzolimi tidak bisa masuk sekolah negeri,” bebernya

sumber : matabangsa.com

Barisan Mahasiswa Pemerhati (BMP) Kota Medan melakukan aksi demo ke DPRD Kota Medan. Massa menuntut Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mencopot Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan.

Kepala dinas tersebut diduga melakukan pembiaran terjadinya pungutan liar (pungli) terhadap pedagang usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada acara Ramadhan Fair 2019 di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Medan Maimun.

Dugaan pungli terungkap oleh BMP Kota Medan setelah adanya penelusuran tim serta wawancara dengan beberapa pedagang yang berjualan di Ramadhan Fair 2019.

"Bapak Wali Kota Medan menegaskan bahwa stan yang ada di Ramadhan Fair 2019 diberikan cuma-cuma atau gratis, tapi kenyataannya stan itu diperjualbelikan," ujar Koordinator Aksi BMP Wildan Lubis.

Wildan mengatakan bahwa pungli adalah penyalahgunaan wewenang dan melanggar hukum serta merugikan. Selain itu, mahasiswa juga menduga ada praktik korupsi anggaran program pengelolaan keragaman budaya Ramadhan Fair 2019 pada Dinas Kebudayaan dengan anggaran senilai Rp 3.065.000.000.

"Belanja makanan dan minuman kegiatan biayanya senilai Rp 165 juta, belanja pakaian kerja lapangan Rp 100 juta dan penyelenggara kegiatan EO senilai Rp 2,8 miliar. Dengan anggaran sebesar itu harusnya semua pihak terutama masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak terkesan mubazir. Namun kenyataan malah sebaliknya," terangnya.

Kemudian, biaya tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp 5 ribu dan roda empat Rp 10 ribu yang sangat tinggi.

"Harusnya tarif parkir ini ditiadakan, karena mengingat anggaran biaya untuk program acara Ramadan Fair 2019 sungguh sangat luar biasa besar. Ini mengecewakan kami dan seluruh masyarakat Kota Medan, diduga atau terindikasi terjadi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan pada acara tersebut," sambungnya.

Atas adanya kejanggalan atau terindikasi terjadi pungli, BMP Kota Medan meminta Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara kegiatan Ramadhan Fair 2019 ditangkap.

"Tangkap Kadis Kebudayaan Kota Medan dan penyelenggara atau EO pada kegiatan Ramadhan Fair 2019, karena diduga melakukan pungli terhadap para pedagang UMKM di Ramadan Fair," kata Wildan.

Kemudian mahasiswa meminta segera audit dana program pengelolaan keragaman budaya Ramadan Fair 2019 serta menangkap oknum yang terlibat dalam program tersebut.

"Kita meminta juga agar kegiatan pelaksanaan Ramadan Fair segera dievaluasi karena diduga tidak ada kontribusi terhadap PAD Kota Medan dan kita juga mendukung Wali Kota Medan mencopot Kepala Dinas Kebudayaan Kota Medan," tegasnya.

Anggota DPRD Kota Medan dari Komisi 2 Wong Chun Sen yang mengetahui adanya aksi demo langsung menghampiri dan menerima aspirasi mahasiswa. Mahasiswa diterima di ruangan Humas DPRD Kota Medan.

"Kita dari DPRD Kota Medan akan menindaklanjuti aspirasi dari mahasiswa, akan kita lakukan rapat dengar pendapat informasi ini," terang Wong Chun Sen dari Fraksi PDI Perjuangan.

Kadis Kebudayaan Kota Medan Ok Zulfi ketika dikonfirmasi wartawan melalui selularnya belum berhasil tersambung

Medan. Polisi berhasil dengan sigap menangkap pelaku penyebaran running text di SPBU yang menghina Presiden Jokowi dan Ketua Umum Megawati dengan kata-kata yang tidak sopan. Sementara itu pelaku peretas runnig text tersebut masih belum di tangkap dan dalam penyelidikan pihak kepolisian.

Rekaman itu dikabarkan diambil pada Kamis (23/5). Perekamnya kini harus mendekam di penjara. Berdasarkan informasi dihimpun, perekam video yang ditangkap berinisial IPT (20), seorang mahasiswa. Dia diringkus dari rumahnya di Uni Kampung, Belawan, Medan, Senin (27/5) siang.

"Tadi siang, kita amankan di rumah yang bersangkutan," ungkap AKP Jerico Lavian Chandra, Kepala Satuan Reskrim Polres Belawan, saat dikonfirmasi wartawan.

Dia menjelaskan, IPT diduga sebagai orang yang merekam dan membagikan video yang penghinaan kepala negara di running teks SPBU Marelan. "Itu semua yang beredar (di media sosial) dari rekaman milik yang bersangkutan," jelas Jerico.

IPT dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE jo Pasal 207 KHUP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dia saat ini ditahan di Mapolsek Medan Labuhan.

Sementara polisi belum menemukan pelaku peretasan totem display LED milik SPBU itu. Kata Jerico, mereka masih melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa 9 saksi. "Masih kita dalami juga termasuk tersangka itu, yang sudah kita amankan. Apakah dia hanya sebagai penyebar atau dia sebenarnya pelakunya," sebut Jerico.

Seperti diberitakan, Sabtu (25/5), video yang menampilkan gambar totem display LED milik SPBU Pertamina di Jalan Marelan IV, Medan, jadi viral di media sosial. Running text pada layarnya menampilkan tulisan bernuansa SARA dan penghinaan kepada Jokowi dan Megawati.

Ketua PKK Kabupaten Labura Hj Ely Zarwati bersama Syaikh M Zaki Syahada Hamad

Integritas Universitas Sumatera Utara (USU) kian tercemar. Belum usai kontrovesi kebijakan pemecatan pengurus SUARA USU oleh Rektor USU, Prof. DR. Runtung Sitepu SH, MHum, kini digoyahkan dengan kasus predator seksual.

Mahasiwi berinisial D, Sabtu 3 Februari 2018 silam menjadi korban kekerasan seksual oleh terduga HS yang tak lain adalah dosennya sendiri. D juga telah melaporkan hal ini kepada Ketua Program Studi Sosiologi, Harmona Daulay yang kemudian melakukan investigasi. Terduga pelaku hanya mendapatkan surat berisi keputusan skorsing tulisan tangan tanpa kop dan tanpa tanda tangan Dekan. Tentu saja kondisi ini menjadi ancaman, khususnya bagi para mahasiswi. Apalagi, hingga saat ini oknum dosen tersebut masih bebas berkeliaran.

Ketua Koalisi MedanWomenMarchMdn, Lely Zailani kepada wartawan mengatakan sangat menyayangkan peristiwa ini. Bahkan, ia menduga, masih terdapat korban kekerasan seksual lainnya di USU dan tidak berani melaporkan peristiwa buruk yang mereka alami. "Sudah setahun ini terjadi.

Tapi, nelum ada tindakan tegas dari universitas terhadap dosen terduga pelaku pelecehan seksual tersebut. Itu artinya, ada ancaman ketidak amanan bagi perempuan," ungkap Lely geram, Rabu sore (23/5/2019). Lely menilai tidak adanya tindakan tegas Rektorat, karena terduga pelaku HS memiliki jaringan yang cukup kuat di civitas kampus. Sehingga, posisi korban D menjadi lemah dan tidak dianggap penting untuk diselesaikan.

Muslimonline.id-Ustaz Derry Sulaiman mengaku sangat kehilangan Ustaz Arfin Ilham. Apalagi dia kerap mendapat banyak nasihat dari pendiri pesantren Az Zikra tersbut. Salah satunya yang selalu diingat adalah pesan menjaga wudu.

" Setiap berjumpa dengan beliau selalu beri nasihat, ya satu nasihat yang paling ingat, 'Derry jaga wudu, jaga wudu, sholat malam jangan tinggalkan'," kata Ustaz Derry saat di Masjid Az Zikra Sentul, Kamis 23 Mei 2019.

