Muslim Online

MEDAN – Terkait kasus pelecehan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur yang marak terjadi beberapa waktu lalu, membuat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Sabar Syamsurya Sitepu, angkat bicara dan meminta Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dadang Hartanto mengevaluasi kinerja Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), karena terkesan lambat menindaklanjuti kasus-kasus kejahatan seksual tersebut (extra ordinary Crime).

Hal itu dikatakan langsung oleh anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Selasa (26/2/2019) sekitar pukul 17.00 WIB di Kota Medan.

“Jangan sampai merajalela kasus-kasus yang sama kalau dilakukan pembiaran-pembiaran seperti ini. Laporkan juga ke Lembaga Perlindungan Anak,” katanya sedikit geram mengetahui permasalahan tersebut.

Tambahnya, mengetahui maraknya kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur akhir-akhir ini, ia minta Kapolres secepatnya memproses masalah tersebut dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang sesuai. Sebab, dari perbuatannya itu, pelaku sudah mencederai psikologis korbannya.

“Kapolrestabes Medan, tolong dilihat proses ini. Kenapa sudah lebih dari seminggu dibiarkan ? Seyogyanya ini kan sudah ada diproses. Kalau ada pembiaran seperti ini, kita takutkan melebarnya pelecehan seksual lain yang timbul di Kota Medan (wilayah hukum Polrestabes Medan-red). Pak Kapolrestabes, supaya dilihat itu anggotanya, adanya pengaduan pencabulan seksualitas yang memakan korban anak dibawah umur, namun sampai hari ini belum ada di BAP setelah selesai di visum, sementara pelaku seolah kebal hukum dan bebas berkeliaran, yang di sangsikan akan menambah korban baru lagi,” tegas Ketua Komisi A DPRD Kota Medan yang membidangi hukum ini.

Dari beberapa laporan yang ada, berikut adalah Tanda Bukti Lapor yang belum ditindaklanjuti :

Nomor : STTPL/236/K/I/YAN.2.5/2019/SPKT RESTA MEDN
NOMOR : STTPL/235/K/I/2019/SPKT RESTABES MEDAN
NOMOR : STTPL/243/K/I/2019/SPKT PERCU
NOMOR : STTPL/436/K/II/2019/SPKT PERCUT
Nomor : STTPL/392/YAN.2.5/K/II/2019/SPKT RESTABES MEDAN.
DPRD Medan

Medan – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi C DPRD Kota Medan selama dua jam bersama Plt Kadis Perumahan Kawasan Permukiman Penataan Beny, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Syarifuddin I Dongoran, Dirut PD Pasar Kota Medan Rusdi Sinuraya dan Pimpinan PT Mangun KSO terkait pelaksanan Provisional Hand Over (PHO) Pembangunan Gedung Pasar Kampung Lalang, Senin (25/2) di ruang Komsi C DPRD Medan lantai 3 digelar tertutup buat wartawan.


Dalam Rapat tertutup tersebut diputuskan tanggal 5 Maret 2019 mendatang, Pasar Tradisional Kampung Lalang akan diserahkan ke PD Pasar Kota Medan untuk pengelolaannya.


Hal ini yang dikatakan Ketua Komisi C, Boydo HK Panjaitan kepada wartawan diruangan nya usai rapat tertutup tersebut.


Boydo menjelaskan pada 5 Maret nanti pihak Pemko Medan bagian Aset, Dinas PKP2R akan menyerahkan pengelolaan Pasar Tradisional Kampung Lalang Medan ke PD Pasar kota Medan.


Lanjut Boydo, pihak kontraktor telah legowo untuk menyerahkan pasar tersebut ke PKP2R,dan kontraktor tengah menyusun kelengkapan untuk PHO ke PKP2R termasuk penyediaan sound dan pengeras suara.


“Dan menyangkut Denda sebesar Rp.3,1 miliyar sudah final dan pihak PT Budi Mangun KSO harus membayar denda tersebut,itu berdasarkan keterangan BPK termasuk di LHP tahun 2018” tegasnya.(

Medan – Sebanyak 11.864 orang pegawai harian lepas (PHL/honorer) Pemko Medan habiskan anggaran APBD 400 miliar per tahun sehingga dinilai sangat memberatkan keuangan Daerah. Keberadaan PHL ini sudah menjadi sorotan, terlebih yang berada di Dinas PU Bina Marga sebanyak 3000 orang lebih.

Untuk mengatasi mubazirnya jumlah PHL tersebut, pemko akan melakukan seleksi di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang dimulai dari tingkat Kecamatan. Jumlahnya sesuai kebutuhan OPD berapa yang dibutuhkan dengan menetapkan uraian tugas PHL yang lulus seleksi.

“Untuk tahap awal dilakukan di tingkat kecamatan, cukup 6 orang tenaga PHL di kantor camat, apa tugas pokok mereka sudah ditentukan. DPRD medan bersama pemko sepakat tidak ada penambahan PHL untuk tahun ini dan tahun berikutnya,” kata Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH didampingi Wakil Ketua H Iswanda Ramli SE, Anggota Komisi B Edward Hutabarat dan dari Komisi A Andi Lumban Gaol SH kepada wartawan, Senin (25/2) di ruang kerjanya, usai rapat dengar pendapat antara pimpinan DPRD Medan bersama Sekda Kota Medan Ir Wiriya Arrahman MM Kepala BKD Muslim Harahap dan Seketaris Dewan Abdul Aziz.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, untuk PHL, OPD dan camat melakukan sendiri ujian seleksinya. Pimpinan OPD juga menentukan sendiri berapa jumlah PHL yang mereka butuhkan. Lewat seleksi itu akan ada yang gugur dengan sehingga dengan jumlah PHL akan berkurang dan APBD bisa dihemat.

“Dewan dan pemko juga sepakat, jika ada PHL yang jarang masuk otomatis dipecat, yang akan didata lewat absensi masing-masing PHL,” terangnya.

Tentang banyaknya PHL di Dinas PU Bina Marga, Henry Jhon mengungkapkan, pihak OPD tersebut sudah merumahkan mereka menunggu dilakukan seleksi. Jumlah PHL sampai 3000 an orang dinilainya sangat mubazir.

“Padahal banyaknya tenaga PHL ditambah ASN, infrastruktur dan drainase di Medan belum berers-beres, untuk apa banyak-banyak tenaga kalau tidak efisien, secukupnya saja yang diberdayakan,” tuturnya.

Sejak Januari 2019 sampai sekarang, pegawai honorer/PHL di Pemko Medan belum gajian. Lewat RDP dengan Sekda dan BKD disimpulkan, yang lulus seleksi akan menandatangani kontrak, setelah itu barulah gaji mereka dicairkan.

UPT Pemakaman Kristen Diberdayakan

Pada kesempatan itu, Henry Jhon mempertanyakan kepada sekda kenapa harga pemakaman Kristen di Medan sangat mahal, padahal lahannya milik pemko. Di masing-masing tempat pemakaman umum (TPU) Kristen di Medan ada unit pelayanan teknis (UPT) lengkap dengan tenagah PHLnya.

“Tapi tenaga PHL itu tidak ada kerjanya, yang menguasai TPU Kristen justru orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pihak Pemko. Orang-orang luar yang menguasai pemakaman Kristen sehingga harga satu makam sangat mahal dan memberatkan ahli waris,” ungkap Henry Jhon.

Menurut Henry Jhon, Sekda Kota Medan akan tegas untuk tenaga PHL yang ditugaskan di pemakaman Kristen dan akan memeberhentikan mereka jika tidak melaksanakan tugasnya. Karena pemko sudah memiliki perda pemakaman dan perabuan, sehingga untuk makam tarifnya ditetapkan sesuai perda.

“Kita tunggu ketegasan Sekda untuk menertibkan mafia-mafia yang berkeliaran di lingkungan TPU Kristen. Praktik mafia pemakaman ini sudah berlangsung lama, warga banyak yang mengeluh kepada saya, semoga permasalahan ini segera teratasi,” harapnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Jumadi, S.Pd.I minta pihak sekolah, khususnya sekolah Negeri tidak memaksakan murid yang ada di Sekolah Menengah Pertama (SMP) menyediakan perlengkapan untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK).

Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat berada di ruang rapat Komisi B, lantai 3 (tiga), kanto DPRD Kota Medan, Senin (25/2/2019) sekitar pukul 11.00 WIB.

