Muslim Online

MuslimOnline.Id- Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Cabang Sumut  mengadakan Tablig Akbar & Khitanan Massal di Daerah Minoritas Muslim Kab. Karo pada Tanggal 23 December 2018 Tepatnya di Desa Tiganderket sekitar 4.5 KM dari Gunung Sinabung Kec. Tiganderket Kabupaten Karo Prov. Sumatera Utara.

Adapun Jumlah yg dikhitan Sebanyak 55 Orang terdiri dari Kalangan Anak Anak, Remaja,  Muallaf & Ada Juga 1 org Dewasa Muallaf. Selain melaksanakan khitanan massal, IZI juga memberikan Santunan Paket sembako kepada 100 KK untuk Kalangan Muallaf & Dhuafa Muslim.

Penyampaian dari Ketua Panitia (Korlap) Julkasi Matondang Bahwa Acara ini perkiraan awalnya dihadiri 600 Orang,  Namun Yang terjadi adalah kita salut dengan Antusias Masyarakat Hingga Lebih Kurang 1.100 Jamaah.

Rangkaian Tabligh Akbar ini juga Ada Penyuluhan Medis,Dan Perlombaan anak2 & Remaja dihari Sabtu & Penampilan Babak Final dipuncak Acara. Perlombaan Syiar Islam yg terdiri dri Lomba Azan utk Tingkat SD  SMP,  Pidato utk Anak SMP SMA,  Hapalan Suroh Pendek utk TK SD,  Dan Busana Muslimah.

Adapun Tujuan Acara ini disamping utk Syiar & Penguatan berIslam, juga Mensosialisasikan betapa Pentingnya Khitan bagi Muallaf & yang beragama Islam.



Sangat diharapkan Ukhuwah Islamiyah terbangun diantara Para Pemuka Agama & Ummat Islam yg ada dikecamatan Tiganderket & Payung, sehingga Peduli sesama itu tercipta & saling mengingatkan utk Istiqomah dlm Menjalankan Ajaran Syariat & Muamalah;  Tambahnya.

Adapun Pengisi Tausyiah yaitu dari Ulama Kabupaten Karo Al Ust Jandri Ginting, dengan tema Bahasan "Perkuat Aqidah, Kokohkan Ukhuwah Persatuan dan Jaga Keistoqomahan."

Kepala Cabang IZI Sumut Muhammad Iqbal Farizi mengatakan, "Pelaksanaan Tabligh Akbar & Khitan Massal Kali ini adlh Sebuah Program yg sdh kita rencanakan di Tahun kemarin saat kita laksanakan Acara yg sama di Kampung Bina Muallaf kecamatan Namanteran Desa Kebayekan.

Kali ini kita melaksanakan khitanan massal, pembagian paket sembako dan alat ibadah di daerah minoritas muslim yang sangat membutuhkan. Desa Tiganderket Kabupaten Karo, Sumut adalah sebuah rekomendasi dari Kalangan Tokoh Masyarakat & Pemuka Agama.

"Jadi Event Event Ceria Kampung Bina Mualaf IZI (KBM) IZI insya Allah akan kita adakan setiap Tahunnya," kata Iqbal.

Lebih lanjut, Iqbal memohon doa restu kepada bapak/ibu/donatur serta partisipasinya dalam kesuksesan dan keberkahan acara ini. "Program tahun ini juga kita pengadaan Ambulance, Renovasi Fasilitas Mesjid & Rumah Dai Kampung Bina Muallaf.

"Melalui Kegiatan Tabligh Akbar ini mudah2an Aqidah makin menguat, semangat persatuan terbangun, dan istiqomah dlm menjalankan ajaran Islam terpelihra.

Kita harapkan juga bagi bapak ibu bisa berdonasi & berpartisipasi untuk program kegiatan mulia tsb melalui rekening BNI Syariah 121.555.3331 (Zakat) dan BNI Syariah: 121.555.4448 (Infaq). Untuk konfirmasi transfer bisa melalui nomor  0852 6464 5558 dan zakat konsultan atas nama Rosita Munthe: 0812 6516 1652," tutupnya.

MuslimOnline.Id- Sejumlah calon anggota legislatif dari Partai Bulan Bintang (PBB) Sumatera Utara mendeklarasikan dukungan dalam Pemilihan Presiden 2019 sesuai dengan hasil Ijtima' Ulama II yakni kepada pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, Jumat (22/12/2018).

Deklarasi yang diikuti caleg DPR-RI, DPRD tingkat I Provinsi dan tingkat II Kabupaten/Kota ini diadakan di Graha dr Fatimah Gultom, Jalan Eka Warni, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan.

Deklarasi ini juga menghapus keraguan publik tentang kemana arah dukungan Pilpres para calon anggota legislatif PBB dari wilayah Sumatera Utara.

"Kami para caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten dan Kota mendukung hasil Ijtima Ulama kedua, mendukung H Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan H Sandiaga Uno sebagai Calon Wakil Presiden," ujar DrvMasri Sitanggang yang membaca naskah deklarasi.

Dr Masri Sitanggang yang merupakan caleg DPR RI Dapil Sumut 1 itu menyampaikan bahwa deklarasi diadakan berdasarkan aspirasi dari tokoh dan umat Islam se-Sumatera Utara.

"Pernyataan sikap ini kami buat dengan memperhatikan kondisi umat Islam mendekati pemilihan umum serta mendengar aspirasi dan saran para tokoh umat Islam Sumatera Utara," jelas Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI itu.

Surat pernyataan sikap para caleg PBB Sumatera Utara ini disampaikan langsung kepada Ketua Majelis Syuro, MS Kaban yang turut hadir sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sikap akhir Dewan Pimpinan Pusat berkaitan dengan Pilpres.

Sementara itu, Ketua Majelis Syuro PBB, MS Kaban dalam sambutannya menegaskan bahwa Yusril Ihza Mahendra menjadi lawyer Jokowi-Ma'ruf adalah sikap pribadinya.

"Setelah Rapat Koordinasi Nasional akan diadakan rapat di DPP menentukan arah dukungan Pilpres. Majelis Syuro berdasarkan AD/ART punya kewenangan memberikan saran dan masukan kepada DPP dalam menentukan mitra politik atau koalisi dan calon Presiden dan wakil Presiden," ujarnya pada puluhan caleg yang hadir.



Sebagai tindak lanjut dukungan terhadap paslon 02, para caleg PBB di Sumut akan membentuk relawan PAS LANTANG (Prabowo- Sandi Bulan Bintang). Dalam pertemuan itu, telah dibentuk tim formatur untuk menyusun kepengurusan PAS LANTANG Sumut.

Dalam pertemuan itu terlihat beberapa Caleg yang hadir di antaranya, Dr Masri Sitanggang, Caleg DPR RI Sumut 1, H. Sabaruddin Sagala dan H Irmansyah Batu Bara, SH (Caleg DPRD SUMUT Medan B),  Indra Syafi'i SE, MM (Caleg DPRD Kota Medan Dapil IV), Syamsul Fikri Pohan, Haris Endar Muda Nasution, Melani Agnessia, Ben Yamin (Caleg DPRD Kota Medan Dapil I), Sobirin Harahap (Caleg DPRD Kota Medan Dapil 3),  Drg. Armansyah (Caleg DPRD KOTA Medan Dapil V), Riswan Hasibuan MAP (Caleg DPRD Kota Medan Dapil II),  Mefral Lubis (Caleg DPRD Kota Medan IV), H Suprayitno (Caleg DPRD Deliserdang) dan beberapa caleg lain.

MuslimOnline.id- Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Dr Masri Sitanggang mengecam keras tindakan genosida yang dilakukan pemerintah komunis Cina kepada kaum muslimin Uighur. Masri mendesak agar pemerintah Indonesia mengambil peran dalam membela muslim Uighur.

"Pertama, kita mendesak pemerintah untuk melakukan langkah-langkah untuk pencegahan terhadap genosida atau pembersihan etnis dan pelanggaran hak asasi manusia sesuai dengan amanat UUD 1945," ujar Masri kepada wartawan, Kamis (20/12/2018) di Medan.

Masri menjelaskan bahwa bangsa berkewajiban untuk membantu etnis atau bangsa manapun untuk dapat menikmati kemerdekaan serta menghapus penjajahan di atas dunia.

"Politik bebas aktif kita mengisyaratkan agar kita menjaga perdamaian dunia," lanjut pengurus MUI Kota Medan itu.

Apalagi, kata Masri, Indonesia sangat berkepentingan dalam hal ini karena merupakan negara islam mayoritas terbesar di dunia.

Dengan kasus yang dialami oleh Muslim Uighur, Masri juga mengajak agar waspada terkait bangsa Cina yang komunis.