Ustaz Derry percaya bahwa Ustaz Arifin akan selalu dikenang karena berbagai kebaikannya tersebut. Buatnya, sosok Ustaz Arifin Ilham sangan spesial." Beliau ini anugerah terindah yang diberikan Allah ta'ala ke dunia dan tetap dikenang sampai hari kiamat insya Allah," ucapnya seperti dilansir dream.co.id.

Selain itu disaat kepergian Ustaz Arifin untuk selama-lamanya. Ustaz Derry sudah memiliki firasat jika dalam waktu dekat ini Ustaz Arifin akan meninggal dunia.

" Sebelum berangkat ke Penang saya kan isi kutbah di sini dan dia minta, biasanya kan dia yang kutbah dia minta sekarang diwakilkan, saya ada firasat ada apa ternyata Allah SWT jemput beliau di hari yang terbaik," tuturnya.Pesan Terakhir Ustaz Arifin Ilham
Dream – Ustaz Arifin Ilham telah menghembuskan napas terakhirnya pada Rabu malam, 22 Mei 2019 di rumah sakit di Penang, Malaysia. Arifin Ilham meninggal akibat penyakit kanker kelenjar getih bening.

Sebelum berpulang, pimpinan Majelis Zikir Az Zikra ini sedang menjalani perawatanintensif. Namun dua hari belakangan, kondisinya terus menurun.

" Mulai menurun itu relatif tuh 21 Mei. Tapi dibawa ke Penang karena beliau mesti kontrol ya, sampai akhirnya ia dipanggil Allah," kata Sekjen Masjid Az Zikra, Ustaz Yanto, di Sentul, Bogor, Kamis, 23 Mei 2019.

Namun, sebelum Arifin menghembuskan napas terakhirnya kemarin, banyak pesan yang diberikan kepada Yanto. Yang paling utama adalah menjaga Masjid Az Zikra yang didirikan almarhum.

" Pesan terakhir beliau adalah agar kami-kami supaya siap, tolong dijaga Majelis Az-Zikra ini. Majelis ini bukan saja milik santri Az-Zikra, melainkan juga milik umat, milik bangsa ini,” kata Ustaz Yanto.

Muslimonline.id- Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno mengatakan, akan mengajukan gugatan secara resmi melalui Mahkamah Konstitusi atau MK.Ia menegaskan, jalan ini ditempuh sebagai bentuk tuntutan masyarakat dan rakyat Indonesia atas kekecewaan dan keprihatinan rakyat terhadap pelaksanaan Pemilu.

"Sangat sulit untuk mengatakan bahwa Pemilu kita sudah berjalan dengan baik, jujur, dan adil," kata pria yang akrab dipanggil Sandi ini di kediaman Prabowo, Jakarta, Jumat 24 Mei 2019.Ia mengakui, telah mendapatkan berbagai laporan dari anggota masyarakat yang melihat dengan mata kepala sendiri, dan mengalami banyak ketidakadilan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu kemarin. Karena itu, masyarakat ingin mengambil peran dalam menentukan nasib bangsa.

"Rakyat Indonesia, masyarakat kita luar biasa hebat. Mereka ingin mengambil peran dan menjadi bagian dalam menentukan nasib bangsa kita," Sandi.Menurutnya, rakyat Indonesia sangat bersemangat, karena ingin memperbaiki kesejahteraan mereka sehari-hari, yang sampai sekarang dirasakan semakin sulit. Mereka ingin memperbaiki ekonomi negara, dan memperbanyak peluang-peluang yang tersedia untuk anak bangsa, anak-anak negeri."Kesempatan rakyat Indonesia dalam menentukan nasibnya inilah kedaulatan rakyat yang harus kita jamin melalui proses demokrasi, proses pemilu yang jujur dan adil," kata Sandiaga seperti dilansir vivanews.com.

Ia menilai, perlu evaluasi yang mendalam terhadap berbagai aspek pemilu, yaitu dari sisi manajerial, pengelolaan data, pengelolaan pemangku kepentingan, dan berbagai aspek lainnya yang sangat penting dalam melaksanakan pemilu yang jujur dan adil. Karena itu, ini harus secara serius dan tuntas diperbaiki untuk memastikan demokrasi yang tidak terus tercerderai.

"Masih banyak tantangan yang akan dihadapi bangsa kita. Indonesia adalah negara yang besar dan diprediksi akan menjadi ekonomi terbesar ketujuh di tahun 2030," kata Sandi.

Ia menegaskan, rakyat berhak untuk sejahtera, adil, dan makmur. Prabowo Sandi dalam bentuk kecintaannya kepada rakyat Indonesia, berdemokrasi yang jujur dan adil hari ini mengambil langkah ini.

"Untuk selanjutnya mengenai aspek detail dan tim, Prabowo Sandi sudah menunjuk Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai penanggung jawab langkah-langkah ke depan, upaya-upaya hukum yang akan kita lakukan," kata Sandi.

Muslimonline.id-Menapaki hari-hari yang melelahkan dimulai akhir bulan September 2018, setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPRD Kabupaten Kota, DPRD Propinsi, DPR RI dan DPD RI, puncaknya Pemilu tanggal 17 April 2019 ditengah situasi penggembosan sebagian kader PKS yang keluar ternyata Allah Swt memberi keberkahan tersendiri buat Partai Keadilan Sejahtera secara Nasional termasuk PKS di Sumatera Utara.

Kursi PKS rata-rata naik termasuk untuk DPR-RI. Berbicara penambahan kursi DPR-RI Sumut 1, tidak terlepas dari sosok H. Hidayatullah, SE yang dikenal bersahaja, beliau adalah seorang Politisi, juga ustadz serta penggiat ekonomi syariah. Berbagai jabatan pernah disandangnya yaitu:

1. Anggoata DPRD Propinsi Sumatera Utara 2004-2009, 2009-2014 ( dua periode)
2. Ketua Paduan Masyarakat Kula Warga Kalimantan
3. Direktur BPR Syariah Al Wasliyah
4. Ketua Koperasi BMT
5. Penasehat Al Wasliyah Serdang Bedagai
6. Anggota Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara

Dalam Pileg ini Hidayatullah terpilih untuk kursi ke 10 (kursi terakhir Dapil Sumut 1) Begitu juga calon independen calon  anggota DPD RI H. Muhammad Nuh, MSP nomor urut 30 melaju ke Senayan diperingkat ketiga dengan perolehan suara 519.116 (8.29%) mengungguli 15 calon lain dari total 19 orang.

Nuh menuturkan perolehan suara yang diraihnya berkat dukungan  masyarakat. Hal ini tentu menggembirakan kita semua, jerih payah, semangat dan keuletan beliau bersama-sama elemen masyarakat Sumatera Utara membuahkan hasil, kedepanya beliau beliau yang terpilih bisa menyahuti  aspirasi masyarakat khususnya warga Sumatera Utara yang luas wilayahnya mencapai 72981,23 km2 dengan jumlah penduduk mencapai 14,6 juta tersebar di 33 kabupaten kota, terletak pada koordinat 1 derjad - 4 derjad Lintang Utara (LU) 98 derjad-100 derjad Bujur Timur (BT), ini punya seni tersendiri dalam mengelola.

Adapun Caleg PKS yang mewakili Sumut lolos ke senayan adalah:
1. H. Tifatul Sembiring
2. H. Hidayatullah
3. Ansori Siregar
4. Iskan Qolba Lubis

Abdul aziz saat dikonfirmasi sebagai warga berharap kepada caleg-caleg terpilih hendaknya bekerjalah maksimal dan jangan kecewakan masyarakat yang telah menitipkan suara dan kepercayaan kepada mereka.

"Saya berharap caleg-caleg yang terpilih agar bekerja maksimal dan jangan mengecewakan masyarakat yang telah menitipkan suaranya" terang beliau.

 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Dame Duma Sari Hutagalung, SE meminta agar pemerintah kota Medan memperbaiki infrastruktur Jalan di Kota Medan, mengingat sudah banyak jalan dan gang yang hancur dan rusak. Contohnya Jalan Matahari Raya, dimana kondisi jalannya sudah banyak yang hancur dan berlobang, sehingga menyebabkan pengendara bermotor tidak nyaman apalagi ketika musim hujan akan banyak dtemukan genangan air di ruas-ruas jalan tersebut.