“Dinas Pendidikan tidak siap. Kalau pemerintah belum mampu menyediakan fasilitas seperti komputer untuk UNBK, lebih baik jangan dilaksanakan,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Medan yang membidangi masalah pendidikan di Kota Medan.

Untuk itu, Jumadi meminta kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Medan, Marasutan Siregar untuk mengusulkan anggaran pengadaan fasilitas komputer di sekolah SMP Negeri di Kota Medan, sehingga, sekolah-sekolah tidak lagi mengharapkan komputer disediakan oleh murid atau pihak ketiga.

MEDAN – Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018-2023 ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Sumut, Senin (25/2) di gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Nomor 5, Medan. Pendidikan menjadi salah satu program prioritas, dari lima program yang dirancang untuk mewujudkan RPJMD tersebut.

Dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Gubsu Edy Rahmayadi mengatakan, untuk mewujudkan masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas, berdaya saing dan mandiri, sasaran bidang pendidikan diarahkan kepada peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan dengan target tercapainya angka rata-rata lama sekolah 10,5 tahun. 

Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kualitas dan kompetensi guru, serta penambahan gaji guru honorer menjadi Rp 90.000 per jam, dari semula usulan DPRD hanya Rp 60.000 per jam. “Itu sudah saya hitung, makanya saya berani menetapkan angka itu, bahkan saya mau kalau bisa Rp 100.000 per jam, tapi kita syukuri ini bisa naik dari saat ini guru-guru honor hanya menerima Rp 40.000 per jam, tahun ajaran baru nanti kebijakan ini akan saya berlakukan,” ungkap Gubsu Edy.

Untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan pendidikan, Gubsu memasang target 10,5 tahun angka rata-rata lama sekolah yang mendapat bantuan bersubsidi. “Sebenarnya bila mengacu pada perintah undang-undang harusnya sampai 12 tahun, tapi saat ini uang kita belum cukup, kalau dihitung-hitung bisa Rp 300 miliar - Rp 400 miliar per tahun untuk kita mensubsidi sekolah,” jelasnya.

Lalu untuk pemerataan pendidikan di daerah-daerah, Gubsu akan membuat program ‘Guru Terbang’ dalam rangka pemenuhan kebutuhan guru di wilayah tertinggal. “Nanti guru-guru yang sudah PNS atau pun honor akan kita jadwalkan untuk mengajar ke daerah tertinggal, sebagai imbalannya akan kita berikan insentif,”tambahnya.

Program prioritas lainnya, untuk mewujudan visi “Sumut yang maju, aman dan bermartabat” dalam RPJMD adalah pelayanan kesehatan berkualitas, penyediaan lapangan kerja, insfrastruktur yang baik, dan mengembalikan Sumut pada sektor agraris dan pariwisata. Dengan sasaran utama “Membangun Desa Menata Kota”.

Untuk bidang kesehatan, kata Gubsu, diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan target pencapaian usia harapan hidup 70 tahun. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam  peningkatan kompetensi SDM tenaga kesehatan, sarana prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pengembangan rumah sakit umum daerah sebagai rumah sakit rujukan. “Serta pengembangan rumah sakit provinsi (Rumah Sakit Haji Medan) bertaraf internasional, yang diharapkan dapat mengurangi masyarakat yang berobat ke luar negeri,” ujarnya.

Dengan langkah-langkah dan koordinasi tersebut, maka diharapkan dapat mendorong terwujudnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, balita stunting dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Lalu untuk bidang ketenagakerjaan, akan dibangun pusat inovasi dan industri kreatif antara lain di Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Medan. Sedangkan untuk menunjang bidang infrastruktur, antara lain akan dilakukan peningkatan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan target terwujudnya ‘Jalan Mantap’ 90 persen. Pembangunan proyek strategis pun akan dipacu seperti pembangunan Jalan Tol Sumatera, Kereta Api Tran Sumatera dan Pelabuhan Kuala Tanjung, serta peningkatan akses transportasi menuju destinasi wisata seperti Bahorok (Langkat), Pulau Berhala (Serdang Bedagai) dan Danau Siais (Tapanuli Selatan).

Terakhir, dalam bidang pertanian dan pariwisata, kesejahteraan petani adalah prioritas utama, dengan menggalakkan upaya pengembangan kawasan agribisnis dan agro-industri  lewat program one region one product. Sentra peternakan pun akan dikembangkan terutama pada daerah Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasi keseriusan Gubsu Edy Rahmayadi untuk membangun Sumut. Khususnya dalam penyusunan RPJMD Sumut 2018-2023 yang baru ditetapkan. “Pada rapat ini saya sampaikan apresiasi kepada Gubsu, dalam keseriusannya untuk membangun Sumut,” ujar Wagirin.

Turut hadir dalam rapat itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sabrina, anggota DPRD Sumut, OPD Pemprovsu dan perwakilan Forkopimda Sumut.

Muslimonlineid-Penandatanganan pakta integritas sekaligus penyerahan POK/ RAB Bawaslu Kabupaten Kota se Sumatera Utara dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan bertempat di Le Polonia Hotel  jumat 22/2/2019. Hadir dalam acara tersebut FORKOPIMDA ( Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) yakni Pangdam I / BB, Kajari, Pemprovsu, Ketua DPRD
Serta dihadiri sejumlah utusan Partai Politik peserta Pemilu 2019.

Dalam sambutannya Pangdam I Bukit Barisan berharap Pemilu kali ini adalah Pemilu damai sehingga tercipta situasi yang kondusif, beliau menyampaikan agar dalam masa bakti 2018-2023 hendaknya Bawaslu bisa menjadi lembaga yang netral dalam penyelenggaraan Pemilu serentak sehingga Pileg/ Pilpres berjalan lancar.

Dari Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Utara diwakili oleh Abdul Azis, ST yang juga Caleg untuk DPRD Medan Dapil 5, Medan Johor, Maimun, Polonia, Tuntungan, Selayang dan Sunggal.

Ditanya mengenai penyelenggaraan Pemilu serentak  kali ini Abdul Azis berharap Bawaslu hendaknya benar- benar Netral dan profesional dalam melaksanakan Tugas sesuai TUPOKSI nya. Kemudian mengenai temuan dilapangan aziz menjelaskan memang disinyalir aparat pemerintahan hingga Kepling punya beban psikis. Tentang beban psikis teman- teman media pasti sudah tahu ujar aziz, yang akan bertarung di Pileg 2019 menuju Medan BERMARTABAT (Bersih, Mantap, Rapi, Tertib, Hebat)

Diakhir bincang-bincang aziz berharap masyarakat memilih PKS pada tanggal 17 april nanti, bila PKS menang akan meluncurkan 4 Program Nasional yaitu:
1. SIM seumur Hidup
2. Gratis Pajak Kendaraan Bermotor
3. Undang-undang Perlindungan Ulama.
4. Bebas pajak Bagi warga yang berpenghasilan dibawah 8 juta.

MEDAN – Sampah termasuk juga salah satu limbah yang dapat membahayakan lingkungan sekitar. Jika sampah yang dibuang mengandung zat berbahaya, dan beracun, maka selain lingkungan, kehidupan umat manusia juga akan terancam dalam bahaya, disebabkan limbah B3. Demikian dikatakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD) Kota Medan, Drs.Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, Sabtu (23/2/2019) di Kota Medan.

“Sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Perda No.1 Tahun 2016 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, banyak masyarakat Kota Medan yang belum mengetahui bahayanya limbah B3 yang sangat berbahaya untuk kehidupan manusia,” ujar Wong.

Untuk itu, Wong berharap agar perusahaan baik negeri dan swasta yang mengelola industri dan menghasilkan sampah mengandung limbah berbahaya agar tidak membuang sembarangan ke lokasi penduduk seperti parit, sungai dan tanah atau lahan kosong.

Sebab, selain berdampak terhadap lingkungan, biasanya tempat yang terkena limbah berbahaya beracun, dapat membunuh ekosistem setempat, termasuk manusia.

” Untuk itu, kita harus mengetahui bahwa, limbah bahan berbahaya dan beracun perlu dilakukan pengelolaan guna terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan yang mampu melindungi kepentingan generasi sekarang dan mendatang,” ucapnya.

Sambungnya lagi, Limbah bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disebut limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Pengelolahannya meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan.