"Kalau melihat perilaku pemerintah cina komunis kepada kaum muslimin. Kita sangat khawatir dengan banyaknya orang Tiongkok datang ke indobesia. Apalagi ada upaya memudahkan urusan mereka untuk masuk ke Indonesia," ujar tokoh asal Percut Sei Tuan ini.

Ia cemas akan terjadi infiltrasi ideologi. Dimana paham komunis bisa bebas menyebar ke Indonesiaengingat paham tersebut jelas-jelas  tidak berperikemanusiaan.

"Oleh karena itu, ini pelajaran untuk membatasi. Saatnya menyetop masuknya imigran baik yang legal maupun ilegal dari cina," kata Masri.

Masri pun mengajak masyarakat untuk ikut ambil peran sekecil apapun untuk meringankan beban umat Islam yang ada di Cina khususnya muslim Uighur.

"Kita mengajak pemerintah untuk memberikan tekanan pada pemerintah Cina," ujar Masri.

Terkait adanya aksi dari GNPF Sumut untuk menuju ke Komjen Cina pada Jumat (21/12), Masri Sitanggang menyatakan dukungannya.

"Kita mendukung gerakan Islam yang memberikan tekanan kepada kedutaan atau Komjen cina dan kita berharap pemerintah Cina bisa merespon," pungkas Masri.

MuslimOnline.Id- Kekuasan harus direbut oleh umat untuk mewujudkan Islam yang Rahmatan Lil 'Alamin. Dengan kekuasaan tersebut, syariat Islam bisa ditegakkan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Dr Masri Sitanggang dalam Peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jalan Ngalengko Medan, Rabu (12/12/2018).

"Islam itu bisa menjadi rahmatan lil 'alamin jika syariatnya tegak. Syariat yang mampu menjamin kehidupan harmonis seluruh alam," ujar Masri di hadapan ratusan jamaah yang hadir dari unsur BPSDM, ASN dan masyarakat.

Oleh karena itu, agar Syariat Islam bisa berlaku, maka umat Islam harus memenangkan politik Islam. Umat harus memiliki mental bertarung agar dapat memenangkan Islam di setiap medan, baik politik, ekonomi maupun sosial.

"Rasul itu diutus untuk memenangkan Islam. Berdarah-darah Nabi dalam pertempuran.  Kita yang mengaku pengikut Rasul, harus meneruskan perjuangan Rasul untuk bertarung memenangkan Islam. Bukan hanya duduk-duduk tenang," ujar pengurus MUI Kota Medan ini.

Kegiatan peringatan Maulid Nabi BPSDM Su ini juga diawali dengan pembacaan ayat suci dan tari persembahan adat Melayu.

MuslimOnline.Id- 


Oleh : DR.  Masri Sitanggang.

Isu Syariat Islam mencuat lagi di negeri ini setelah terkubur selama, paling tidak, masa Orde Baru. Ini berawal dari Sidang Umum MPR tahun 1999. Ketika itu Partai Bulan Bintang (PBB) yang merepresentasikan sebagai pengemban missi partai Islam *Masyumi* masa lalu, mengusulkan tujuh kata dalam Piagam Jakarta _“dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknyanya_ dikembalikan ke dalam pasal 29 UUD 45; yang kemudian dipertegas dan diramaikan lagi pada sidang tahunan MPR  2001 di mana PPP juga ikut _nimbrung_ mengusulkan. Sayangnya, PPP waktu itu mundur di tengah jalan.

Partai Bulan Bintang memang belum berhasil karena jumlah anggotanya di DPR kalaitu masih terlalu kecil. Tetapi yang menarik,  sejak itu upaya ke arah penerapan Syariat Islam terus muncul di berbagai daerah di Indonesia. Dari itu kemudian muncul istilah Perda Syariah, yang sesungguhnya tidak tepat untuk digunakan. Tidak ada Perda Syari’ah di Indonesia. Yang ada, adalah Perda (nama) kota/kabupaten. Peraturan itu sendiri disusun (idealnya) berdasarkan nilai yang berkembang di tengah masyarakat : mungkin bersumber dari nilai-nilai agama atau nilai adat kebiasaan. Jika peraturan sudah tersusun, maka perda yang muncul tidak lagi disebut sebagai Perda Agama atau Perda Adat, melainkan perda nama daerah di mana ia diberlakukan. Contoh : Peraturan Daerah Padang Panjang No.3 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No. 4 Tahun 2004 Tentang Larangan Pebuatan Prostitusi, Tuna Susila, dan Perjudian serta pencegahan perbuatan masksiat dalam Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dll. Jadi, sekali lagi, tidak ada Perda Syarah.

Isu syariah kembali riuh lantaran Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Greace Natalia, secara serampangan bertekad untuk menolak Perda Syariah. Melalui Sekjennya, PDIP yang selama ini nampak kurang bersahabat dengan yang beraroma Syariat, pun ikut pula memberi dukungan kepada PSI. Apakah mereka tidak faham bahwa sesungguhnya Perda Syariah itu tidak ada, atau mereka bermaksud melawan/menolak setiap nilai (norma hukum) Islam yang masuk dalam sistem perundang-undangan Negara ? Jika yang dimaksud adalah menolak nilai-nilai (norma hukum) Islam masuk dalam sistem perundang-undangan, maka itu berarti mereka sedang mengingkari pasal 29 UUD 1945, bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya. Lebih dari itu, sesungguhnya mereka sedang menabuh genderang permusuhan terhadap Islam.

*Mengapa Ummat Islam memperjuangkan Syariat ?*
_Pertama,_ bahwa setiap muslim berkewajiban menjalankan semua perintah serta meninggalkan semua larangan Allah dan Rasul-Nya sebagai konsekuensi dari Syahadat yang diikrarkannya. Penolakan seeorang muslim terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya, dapat berakibat pada batalnya ikrar Syahadat itu dan mengeluarkannya dari Islam.   Simaklah Al quran Surah Almaedah ayat 44, 45, 47 dan 50 serta Surah Al Ahzab ayat 36.

Oleh sebab itu, adalah sangat berbahaya jika ada undang-undang atau peraturan di negeri ini yang bertentangan dengan Syariat Islam. Karena yang demikian itu berarti umat Islam di paksa untuk memilih antara taat kepada Allah dan Rasul-Nya, atau taat kepada negara yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Tentulah ini pilihan yang amat sulit dan dapat berimplikasi sangat buruk untuk NKRI.

Oleh sebab itu pula, perjuangan penerapan nilai-nilai (Syariat) Islam adalah merupakan keniscayaan agar hukum dan perundang-undangan di Indonesia selaras (atau setidaknya, tidak bertentangan) dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, umat Islam bisa menjadi warga Negara yang baik sekaligus yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; bukan warga negra yang baik tetapi khianat kepada Allah dan Rasul-Nya; dan bukan pula menjadi muslim yang baik tetapi sekaligus memberontak terhadap negaranya.

Di dalam ajaran Islam, ada perintah atau larangan Allah dan Rasul-Nya yang hanya dapat terlaksana atau dapat dilaksanakan secara sempurna, jika ada campur tangan pemerintah semisal hukum perdata dan pidana. Maka dalam hal ini negera / pemerintah perlu diberi kewenangan untuk  membantu melaksanakan ketentuan-ketentuan / kewajiban Syariat Islam bagi pemeluknya, agar dengan demikian terpenuhi rasa keadilan dan kenyamanan masyarakat dalam bernegara dan beragama (Islam). Pencantuman kalimat _dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya_ yang diperjuangkan untuk kembali masuk dalam pasal 29 UUD  sekarang ini-- sesungguhnya adalah peemberian kewenangan kepada pemerintah untuk malaksanakan Syariat Islam di kalangan ummat Islam.

Maka, penentangan terhadap masuknya nilai-nilai (norma) Islam dalam sistem hukum di Indonesia, adalah sikap permusuhan terhadap Islam yang dapat menghancurkan kesatuan dan kesatuan bangsa yang tidak boleh ditolerir.

_Ke dua,_ penerapan Syariat Islam adalah hak sejarah kaum muslim Indonesia. Syariaat Islam bukanlah barang baru di Indonesia. Ia pernah berlaku, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka Syariat Islam telah menjadi hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yakni ketika nusantara ini masih diperintah oleh sultan-sultan. Penjajah Portugis dan Belanda secara perlahan membungkam pelaksanaan Syariat Islam, khususnya Syariat yang bersifat yuridis, melalui politik hukum yang memanfaatkan hukum adat melebihi hukum (Syariat) Islam, sehingga diberlakukan keadaan yang oleh Bismar Siregar diistilahkan dengan Tuhan yang beradat.