” Saat ini musim hujan tidak menentu, sehingga kondisi jalan banyak yang rusak. Selain itu kita melihat juga kondisi Jalan didalam gang, diketahui juga sudah banyak yang harus diperbaiki dengan segera, seperti di daerah Jalan Gaperta ujung Gang Berkat, Kelurahan Tanjung Kusta, dimana sudah lama warga di sana mengeluhkan kondisi badan jalan di Gang Berkat yang rusak dan jika hujan turun akan banyak seperti kubangan kerbau yang menggangu kenyamanan warga setempat baik pejalan kaki maupun saat berkendaraan,” terang Politisi dari Partai Gerindra Kota Medan ini, Kamis, (23/5/2019).Tambah Duma, sudah menjadi kewajiban pemko Medan untuk memberikan jaminan kenyamanan pengunaan jalan bagi seluruh masyarakat karena masyarakat juga telah patuh membayar pajak daerah.

” Jika kondisi jalan rusak dan berlobang, bukan hanya tidak nyaman, namun banyak pengguna jalan yang terancam keselamatannya saat berkendaraan, sebab, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan mendadak, sehingga ini perlu di sikapi dengan cepat oleh Pemko Medan khususnya oleh Dinas Bina Marga Kota Medan,” terangnya.Sementara itu, H. Manurung, warga Gang Berkat mengatakan mereka selaku warga yang tinggal di lokasi tersebut, sudah lama merasakan kondisi badan jaan di Gang Berkat yang hancur dan rusak parah, apalagi di daerah tersebut ada sekolah, akibatnya, saat turun hujan, bukan hanya pengendara bermotor yang mengeluh, namun juga para murid yang berjalan kaki menuju ke sekolah swasta di daerah tersebut.

” Kalau turun hujan pasti jalan di sini bagai kubangan kerbau, kami klo jalan kaki juga susah, karena harus memijak becek yang berlumpur, belum lagi murid dan guru terkena cipratan air becek saat pengendara bermotor melintas dan tanpa sengaja melewati genangan air, dulu sudah pernah ada yang mengukur, kami kira akan di perbaiki namun sampai saat ini belum juga ada perbaikan,” keluhnya.

Amatan Wartawan di Jalan Gang Berkat, kondisi badan jalan yang rusak dan hancur tepatnya di ujung Gang, sekitar sepanjang 20 meter sangat parah, sekilas dari jalan utama saat masuk Gang Berkat Jalan bagus dan ber aspal, namun saat mulai ketengah dan sampai keujung, kondisi badan jalan Gang Berkat sangat hancur.

Kepada Wartawan beberapa warga setempat mengaku telah beberapa kali berpartisipasi menimbun jalan yang berlobang dengan batu bata atau sisa-sisa batu bangunan agar tidak menjadi kubangan kerbau atau nyaman saat dilalui, namun hanya sementara, karena badan jalan tersebut harus di aspal atau di beton dan draniase di sepanjang badan Jalan juga terlihat butuh di perbaiki. (MR/Siti)

Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan, 20 Mei merupakan Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati. Oleh karenanya, sebagai hari kebangkitan nasional mari para generasi muda penerus bangsa yang melanjutkan para pahlawan
kemerdekaan untuk menjadikan bangsa dan negara yang berdaulat.

“Kita tahu bahwa 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, sebagai negara yang besar kita
harus memiliki gagasan gagasan brilian, pikiran-pikiran masa depan, strategi dan perencanaan
yang tepat diikuti dengan gerakan-gerakan yang sistematis sehingga akhirnya kita sampai pada
kemerdekaan dan menjadi sebuah bangsa yang berdaulat,” kata Henry melalui telepon selularnya,
Selasa (21/05/2019).

Berkaitan hal itu, orang nomor satu di DPRD Kota Medan ini mengajak kepada masyarakat Kota
Medan untuk melupakan perbedaan pendapat pada Pilpres 2019.

“Sudah saatnya, kita melakukan pembenahan diri melalui Hari Kebangkitan Nasional ini. Jangan
sampai kita terpecah belah hanya perbedaan pendapat. Mari bersatu padu demi Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI),” ujarnya.

Masih kata Henry, melalui Hari Kebangkitan Nasional semua pihak untuk menghindari permusuhan
dan mempererat silaturahmi dengan sesama serta mewujudkan diri menjadi manusia bermartabat.
“Hindari permusuhan, menggunjing atau saling membenci. Tingkatkan kesabaran, kejujuran dan
harus saling menghargai satu sama lain,” harapannya.

Medan – Walikota Medan Dzulmi Eldin berharap, sebagai mitra Pemko Medan dalam menjalankan berbagai program pembangunan, DPRD Medan bersama Pemko Medan diharapkan dapat saling bergandeng tangan membangun sinergitas yang lebih baik dalam rangka mencapai pembangunan Kota Medan. Hal tersebut guna mewujudkan Kota Medan menjadi kota masa depan yang humanis, berdaya saing, multikultural, sejahtera dan religius.

Demikian harapan Walikota ketika menghadiri acara buka puasa bersama di Gedung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (20/05/2019). Melalui kesempatan tersebut, Kemudian, Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pimpinan serta anggota dewan yang selama ini telah bersinergi antara satu dan lainnya dalam membangun Kota Medan menjadi kota yang lebih maju di berbagai bidang.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mengatakan acara buka puasa bersama tersebut menjadi salah satu cara untuk meningkatkan silaturahmi serta menjaga hubungan baik yang terjalin antara DPRD dan Pemko Medan. Dengan saling mempererat silaturahmi, diharapkan dapat semakin memberi energi baik bagi DPRD Medan maupun Pemko Medan dalam membangun dan mewujudkan Kota Medan menjadi kota metropolitan yang maju dan sejahtera.

‘’Melalui kegiatan ini, kita tingkatkan silaturahmi dan komunikasi antara Pemko Medan dengan DPRD Medan. Semua hal yang kita lakukan, pada dasarnya bertujuan untuk menjadikan Kota Medan yang lebih baik di masa mendatang,’’ imbuhnya.

Hadiri unsur Forkopimda Kota Medan, alim ulama, sejumlah organisasi kepemudaan (OKP), serta para wartawan baik cetak, elektronik maupun online

Medan: Pemerintah Kota Medan gagal meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Pemko Medan hanya meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Penyerahan WDP itu diterima Wali Kota Medan Dzulmi Eldin di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (22/05/2019). Laporan Hasil Peneriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni.

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin menerima LHP tersebut merupakan hasil audit yang dilakukan auditor BPK terhadap laporan keuangan Pemko Medan Tahun Anggaran 2018 yang diserahkan Wali Kota pada Rabu (27/03/2019) lalu.

Selain Kota Medan, ada sejumlah daerah lain di Sumut yang juga menerima LHP. Di antaranya Kabupaten Langkat, Labuhanbatu, Nias, Tapanuli Tengah, Padanglawas serta Nias Utara. Sebelum menerima LHP, Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli dan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut terlebih dahulu menandatangani berita acara penyerahan laporan keuangan.

Wali Kota dalam sambutannya mengatakan Pemko Medan telah menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018 secara optimal sehingga dapat menjadi refleksi tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Menyikapi predikat WDP yang diterima Pemko Medan, Wali Kota mengatakan hal tersebut menjadikan semangat bagi Pemko Medan untuk lebih bersinergi dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik, transparan dan akuntabel.

Sementara Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Ambar Wahyuni menyarankan agar seluruh kepala daerah di Sumut untuk menindaklanjuti dokumen LHP sebagai acuan dan rekomendasi dalam mengelola keuangan daerah masing-masing agar lebih baik lagi sehingga dapat memperoleh penilaian WTP

Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Kota Medan, Edwin Efendi, mengaku tidak mengetahui pencairan klaim BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari Pemko Medan ke pihak BPJS Kesehatan.