“Ada 6 (enam) jenis limbah berbahaya yang harus dipahami, seperti limbah yang mudah meledak atau reaktif (tangki gas LPG) pada suhu tekanan tinggi (panas) dapat meledak, limbah mudah terbakar atau menyala karena terbakar (cat), beracun (pupuk kimia), infeksi (jarum suntik), korosif (aki batre yang berkarat) dan limbah berbahaya atau beracum lainnya. Limbah B3 ini dapat berbentuk debu dan cairan. Yang banyak limbah berbahaya yang saya ketahui biasanya ada di pabrik-pabrik. Limbah B3 ini pengolahannya biasanya khusus, tidak sembarangan,” ujar Ketua Taruna Merah Putih (TMP) Kota Medan.

Wong mencontohkan, saat ini disekitar tempat tinggal kita berbagai bentuk limbah berbahaya dan beracun, seperti sampah baterai, bola lampu, oli bekas, limbah rumah sakit serta limbah lainnya dengan gampang ditemukan.

“Jika anggota keluarga kita tidak menyadari bahwa bahan beracun bisa menyebabkan kematian, disitulah perlu pengetahuan dan kesadaran kita agar limbah B3 dapat ditanggulangi sejak dini,” pungkasnya

Medan – Anggota Komisi A DPRD Medan, Andi Lumbangaol menyesalkan tindakan massa khususnya satpam yang bertugas di Universitas Negeri Medan (Unimed) karena melakukan pengeroyokan hingga tewas dua orang terduga pelaku pencurian.


“Kalau sudah diamankan, harusnya diserahkan ke polisi. Kan bisa diproses hukum, jangan main hakim sendiri. Negara kita negara hukum,” terang Andi menyikapi kasus yang sempat viral di sosial media itu kepada wartawan, Kamis (21/2/2019).


Anggota komisi yang membidangi pemerintahan ini, termasuk kepolisian menyesali maraknya aksi main hakim sendiri di masyarakat. Aksi tersebut diyakini tidak dapat menyelesaikan masalah.


“Memang kadang model yang lagi marak seperti itu (main hakim sendiri). Tapi kan sudah ada aturan hukum yang mengatur. Apakah pencurian sebanding dengan menghilangkan nyawa orang,” singgung politisi PKPI ini.
Andi meminta, aparat kepolisian dapat mengungkap aksi main hakim sendiri yang terjadi di kampus Unimed tersebut. Apalagi, dalam beberapa video terlihat jelas bahwa aksi tersebut melibatkan satpam di kampus itu.


“Polisi pasti bisa mengungkap kasus aksi main hakim itu. Karena lokasi dan bentuk penganiayaan juga sudah jelas. Pihak kampus juga harus menyerahkan satpam yang diduga terlibat kepada aparat kepolisian. Jangan ditutup-tutupi,” beber dia seraya menambahkan, video tersebut dapat menjadi petunjuk dan pintu masuk bagi aparat kepolisian dalam mengungkap kasus itu.


Diketahui, dua warga Jalan Tangkul I, Medan Tembung, Joni Pernando Silalahi (30) dan Steven Sihombing (21) diduga tewas setelah diamuk massa. Kedua pria itu diduga mencuri helm di Kampus Unimed, Selasa (19/2) sore.
Dalam video yang viral jejaring media sosial, para terduga pelaku dipukuli satpam dan warga yang melintas hingga sekarat. Pada video yang berdurasi 6 detik, terlihat sejumlah satpam berpakaian dinas menangkap seorang pelaku dan kemudian memukul wajah dan menendang tubuh pelaku.


Lalu pada video kedua dan ketiga yang berdurasi 27 serta 29 detik, terlihat kedua terduga pelaku dalam posisi tubuh tengkurap dan tangan terikat ke belakang serta tak berdaya lagi. Massa sesekali terlihat menendang terduga pelaku. Dan ada seorang wanita berupaya melarang, namun massa tetap menghakimi terduga pelaku yang juga menjadi tontonan.
Usai dianiaya, kedua terduga pelaku kemudian dibawa ke RS Haji. Namun akibat luka parah di sekujur tubuhnya, kedua terduga pelaku dikabarkan meninggal dunia.

Medan – Terkait dengan wacana pembangunan tol bagi pengendara sepeda motor dan tol lingkar luar di Kota Medan dinilai belum menjadi kebutuhan yang urgensi dalam mengatasi kemacetan. Hal tersebut dikatakan Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah, Kamis (21/2/2019).

Sedangkan tol sepeda motor, sambung Ilhamsyah, sangat berbahaya dan menambah jumlah angka kecelakaan. “Sepeda motor itu adalah kendaraan yang sangat rentan dengan kecelakaan. Apalagi, di Medan ini terkenal dengan pengendara yang tidak tertib berlalu lintas,” sebut Ilhamsyah.
Menurutnya, untuk mengatasi persoalan kemacetan di Medan seharusnya membenahi tata ruang kota. Misalnya, seperti membuat zonasi pusat-pusat keramaian, perkantoran dan lain sebagainya.

“Saya melihat wacana pembangunan kedua jalan tol tersebut belum menjadi hal yang urgensi. Bagaimana tidak macet, semua menumpuk di inti kota. Mulai dari perkantoran, mal, pasar tradisional, hotel dan lainnya. Jadi, coba diatur tata ruangnya dengan membuat zonasi, sehingga arus lalu lintasnya tidak menumpuk karena sudah terbagi-bagi,” ungkap politisi Golkar ini.

Selain itu, lanjut dia, kemacetan di Medan akibat tidak tertibnya angkutan kota (angkot). Kendaraan umum tersebut kerap menjadi pemicu kemacetan. “Lihat saja di pusat-pusat keramaian, seringkali angkot mangkal hingga memakan ruas jalan. Akibatnya, pengendara yang ingin melintas terhambat sehingga terjadi kemacetan. Makanya, ini perlu juga ditertibkan budaya berlalu lintas,” ujarnya.

Senada juga diungkapkan Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani. Menurutnya, pembangunan jalan tol untuk sepeda motor maupun lingkar luar belum efektif karena melihat ketersediaan lahan. Terlebih, menambah beban masyarakat.

“Mau dibangun di mana coba jalan tolnya? Tahu sendirilah di Medan lahannya terbatas. Kemudian, biayanya dari mana karena bangun tol itu anggarannya tidak sedikit dan butuh pembebasan lahan,” katanya.
Diutarakan Abdul Rani, daripada dibangun jalan tol lebih baik membangun underpass (terowongan bawah tanah) atau fly over (jembatan layang). Sebab, keberadaannya sangat efektif mengatasi kemacetan. “Bisa dilihat di Titi Kuning sekarang, sudah lancar kan karena dibangun underpass. Begitu juga di Amplas dan Simpang Pos yang dibangun fly over, sekarang tidak macet lagi. Jadi, di titik-titik yang macet seperti Simpang Juanda dan lainnya perlu dibangun underpass atau fly over. Selain lebih efektif, biaya yang dikeluarkan jauh lebih hemat,” ujarnya.


Sebelumnya, pembangunan tol khusus sepeda motor diwacanakan PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) yang berencana menjadi investornya. Selain akan dibangun di Bandung dengan tujuan untuk mengurai kemacetan, wacana itu juga berhembus kabar di Medan. Saat ini, ada dua ruas tol khusus sepeda motor di Indonesia yakni Tol Suramadu dan Bali.

Akhir-akhir ini sedang marak terjadinya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, H. Zulkarnain Yusuf Nasution sangat prihatin dengan kejadian tersebut. Pasalnya, tindakan tersebut dapat mengakibatkan gangguan psikologis, baik jangka pendek maupun jangka panjang terhadap para korbannya.

Saat dikonfirmasi Metrorakyat.com nelalui telepon selulernya, Rabu (20/2/2019) di Kota Medan, anggota Komisi A DPRD yang membidangi mengenai hukum tersebut, meminta pihak kepolisian segera mungkin mencegah tindakan tak terpuji itu dengan cepat dengan menanggapi setiap pengaduan yang masuk terkait pelecehan sek terhadap anak dibawah umur. ” Pihak kepolisian sesegera mungkin mengambil tindakan agar korbannya tidak bertambah lagi,” ujar Zulkarnain. Diketahui bahwa, baru-baru ini saja sudah ada 7 (tujuh) kasus pelecehan anak di bawah umur yang terjadi dibeberapa daerah di Kota Medan.