Kebijakan penjajah yang seperti itu bukanlah hal yang aneh, sebab tujuan kedatangan mereka ke Nusantara ini memang dalam rangka menaklukkan negeri-negeri Islam sebagai pelampiasan kekalahan mereka selama berabad dalam Perang Salib. *W. Bonar Sijabat* (dalam KH Saifuddin Zuhri, (1979 : _Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia_ ) menerangkan bahwa takluknya kerajaan Islam di Granada (Spanyol) dan berhasilnya Colombus mendarat di benua Amerika membuat Spanyol dan Portugis tiba-tiba masuk kepada suatu lonjakan sejarah yang maha hebat. Paus Alexander VI membagi dua kekuasaan di bumi ini : belahan Barat untuk Spanyol dan belahan Timur untuk Portugis. Maka, ibarat kuda yang lepas dari tambatannya, dengan segala perlengkapan dan persiapan perang yang matang, Portugis melancarkan perang ke wilayah Timur termasuk Indonesia.

*Hamka,* (1976 : _Sejarah Ummat Islam IV_ ) mencatat, penyerbuan ke negeri-negeri Timur lebih besar karena dorongan kemenangan dan penyiaran agama (Kristen) ketimbang keinginan berniaga.  Ini dibenarkan oleh *TB. Simatupang* (1989, _Iman Kristen dan Pancasila_ )  katanya :

_Orang-orang Portugis datang ke Indonesia dengan suatu pengertian teologi dan politik di balik tujuan mereka untuk mematahkan kekuatan ekonomi orang Islam (yang menguasai perdagangan dari Indonesia ke Eropa), dan menduduki wilayah negeri-negeri lain dalam nama raja Portugal serta memenangkan penduduk negeri-negeri itu untuk Gereja Roma Katolik"_

Inilah sepenggal pidato *Alfonso de Albuqurque,* panglima perang Portugis, di depan pasukannya ketika akan menyerang Kesultanan Malaka :

_Adalah satu pengabdian maha besar dari kita kepada Tuhan apabila kita telah dapat mengusir orang Arab dari daerah ini kelak, sehingga nyala pelita ajaran Muhammad itu padam dan tidak akan bangkit lagi untuk selama-lamanya."_

Begitu pula Belanda yang membawa serta missionaris Protestan, mengikuti nasehat *J.P.G. Westholff,* yakni :

_untuk tetap memiliki jajahan-jajahan kita untuk sebahagian besar adalah tergantung dari pengkristenan rakyat yang sebahagian besar belum beragama atau yang telah beragama Islam._

Dalam kerangka itulah dapat dimahami, mengapa para pahlawan pergerakan nasional itu adalah orang-orang Islam, para kiyai dan santri. *T.B. Simatupang* menuturkan, pada kurun waktu tahun duapuluhan, di mana sedang terjadi kebangkitan nasional untuk mengusir Belanda, hubungan gereja-gereja dengan gerakan kebangsaan berada pada kondisi yang kritis. Orang-orang Kristen yang menjadi nasionalis (yang berarti menentang Belanda pen) dianggap oleh gereja  sebagai tidak lagi orang-orang kristen yang baik.

Jadi, tidak dapat dipungkiri, sesungguhnya perang melawan penjajah Portugis dan Belanda adalah lebih didasari dan dimotivasi oleh ideologi, mempertahankan dan memerdekakan kehidupan yang Islami.  Dalam kerangka seperti itu pulalah dapat dipahami mengapa para pendiri Republik ini menyatakan kemerdekaan sebagai berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa”; dan menorehkan kalimat KeTuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya…” pada dokumen Asli pembukaan UUD 1945 yang dikenal dengan Piagam Jakarta itu. Tidaklah mungkin kalimat seperti itu lahir secara tiba-tiba, melainkan ia adalah merupakan perwujudan dari cita-cita yang dirindukan, yang memotivasi perjuangan para syuhada sehingga rela mengorbankan harta dan jiwa.

Maka, upaya-upaya untuk menghempang berlakunya nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa di tanah air sekarang ini  dapat dipahami sebagai kelanjutan missi penjajah yang anti Islam. Oleh karena itu, dapat dinilai sebagai gendetrang perang yang ditabuh oleh penjajah baru dari bangsa yang berbeda.

_Ke tiga,_ perjuangan penegakan Syariat Islam adalah hak demokrasi Ummat Islam. Reformasi yang digulirkan sejak 1998 lalu itu menghajatkan kepada suasana demokrasi sebagai tandingan bagi suasana otoriter rezim Orde Baru. Semua kelompok masyarakat di pelosok negeri ini boleh dan dijamin haknya untuk menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali Ummat Islam. Oleh karena itu, perjuangan mengembalikan tujuh kata dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ke dalam UUD negara, sebagai bentuk berlakunya Syariat Islam bagi pemeluknya di Indonesia, adalah hak demokrasi ummat Islam yang, tentu saja,  tidak boleh siapa pun menghalanginya apalagi merampasnya. Ummat Islam harus sadar akan hak ini, dan harus menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

_Ke empat,_ sesungguhnya (dalam pengertian umum) Islam itu adalah syariat yang sumbernya Al-quran dan Sunnah Nabi. Dia adalah sistem tananan hidup yang menjadi rahmatan lil alamien. Maka harus dipahami bahwa,  Islam akan menjadi rahmat bagi semesta alam hanya jika syariatnya diberlakukan; dan Islam akan sama saja dengan agama lain tidak menjadi rahmat bagi semua alam, jika syariatnya tidak berlaku.

Dalam konteks membangun kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tentulah diperlukan peraturan/perundang-undangan yang dapat menjadi rahmat bagi semua warga termasuk alam semesta. Peraturan perundang-undangan yang demikian itu hanya dapat dirumuskan dari sumber hukum yang memang menjamin  kehidupan yang harmoni. Sekarang ini hukum positip di Indonesia bersumber dari hukum barat, hukum adat dan hukum agama.  Sesungguhnya sebaik-baik hukum positip, adalah yang bersal dari hukum yang hidup di tengah dan diyakini oleh masyarakatnya, bukan yang diadopsi/diambil dari hukum yang asing dari masyarakat itu. Islam (sebagai sebuah syariat} adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan diyakini oleh sekitar 88 %  rakyat Indonesia sebagai _rahmatan lil  alamien._ Mengapa kita tidak merumuskan hukum positip dari sumber ajaran Islam ?

Orang mungkin bertanya, untuk apalagi memperjuangkan Syariat Islam, tokh di negeri ini orang sudah bebas melaksanakan keyakinan agamanya ? Atau, bagaimana Syariat Islam dapat dijalankan oleh negera di negeri yang majemuk dari segi budaya dan agama ini; tidakkah ini akan menimbulkan sikap diskriminatif ?

*Yusril Ihza Mahendra* melihat ada tiga katagori hukum, yakni hukum di bidang peribadatan, hukum private dan hukum publik.

Di bidang hukum pribadataan, memang tidak ada masalah. Tidak ada sangkut pautnya dengan negara. Ada atau tidak ada Piagam Jakarta, orang Islam memang sudah harus shalat karena itu kewajiban. Negara tidak boleh mengintervensi soal itu. Tugas negara adalah membantu lancarnya pelaksanaan peribadatan itu dengan menyediakan sarana dan prasana.

Di bidang private, justeru perlu ada kemajemukan hukum. Dalam hal ini memang tidak boleh diseragamkan. Hukum perkawinan, misalnya hanya sah kalau dilakukan mengikuti tatacara agama masing-masing, tidak boleh diseragamkan. Jadi, kemajemukan penganut agama di Indonesia bukanlah halangan.

Sementara di bidang hukum publik, Islam merupakan sumber hukum. Kaedah-kaedah hukum dan norma-norma/nilai-nilai ajaran Islam perlu ditransformasi menjadi hukum positip sehingga Islam betul-betul menjadi rahmat bagi semesta alam.

_Wallahu alam bish shawab._

MuslimOnline.Id- Perum Perumnas kembali melaksanakan program Pelayanan Kesehatan dan Bina Lingkungan (PKBL) bidang kesehatan dengan memberikan layanan pemeriksaan Kesehatan umum dan pemeriksanaan metabolik, di Perumahan Griya Martubung, Medan, Sabtu (1/12/2018).


Pemeriksaan kesehatan meliputi Kolesterol, Gula Darah dan Asam Urat dilakukan secara cuma cuma kepada masyarakat penghuni perumahan Griya Martubung yang merupakan perumahan yang dikelola oleh Perum Perumnas.