“Saya tidak mengetahui pencairan itu, karena itu langsung dari bagian keuangan kepada pihak BPJS,” sebut Edwin Efendi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kota Medan bersama Dinas Sosial dan BPJS, Senin (20/5/2019) yang dipimpin Ketua Komisi II, Bahrumsyah.

Terkait hal ini, Bahrumsyah, mengaku heran. Sebab, katanya, alur pencairan klaim yang diminta pihak BPJS kepada bagian keuangan setelah adanya persetujuan dari Dinas Kesehatan.

“Artinya, klaim yang diminta pihak BPJS akan dicairkan oleh bagian keuangan, setelah adanya tandatangan persetujuan dari Dinas Kesehatan. Jadi, dari mana dasarnya Dinkes tidak tahu itu,” tanya Bahrumsyah.

Diutarakannya, premi BPJS Kesehatan pada bulan Maret dan April tahun ini sudah berjalan dan anggarannya sudah dicairkan. “Dari mana premi yang dua bulan itu bisa dicairkan, kalau tidak ada tandatangan Dinkes,” tanya Bahrumsyah lagi.

Bahrumsyah menuding ada skenario agar anggaran yang sudah ditampung untuk program PBI BPJS Kesehatan tidak terserap dan dialihkan kepada program lain nantinya.

“Sekarang sudah masuk bulan Mei, tapi tidak satu rupiah pun anggaran Rp21,5 miliar yang dialokasikan untuk program ini terserap. Kami tidak mau ada skenario lain dibalik ini, hanya karena ingin dialihkan pada perubahan APBD nanti. Kalau memang begitu, kita jelas tidak setuju atau menolak,” tegas Bahrumsyah

Ketua Fraksi Partai Golkar, Ilhamsyah mendorong Pemko Medan segera mengeluarkan perwal sebagai petunjuk tekhnis (Juknis) pelaksanaan Perda Kota Medan No5 tahun 2014 tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA), agar dapat segera diterapkan. Kendati telah lama disahkan, perda ini tidak dapat diberlakukan karena belum adanya perwal terkait.

“Perda disahkan tahun 2014. Tapi sampai hari ini, belum ada perwalnya,” ungkapnya di gedung dewan Selasa 21 Mei 2019. Ilhamsyah menyebutkan, lahirnya perda yang telah disahkan DPRD dan Pemko Medan, karena banyak anak-anak Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) disibukan dengan dunia digital.

“Etika anak-anak semakin tidak terkontrol, karena kurangnya pendidikan agama. Anak-anak sekolah hari ini hanya sibuk dengan gadget. Kondisi masyarakat, terutama generasi muda di Kota Medan ini bisa dibilang sudah sangat darurat dalam hal pengetahuannya tentang agama,” paparnya.

Menurut Sekretaris Komisi D DPRD Medan itu, motto Kota Medan adalah menjadi kota yang humanis dan religius. Perda ini juga mendorong agar anak SD wajib mengikuti sekolah agama yang ditunjuk pemerintah. “Bagaimana mau jadi seperti itu (humanis dan religius, red) kalau perwalnya saja sebagai juknis perda sampai hari ini tidak ada. Bila tidak segera dibuat, berarti Pemko Medan tidak berpihak kepada perbaikan umat Muslim di Kota Medan,” sebutnya.

Dia menambahkan, perda tersebut juga mengatur kurikulum seperti Al-Qura’an Hadist dan Aqidah Akhlah, yang akan menjadikan anak-anak berakhalkuk karimah. “Nantinya, MDTA menjadi salah satu syarat bagi anak-anak Islam untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Artinya, anak-anak Islam wajib melampirkan sertifikat dari MDTA ketika akan melanjutkan sekolah ke tingkat SMP,” urainya.

Di sisi lain, Ilhamsyah berharap Pemko Medan tetap mengawal pelaksanaan dan penerapan Perda MDTA agar benar-benar dapat dilaksanakan pada masyarakat. “Ini perda yang sangat penting bagi Kota Medan dimasa yang akan datang. Baiknya pelaksanaan perda ini akan mempengaruhi generasi muda. Sehingga, perda ini harus dijalankan sebaik mungkin,” ucapnya seraya menjelaskan perda tersebut terdiri dari XIII BAB dan 28 Pasal

Komisi B DPRD Medan berencana melakukan hak interpelasi kepada Wali Kota Medan terkait proses pembatalan 12 ribu warga Medan menjadi peserta baru PBI BPJS Kesehatan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Medan, Bahrumsyah, Selasa 21 Mei 2019.

Kata Bahrumsyah, rencana hak interplasi digunakan karena dalam pertemuan bersama Dinkes Medan, Dinas Sosial Medan dan BPJS Kesehatan Medan tidak menemukan titik terang apa alasan pembatalan 12 warga menjadi peserta PBI BPJS.

Padahal, sebelumnya DPRD Medan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan sudah menyepakati ke 12 ribu warga layak sebagai peserta PBI BPJS. Bahkan, kartu ke 12 ribu itu sudah dicetak namun belum didistribusikan. Begitu juga soal anggaran sebut Bahrumsyah Pemko Medan sudah mengalokasilan dana di APBD 2019 sebesar Rp21,5 miliar.

Terkait pembatalan 12 ribu warga masuk peserta PBI BPJS, DPRD Medan menuding keuangan di Pemko Medan tidak sehat. “Kita menduga ada skenario politik tidak sehat dalam kasus ini. Tujuannya APBD murni 2019 biar terjadi Silpa dengan pengalihan kebutuhan lain,” ujar Bahrumsyah.

Maka itu kata Bahrumsyah, masalah itu harus tuntas sehingga komisi B akan mengajukan hak Interpelasi. DPRD Medan juga menyebut pengelolaan keuangan saat ini sangat amburadul.

Komisi B DPRD Kota Medan, kembali mengusulkan Pemberian Bantuan Iuran (PBI) berupa kartu kesehatan gratis yang diperuntukan bagi seluruh warga masyarakat yang tinggal berdomisili di Kota Medan. PBI BPJS Kesehatan ini diusulkan sebanyak 75 ribu jiwa dan telah disetujui Pemerintah Kota Medan dan sudah di ketuk palu untuk dimasukkan di APBD 2019.

Program PBI kartu BPJS Kesehatan gratis bagi warga miskin dan kurang mampu ini dianggarkan sebesar Rp.21 miliar. Sehingga diharapkan dapat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan.

Ketua Komisi B DPRD Kota Medan, H.T.Bahrumsyah menjelaskan program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang merupakan program Komisi B DPRD Kota Medan yang diusulkan ke Pemko Medan, berdasarkan kebutuhan warga kota Medan yang diketahui masih banyak belum menerima kartu pelayanan kesehatan gratis.

PBI BPJS Kesehatan ini bukan program dari nasional melainkan program dari pemko Medan. Selain itu juga tujuan program tersebut adalah menuju ‘total coverage’ artinya, di tahun yang akan datang, semua warga kota Medan yang telah memiliki KTP secara otomatis mendapatkan kartu BPJS Kesehatan gratis, artinya cukup dengan hanya menunjukkan KTP, sudah otomatis mendapatkan BPJS Kesehatan gratis untuk golongan kelas 3.

Politisi dari partai PAN Kota Medan ini berharap BPI BPJS Kesehatan dapat tepat sasaran dan warga miskin dan kuran mampu dapat terbantu pelayanan kesehatannya.

Medan : DPRD Kota Medan melalui Komisi B menganggap ada instruksi yang menghambat program kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kota Medan. Sebab, terjadi ketidaksinkronan pendataan antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Sosial. Akibatnya, sekitar 12 ribu kartu BPJS belum terdistribusikan.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi B DPRD Kota Medan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BPJS, Senin (20/5/2019) yang dipimpin Ketua Komisi B, Bahrumsyah, dan dihadiri Jumadi, Paulus Sinulingga, M Yusuf, Rajudin Sagala, Wong Chun Sen dan Edward Hutabarat.