” Jadi, ini memang permasalahan yang harus kita cegah secepatnya. Jadi, jika ada pengaduan anak yang mengarah ke pornografi agar segera di tindaklanjuti,” tegasnya.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Medan ini juga menghimbau, untuk orangtua yang memiliki anak kecil agar tetap memantau dan mengawasi aktivitas anaknya dan jangan terlalu memberi kepercayaan terhadap orang lain yang tidak dikenal dekat psikologi dan kejiwaannya meski sesibuk apapun pekerjaannya.

” Untuk para orangtua, agar memperhatikan pergaulan anak-anaknya itu, supaya terkontrol dimana saja tempat bermainnya. Sehingga, tidak ada lagi tempat-tempat bermain yang tidak diketahui oleh orangtuanya. Pelecehan ini kan orang-orang dewasa yang buat. Tempat penitipan anak yang mau di titipkan ini harus dilihat juga bagaimana gerak-gerik dan kebiasaan orang yang mau menjaganya,” jelasnya.

Tambahnya, ia juga meminta pihak berwajib agar benar-benar menangani pengaduan kasus pelecehan seksual terhadap anak lebih komprehensif, agar korbannya tidak bertambah banyak.

” Kita mintakan aparat Kepolisian, mengusut tuntas kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang dilaporkan para korban, dan memberikan hukuman berat, agar ini dapat memberi efek jera kepada para pelaku pencabulan. Untuk keluarga korban pencabulan agar juga meminta pendampingan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara (PPKB Provsu),” pungkasnya.

Komisi A DPRD Kota Medan menilai pihak Imigrasi Kelas I khususnya Kota Medan tidak serius membongkar jaringan penyelundupan WNA Bangladesh ke Malaysia melalui Kota Medan. Pasalnya, kasus jaringan penyelun dupan dan keberadaan WNA Bangladesh di Medan tidak dapat teratasi.

Seperti yang disampaikan anggota Komisi A DPRD Medan, Roby Barus saat melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang komisi A DPRD Medan, Selasa (19/2/2019). Dia bilang jajaran Inteldakim Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I khusus Kota Medan tidak serius dalam membongkar jaringan penyelundupan WNA Bangladesh ke Malaysia melalui Kota Medan, dimana 2 (dua) orang penjaga ruko malah kabur.

 “Sepertinya mereka tidak serius mengungkap kasus ini. Hal ini terlihat dari kaburnya dua penjaga ruko yang sebelumnya sempat diamankan. Kedua, penjaga ruko itu harusnya dapat menjadi pintu masuk Imigrasi untuk mengungkap jaringan penyelundupan imigran ini,” ujar Roby.

Hal serupa juga dikatakan Sekretaris Komisi A DPRD Medan, M. Nasir. Harusnya, imigrasi dapat mengungkap dan membongkar jaringan (agen) yang membawa WNA Bangladesh tersebut masuk ke Indonesia.

“Siapa agen mereka harusnya dapat terungkap. Silahkan lakukan operasi timpora bersama. Bila perlu, razia tempat-tempat yang terindikasi ada orang asing yang masuk secara illegal,” tegas Nasir.

Sedangkan, anggota Komisi A DPRD Medan, Zulkarnain, melihat pengawasan terhadap keberadaan orang asing masih kurang maksimal dilakukan jajaran Imigrasi. Hal itu terbukti, tidak berhasilnya petugas mengetahui keberadaan ratusan imigran Bangladesh itu di Medan.

“Kalau kita di negara Arab, pemerintahnya tau kita berada di daerah mana. Kalau kita terbang antar pulau, kita disuruh melapor. Harusnya Imigrasi juga seperti itu. Sehingga bisa melakukan kontrol,” terangnya.

Sementara Kakanim Kelas II Belawan, Samuel Toba didampingi Kasi Inteldakim, M Rio, mengklaim pihaknya aktif melakukan pengawasan ke wilayah Kanim Kelas II Belawan yang meliputi sebagian wilayah Medan dan Deli Serdang.

“Pengawasan juga dilakukan bersama unsur terkait dalam tim pengawasan orang asing (timpora) seperti kepolisian, TNI, dan Pemda. Kita lakukan operasi bila informasi sudah A2,”ucapnya.

Kasi Intedakim Kanim Kelas I Polonia, Junaidi menyebutkan, dalam kasus WNA Bangladesh di Medan, pihaknya berhasil menemukan 8 orang di wilayah Sekip yang masuk dalam territorial Kanim Kelas I Khusus Medan.

“Prinsipnya, pengawasan itu sesuai wilayah kerjanya. Namun karena kita dapat informasi, makanya kita amankan kemarin,” bilangnya.

Diakhir pertemuan itu, Ketua Komisi A DPRD Medan yang memimpin rapat, Sabar Syamsurya Sitepu S.I.Kom berharap, pengawasan yang dilakukan timpora tidak hanya sebatas rapat semata. Melainkan harus memaksimalkan razia ke lapangan.

“Bila perlu, libatkan kami. Itu yang di Capital, informasi sering ada orang asing. Ayo sama-sama kita razia,” tegas Sabar.

Sebelumnya, Kepala Seksi Intelijen Kanim Kelas I Khusus Medan, Caven Jonathan, menyebutkan, pihaknya kesulitan untuk mengungkap agen ratusan imigran Bangladesh yang ditemukan dari kawasan Kampung Lalang beberapa waktu lalu.

Apalagi, dua penjaga ruko yang sebelumnya sempat diamankan, telah melarikan diri.

“Untuk kasus temuan WNA Bangladesh di Kampung Lalang, diamankan dua WNI yang mengaku bertugas untuk mengurusi makanan dan transportasi para WNA tersebut. Hanya saja, keduanya sudah melarikan diri,” terang Caven.

Dalam pertemuan yang turut dihadiri petugas Kanim Kelas I Polonia, dan Kanim Kelas II Belawan, Caven mengaku pihaknya sudah meminta keterangan kedua penjaga tersebut. Namun saat diperiksa, keduanya memohon untuk pulang karena sedang sakit.

“Setelah kita pulangkan, besoknya mereka tidak datang lagi. Padahal sudah kita ingatkan. Kita memulangkan mereka karena alasan kemanusiaan dan belum bisa menjerat keduanya,” kilah Caven seraya menyebutkan sudah meminta aparat terkait untuk mencari kedua bapak anak tersebut.

sumber : metrorakyat.com

Soal reklame di kota Medan sebelumnya dibiarkan tegak mengangkang, menurut Wong Cun Sen, perlu aturan yang jelas dibaringi tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar. “Saat ini kita apresiasi Sekdako Medan yang terus melakukan penertiban papan reklame bermasalah, dan tidak memiliki izin,” ungkapnya.

Informasi dihimpun Intainews.com 19 Februari 2019, sebelumnya, ungkap Wong, sama kita ketahui. “Selama ini sangat sulit melakukan penertiban papan reklame, disebabkan banyaknya kepentingan para pengusaha di dalamnya,“ ungkap Wong Cun yang juga Ketua Taruna Merah Putih Medan.

Namun, dikatakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Wog Chun Sen Tarigan ini, ternyata tidak sulit bagi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan, Wirya Alrahman yang ingin mengubah mindset kota Medan menjadi kota tertata dan teratur taat kepada aturan yang berlaku.

Wog Chun Sen Tarigan menyambut baik keseriusan Pemko Medan dalam hal ini Sekdako Wirya, melakukan penertiban papan reklame bermasalah. Reklame yang tidak memiliki izin namun tegak berdiri di fasilitas umum (fasum) seperti di atas trotoar, pulau jalan dan fasum lainnya dibongkar. Wong berharap, semua pihak tetap mendukung gebrakan bagi setiap pelanggar aturan.

”Kita apresiasi Sekdako Medan yang terus melakukan penertiban papan reklame bermasalah,” tukasnya. Walaupun memang, tambah Wong, masih banyak juga papan reklame berdiri di beberapa titik ruas jalan di Kota Medan belum mendapat giliran diratakan dengan tanah

Medan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan berharap agar Pemko Medan dapat melakukan perbaikan infrastruktur dan drainase di Kota Medan, terutama di berbagai kawasan jalan utama. Hal ini disampaikan, Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Iswanda Ramli, Rabu (20/2/2019).