Manager unit khusus PKBL Perum Perumnas, Rini Isrofiyah mengatakan, program ini merupakan program lanjutan yang telah dilaksanakan sebelumnya di beberapa kota seperti Surabaya, Semarang, Cirebon, Soreang, Wajo dan Palopo.

"Harapan kami masyarakat  yang mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan dapat terbantu dengan program ini," ujar Rini.

Ia juga berharap masyarakat kedepannya dapat memelihara sejak dini kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Selain pemeriksaan kesehatan, Perum Perumnas pada hari yang sama juga  menyerahkan bantuan bina lingkungan kepada Masjid Al-Muhajirin Perumahan Griya Martubung.

"Insyaa Allah program serupa akan kami laksanakan lagi dibeberapa kota yang menjadi wilayah binaan kami," pungkas Rini.

MuslimOnline.Id- 

Oleh: Qosim Nursheha Dzulhadi
__________
Tuan dan Puan, Reuni itu namanya Reuni 212
Ya, reuni yang menyatukan semua elemen umat, sebelum elemen bangsa. Karena di sana umat Islam menyatu untuk bersatu

Tuan dan Puan, reuni itu bentuk kecintaan kepada Islam sebelum NKRI. Karena setiap Muslim pasti cinta NKRI. Dan NKRI adalah wujud kecintaan umat Islam kepada bangsa ini.

Tuan dan Puan, reuni itu menghapuskan segala macam stigma negatif. Konon ada yang bilang ajaran Islam itu horor, penuh teror, dan teori negatif lainnya. Nyatanya tidak! Kehidupan rumput saja dijaga, apalagi kehidupan umat manusia yang jelas-jelas makhluk Allah termulia. Ternyata Islam agama damai, agama yang esensinya adalah 'rahmatan lil-'alamin.

Tuan dan Puan, reuni itu menggemparkan dunia. Ternyata umat Islam Indonesia begitu damai, menyejukkan, sopan dan santun. Ya, bahkan sudah banyak suara dan doa bahwa akan ada kejutan dari Indonesia untuk dunia. Mungkin Indonesia akan memimpin dunia?

Tuan dan Puan, reuni itu bukti besarnya rasa cinta umat Islam untuk Indonesia. Tidak mungkin umat mayoritas ini akan mengkhianati cinta mereka bangsa ini. Meskipun mereka jarang teriak 'Aku Pancasila', 'NKRI herga mati', dan slogan lainnya. Karena yang teriak Pancasila belum tentu Pancasilais. Pun Mohammad Natsir tak pernah keras-keras teriak NKRI, tapi Mosi-Integral Mohammad Natsir bukti nyata sumbangsih seorang Muslim yang cinta NKRI.

Tuan dan Puan, reuni itu ingin menegaskan kepada dunia bahwa penjaga NKRI itu masih ada, masih kuat, masih kokoh, namanya umat Islam. Rasanya bangsa ini "berhutang" kepada umat ini. Maka tak patut umat Islam mendapat stigma aneh-aneh, mendapat perlakuan diskriminatif, dianak-tirikan, bahkan dianggap merusak tatanan negara. Reuni itu menunjukkan umat Islam tidak demikian.

Tuan dan Puan, reuni itu ingin kirim pesan: jangan lagi ana penistaan terhadap agama apapun, apalagi agama Islam. Karena bangsa ini kuat berkat umat Islam yang selalu siap membela NKRI sampai titik darah penghabisan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Lillahilhmdu!
__________
Bandara Kualanamu

Ahad, 212/2018

MuslimOnline.Id- LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Sumatera Utara selalu berusaha memberikan pembinaan dan bimbingan untuk mitra dan mustahik IZI. Melalui program IZI to Sucses yaitu program pemberdayaan mustahik dalam wirausaha dan kelompok usaha bersama supaya bagaimana lebih mandiri dan berkecukupan.

Seperti yang dikemukakan Kepala Kantor Wilayah Sumut,  Iqbal Farizi bahwa semua orang berhak untuk sukses, berhak untuk bahagia termasuk semua asnaf yang disantuni dan dilatih.

"Tinggal bagaimana semangat ikhtiyar mustahik atau kita semua dalam berusaha dan berdoa kepada Maha Pemberi Rezeki. Jadi untuk menopang itu mesti tahu cara sukses dan bahagia, lewat itulah kita fasilitasi mustahik agar ikut pelatihan hard skill maupun soft skill," ujarnya kepada wartawan, Jumat (30/11/2018).

Bidang Pendayagunaan IZI, Rehan mengemukakan bahwa program pembinaan di IZI SUMUT sangat intens dilakukan, ada pembinaan kaum ibu menjahit, para penerima beasiswa, dan lapak berkah. Dimana kelompok menjahit ini sekitaran dua puluh orang dilatih dari nol sampai pandai mandiri menjahit, alhamdulillah diantara mereka sudah ada buka sendiri. Begitu juga lapak berkah (pelaku usaha kecil menengah) selalu kita dampingi dan kasih stimulus motivasi usaha dan spiritual keagamaan. Adapun penerima manfaatnya ada sekitar 20 orang juga.

Sekitar satu minggu terakhir ini dilakukan pembinaan bagi penerima beaiswa, begitu juga pengiriman peserta 13 orang (yang terdiri dari penerima manfaat lapak berkah dan menjahit) dalam acara workshop nasional Serikat Saudagar Nusantara di Gedung Pancasila LPMP SUMATERA UTARA yang dihadiri seratusan peserta dan diisi oleh Motivator & Pelaku Usaha Nasional ; Kang Rendy Saputra (Owner INSPIRA PICTURE sekaligus Ketua Umum SSN) dan Narasumber kedua Nirwana Tawil (Owner ABOBA GRUP).

Saat workshop setengah hari ini sangat dimanfaatkan peserta dengan antusias untuk menambah wawasan pendalaman tentang dunia usaha. Terkhusus paparan Kang Rendy berkaitan pengembangan usaha lewat sinergy positif, berjejaring dan saling memberdayakan.

Perwakilan peserta utusan IZI, Irma mengatakan sangat berterimakasih diberi kesempatan untuk mendalami ilmu usaha, keuangan dan pengembangan usaha mikro langsung dari pakar dan pelaku usaha yang sudah sukses menasional.

"Tidak lupa ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada IZI SUMUT juga MUZAKKI yang mensupport usaha saya dengan pemberian modal, pendampingan dan pelatihan –pelatihan bagi kami," pungkas Irma.

MuslimOnline.Id- Ketua Majelis Imamah Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP-NKRI), KH Nazaruddin Lubis berharap semua pihak tenang dalam menghadapi reuni 212. Ia menilai reuni 212 adalah momentum untuk menjaga semangat keislaman dan keindonesiaan.

"Reuni itu menjaga kestabilan semangat keislaman. Itulah fungsi reuni 212. Reuni kan nostalgia akan bagaimana peristiwa, keceriaan dan semangat masa lalu. Itu psikologis dari reuni," ujarny pada wartawan, Jumat (30/11/2018) di Medan.

Terkait dengan banyak pihak menilai bahwa 212 sarat dengan unsur politik, Nazar malah mempertanyakan kenapa umat Islam selalu dicurigai bahkan dihambat jika menyangkut politik.

"Koruptor aja berpolitik. Bandit aja berpolitik. Masak orang Islam tidak boleh berpolitik," ujarnya.

Sosok berusia 72 tahun itu sendiri akan berangkat Sabtu pagi menuju Jakarta demi mengikuti rangkaian acara Reuni yang dimulai Ahad dinihari.

KH Nazaruddin Lubis juga mengajak semua pihak agar tidak berlebihan dalam menyikapi reuni aksi bersejarah umat Islam Indonesia yang jadi perhatian dunia.

Ia juga mengomentari aksi tandingan yang coba dibuat oleh politisi PDIP, Kapitra Ampera. "Kumpulkan saja semua, 4 juta kalau bisa. Kapitra itu seperti jualan kepala orang," tegasnya.

MuslimOnline.Id- Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Dr Masri Sitanggang mengajak para ibu pengajian untuk memenangkan Islam dalam kehidupan.

Demikian disampaikannya dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw yang digelar oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sumut,  Rabu (28/11/2018) Di Masjid Al-Fajar, Jalan Harapan Pasti, Medan Denai, Kota Medan

"Rasulullah diutus Allah untuk memenangkan Islam atau membuat Islam unggul dalam segala bidang," ujar Masri Sitanggang.

Oleh karena itu, dalam memenangkan Islam dalam semua bidang, umat Islam diperintahkan untuk mempersiapkan diri.