Bahrumsyah mengaku, heran dengan tercetaknya 12 ribu kartu PBI BPJS, karena tidak mungkin kartu itu tercetak tanpa ada data dikirim ke BPJS.

“Ini sesuatu masalah, ada instruksi menghambat untuk PBI ini. Pencairan dana untuk ini sudah dicairkan. Kita minta silakan lanjutkan ini. Jangan dipaksa Dinsos karena tidak punya kewenangan dan anggaran untuk validasi. Ada ketidaksinkronan antara Dinkes dan Dinsos soal validasi data PBI,” ungkapnya.

Bahrum mengingatkan, sebelumnya DPRD Medan bersama Dinkes sudah menyepakati ke 12 ribu warga layak sebagai peserta PBI BPJS. Bahkan, kartu ke 12 ribu itu sudah dicetak namun belum didistribusikan. Begitu juga soal anggaran, sebut Bahrumsyah, Pemko Medan sudah mengalokasilan dana di APBD 2019 sebesar Rp20 M.

Oleg sebab itu, terkait pembatalan 12 ribu warga masuk peserta PBI BPJS, DPRD Medan menuding keuangan di Pemko Medan tidak sehat. “Kita menduga ada skenario politik tidak sehat dalam kasus ini. Tujuannya APBD murni 2019 biar terjadi Silpa dengan pengalihan kebutuhan lain,” tandas Bahrumsyah.

Sementara anggota Komisi II, Wong Chun Sen, meminta Dinkes menaruh kepedulian pada program PBI ini. Sebab, ini merupakan kebutuhan masyarakat. “Dinkes harusnya melayani masyarakat. Bukan minta dilayani,” pungkasnya.

Sebelumnya Perwakilan BPJS Kesehatan, Yanto, mengaku hingga bulan Mei belum ada penambahan kuota PBI, karena pihaknya belum mendapatkan data dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Medan.

“Sampai saat ini menunggu Dinkes memberi data. Kami belum memproses kalau belum ada pengantarnya,” tuturnya.

Sementara Kadiskes, Edwin Efendi, tak menampik jika prosedur untuk penambahan memang harus ada keterangan pengantar resmi dari Dinkes. “Itu sudah MoU, kami hanya mengkonfirmasi kepesertaan ganda, karena penetapan kepesertaan harus ada dari Dinsos,” bilangnya

Sementara perwakilan Dinsos Medan, Sumiadi, menuturkan Dinsos tidak punya kewenangan validasi data untuk PBI ini.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan ucapan Prabowo sebagai calon presiden tidak dapat dipidanakan.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara BPN, Andre Rosiade, menyusul penerbitan Prabowo sebagai terlapor dugaan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara atau makar.

Lihat juga: Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka Makar
"Pak Prabowo ini kan dilindungi undang-undang, tidak dapat dipidana sebagai paslon presiden," kata Andre saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Selasa (21/5).


BPN meyakini Prabowo tak bisa dipidana selama masih berstatus sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Meski begitu, kata Andre, Direktur Advokasi dan Hukum tim BPN akan tetap mengkaji laporan yang ditujukan kepada Prabowo. Tim juga akan langsung berkonsultasi dengan polisi terkait kasus tersebut.

"Jadi surat ini lagi kami kaji dan tentu Direktur Advokasi dan Hukum BPN akan segera berkonsultasi dengan pihak kepolisian," katanya.

Polisi menerbitkan surat Prabowo sebagai terlapor tertanggal 17 Mei 2018. Surat itu baru diterima BPN Selasa (21/5) dini hari pukul 01.30 WIB.

Andre menjelaskan surat terhadap Prabowo bukan berarti Ketua Gerindra itu berstatus tersangka. Prabowo hanya dilaporkan bersama dengan Eggi Sudjana yang saat ini sudah berstatus tersangka makar.

Lihat juga: Prabowo: Bukan soal Menang-Kalah, Tapi Hak Rakyat Diperkosa
Dia juga mengaku tidak mengetahui status hukum Prabowo saat ini dalam kasus dugaan makar karena belum pernah dipanggil jadi saksi kasus makar.

"Pelapor ini melaporkan Eggi Sudjana termasuk Pak Prabowo dalam suratnya. Lalu Pak Prabowo ini mendapat tembusan SPDP perkembangan kasus Eggi. Bukan ketersangkaan ya, tapi menerima surat SPDP," katanya.

Andre menyebut kemungkinan Prabowo telah mengetahui surat SPDP yang ditujukan kepadanya.

Lebih lanjut, Andre mengatakan surat surat ini seolah menunjukkan bahwa hukum memang terbukti tumpul ke kubu pemerintahan Joko Widodo, dan tajam hanya ke kubu oposisi yakni Prabowo.

Lihat juga: Gerindra Peringkat Dua Pemenang Pileg, NasDem Lima Besar
Terbukti, kata Andre, dengan gerak cepat aparat kepolisian menangkap para pendukung Prabowo dengan dalih kasus makar.

"Bayangkan orang-orang kubu Pak Jokowi yang dilaporkan, kita enggak pernah dengar, mereka kapan dipanggil oleh polisi padahal laporan kita banyak," kata dia.

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu yang paling rumit dan menegangkan setlah reformasi 1998. meninggalnya 600 petugas KPPS hingga isu makar mencuat kepublik. Kabar terbaru Polda Metro Jaya dilaporkan menetapkan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai tersangka makar. Kabar itu juga dikonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

"Kami sudah terima, dikirim tadi pukul 01.30 WIB. Salinan itu akan kami pelajari dan kaji lebih dalam untuk kemudian memutuskan langkah-langkah yang diambil atas SPDP yang kami terima tersebut," kata Dasco melalui sambungan telepon, Selasa (21/5).

Dalam salinan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), laporan dugaan makar yang dituduhkan kepada Prabowo dibuat pada 19 April lalu. Lantas, penyidik Polda Metro Jaya menerbitkan SPDP pada 17 Mei.

Menurut isi salinan SPDP itu, pasal yang dituduhkan kepada Prabowo adalah pasal 107 KUHP dan atau pasal 110 junto pasal 87 dan atau pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1/1946.

Prabowo Dilaporkan Jadi Tersangka MakarSPDP perkara dugaan makar. (Dok. Istimewa)

Penyidik menyatakan Prabowo bersama-sama dengan Eggi sudjana diduga melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara / makar dan atau menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat, dan atau menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap.

sumber : CNNIndonesia

Ketua Fraksi P Demokrat Drs Herri Zulkarnain Hutajulu SH MSi mengatakan, Medan masih dirundung masalah banjir. Normalisasi parit, renovasi sampai membuat yang baru terus dilakukan tapi tidak mampu mengatasi banjir.

“Hujan sedikit saja sudah banjir. Bahkan, akibat banjir, jalan dan trotoar yang dibangun negara pakai uang rakyat ikut rusak. Sehingga pekerjaan pemko itu-itu saja, “PR” lama ini tidak pernah tuntas. Bangun parit di sana-sini tapi banjir terus melanda dimana-mana,” kata Herri kepada wartawan, Senin (20/5) di DPRD Medan.

Menurut dia, pemko bersama pemprovsu supaya berkordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PU PR. Agar dilakukan pengerukan yang sudah lama mengalami pendangkalan. Kordinasi seperti ini belum pernah dilakukan, karena urusan sungai ada pada BWS.

Dia berharap kepada Wali Kota Medan Drs H Dzulmi Eldin S MSi sampai akhir masa jabatannya agar menuntaskan masalah banjir di Medan. Agar wali kota yang baru hasil Pilkada tahun 2020 nanti tinggal melakukan penataan kota.

“Persoalan Medan ini sangat kompleks, belum lagi persoalan pendidikan, pajak dan kesejahteraan rakyat, tapi satu-satulah dulu dituntaskan. Paling utama adalah persoalan banjir karena sangat meresahkan orang banyak. Jika Eldin (Wali Kota) sampai di akhir masa jabatannya mampu menuntaskan banjir, maka Wali Kota Medan yang baru tinggal memperindah kota,” terangnya.