Nanda mengatakan, saat ia beserta unsur pimpinan lainnya meninjau jalan rusak di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Selasa (19/2/2019) kemarin, kondisi jalan di kawasan itu kerap terjadi banjir. Sehingga, menyulitkan warga untuk melintas.

“Kita harapkan Pemko Medan agar segera melakukan pembenahan dengan cepat,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan, persoalan kawasan Jalan Teuku Umar dan sekitarnya sudah lama terjadi. Tapi, belum pernah ditindaklanjuti oleh Pemko Medan.

“Disini saya lahir dan besar sampai menjadi wakil rakyat. Tapi persoalan ini pun tak pernah tuntas. Padahal, daerah ini merupakan kawasan inti Kota Medan, tapi masih banjir,” keluhnya.

Ia berharap, adanya wujud kepedulian nyata dari Pemko Medan, dalam hal ini Wali Kota Medan, kiranya bisa menurunkan tim dengan cepat.

“Malu kita jalan-jalan Kota Medan masih ada tergenang kalau hujan. Dan kawasan Jalan Teuku Umar ini adalah icon kuliner Kota Medan juga. Bagaimana dilihat orang yang datang kalau banjir apa tidak malu,” himbaunya.

Ketua Kosgoro 57 Medan pun berharap kepada pejabat Pemko Medan agar cepat menanggapi keluhan ini.

“Kalau bisa, lakukan pengorekan parit terlebih dahulu. Atau, sama-sama bergotong royong. Saya akan turunkan tim dan nanti pun akan saya sumbang tong sampah agar kawasan ini bersih,” pungkasnya

Medan~Pemborong pada pembangunan Pasar Kampung Lalang terancam kena denda tambahan. Pasalnya, perusahaan tersebut belum menyerahkan kewajibannya seperti laporan kinerja.

“Mereka akan kena denda tambahan. Dendanya itu tidak hanya Rp3,1 miliar saja. Melainkan ada lagi denda karena mereka belum menyerahkan laporan kinerja,” ungkap anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar kepada wartawan, kemarin.

Tidak hanya karena belum serahkan laporan, kata Jangga, denda itu juga karena audit dilakukan belum secara menyeluruh. Audit yang dilakukan sejauh ini hanya terhadap 27 persen pekerjaan. “Untuk sisa pekerjaan yang belum diaudit, pasti akan mendapat denda lagi. Kita lihat saja nanti hasil audit totalnya,” tegas Jangga.

Jangga sangat menyesalkan PT Mangun Coy KSO selaku pemborong tidak menjalankan kewajibannya pada proyek itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga, perbuatan pemborong tersebut merugikan pedagang dan Pemko Medan. “Kalau memang kewajibannya dilakukan, tentu PHO bangunan itu tidak tertunda-tunda seperti ini. Bangunannya sudah selesai, tetapi belum bisa dimanfaatkan Pemko Medan maupun pedagang Pasar Kanpung Lalang,” cetusnya.

Dia berharap, pemborong yang mengerjakan proyek itu dapat menuntaskan kewajibannya dan melakukan penagihan agar dapat segera diserahterimakan. “Kalau bisa secepatnya. Bangunan itu harus diaudit total, supaya bisa dipergunakan,” tambahnya.

Diketahui, BPK RI perwakilan Sumatera Utara menyarankan Pemko Medan mem-blacklist PT Budi Mangun KSO selaku pemborong pada pembangunan Pasar Kampung Lalang. Pasalnya, sejak awal mengerjakan proyek itu, perusahaan tidak pernah melakukan perbaikan. “Persoalan Kampung Lalang paling rumit sejak kontrak berjalan pada tahun 2016 lalu. Kita sudah sarankan untuk diperbaiki, tapi tidak dilakukan. Lebih baik, blacklist saja,” ungkap Ketua BPK RI perwakilan Sumatera Utara, Ambar Wahyuni saat menerima kunjungan Komisi C DPRD Medan yang dipimpin, Boydo HK Panjaitan, Sekretaris, Dame Duma Sari Hutagalung, Mulia Asri Rambe, dan Jangga Siregar di BPK RI perwakilan Sumatera Utara, Senin (18/2) lalu.

Menurutnya, persoalan pada Pasar Kampung Lalang telah ditemukan sejak awal pembangunan. Pemborong tidak pernah menyerahkan data laporan harian, mingguan, bulanan serta backup data pengerjaan. “Sehingga bagaimana kita yakin proyek ini benar bila kontraktor tidak membuat laporan,” ucapnya.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo Panjaitan sebelumnya meminta Pasar Kampung Lalang yang secara fisik pembangunannya sudah selesai, dapat dimanfaatkan dan dilakukan serahterima atau PHO (Provisional Hand Over). “Kita sudah berjanji dengan pedagang agar pasar itu bisa digunakan akhir Februari ini. Persoalan ini hampir tiga tahun tidak tuntas, sehingga kita selalu ditagih pedagang. Ini menyangkut perut dan kehidupan pedagang, sehingga kami terus berjuang,” tegasnya.

Rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam acara Tanggapan/Jawaban Kepala Daerah Kota Medan Terhadap Pendapatan Nota Pengantar DPRD Kota Medan atas Inisiatif DPRD Medan terkait Ranperda Kota Medan tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquified Petrolium Gas (LPG) Tertentu Di wilayah Kota Medan batal.

Pasalnya, keempat pimpinan DPRD Kota Medan tidak hadir di ruang sidang hingga dua jam lamanya dari jadwal yang ditentukan.

Adapun rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB, namun hingga pukul 12.00 WIB, rapat belum juga dibuka.

"Uni, ini sudah jam 12. Mau dibuka atau tidak sidang ini?" ujar anggota DPRD Medan M Nasir, Senin (18/2/2019).

Kabag Persidangan Alidah yang kerap disapa Uni pun terlihat menghubungi seseorang dengan ponselnya. Namun tak berapa lama, persidangan kemudian dibubarkan dan peserta sidang meninggalkan ruangan rapat.

Alidah mengatakan, pihaknya telah menghubungi para pimpinan dewan untuk memasuki ruangan rapat agar segera dimulai. Namun pimpinan dewan tersebut tidak ada yang masuk ke ruangan sidang.

Menurut Alidah batalnya rapat tersebut karena pimpinan dan anggota tidak korum.

"Pimpinan ada tapi hingga sekarang belum masuk ke persidangan. Yang ada terlihat itu Ketua (Henry Jhon) dan Wakil (Ihwan Ritonga), tapi enggak masuk ke ruangan. Kita sudah menyampaikan ada rapat paripurna tersebut," jelasnya.

Berdasarkan pantauan, anggota dewan yang hadir terlihat di ruang persidangan lebih kurang 12 anggota DPRD Medan dari 50 anggota DPRD Medan.

Sedangkan pihak eksekutif terlihat banyak yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Bahkan Wakil Walikota Akhayar dan Sekda Kota Medan Wirya Alrahman turut hadir.

Namun karena pimpinan sidang tak muncul akhirnya mereka meninggalkan ruang persidangan.

Muslimonline.id- Ahad, 17 Pebruari 2019 dua bulan jelang Pileg/Pilpres serentak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara membuat kejutan dengan memobilisasi Kader, Simpatisan untuk melakukan gerakan serentak di tiga kabupaten kota, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai melibatkan tidak kurang 5000 orang, sepanjang 50 km berjejer di sepanjang jalan melakukan Gerakan flashmob, Tumpah ruahnya kader dan simpatisan menjadi hal yang fenomenal pada ahad pagi  tersebut. Gerakan ini di mobilisasi tiga DPD yaitu, DPD  PKS Kota Medan, DPD PKS Deli Serdang dan DPD PKS Serdang Bedagai.

Dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 10 wib, urgensi dari flashmob  adalah mensosialisasikan logo PKS dan 8 yang merupakan nomor urut PKS serta nomor 2 pasangan Prabowo Sandi (PADI).
Abdul Azis, ST caleg PKS kota Medan DAPIL 5 ( Medan johor, Maimun, Polonia, Sunggal, Selayang, Tuntungan) nomor urut 9 yang turut hadir dilokasi menyampaikan bahwa sepanjang pengamatan beliau  yang dirasakan pertama ialah aura kemenangan semakin terasa, apalagi  emak-emak sudah turun ke jalan selesailah itu.