"Dalam memenangkan Islam, jangan takut dibenci orang lain. Sebab tidak ada satu perbuatan pun yang disukai oleh semua orang. Jika kita menangkap maling saja, pasti ada yang tak suka yakni maling dan kawan-kawannya, karena itu jangan takut menegakkan Islam dalam kehidupan, yang penting kita mengikut Allah dan Rasul-Nya," ujarnya.

Maulid Nabi Muhammad Saw yang digelar oleh Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sumatera Utara dihadiri oleh ratusan ibu-ibu dari berbagai pengajian di Kecamatan Medan Denai, Kota, Amplas dan Area.

Sebelumnya, Ketua BKMT Sumut, Dra Hj Rosmawati Harahap mengungkapkan bahwa BKMT selain memiliki program pengajian juga punya program sosial.

"Majelis taklim yang dulunya hanya berisi pengajian, dengan adanya BKMT, diharapkan juga memiliki program kesehatan, ekonomi, dan  kepedulian terhadap lingkungan sekitar," ujarnya.

MuslimOnline.Id- Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Sumatera Utara saat ini sedang gencar melakukan road show ke daerah-daerah dengan berbagai bentuk kegiatan sosial.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BKMT Sumut, Dra Hj Rosmawati Harahap di pengajian Akbar sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad Saw, Rabu (28/11/2018) di Masjid Al-Fajar, Jalan Harapan Pasti, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

"Kita keliling ke majelis taklim di daerah-daerah agar mempunyai persepsi yang sama tentang informasi yang ada," ujarnya di hadapan ratusan ibu jamaah pengajian yang berasal dari Kecamatan Medan Denai, Amplas, Kota dan Area itu.

Majelis taklim yang dulunya hanya berisi pengajian, dengan adanya BKMT, diharapkan juga memiliki program kesehatan, ekonomi, dan  kepedulian terhadap lingkungan sekitar.

"Kemarin, kita juga melaksanakan program Peduli Umat dengan mengirimkan paket sembako ke daerah yang membutuhkan, seperti Selambo," jelas Rosmawati.

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut serta mensukseskan Program BKMT setiap tahun yakni kurban di daerah minoritas Islam, yang rawan pemurtadan.

"Mari kita berkurban tetapi tidak di kota tetapi di daerah-daerah seperti Tapanuli yang merupakan daerah minoritas Islam," kata Rosmawati.

Dalam peringatan Maulid Nabi yang diisi oleh Ustadz Dr Masri Sitanggang itu BKMT Sumut juga menyalurkan bantuan kepada saudara-saudara yang tertimpa musibah di Palu dan Donggala.  BKMT menyalurkan donas sejumlah Rp 21. 401.000 melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumut.

MuslimOnline.Id -

Oleh : Syaifuddin Zuhri, sekretaris Bidang Ekonomi Fosil BKM Medan dan sekitarnya, dan pengurus Masjid Al ikhlas Jalan Madiosantoso Medan

Ada pertanyaan yang harus nya menggelitik seorang muslim, yaitu apakah jika Prabowo Sandi menang, lantas kita akan aman dan mulus memperjuangkan kemaslahatan umat? Bagaimana jika DPR-RI di kuasai oleh orang orang yang berseberangan dengan Prabowo Sandi?

Akhir akhir ini, saya melihat, kok kita terlalu fokus ke capres, lupa sisi lain yang tak kalah penting, yaitu anggota legislatif. Bukan berarti kita melupakan capres, tapi proporsi perhatian ke anggota legislatif yang nantinya sangat besar pengaruh nya, seolah tenggelam oleh gegap gempita capres.

Seperti kita ketahui, demokrasi di Indonesia, sebagaimana demokrasi asal, berdasarkan Trias politica, legislatif, eksekutif dan yudikatif. Antara legislatif (DPR) dan eksekutif (Pemerintah) harus saling menguatkan, jika ingin mengamankan agenda program kerja. Jika eksekutif tidak didukung legislatif, maka dia akan kelimpungan menjalankan roda pemerintahan.

Hal hal yang berkaitan dengan pembahasan undang undang, keputusan strategis bangsa, seperti tentang pernikahan sejenis (misalnya keberadaan LGBT), itu memerlukan perjuangan legislatif, jika kalah, maka LGBT akan resmi di Indonesia oleh para legislator yang sepaham dengan LGBT.

Di tingkat daerah, kita memerlukan legislator yang kuat, agar Perda Syariah atau menjaga kemurnian ajaran Islam dapat di perjuangkan. Budaya syirik yang selama ini menjadi bagian acara resmi di sebuah kabupaten misalnya, Larung sesaji di laut, yang ada di berbagai daerah, gimana itu dapat di hapus dalam acara acara resmi

Belum lagi kita bicara tentang pendidikan anak-anak muslim yang harus diperkuat dari sisi aqidah, ekonomi yang masih riba, makanan haram yang masih leluasa beredar, hukuman narkoba yang masih terlalu ringan, dll. Jika kita mempunyai legislator yang kuat, insya Allah aspirasi kita akan dapat mereka perjuangkan.

Caleg Istiqomah

Caleg seperti apakah yang dapat memperjuangkan aspirasi kita? Allah menyebut satu kriteria yang sangat pas untuk kita panuti, yaitu keistiqomahan. Apa itu Istiqomah?

Pengertian Istiqomah
Menurut syari’at, istiqâmah adalah meniti jalan lurus yaitu agama yang lurus (Islam) tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Istiqâmah mencakup melakukan seluruh ketaatan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang dilarang Allah azza wajalla.

Allah SWT berfirman

وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), niscaya Kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup (al-Jinn :72:16)

Menurut para mufassir, yang di maksud dengan air dalam hal ini adalah rezeki, tumbuhan yang subur, kemaslahatan, kemakmuran dll. Artinya, jika seseorang muslim yang istiqamah, maka dia akan mendatangkan kemaslahatan bagi dirinya dan orang sekitarnya.

Allah berfirman di ayat lain

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, “Tuhan kami adalah Allah,” kemudian mereka tetap istiqamah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Mereka itulah para penghuni surga, mereka kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S Al-Ahqaf: 13-14)

Orang yang istiqamah, tidak akan pernah takut pada manusia, mereka hanya takut kepada Allah SWT semata. Jadi apabila DPR-RI hingga DPRD provinsi, kota dan kabupaten dipenuhi oleh legislator istiqamah, maka Islam akan mereka bela mati matian. Kita sangat membutuhkan legislator yang istiqamah, karena insya Allah mereka akan menjaga Marwah agama Islam di manapun mereka berada.

Lalu, bagaimana menyeleksi mereka? Awali dari partai nya, karena partai punya platform seperti PDIP, PSI, sudah jelas jauh dari nilai islam platform nya. PDI-P bahkan punya track record menghambat nilai nilai Islam. Lalu jika platform partai nya Islam, pelajari *track record* nya, apakah selama ini, partai tersebut Istiqomah memperjuangkan Islam. Terakhir, kenali track record si caleg. Apakah dia punya perjalanan hidup yang istiqamah dalam menjalankan ajaran Islam.

Dengan kita memperkuat legislator yang istiqamah mulai dari DPR-RI hingga DPRD provinsi, kota dan kabupaten, insya Allah, perjuangan kita akan dapat dengan mudah kita capai. Karena mereka akan menjaga dirinya dari yang di murkai Allah SWT.

ingat baik baik

Umat Islam harus menyadari, saat ini sedang di goreng, di aduk aduk, di adu domba, dipecah belah, agar suara kita dapat mereka raih. Mereka berusaha mencitrakan partai Islam dan caleg Islam tak pantas di dukung. Lalu, disamping itu mereka sangat fokus meraih suara dengan kekuatan dana dan strategi yang bagus, solid dan terukur. Akhirnya, sedikit demi sedikit mereka meraih suara umat Islam. Oleh karena itu, inilah saatnya kita berjuang habis-habisan, jika tidak, lima tahun ke depan, kita akan menderita. Umat Islam akan semakin carut marut di Indonesia

So, gegap gempita capres, kita tetap fokus memenangkan Prabowo Sandi yang sudah sesuai ijtima' ulama, tetapi jangan lupa, kita harus memperjuangkan anggota legislatif sebanyak mungkin di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Intinya, kuasai legislatif, insya Allah, aspirasi umat Islam akan dapat kita realisasikan. Insya Allah

Wallahu a'lamu bishowab

MuslimOnline.Id- Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Medan, Eka Putra Zakran, SH berharap Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah terpilih ialah sosok yang memiliki integritas tinggi seperti Ketum sebelumnya Dahnil Anzar Simanjuntak.

Hal itu disampiakannya, Selasa (27/11/2018) di sela sela pelaksanaan Muktamar Pemuda Muhammadiyah ke-17 telah berlangsung di Sportoriyum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sejak tanggal 25-28 November 2018.