Plt Ketua DPD P Demokrat Sumut ini mengungkapkan, Pemko Medan haru meniru Bali yang bisa membuat sungai tertata indah. Sungai dibuat berkelok-kelok sehingga bisa dijadikan transportasi air. Medan sebenarnya memiliki potensi seperti Bali karena memiliki banyak sungai yang terlantar.

Lebih lanjut Herri menyarankan agar pemko tegas terhadap Perda tentang persampahan. Karena di dalam perda tersebut ada pidananya bagi yang membuang sampah sembarangan. Yakni denda sampai Rp 50 juta dan kurungan paling lama 1 bulan.

“Perda pengelolaan persampahan sudah lama diterbitkan, tapi perwalnya sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perda belum ada. Karena salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah sembarangan yang dilakukan masyarakat. Jika perdanya dilaksanakan secara tegas, pasti masyarakat tidak sembarangan membuang sampah,” tuturnya.

Uang parkir di sekitaran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Jalan Gatot Subroto Medan, yang dikenakan pada pengunjung sangat tidak masuk akal dan cenderung mencekik leher.

Hal ini disebutkan salah seorang pengunjung yang tak ingin dituliskan namanya, keberatan dikenakan parkir mobil Rp25 ribu sampai Rp 30 ribu. Sedangan kendaraan roda dua harus membayar Rp5 ribu sampai Rp10 ribu.

“Kalau yang seperti ini tidak mendapat tindakan tegas oleh penyelanggara PRSU, masyarakat enggan untuk hadir ke PRSU yang merupakan tempat pameran promosi hasil pembangunan dan hiburan rakyat,” kata ibu Neli yang membawa seorang anaknya ke PRSU, Senin (18/3).

Informasi dihimpun, tidak sedikit pengunjung yang keberatan membayar parkir dibandrol sangat mahal. Saat diminta karcis tanda terima pembayaran tidak diberikan, alias tidak ada.

Menanggapi parkir liar tersebut, Ketua Komisi A DPRD Medan Sabar Syamsurya Sitepu meminta kepada aparat setempat, baik itu camat, lurah maupun kepolisian agar menindak dan menertibkan parkir-parkir yang dipungut tidak masuk di akal serta mencekik leher di sekitar PRSU.

“Apa yang disampaikan masyarakat soal mahalnya uang parkir di sekitar lokasi PRSU itu perlu disikapi dengan yang berwenang turun ke lapangan dan segera menertibkannya,” tegas politisi Golkar ini di ruang Komisi A DPRD Medan, Senin (18/3).

Dengan mahalnya ongkos parkir yang tak masuk akal yang dibebankan kepada masyarakat, dipastikan dapat mengurangi jumlah warga berkunjung ke PRSU.

Sementara Plt Kadis Perhubungan Kota Medan Renward Parapat melalui WhatsApp mengaku akan menurunkan anggotanya ke lokasi PRSU. Ketika diduga ada yang membeking parkir mencekik leher. “Saya tidak tahu, dan tidak mungkin anggota Dishub berani membeking dan menetapkan tarip parkir tersebut,” tukasnya. pungkasnya.

Medan - Enam Belas Partai Politik berlomba untuk memperoleh suara terbanyak di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) pada Pileg 2019. Hasil rekapitulasi KPU Kota Medan dengan total 1.119.299 suara menyebutkan PDI Perjuangan meraup suara terbanyak, sedangkan PKB berada di urutan paling bawah.

"Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kota Medan sudah kita selesaikan, dibacakan pada rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi bersama dengan KPU Sumut, tinggal menunggu ada atau tidaknya gugatan dari partai," ujar Ketua KPU Kota Medan Agussyah R Damanik kepada awak media di Kantor KPU Kota Medan, Jalan Kejaksaan nomor 37, Medan, Sumut pada 15 Mei 2019.

Dari total caleg Kota Medan melenggang ke DPRD Kota Medan terpilih periode 2019-2024, hasilnya PDI Perjuangan mendapatkan jatah 10 kursi, 10 kursi untuk Partai Gerindra, 7 PKS, 6 PAN, 5 Nasdem, 4 Golkar, 3 Demokrat, 2 PSI, 2 Hanura dan 1 PPP.

Dari jatah 8 kursi di daerah pemilihan (dapil) I Medan, PDIP yang memperoleh 44.064 suara diprediksi menjangkau 2 kursi yang ditempati Edward Hutabarat dan Robi Barus. Disusul PKS yang memperoleh 2 kursi digadang-gadang ditempati Rajudin Sagala dan Rudiawan Sitorus dengan raihan suara 29.978.

Kemudian secara berturut-turut Partai Gerindra dengan 20.636 suara mendapatkan 1 kursi yang diduduki Dame Duma Sari Hutagalung, 1 kursi untuk PSI ditempati Renvelli Pandapotan Napitupulu, 1 kursi untuk PAN diduduki Abdul Rahman, dan 1 kursi untuk Partai Nasdem ditempati Antonius Devolis Tumanggor.

Sementara jatah 12 kursi di dapil II Medan, Partai Gerindra mendapatkan 3 kursi dengan ditempati Aulia Rachman, Surianto Butong dan Siti Suciati dengan perolehan suara 53.065. Selanjutnya di posisi kedua PAN, dengan raihan 31.591 suara mendapatkan 2 kursi diduduki HT Bahrumsyah dan Sudari.

Selanjutnya PDIP dengan perolehan suara 31.051 mendapatkan 1 kursi ditempati Margaret MS, kemudian PKS 85.811 suara dengan 1 kursi untuk Abdul Latif Lubis, Nasdem dengan 20.684 suara mendapatkan 1 kursi atas nama T Edriansyah Rendy, Golkar 1 kursi ditempati Mulia Asri Rambe, Demokrat 1 kursi diduduki Ishaq Abrar M Tarigan, Hanura 1 kursi ditempati Janses Simbolon, dan Demokrat 1 kursi diduduki Ishaq Abrar M Tarigan.

Sedangkan jatah 8 kursi di dapil III Medan dikuasai PDIP dengan raihan 35.352 suara mendapatkan jatah kursi 2 untuk Paul Mei Anton Simanjuntak dan Wong Chun Sen. Disusul Partai Gerindra 31.741 suara memperoleh 2 kursi untuk Sahat B Simbolon dan Netty Yuniati Siregar.

Lantas berturut-turut mendapat jatah 1 kursi, Partai Golkar ditempati Modesta Marpaung, PAN diduduki Edwin Sugesti Nasution, PKS ditempati Irwansyah, dan Demokrat diduduki Parlindungan Sipahutar.

Di dapil IV Medan terdapat jatah 10 kursi. Suara terbanyak dicapai PDIP dengan total 52.455 suara mendapatkan 2 kursi ditempati Hasyim SE dan David Roni G Sinaga, lalu Partai Gerindra dengan 38.170 suara yang diduduki H Ihwan Ritonga dan Dedy Aksyari Nasution.

Secara berturut-turut mendapatkan 1 kursi, PKS ditempati Rudiyanto, PAN diduduki Edi Saputra, Partai Golkar ditempati M Rizki Nugraha, Hanura diduduki Hendra DS, Partai Demokrat ditempati Dodi Robert Simangunsong, dan NasDem diduduki Afif Abdillah.

Untuk dapil Medan V mendapat jatah 12 kursi, dikuasai PDIP dengan 54.292 suara mendapatan 3 kursi ditempati Daniel Pinem, Johannes Haratua HTG dan Hendri Duin. Disusul Partai Gerindra mendapatkan 34.558 suara dengan jatah 2 kursi yaitu Suranta Meliala dan Mulia Syaputra Nasution.

Seterusnya PKS mendapat 2 kursi ditempati Dhiyaul Hayati dan Syaiful Ramadhan, Partai Golkar meraih 1 kursi ditempati Muhammad Afri Rizky, PAN mendapatkan 1 kursi diduduki Sukamto, NasDem memperoleh 1 kursi diduduki Habiburrahman Sinuraya, PSI ditempati Erwin Siahaan, dan Demokrat ditempati Burhanuddin Sitepu.