"Melihat antusiasnya masyarakat dengan kegiatan ini, yang saya rasakan pertama ialah aura kemenangan semakin terasa dekat sekali, apalagi  emak-emak sudah turun ke jalan selesailah itu dan antusiasme masyarakat menyambut gerakan ini luar biasa hampir semua mengacungkan 2 jari untuk 2019 ganti presiden. Bukan saja pengguna jalan bahkan masyarakat yang tinggal dipinggir jalan lintas Sumatera juga nampak antusias dan menikmati suguhan yang jarang merka jumpai." Ujar beliau.

Foto: Abdul Aziz, ST (Tengah) bersama kader PKS melakukan aksi Flashmob sejauh 50 KM

Aziz menyampaikan in sha Allah hal serupa akan kembali diadakan tanggal 17 maret mendatang, sehingga masyarakat ingat betul Pemilu akan dolaksanakan persis sebulan berikutnya yakni tanggal 17 april 2019 yang jatuh pada hari rabu.

Harapan kedepannya agar masyarakat menjatuhkan pilihanya ke PKS, sehingga nanti di Parlemen dapat berbuat banyak dan dirasakan keberadaan Aleg- aleg PKS untuk masyarakat. Target PKS kota Medan 2019, adalah 10 kursi dan akhir dari bincang-bincang aziz menyampaikan agar masyarakat memilih PKS dan mudah-mudahan Kader PKS yang terpilih nanti menjalankan tugasnya dengan amanah.

MEDAN - Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan, menjelaskan proyek pembangunan Pasar Kampung Lalang sudah dapat diserahterimakan dari kontraktor kepada Pemko Medan.

Mengingat, hal itu merupakan kewajiban kontraktor bila telah selesai mengerjakan kontraknya.

“Hasil kordinasi dengan Dinas Perkim, Aset, PD Pasar, dan kontraktor, Pasar Kampung Lalang sudah bisa diserahterimakan. Tim PHO (Provisional Hand Over) didampingi ahli, akan terjun ke lapangan pada Jumat (15/2/2019),” jelasnya usai memimpin RDP lanjutan dengan Pemko Medan dan kontraktor Pasar Kampung Lalang di Komisi C DPRD Medan, Selasa (12/2/2019).

Dikatakan Boydo, tim ahli yang akan dilibatkan sesuai petunjuk dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara.

Para tim ahli adalah orang-orang independen yang ditunjuk Dinas Perkim untuk menilai kelayakannya karena ada bagian yang sudah tidak terlihat dan harus dihitung ulang.

“Sesuai prosedural, bangunan itu sudah bisa diserahterimakan. Tinggal, tim ahli sesuai petunjuk BPK RI dan dipilih Dinas Perkim yang menilainya. Mereka itu orang independen,” kata Boydo.

Boydo menambahkan, persoalan administrasi keuangan dapat diurus berikutnya. Apalagi, DPRD Medan sudah diundang BPK Sumut untuk melakukan klarifikasi terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang.

“18 Februari kita diundang ke BPK RI perwakilan Sumut untuk melakukan klarifikasi sesuai surat kita. Kita juga nanti memohon kepada BPK RI Sumut untuk memberikan toleransi kepada kontraktor tersebut atas apa yang telah dilakukannya,” katanya.

Menurutnya, bangunan yang dibangun sudah cukup baik dan dapat terselesaikan dengan baik juga. Pertimbangan lain, kontraktor hanya menggunakan 20 persen dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp 5 miliar lebih.

“Dengan melihat itikad baik itu, kita berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau bisa, BPK pun mengklaim temuan betul-betul melihat kerugian negara atas kegiatan tersebut. Tapi kan memang uang negara baru digunakan 20 persen, dan sudah selesai juga bangunannya,” katanya.

Sementara itu, PPATK Dinas Perkim-PR Dedi Hutabarat membenarkan adanya kesepakatan mengenai serah terima gedung Pasar Kampung Lalang.

"Iya memang sudah disepakati untuk segera diserahterimakan. Namun, harus dicek kembali keberadaan fisik bangunan tersebut apakah terjadi kerusakan atau tidak," katanya.

Tim ahli akan mengecek kembali apakah bangunan yang telah selesai tersebut tidak ada kerusakan-kerusakan. Selanjutnya, hasil dari tim ahli disampaikan kepada BPK RI.

Disinggung kapan waktunya, Dedi menyebutkan, kalau tidak ada kendala lagi bulan ini juga diserahterimakan.

Anggaran Reses Anggota DPRD Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikkan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan menggelontorkan anggaran reses Anggota DPRD Kota Medan untuk 50 orang pada tahun 2019 sebesar Rp 13. 800. 000. 000.

Jumlah itu, jauh lebih besar dari tahun 2018 yang hanya Rp 4. 800. 000. 000. “Dinaikkannya anggaran reses tahun 2019 ini, merupakan usulan para anggota dewan. Apalagi kata mereka (anggota dewan) jumlah konstituennya bertambah dari 300 orang menjadi 600 orang,” katanya Kamis 14 Februari 2019.

Menurut Sekwan DPRD Kota Medan Drs Abdul Azis itu, atas dasar tersebut pulalah penambahan anggaran reses dilakukan. Dia juga menjelaskan, selain penambahan anggaran reses tersebut atas usulan para anggota dewan dari Rp 60. 000. 000 per dewan menjadi Rp 92.000.000 per dewan.

Jum'at, 15 Februari 2019 Aliansi Umat Islam Bersatu Sumatera Utara melakukan Aksi Damai Bela Ulama ke kantor Kapolres KPPP Belawan. Aksi tersebut dilakukan setelah selesai shalat Jumat dengan berjalan kaki sepanjang 5 km dari Masjid Taqwa Raya Belawan menuju Mapolresta Belawan.

Aksi yang diikuti ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Sumatera itu menuntut kepada pihak Kepolisian khususnya Kapolda Sumatera Utara agar menghentikan kasus yang menimpa Tokoh Islam Sumatera Utara H Irfan Hamidi. Selain itu masa juga meminta peredaran Narkoba di wilayah Medan untuk dimusnahkan.

Ketua GNPF Sumatera Utara Ustadz Heriansyah dalam orasinya mengatakan jangan memutarbalikkan permasalahan. Kenapa H. Irfan yang mengadukan peredaran narkoba dikasuskan sedangkan pihak bandar Narkoba dibiarkan.

“Kalau bapak ibu melihat pencopet atau pengedar narkoba jangan dilaporkan, karena nanti ibu yang ditersangkakan, itulah yang terjadi kepada H. Irfan Hamidi. Beliau yang melaporkan malah dia yang mau ditersangkakan”. Ungkap Ustadz Heriansyah dihadapan para peserta Aksi.
Sekretaris KAUMI, Ustadz Syahrul Idrus menyampaikan dalam orasinya meminta kepolisian untuk menghentikan kasus yang menimpa ketua Ketua DPP Kesatuan Aksi Umat Islam (KAUMI) tersebut, karena terkesan terlalu dibesar-besarkan karena sarat dengan kepentingan politik menjelang pilpres bulan april mendatang.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP.Ikhwan SH.MH didampingi Waka Polres Pelabuhan Kompol Taryono Raharja SH.SIK.MH menerima delegasi dari peserta aksi, mewakili dari beberapa elemen: FUI SU (Ustadz Indra Suheri), FPI SU (Ustadz Abu Fajar), GNPF SU (Ustadz Heriansyah), Romo Center (Bapak Wahyu), Tokoh Langkat (Ustadz Mukhlis), dan AMMBU (Ustadz Taufiq Simbolon) dan Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.

Adapun pekembangan terkini, kasus sudah dinaikkan ke Poldasu, maka kasus bukan lagi wilayah kewenangan Polres Medan Belawan

Karena kasus sudah ditangani Polda maka para peserta aksi dan Kapolres Medan Belawan sepakat akan melakukan audensi para tokoh Islam/ormas Islam ke Poldasu yang langsung dimediasi oleh Kapolres Medan Belawan Bapak H. Ikhwan Lubis dan Romo Center, pada Hari Senin 18 Februari 2019, untuk meminta penghentian kasus terhadap tokoh islam, h.irfan hamidi

Persoalan hukum yang dihadapi H Irfan Hamidi diawali dari kiriman pesan Whatsapp dari anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan I Belawan kepada H Irfan Hamidi tentang adanya pengedaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pesan WA tersebut juga bersamaan dengan foto sepeda motor dinas kepolisian bertuliskan Babinkantibmas, agar H Irfan Hamidi menyampaikan kepada instansi terkait, sehingga berbuntut terjadinya pemeriksaan terhadap H Irfan Hamidi di Ditkrimsus Poldasu. Walaupun H. Irfan diperiksa sebagai saksi namun ada kesan dan berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP.Ikhwan SH.MH menyatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Umat Islam Bersatu cukup damai aman dan terkendali.

"Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik, karena keputusan masalah ini bukan lagi penangan Polres Pelabuhan Belawan, karena permasalahannya sudah ditangani Polda Sumatera Utara, maka kami hari Senin berencana dengan perwakilan masyarakat bersama dengan staf polres bersama-sama ke Mapolda Sumatera Utara, sekali lagi mohon doa permasalahan ini cepat selesai dengan sebaik-baiknya dan pelapor mencabut perkaranya," kata Ikhwan Lubis.

Para massa akhirnya merasa lega setelah mendengarkan penjelasan dan arahan dari Kapolres Pelabuhan Belawan hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dan aman sehingga arus transportasi kembali normal kembali setelah sempat mengalami macet total karena diblokirnya jalan raya Pelabuhan Belawan oleh para pendemo.

Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Medan, Kamis 14 Februari 2019) di ruang Banmus lantai II kantor dewan.

Kedatangan wakil rakyat itu, disambut langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Drs Abdul Azis didampingi Hasanuddin Harahap selaku Kasubbag Kajian Hukum, Kabag Umum Drs Andi Syukur, Kabag Keuangan Erisda Hutasoit SE dan Staf Humas Protokol DPRD Kota Medan Febianta Tarigan.

Kunker yang dilakukan para anggota dewan dari Kabupaten Madina tersebut untuk mengetahui sistem penggunaan anggaran reses dan perlengkapan dewan di DPRD Kota Medan yang merupakan kota tiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.

Pada kesempatan itu, Abdul Azis mengatakan, sistem penganggaran untuk biaya rapat kerja dewan seperti reses dan biaya kegiatan dewan lainnya sesuai peraturan yang telah ditentukan.
“Kita mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan dewan sudah diatur sehingga tidak kewalahan,” katanya.

Masih kata Azis, penganggaran biaya reses dilakukan setelah DPA terbit. Kemudian, pihaknya membuat anggaran kasnya dan dibagi mana prioritas di triwulan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

“Khusus kegiatan yang menunjang kegiatan dewan seperti reses, sosialisasi dan kegiatan lainnya kita meminta ke keuangan dan BPKAD,” ujarnya. Karena anggaran reses terlalu besar, tambahnya, pihaknya meminta tambahan melalui mekanisme tambahan uang (TU). Setelah itu, lanjutnya, uang diberikan ke anggota dewan yang akan melakukan reses sesuai jadwal yang sudah di banmuskan.

“Semua yang kita lakukan ini sama dengan daerah lainnya,” kata Sekwan DPRD Kota Medan itu. Disebutkan, mengenai belanja langsung yang diterapkan selama ini hingga sekarang tdak ada masalah.

Muslimonline.id- PKS harus berjuang sungguh-sungguh perjuangkan kepentingan umat islam. Tidak ada partai islam lagi yang mewakili umat islam kecuali PKS maka dari itu PKS harus terdepan memperjuangkan hak-hak umat ini. Hal ini disampaikan ketua MUI Sumatera Utara, Prof. Abdullah Syah saat menerima kunjungan DPTW PKS Sumut di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara di Medan, Rabu 13/02/2019. 

Beliau menambahkan bahwa PKS harus maju dan berani membela umat islam dan “menghadapi” partai lain dalam persaingan politik kedepan. Jangan sampai direndahkan apalagi dihina atau dilecehkan. PKS merupakan partai yang diharapkan umat islam membawa kejayaan islam. 

PKS harus berani “menghadapi” partai lain. Kalo dulu partai Masyumi yang mewakili umat islam, sekarang PKS lah yang menjadi pewaris partai Masyumi. Mudah-mudahan PKS sungguh-sungguh berjuang dalam membela kepentingan umat islam”. Ujar beliau

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumut H.Salman Alfarisi, Lc,MA menyampaikan bahwa PKS berjuang keras di parlemen dalam meloloskan perda-perda yang berpihak kepada umat islam, salah satu contohnya perda produk halal higienis yang tahun lalu baru disahkan. Tak hanya itu, PKS juga berjuang agar anggaran yang dikeluarkan daerah dapat disalurkan secara proporsional kepada umat islam.

“Alhamdulillah Fraksi PKS di DPRD kota medan sudah berhasil memperjuangkan lahirnya Perda produk halal higienis yang disahkan tahun lalu, kita juga berjuang agar anggaran daerah dapat secara proporsional disalurkan kepada umat islam”, terang beliau.

Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah(DPW) PKS Sumut DR H.Hariyanto, Lc,MA menyampaikan ribuan terima kasih atas diterimanya kunjungan mereka dikantor MUI Sumut. Beliau mengharapkan doa dan dukungan dari para orangtua dan alim ulama di sumatera utara khususnya MUI Sumut. Harapan beliau kedepan PKS bisa bersinergi antara MUI dan PKS dalam mengisi agenda-agenda keumatan.

Lanjut beliau, bahwa sejak oktober tahun lalu kepengurusan DPW PKS Sumut sudah berganti. Jadi agenda silaturahim ini sekaligus memperkenalkan kepengurusan yang baru kepada MUI Sumut dan menerima masukan dari para ulama yang ada di dalam MUI dalam hal memperjuangkan aspirasi umat islam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada MUI yang sudah membukakan pintunya untuk kami. Kami mengharapkan doa dan dukungan dari para orangtua dan alim ulama di sumatera utara khususnya MUI Sumut Jika suara PKS dalam pemilu nanti bagus, kami akan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-Simbol Agama”. Terang beliau

Pengurus DPTW PKS yang hadir dalam agenda silaturahim tersebut yaitu, H.Salman Alfarisi,Lc,MA, Cecep Wiwaha, Ivantra Padang,MA, DR,Hariyanto,Lc,MA, Ahmad Darwis, MA dan Irwansya, MH. Sedangkan pengurus MUI Sumut yang hadir selain ketuanya ialah H.Asro,MA yang menjabat sebagai wakil ketua.

Terdengar informasi ke wartawan di DPRD Medan, sampai saat ini belum dipastikan dinas yang akan bertanggungjawab menerima bantuan PBI BPJS kesehatan gratis merupakan usulan Komisi B DPRD yang telah diketuk palu oleh Pemko Medan dimasukkan ke dalam APBD tahun 2019.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas usulan Komisi B DPRD Kota Medan menyetujui program pelayanan kesehatan bantuan pemerintah untuk warga miskin di Medan sejumlah 75 ribu jiwa, dengan pagu anggaraan Rp 21 miliar diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Selasa 12 Februari 2019 angkat suara terkait bantuan PBI BPJS kesehatan tersebut. Dia mengatakan, agar Ketua Komisi B DPRD Medan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Medan.
Dari dua dinas itu, tanya Jhon, siapa yang bertanggungjawab mengkelola bantuan PBI BPJS kesehatan. Dia berharap urusan pelayanan kesehatan, wajar kalau program PBI BPJS kesehatan ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Kita minta agar ini segera ditangani. Sehingga masyarakat miskin dan yang kurang mampu dapat segera memanfaatkan kartu PBI BPJS Kesehatan gratis itu. Ini sudah Februari, pihak BPJS kesehatan masih menunggu data-data warga yang akan dimasukkan ke dalam bantuan Pemko Medan, ” tukas Hendri Jhon, di ruang kerjanya.

Medan. (11/2/2019). Pedagang Pasar Marelan datang ke DPRD Kota Medan mengadukan nasib mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Medan.

Dalam RDP tersebut, para pedagang mengaku diancam oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar untuk membayar retribusi keamanan. Namun ketika dimintai bukti pengutipan, pihak PD Pasar tak dapat menunjukkannya.