"Konstalasi Muktamar jelang pemilihan calon Ketua Umum dan upaya tarik menarik dukungan mulai terasa semakin memanas," ujar Eka.

Eka Putra Zakran, yang didampingi Mas Eko Pujiatmoko Ketua PDPM Soekoharjo, Dani Putra Ketua PDPM Kota Depok bersama kawan-kawan PDPM se-Indonesia lain dengan ini menyatakan sikap bahwa mereka menolak Calon Ketua Umum (Caketum) yang melakukan Money Politic dalam muktamar ini.

"Kami juga mengecam atas adanya upaya Kriminalisasi terhadap Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bang Dahnil Anzar dan Mas Ahmad Fanani," jelas Eka.

Eka juga sangat menyesalkan jika benar adanya salah satu calon yang memanfaatkan isu suap di tubuh Pemuda Muhammadiyah sebagai bahan goreng-gorengan untuk menjatuhkan salah satu Caketum dalam muktamar ke XVII ini.

"Kalau benar ada yang mengkriminalisasi untuk menang dalam muktamar ini, kami mohon kepada calon tersebut agar segera bertaubat," kata sosok yang juga terus aktif di pergerakan Islam di Sumut ini.

"Kita berharap baik calon Ketua Umum, begitu juga dengan calon formatur yang akan terpilih itu nanti adalah calon-calon yang berintegritas. Selain berintegritas tinggi, juga merupakan kader ideologis dan otentik, istilah anak medan jangan Kaleng-kaleng," jelas Eka.

Eka juga mengaku telah menyampaikan sikap mereka kepada ayahanda Muhammad Busro Muqoddas, Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

MuslimOnline.Id- Umat Islam harus memenangkan Prabowo sebagai Presiden dan juga merebut kekuasan politik di legislatif khususnya melalui tiga partai Islam yakni PBB, PKS dan PAN.

Itulah setidaknya sebuah point kesimpulan dari diskusi politik Islam Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP-NKRI), Ahad (25/11/2018) di Madani Hotel, Jalan Sisingamangaraja Hotel Medan.

Moderator acara, Rafdinal menuturkan umat Islam sekarang harus bisa mengirimkan wakil-wakilnya dari tiga partai Islam tersebut. Tidak boleh saling melemahkan di antara perjuangan tiga partai tersebut.



"Umat Islam harus fokus memilih perwakilannya yang membela kepentingan umat Islam dari partai partai Islam. Meskipun setiap partai pasti memiliki konflik di dalam tubuhnya, itu jangan menjadi bahan untuk saling melemahkan perjuangan," ujar Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Medan itu.

Diskusi rutin Politik Islam dari GIP NKRI mengangkat tema "Umat Islam Menghadapi 2019" kali ini menghadirkan pembicara utama Ketua Umum GIP NKRI, Dr Masri Sitanggang, Ketua Majelis Syuro Forum Umat Islam (FUI) Irwansyah SH MH, KH Nazaruddin Lubis dan Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.

Dalam kesempatan itu, Ketua Umum GIP NKRI, Masri Sitanggang menegaskan bahwa pertarungan kekuasaan di Indonesia sejatinya berada di parlemen sehingga tidak boleh dilupakan.

"Jangan sampai umat Islam dari zaman ke zaman menjadi pendorong mobil mogok. Rame-rame mendorong, namun setelah mobil jalan lantas ditinggalkan. Saatnya 2019 umat Islam yang memimpin," ujar Masri yang merupakan Caleg DPR RI asal PBB.

Langkah konkretnya, lanjut Masri, adalah dengan memenangkan partai-partai Islam yang selama ini jelas track recordnya dalam membela kepentingan Islam yakni PBB, PKS dan PAN.

Senada itu, Ketua Majelis Syuro FUI, Irwansyah mengatakan belum pernah sekalipun partai Islam bisa menguasai parlemen nasional semenjak Pemilu 1955. Hal itu juga terlihat di wilayah dan juga daerah.

"Para caleg muslim harus meluruskan niat untuk kepentingan Islam bukan hanya untuk duduk dan memperoleh kewenangan. Untuk DPRD Medan, Ketuanya non-muslim. Padahal hanya 39 persen non muslim di sana. Di Sumut, mayoritas partai pemenang pemilu, juga non muslim," ujar mantan Ketua Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM) Sumut ini.

Sementara itu, dalam memenangkan Pemilu, Anggota DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengajak para caleg dan aktivis Islam untuk turun ke daerah-daerah. Tidak hanya di perkotaan.

"Kita yang tinggal di perkotaan, mungkin banyak menerima informasi. Sedangkan masyarakat di desa-desa tidak mendapat informasi yang cukup sehingga cenderung pragmatis," ujarnya.

KH Nazaruddin Lubis melengkapi dengan persatuan umat Islam yang dapat menghadirkan martir-martir akan terwujud jika pada diri setiap aktivis Islam memiliki sikap rendah hati.

Acara ini dihadiri seratusan tokoh dari berbagai ormas Islam dan aktivis Islam seperti GNPF Sumut, FPI, FUI, Sultan Institute, GEMA An-Nas, RGP dan ormas lain serta tokoh masyarakat.

MuslimOnline.Id- Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI (GIP-NKRI), Dr Masri Sitanggang menegaskan bahwa penegakan syariat Islam adalah kewajiban tiap muslim sebagai wujud ketaatan pada Allah sebagai Ilah.

"Salah satu makna Ilah adalah sesuatu yang ditaati. Tidaklah kita disebut taat pada Allah jika kita tidak pada hukum-Nya. Orang yang tidak taat maka disebut kufur. Hukum-hukum Islam inilah secara sederhana disebut Syariat Islam," ujarnya dalam pengajian Subuh di Masjid Taqwa, Jalan Puri, Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Selasa (20/11/2018).

Memperingati Maulid Nabi, Masri juga mengingatkan agar tidak kehilangan esensi diutusnya Rasulullah Saw itu sendiri. "Dalam Al-Quran disebutkan Muhammad itu diutus sebagai Rahmatan Lil 'Alamin. Rasul membawa pesan. Pesan itu adalah Islam. Maka yg menjadi rahmat itu adalah syariat Islam. Syariat Islam itu adalah Rahmatan Lil 'Alamin," ujar pengurus MUI Kota Medan.

Akan tetapi, Masri menyayangkan istilah "Rahmatan Lil 'Alamin" sering disalahgunakan. Istilah itu sekarang malah digiring kepada makna bahwa Islam harus menyesuaikan diri dengan lingkungan bagaimana pun bentuk lingkungan itu, baik lingkungan itu penuh kemaksiatan seperti perjudian, pelacuran maupun LGBT.

Sebagai contoh bahwa siapapun, agama apapun tiap orang pasti akan terkena dampak buruk dari riba. Maka dengan syariat Islam yang melarang riba, maka semua orang akan merasakan rahmat jika syariat itu diterapkan.

"Contoh syariat Islam yang paling rendah adalah membuang duri di jalan. Agama apa yang tidak dirahmati dengan syariat ini? Begitupula arahan Nabi bahwa tidak boleh ada lahan yang bertahun tidak digunakan atau lahan tidur. Kalau kemudian, hukum ini dibentuk jadi hukum positif, maka bayangkan betapa banyak pengangguran yang bisa diatasi," kata Masri.

Oleh karena itu, sejatinya tiap muslim diperintahkan untuk menegakkan syariat Islam. Di sisi lain, seluruh manusia justru membutuhkan syariat Islam.

Masri pun mengajak umat Islam khususnya di Indonesia untuk ngotot menegakkan syariat Islam.  Sejarah mencatat bahwa penjajahan di Indonesia berawal dari misi Perang Salib yang ingin menghempang dakwah Islamiyah yang berkembang cepat di Eropa.

"Setelah 1492 tumbang Islam di Cordova. Spanyol dan Portugis didatangi Paus, kemudian atas nama kami memberi instruksi bahwa dunia sebelah barat diserahkan pada Spanyol, sebelah timur diserahkan kepada Portugis. Mereka pun berlayar dan kemudian bertemu di Indonesia kala itu," ujarnya.

Penjajahan di Indonesia sejatinya berintikan menghilangkan syariat Islam yang sudah tegak di kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara kala itu.

"Jadi, penjajah itu sejatinya menyingkirkan syariat Islam di negeri ini. Buktinya yang berontak adalah ulama. Kalau hanya berlatar belakang Ekonomi, dari dulu India dan Arab berdagang di Indonesia tapi kita tidak berontak," jelas.