Syaikh M Zaki saat mendengar bacaan murid Rumah Tahfidz Al-Arif

MuslimOnline.Id-  Jamaah Masjid Al-‘Arif Komplek Taman Setia Budi Indah (Tasbih) 2 Kota Medan turut menyumbang untuk pembangunan Rumah Yatim Tahfidz di Gaza Palestina, Rabu (15/5/2019).

MuslimOnline.Id- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara Kota Medan menggelar muzakarah rutin pada Ramadhan 1440 H. Muzakarah rutin direncanakan akan dilakukan pada setiap hari ahad di bulan puasa ini.

Dalam muzakarah perdana yang digelar di Aula MUI Sumut,  Jalan Majelis Ulama, Ahad (12/5/2019) diisi oleh dua orang pemateri yakni Prof Syahrin Harahap MA dan Ustadz H M Nasir Lc MA.

Prof Syahrin menyampaikan tentang urgensi Silaturahim dalam memperkuat Umat. Ia menyampaikan bahwa Ar Rahman dan Ar Rahim adalah Sifat Allah. Segala Keputusan Allah tidak pernah mengecewakan, karena keputusan menggunakan konsideran Ar-Rahman dan Ar-Rahim.

"Silaturahim itu bukan hanya saling bertemu, bersalaman, tetapi Silaturahim itu harus Ada  kekuatan Jadikan silaturahim produktif  yang itu bisa diwujudkan karena "ada kekuatan umat Islam" yaitu Khaira Ummah, Ummatan Washata, dan Ummatan Wahidah," ujar Guru Besar UIN Sumut.

Sementara itu, H Muhammad Nasir Lc MA menyampaikan materi yang berjudul "Meluruskan Budaya Ramadhan".

Ia menyampaikan bahwa tradisi dan budaya diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan Ushulusy Syar'i yakni AlQur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Adapun muzakarahselanjutnya akan dilaksanakan pada 19 Mei, 26 Mei dan 2 Juni 2019.

Alhamdulillah tidak terasa sudah memasuki bulan Ramadhan kembali dan saya masih diperkenankan untuk bertemu dengannya. Memasuki bulan Ramadhan ini saya mengucapkan mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja.. Mohon dimaafkan ya
Disini saya bakal ngebahas tentang keutaman Bulan Ramadhan, yuk disimak

Kenapa sih Ramadhan disebut bulan suci ?
Bulan Ramadhan digambarkan sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Khuzaimah,
“Andaikan tiap hamba mengetahui apa yang ada dalam Ramadhan, maka ia bakal berharap satu tahun itu puasa terus.”
Ada beberapa makna dari kata ramadhan ini. Salah satunya adalah bahwa Ramadhan secara leksikal berasal dari klausul ramadha yang bermakna panas terik dan pancaran sinar matahari pada batu. Mengingat bulan ini merupakan bulan yang di dalamnya terdapat kesabaran dalam menahan dahaga dan lapar, oleh karena itu bulan ini dinamakan bulan Ramadhan.
Makna yang lain dari ramadha ini adalah adalah gugurnya dedaunan pada musim gugur. Sebab dinamakannya bulan ini sebagai bulan Ramadhan lantaran di bulan ini dosa-dosa para hamba, muslimin dan mukminin laksana gugurnya dedaunan di musim gugur. Atas alasan ini mengapa nama bulan ini disebut bulan Ramadhan.(Biharul Anwar, jil. 58, hal. 341).

Apa saja yang istimewa di Bulan Ramadhan ?
Dibulan Ramadhan ini banyak event-event menarik lho  ga kalah sama deh sama Mall, ada great sale-nya juga

a) Kemudahan mendapat Gelar taqwa
Taqwa adalah gelar tertinggi yang dapat diraih manusia sebagai hamba Allah. Maka setiap hamba yang telah mampu meraih gelar taqwa, ia dijamin hidupnya di surga dan diberi kemudahan-kemudahan di dunia. Dan puasa adalah sarana untuk mendapatkan gelar taqwa itu.
“Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertaqwa.” (QS al-Baqarah: 183).

b) Bulan pengampunan
Tidak ada manusia tanpa dosa, sebaik apapun dia. Sebaik-baik manusia bukanlah yang tanpa dosa, sebab itu tidak mungkin. Manusia yang baik adalah yang paling sedikit dosanya, lalu bertobat dan bernjanji tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Karena dosa manusia itu setumpuk, maka Allah telah menyediakan alat penghapus yang canggih. Itulah puasa pada bulan Ramadhan. Beberapa hadis menyatakan demikian, salah satunya diriwayatkan Bukhari Muslim dan Abu Dawud,
“Barangsiapa berpuasa pada bulan Ramadhan karena keimanannya dan karena mengharap ridha Allah, maka dosa-dosa sebelumnya diampuni.”

c) Pahala yang dilipat gandakan
Tidak hanya pengampunan dosa, Allah juga telah menyediakan bonus pahala berlipat-lipat kepada siapapun yang berbuat baik pada bulan mulia ini.
Rasulullah bersabda, “Setiap amal anak keturunan Adam dilipatgandakan. Tiap satu kebaikan sepuluh lipat gandanya hingga tujuh ratus lipat gandanya.” (HR. Bukhari Muslim).
“Bahkan amalan-amalan sunnah yang dikerjakan pada Ramadhan, pahalanya dianggap sama dengan mengerjakan amalan wajib” (HR. Bahaiqi dan Ibnu Khuzaimah).
Maka perbanyaklah amal dan ibadah, mumpung Allah menggelar obral pahala di bulan suci ramadhan.

d) Pintu surga dibuka dan Pintu neraka ditutup
“Kalau datang bulan Ramadhan terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dan setan-setan terbelenggu.”(HR Muslim).
Kenapa pintu surga terbuka? Karena sedikit saja amal perbuatan yang dilakukan, bisa mengantar seseorang ke surga. Boleh diibaratkan, bulan puasa itu bulan obral pahala. Orang yang tidak membeli akan merugi. Amal sedikit saja dilipat gandakan ganjarannya sedemikian banyak. Obral ganjaran itu untuk mendorong orang melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadhan. Dengan demikian otomatis pintu neraka tertutup dan tidak ada lagi kesempatan buat setan menggoda manusia.

e) Ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa
Keistimewaan puasa ini dikatakan Allah lewat hadis qudsinya,
“Setiap amalan anak Adam itu untuk dirinya, kecuali puasa. Itu milik-Ku dan Aku yang membalasnya karena ia (orang yang berpuasa) meninggalkan syahwat dan makanannya karena Aku.” (HR Bukhari Muslim)

f) Dicintai Allah
Nah, sesesorang yang meneladani Allah sehingga dia dekat kepada-Nya. Bila sudah dekat, minta apa saja akan mudah dikabulkan. Bila Allah telah mencintai hambanya, dilukiskan dalam satu hadis Qudsi,
“Kalau Aku telah mencintai seseorang, Aku menjadi pendengaran untuk telinganya, menjadi penglihatan untuk matanya, menjadi pegangan untuk tangannya, menjadi langkah untuk kakinya.” (HR Bukhari)

g) Do’a – do’a akan dikabulkan
Berdo’a pada bulan Ramadhan punya tempat khusus, seperti dikatakan Nabi Muhammad Sholalohu ‘alaihi wasalam,
“Tiga do’a yang tidak ditolak; orang berpuasa hingga berbuka puasa, pemimpin yang adil dan do’anya orang teraniaya. Allah mengangkat do’anya ke awan dan membukakan pintu-pintu langit. ‘Demi kebesaranKu, engkau pasti Aku tolong meski tidak sekarang.” (HR Ahmad dan Tirmidzi)