"Orang itu kutip Rp 5000 satu hari. Diminta karcisnya, enggak ada. Nanti, nanti aja katanya. Terus dibilang orang itu, kalau mau jualan di sini, mau aman, kasih kami Rp 5000. Kalau gak mau kasih, jualan di belakang," kata seorang pedagang bernama Silitonga.

Ancaman itu kata dia, dirasakan semua pedagang. Tetapi mereka diam dan memilih membayarkannya daripada ribut dan dipindah ke belakang.

Sementara Silitonga mengaku tidak membayarnya karena tidak ada karcis atau tanda bukti pengutipan sebesar Rp 5000 tersebut.

Silitonga yang hanya berjualan ubi ini bersikeras tetap berjualan di halaman gedung Pasar Marelan karena tidak akan ada yang membeli dagangannya jika ia dipindah ke belakang.

Dari penjelasannya, oknum yang melakukan pengutipan dan ancaman tersebut dari PD Pasar. Sebab ia menunjukkan tanda pengenalnya.

"Belakang itu dekat jualan ikan. Saya jualan ubi, mana mungkin ke belakang," katanya.

Selain permasalahan ancaman yang dilakukan PD Pasar, pedagang juga mengadukan nasib meja jualan mereka. Hingga saat ini, pedagang belum mendapatkan meja mereka. Padahal uang muka sudah dibayar.

Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin menyampaikan rasa belasungkawa terkait berpulangnya anggota DPRD Medan Bangkit Sitepu di Penang, Malaysia, Jumat (8/2/2019).

Melalui Kabag Humas Pemerintah Kota Medan Ridho Nasution, Eldin mengungkapkan rasa turut berduka cita yang mendalam. Sebab, Bangkit Sitepu merupakan salah satu tokoh masyarakat Kota Medan.

"Turut berduka cita atas meninggalnya anggota DPRD Medan Bangkit Sitepu. Semoga beliau diterima dan ditempatkan di sisi Allah SWT. Kita telah kehilangan sosok beliau yang pengayom," kata Eldin.


Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan ikhlas.

Ucapan belasungkawa pun datang dari pejabat lainnya. Mantan anggota DPRD Medan Landen Marbun pun turut menyampaikan rasa dukanya.

"Sedih. Lemas mendengar berita ini. Selamat jalan Sahabat Baikku BS," ujarnya melaui pesan Whatsapp.

Mantan anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis pun turut merasakan dukacita atas wafatnya Bangkit Sitepu. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan agar kuat dan tabah.

Komisi C DPRD Medan berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menjawab sanggahan dari pihak rekanan kontraktor PT. Budi Manggun Karso dan Dinas Perkim Medan  terkait temuan BPK menyangkut Laporan Hadil Pekerjaan (LHP).

Hal ini katakan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo Panjaitan dalam rapat dengar pendapat bersama Staf Aset Pemko Medan,Dinas Perkim Medan dan Rekanan Kontraktor PT Budi Mangun Karso, Senin (4/2/2019) di gedung DPRD Medan.

” Jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru,atau kerugian-kerugian baru,” kata Boydo.

Selanjutnya, denda itu muncul karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan pasar Kampung Lalang, setelah adanya penambahan waktu pekerjaan tersebutaat.

Namun, pihak rekanan merasa denda tersebut yang di keluarkan BPK terlalu tinggi sebesar 3,1 Miliyar atau sekitar 10 persen hingga 15 petsen dari nilai Proyek senilai 26 miliyar.

Padahal, kata Boydo rekanan baru menerima 20 Persen dari nilai peroyek,jadi rekanan sudah mempunyai etika baik untuk menyelesaikannya dengan akan meyerahkan bangunan yang dikerjakan ke Perkim Medan.

“Agar para pedagang bisa berdagang dilokasi yang telah dibangun tersebut,” katanya.

Minggu depan pihak komisi C kembali menjadwalkan RDP memanggil BPK,PD Pasar, Dinas Perkim,Aset Pemko Medan dan PT Budi Mangun Kasro.

Ahad, 3/2. Gerakan Arah Baru Indonesia
(GARBI) Kota Medan di deklarasikan di Danau Siombak Marelan dengan memghadirkan ratusan masa, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Deklarasi ini menghasilkan 5 deklarator untuk Kota Medan dan 21 pengurus Deklarator untuk tiap kecamatan. Untuk Kota Medan, Budi waskito di daulat sebagai Ketua, didampingi Jhon Ariadi, Ahmad Yani, Tukijan, Aulia Hazmy, Badrul Anwar dan Fauzy Ahmad.
Deklarasi sendiri dibawakan oleh Ketua Garbi Sumatera Utara yang juga wakil Walikota Binjai, Timbas Tarigan.

Dalam sambutannya Timbas menyampaikan bahwa jangan ada yang merasa khawatir dengan hadirnya Garbi. karna Garbi lahir dari keresahan yang terjadi di masyarkat tentang kondisi di Indonesia yang kian memprihatinkan.

Beberapa tokoh nasional hadir disitu, mulai dari Nandang Burhanuddin yang merupakan Pengamat Politik Nasional sekaligus salah satu penggagas Garbi, Raden Muhammad Syafii yang biasa dipanggil Romo anggota DPR RI, Misliani Suci Rahayu, penggiat sosial, hingga tokoh-tokoh lokal seperti Muhammad Nasir, Surianto yang merupakan anggota DPRD Medan dan beberapa tokoh lainnya.

Nandang Burhnuddin menyebutkan bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia namun masih belum dikelola dengan baik, dan hal itu terjadi karena lemahnya pemerintah dalam mengelola negara, "banyak kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh asing, bukan bangsa sendiri". ungkap nandang.

"Garbi mempunyai cita-cita yakni bagaimana Indonesia bisa masuk dalam kekuatan terbesar ke lima dunia. Maka dari itu, Indonesia harus disiapkan untuk bisa kuat secara ekonomi, militer dan ilmu pengetahuan". lanjutnya.

Maka dari itu, Garbi terus mendorong generasi milenial dalam mencapai cita-cita tersebut. “Kita harus paksa berpikir, diskusi dan mencari solusi agar masalah bangsa terselesaikan,” ujarnya.

"Garbi kita niatkan sebagai kapal baru dalam perjuangan, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia, segingga perlu totalitas dalam mewujudkannya".

Lebih lanjut Nandang menyampaikan, menurut penelitian RUN Institute yang berdomisili di Amerika, Indonesia akan menjadi negara kuat di dunia karna faktor Islamnya yg rahmatan lil alamin.

Sementara itu Raden Muhammad Syafii yang biasa dipanggil romo mengatakan
indonesia sudah salah arah,
hutang perusahaan plat merah ditambah hutang pemerintah sudah mencapai sekitar 10.000 triliun.

Sehingga Indonesia perlu arah baru. dan Romo menyambut positif kehadiran Garbi  karna punya ide-ide baru dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Acara ditutup dengan pembagian beras bagi masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar lokasi acara.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung Meminta Sekretaris Daerah Kota Medan bertindak tegas atas terjadinya mafia terhadap TPU kristen.

“Kita tunggu ketegasan Sekda untuk menertibkan mafia-mafia yang berkeliaran di lingkungan TPU Kristen. Praktik mafia pemakaman ini sudah berlangsung lama, warga banyak yang mengeluh kepada saya, semoga permasalahan ini segera teratasi,” ungkap Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung.

Pada kesempatan member keterangan kepada wartawan Senin (25/2), Henry Jhon mempertanyakan kepada Sekda Kota Medan Wiriya Arrahman kenapa harga pemakaman Kristen di Medan sangat mahal. Padahal lahannya milik pemko. Di masing-masing tempat pemakaman umum (TPU) Kristen di Medan ada unit pelayanan teknis (UPT) lengkap dengan tenagah PHLnya.

“Tapi tenaga PHL itu tidak ada kerjanya, yang menguasai TPU Kristen justru orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pihak Pemko. Orang-orang luar yang menguasai pemakaman Kristen sehingga harga satu makam sangat mahal dan memberatkan ahli waris,” ungkap Henry Jhon.

Menurut Henry Jhon, Sekda Kota Medan akan tegas untuk tenaga PHL yang ditugaskan di pemakaman Kristen dan akan memeberhentikan mereka jika tidak melaksanakan tugasnya. Karena pemko sudah memiliki perda pemakaman dan perabuan, sehingga untuk makam tarifnya ditetapkan sesuai perda.