Sayangnya, kondisi umat saat ini sangat mengenaskan dimana syariat Islam hanya boleh berlaku kalau sesuai dengan hukum adat. Sehingga jadilah hukum Islam yang beradat.

"Selama ini, umat Islam banyak mengalah sehingga sekarang ada seorang wanita yang mimpin Partai yang dengan berani menolak syariat Islam," ujar sosok yang menjadi caleg DPR RI Asal PBB ini.

Masri menilai perjuangan umat sekarang harus melalui parlemen. "Jangan sampai ada peraturan yang bertentangan dengan syariat Islam. Kita tidak mau undang undang di Indonesia jadi hukum thogut. Jangan jadikan umat muslim merasakan bentrok antara hukum thogut dan hukum Allah di Indonesia," pungkas pria berusia 59 tahun.

Binjei (17/11) Wakil ketua DR RI Fahri Hamzah menjadi tamu Nasional pada acara "ngopi bareng" sekaligus Deklarasi Gerakan Arah Baru Indonesia (GARBI) chapter Binjei.

Acara yang dilaksanakan di Koetaradja Cafe, binjei tersebut dihadiri ratusan kader Garbi binjei dan sekitarnya.

Dalam orasi Fahri Hamzah yang biasa dipanggil bang Fahri menyampaikan, "Krisis di Indonesia sulit terjadi krn ekonomi, karena negara Indonesia yang kaya SDA (Sumber Daya Alam), selain itu agama juga menopang kegagalan negara mengentaskan kemiskinan".

Selain itu beliau juga meyampaikan Indonesia krisis karena krisis pemikiran, kegagalan merekonstrusi obrolan, percakapan warga..

"Lihatlah status status medsos kita isinya kegalauan semua.." sambung bang fahri.

Selain itu bang Fahri juga menyampaikan bahwa masalah Indonesia dimulai dari kagalauan para pemimpinnya

"Kegalauan setiap 20 tahun...dan tiap2 kegalauan ada jawabannya, mulai 1908 berdiri budi utomo, 1928 sumpah pemuda, 1945 proklamasi RI...semua hasil dari percakapan2, 1948 ada ujian ideologi, 1968 orba berdiri hendak memonopoli kebenaran".

"20 thn blkgn ini percakapan kita tak bermutu..semua kita jual, semua kita import, tak ada ide dan kreatifas..
dan semua harus dimulai dg percakapan2..
Garbi menjadi solusi, mewadahi percakapan2 ide2 dan cita2 besar"

Koetaraja Caffe, Binjai 16/11/2108

MuslimOnline.Id- Tepat di Hari Pahlawan 10 November 2018, Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi (Koppasandi) wilayah Sumatera Utara dideklarasikan. Pembentukan dan deklarasi ini dilakukan di Jalan KH Wahid Hasyim/ Sei Wampu no. 64A Medan.

Ketua Koppasandi Sumut terpilih, Dr Masri Sitanggang menuturkan bahwa pembentukan Kopassandi adalah amanah dari Ijtima' Ulama II yang digelar beberapa waktu lalu.

"Dalam Ijtima' Ulama II  ditetapkan bahwa pasangan Capres dan Cawapres dukungan Ulama adalah Prabowo- Sandiaga Uno. Maka,  untuk memberikan dukungan konkret,  para ulama membentuk Koppasandi," ujar Masri.

Pembentukan Koppasandi ini, lanjut Masri,  merupakan bukti bahwa dukungan para ulama bukan berbentuk moral semata akan tetapi juga bersifat teknis di lapangan.

Berdasarkan hasil musyawarah ulama dan tokoh umat,  Koppasandi Sumatera Utara diketuai oleh Dr Masri Sitanggang, sedangkan Sekretaris Ir H Sabaruddin Sagala dan Bendahara H. Irmansyah Batubara, SH

'Dewan Pengarah di antaranya KH Nazaruddin Lubis, Imam FPI Sumut Abu Fajar, Ketua GNPF Sumut Heriansyah dan  Ustadz Mukhlis," ujar Masri.

Yang menarik, di dalam kepengurusan ini banyak caleg dari Partai Bulan Bintang (PBB), partai yang akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan karena Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa Hukum Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Menanggapi hal itu bisa terjadi ? Menurut Masri, hal ini menunjukkan bahwa banyak aktivis Islam di Sumatera Utara yang menjadi caleg dari PBB pada 2019.

"Selain itu, banyaknya caleg PBB yang masuk dalam Kopassandi menunjukkan pula bahwa memang PBB sejak awal lebih memilih mendukung Ijtima'' Ulama yakni memenangkan Prabowo ketimbang calon yang lain," ujar Masri yang juga merupakan Caleg PBB untuk DPR RI dari DAPIL Sumut 1 (Medan, Deli Serdang, Sergei dan Tebing Tinggi).

"Kita mengimbau para ulama, ustadz, dan ummat Islam untuk mengintensifkan pemenangan Prabowo Sandi mulai dari rumah masing-masing," ujar Masri.

Secara nasional, Koppasandi telah dideklarasikan pada 4 November lalu. Habib Rizieq juga menyerukan agar umat Islam bersatu dalam memenangkan Prabowo-Sandi dan para caleg Muslim agar pemerintahan Indonesia ke depan menjadi kokoh.

“Selain Presiden, DPR RI Juga harus dikuasai. Karena itu, seluruh masyarakat harus memiliki strategi untuk memenangkan Prabowo Sandi dan caleg-caleg yang berpihak pada kepentingan umat. keummatan dan kebangsaan,” ujar Habib Rizieq melalui audio rekamannya, Ahad (4/11/2018).

MEDAN – Dalam periode 2014 hingga 2018, DPRD Kota Medan telah menghasilkan puluhan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini dikatakan oleh anggota komisi B DPRD Kota Medan Wong Chun Sen.
Ia mengatakan, ada puluhan perda yang telah dibuat oleh DPRD Medan setiap tahunnya. Masing-masing dari anggota DPRD Kota Medan wajib menyosialisasikan Perda tersebut.

Dikatakannya, bahkan ada perda-perda yang puluhan tahun belum disosialisasikan.
“Nanti kita sosialisasikan lagi. Kan banyak perda-perda, yang dulu-dulu, tahun lalu, yang udah 10 tahun pun ada. Itu kan disosialisasikan juga kepada masyarakat. Banyak perda-perda yang sudah puluhan tahun tidak disosialisasikan kepada masyarakat. Mereka tidak tahu, jadi itu harus disosialisasikan. Kita lihat mana kebutuhan,” katanya, Selasa (30/10/2018).
Wong mengatakan, Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Medan periode ini sudah puluhan. Setiap tahun mereka menghasilkan Perda sehingga mencapai puluhan. Namun masih ada juga Perda yang masih dalam proses.
“Jadi ada puluhan. Jadi masing-masing kita mensosialisasikan Perda ini. Tapi kan itu perlu proses. Perda itu kan setelah kita buat, perlu dibawa ke gubernur untuk disahkan. Baru nanti dibuat sama wali kota lagi. Jadi untuk yang sudah selesai itulah yang kita sosialisasikan,” katanya.
Untuk jumlah pastinya, Wong mengaku tidak ingat karena jumlahnya yang banyak. Namun hal itu bisa dicek datanya di sekretariat DPRD Kota Medan.
“Ada yang sedang diproses, ada yang mau siap dan ada yang mau selesai. Yang udah selesai puluhan. Salah satunya (Perda) Limbah, Persampahan, itu kita punya itu. Tenaga kerjaan,” ujarnya.

MEDAN - Anggota Komisi B DPRD Kota Medan Wong Chun Sen Tarigan menyosialisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Persampahan kepada masyarakat di Jalan Suluh, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Minggu (21/10/2018).
Dalam sosialisasinya, Wong menjelaskan mengenai Perda yang mengatur tentang pembuangan sampah, baik sampah perorangan maupun badan usaha.

"Perda ini sudah ada tiga tahun lalu. Jadi kami menyosialisasikannya agar bapak-bapak dan ibu-ibu tahu, bahwa buang sampah sembarangan itu akan kena sanksi," jelasnya.
Wong mengatakan, sanksi tersebut berupa membayar denda sebesar Rp 10 juta dan kurungan selama 3 bulan untuk per orangan. Sementara untuk badan usaha, jika ketahuan, maka akan didenda sebesar Rp 50 juta dan kurungan selama 6 bulan.
"Selama ini kami di DPRD mempunyai tupoksi sebagai pengawas anggaran yang mengawasi program pemerintah yang telah kami anggarkan. Selain itu juga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, karena itu kami menyosialisasikan Perda ini supaya bapak ibu tahu," katanya.
Wong juga mengatakan, permasalahan banjir yang dialami Kota Medan saat ini bukan hanya dari dangkalnya sungai, namun juga karena tumpukan sampah yang menghambat aliran sungai.
Karena itu, ia mengajak masyarakat agar peduli pada lingkungan, terutama membuang sampah sesuai tempatnya.