h) Turunnya Lailatul Qadar
Pada bulan Ramadhan Allah menurunkan satu malam yang sangat mulia. Saking mulianya Allah menggambarkan malam itu nilainya lebih dari seribu bulan (QS. al-Qadr).
Dikatakan mulia, pertama lantaran malam itulah awal al-Qur’an diturunkan. Kedua, begitu banyak anugerah Allah dijatuhkan pada malam itu.  Beberapa hadits shahih meriwayatkan malam lailatul qodar itu jatuh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Seperti dirawikan Imam Ahmad, “Lailatul qadar adalah di akhir bulan Ramadhan tepatnya di sepuluh terakhir, malam keduapuluh satu atau duapuluh tiga atau duapuluh lima atau duapuluh tujuh atau duapuluh sembilan atau akhir malam Ramadhan. Barangsiapa mengerjakan qiyamullail (shalat malam) pada malam tersebut karena mengharap ridha-Ku, maka diampuni dosanya yang lampau atau yang akan datang.”
Ada dua tanda lailatul qadar. Al Qur’an menyatakan
“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhan mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu (penuh) kesejahteraan/kedamaian sampai terbit fajar.” (QS al-Qadr: 4-5)

i) Puasa meningkatkan kesehatan
Sudah banyak terbukti bahwa puasa dapat meningkatkan kesehatan. Beberapa diantaranya yaitu :
Organ-organ pencernaan dapat istirahat. Pada hari biasa alat-alat pencernaan di dalam tubuh bekerja keras. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh memerlukan proses pencernaan kurang lebih delapan jam. Empat jam diproses di dalam lambung dan empat jam di usus kecil (ileum). Jika malam sahur dilakukan pada pukul 04.00 pagi, berarti pukul 12 siang alat pencernaan selesai bekerja. Dari pukul 12 siang sampai waktu berbuka, kurang lebih selama enam jam, alat pencernaan mengalami istirahat total.

Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Berdasarkan penelitian yang dilakukan para ahli kesehatan, ternyata dengan berpuasa sel darah putih meningkat dengan pesat sekali. Penambahan jumlah sel darah putih secara otomatis akan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.  Menghambat perkembangan atau pertumbuhan bakteri, virus dan sel kanker. Dalam tubuh manusia terdapat parasit-parasit yang menumpang makan dan minum. Dengan menghentikan pemasukan makanan, maka kuman-kuman penyakit seperti bakteri-bakteri dan sel-sel kanker tidak akan bisa bertahan hidup. Mereka akan keluar melalui cairan tubuh bersama sel-sel yang telah mati dan toksin.
Membersihkan tubuh dari racun kotoran dan ampas, mempercepat regenasi kulit, menciptakan keseimbangan elektrolit di dalam lambung, memperbaiki fungsi hormon, meningkatkan fungsi organ reproduksi, meremajakan atau mempercepat regenerasi sel-sel tubuh, meningkatkan fungsi fisiologis organ tubuh, dan meningkatkan fungsi susunan syaraf.

j) Masuk surga melalui pintu khusus, Rayyaan
“Sesungguhnya di surga itu ada sebuah pintu yang disebut rayyan yang akan dilewati oleh orang-orang yang berpuasa pada hari kiamat nanti, tidak diperbolehkan seseorang melewatinya selain mereka. Ketika mereka dipanggil, mereka akan segera bangkit dan masuk semuanya kemudian ditutup.” (HR.Bukhari)

k) Minum air telaganya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasalaam
“Barangsiapa pada bulan Ramadhan memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka itu menjadi ampunan bagi dosa-dosanya, dan mendapat pahala yang sama tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang lain. Mereka (para sahabat) berkata, ‘Wahai Rasulullah, tidak setiap kami mempunyai makanan untuk diberikan kepada orang yang berbuka puasa.’ Beliau berkata, ‘Allah memberikan pahala kepada orang yang memberi buka puasa meski dengan sebutir kurma, seteguk air, atau sesisip susu…Barangsiapa memberi minum orang yang berpuasa maka Allah akan memberinya minum seteguk dari telagaku dimana ia tidak akan haus hingga masuk surga.” (HR. Ibnu Khuzaimah dan Baihaqi)

Apa yang harus disiapkan untuk menyambutnya?
Karena begitu mulianya bulan Ramadhan bagi umat muslim, tentu kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan tamu agung ini. Apa saja sih yang harus dipersiapkan untuk menyambut bulan Ramadhan ini ?

a) Persiapan ilmu
Agar aktifitas di bulan Ramadhan bisa optimal kita jalankan, kita harus memiliki wawasan dan pemahaman yang benar dan cukup tentang Ramadhan dan hal-hal yang terkait dengannya. Caranya dengan membaca berbagai bahan rujukan dan menghadiri majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Ramadhan. Kegiatan ini berguna untuk mengarahkan kita agar beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, sebelum, selama dan pasca Ramadhan. Ilmu harus kita dahulukan sebelum beramal. oleh karena itu, mulai sekarang harus kita programkan untuk membaca dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Jangan sampai pemahaman hal-hal yang berhubungan dengan Ramadhan justru baru kita dapatkan ketika di akhir-akhir Ramadhan, walaupun bukan hal yang sia-sia, namun hal itu dapat mengurangi keuntungan kita di bulan penuh berkah ini.

b) Persiapan fisik
Aktifitas di bulan Ramadhan memerlukan fisik yang lebih prima dari bulan lainnya. Sebab, jika fisik kita lemah, kemulian yang dilimpahkan Allah pada bulan tersebut tidak dapat kita raih secara maksimal. Kita harus membiasakan hidup sehat dengan mengatur pola makan, istirahat dan beraktifitas secara seimbang, serta cukup berolah raga, agar tubuh kita prima saat Ramadhan tiba. Kita juga harus melatih fisik untuk melakukan puasa sunnah, banyak berinteraksi dengan al-Qur’an, biasa bangun dan shalat malam, dan aktivitas lainnya. Agar kita memiliki ketahanan yang baik saat secara maksimal melakukannya di bulan Ramadhan.

c) Persiapan harta
Sebaiknya, sebelum Ramadhan tiba kita sudah memiliki perbekalan harta yang cukup. Sehingga saat Ramadhan, waktu kita bisa lebih difokuskan untuk beribadah. Lebih dari itu, persiapan harta adalah untuk melipatgandakan sedekah atau infaq kita di bulan Ramadhan. Apalagi pahalanya dilipatgandakan oleh Allah dan Rasulullah telah mencontohkan kedermawanan yang sangat tinggi di bulan ini. Harus diingat pula bahwa, persiapan harta bukan untuk membeli keperluan buka puasa atau hidangan lebaran secara berlebihan sebagaimana tradisi masyarakat kita selama ini, yang bahkan cenderung ke arah israf dan tabdzir.

d) Persiapan target peningkatan diri
Juga penting untuk kita persiapkan adalah target-target yang ingin kita capai di bulan Ramadhan nanti. Agar terjadi peningkatan dalam diri kita sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya target mengkhatamkan Al-quran atau menghafalnya, target penguasaan bahasa Arab atau melancarkannya, target menamatkan kitab-kitab tafsir, hadits dan lainnya, target jumlah infaq, membantu orang yang kesusahan, dan yang semisalnya. Baik dari sisi kwalitas maupun kwantitasnya. Pembuatan target capaian bulan Ramadhan akan memacu kita untuk beramal lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain untuk pribadi, dalam keluarga atau organisasi kita-pun sebaiknya juga dirancang target-target bersama yang akan dicapai di bulan Ramadhan ini.
Dengan persiapan ini, semoga karunia terbesar di bulan Ramadhan dapat kita raih secara maksimal. Mari kita jadikan Ramadhan tahun ini lebih baik dan bermakna dari yang telah kita lalui sebelumnya!.

Hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa
– Tetes mata dan tetes telinga tidak membatalkan puasa sedangkan tetes hidung membatalkan puasa

– Suntik dan inhaler tidak membatalkan puasa, sedangkan infus membatalkan puasa

– Mimisan dan test darah tidak membatalkan puasa, sedangkan donor darah membatalkan puasa