"Banyak sungai-sungai yang tersumbat karena sampah. Permasalahannya memang kalau buang sampah ini ada di angkutannya. Armada yang dimiliki Dinas Kebersihan itu cuma 128 unit. Sementara yang dibutuhkan 300 lebih. Nanti kita minta agar pemerintah menambahnya lagi," kata dia.

Perubahan adalah hal yang mungkin dilakukan. Setiap orang, kelompok, organisasi, bahkan bangsa bisa melakukan perubahan. Mereka dapat mengubah diri dan posisi serta peran di dalam lingkungannya. Dari Asian Para Games 2018 kita bisa belajar, mereka yang berbeda kemampuannya pun bisa mengubah diri menjadi berprestasi dan berperan lebih di masyarakat asal mau bekerja keras.

Perubahan adalah keniscayaan. Agama Islam juga mengajarkan tentang perlunya manusia terus berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS Ar-Ra’d: 11)

Namun, perubahan juga bukan hal yang gampang untuk dilakukan. Ambil contoh yang sederhana. Pada awal kita membiasakan diri puasa sunnah Senin-Kamis, atau mulai berolahraga secara rutin, atau mengatur pola makan yang lebih sehat, pasti kita memasuki fase transisi yang tidak mudah. Mungkin badan terasa lemas, kepala pusing, tidak bisa konsentrasi, dan keluhan lainnya. Namun, jika kita yakin dengan niat kita, clear dengan tujuan yang akan kita capai, biasanya turbulensi di masa transisi itu bisa kita lewati.

Begitu juga dalam konteks bangsa. Ketika bangsa Indonesia memilih meninggalkan sistem otoriter Orde Baru, sebagian masyarakat mengeluh ketidakteraturan yang merebak di masa transisi, mulai dari konflik sosial, kebebasan pers dan masyarakat sipil yang dirasa kebablasan, hingga premanisme dan kriminalisme yang merebak. Seolah semua debu dan kotoran yang selama ini disimpan di balik permadani kini menyeruak. Namun, apakah dengan semua kekacauan itu, kita ingin kembali ke sistem otoriter, ke masa lalu yang seolah indah namun tanpa kebebasan?

Bangsa ini telah memilih. Meminjam untaian kata Taufiq Ismail dalam puisi berjudul Kita adalah Pemilik Sah Republik Ini (1966), bangsa Indonesia berkata pada dirinya sendiri: kita harus berjalan terus, karena berhenti atau mundur, berarti hancur. Dengan segala ketidaknyamanan, konflik, dan perdebatan, kita memutuskan membangun sistem baru yang lebih demokratis dan lebih terbuka demi tercapainya tujuan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian juga dalam organisasi. Kita membaca berita tentang Nokia, telepon genggam sejuta umat, atau Kodak, raja teknologi fotografi dan perfilman yang berdiri pada 1888 di Amerika, yang kini bersusah payah bangkit dari keterpurukan akibat terlambat berubah atau gagal mengantisipasi perubahan. Keduanya bahkan harus “mati suri” sebelum akhirnya dapat bertahan hidup walau dengan ukuran dan keunggulan yang jauh dari kondisi ketika menjadi raksasa di bidangnya.

Perubahan Bisa Gagal

Perubahan organisasi adalah kajian yang sangat menarik sampai-sampai ada profesor Harvard Business School yang berkutat mengkaji bidang ini, namanya Profesor John Kotter. Salah satu buku Kotter yang menarik dan mungkin paling populer adalah Leading Change. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Menurut Kotter, salah satu yang membuat organisasi gagal adalah tidak ditanamkannya perubahan sebagai bagian dari budaya organisasi (dalam konteks bisnis tentunya yang dimaksud adalah perusahaan). Sebaliknya, organisasi yang menanamkan perubahan sebagai bagian dari budaya akan lentur dan adaptif tanpa meninggalkan visi luhur organisasi itu. Jadi, jika kita percaya bahwa perubahan adalah keniscayaan, maka praktik dalam organisasi yang selama ini dijalankan bukanlah sesuatu yang sakral. Status quo menghambat dinamika dan inovasi organisasi, yang akhirnya melahirkan organisasi yang lamban dan gagap.

Kotter juga mencatat pentingnya visi dalam suatu organisasi. Visi adalah narasi tentang masa depan yang akan kita raih, tentang suatu keadaan yang lebih baik yang ingin kita wujudkan dengan adanya keberadaan kita, tentang makna kehadiran organisasi di dalam suatu lingkungan strategis.

Sebaliknya, menurut penelitiannya, organisasi yang merendahkan (underestimate) kekuatan visi, tidak cukup mengomunikasikan visi, dan membiarkan munculnya hambatan bagi anggota organisasi memahami visi, akan terjebak dalam kenyamanan semu. Memahami visi di dalam organisasi membutuhkan dinamika  dan dialektika gagasan. Jika visi tidak dibenturkan dalam diskusi yang sehat, ia hanya akan menjadi kata-kata indah dalam bingkai cantik di ruang rapat.

Titik paling krusial dalam melakukan perubahan adalah membuat sense of urgency untuk berubah di dalam organisasi. Apalagi di dalam organisasi yang merasa berhasil dengan cara yang dilakukan selama ini. “Ini cara yang membuat kita sukses, buat apa berubah?” Atau ada ungkapan dalam bahasa Inggris: If it’s not broken, don’t fix it. Apalagi jika cara dan budaya yang selama ini berlaku memberikan keuntungan bagi pihak tertentu di dalam organisasi.

Tantangan dalam meyakinkan sense of urgency adalah, seorang pemimpin perubahan harus meyakinkan anggotanya bahwa status quo sekarang ini lebih berbahaya dari situasi baru yang belum kita ketahui. Ia harus menjawab keraguan: apakah pasti kita akan lebih baik dengan melakukan perubahan? Apa jaminannya? Kotter memberi ukuran, paling tidak 75% dari pemimpin dan pemimpin madya organisasi harus merasakan situasi genting untuk berubah, baru perubahan bisa bergulir. Perubahan sering gagal di titik ini ketika pemimpin tidak berhasil mengajak orang keluar dari zona nyaman, apalagi jika ia menjadi bagian dari yang menikmati kenyamanan itu.

Bukan Antagonis

Saya berbeda dengan Kotter dalam hal mengomunikasikan perubahan. Setelah meyakinkan sense of urgency, Kotter menyarankan dibentuknya “koalisi perubahan” dalam skenario protagonis versus antagonis dengan situasi dan cara lama. Dibayangkan seolah koalisi perubahan (yang dalam konteks perusahaan sering disebut change taskforce atau change management office) adalah ksatria baik yang akan menyelamatkan organisasi dari cengkeraman status quo jahat. Memang kadang masalah perlu disederhanakan agar mudah dimengerti orang banyak, namun pemimpin tidak boleh terjebak dalam pandangan hitam-putih yang simplistis.

Bagi saya, perubahan dalam organisasi bukanlah soal benar-salah atau baik-jahat, melainkan soal relevan-tidak relevan. Apakah cara kerja kita selama ini relevan dengan lingkungan strategis yang selalu dinamis? Apakah cara kita selama ini telah mengoptimalkan potensi insani di dalam organisasi? Kita memilih meninggalkan cara kerja dan budaya lama karena itu sudah tidak relevan lagi dengan situasi sekarang dan sudah tidak efektif lagi untuk mencapai tujuan kita.

Pendekatan antagonis membuat perubahan menjadi sesuatu yang subyektif. Ini kontraproduktif dengan niat perubahan itu sendiri. Syarat perubahan berhasil adalah pembacaan yang jernih dan obyektif terhadap situasi eksternal dan internal. Apakah pilihan strategi kita dalam menjalankan organisasi dan merespons suatu perkembangan tepat dan memberikan hasil?

Pendekatan antagonis yang subyektif juga membuat kita berkutat pada “mengapa kita berubah”, bukan bagaimana berubah dan ke mana arah yang dituju dengan perubahan ini. Padahal, kembali ke pendapat Profesor Kotter, masalah mengapa berubah hanyalah satu dan bagian awal dari perjalanan perubahan yang panjang.

Akhirnya, tantangan terbesar dalam melakukan perubahan ada di fase akhir manajemen perubahan, yaitu menginstitusionalkan cara dan budaya baru ke dalam arah baru yang akan ditempuh organisasi ke depan. Transformasi adalah proses, bukan event. Dalam perjalanannya akan ada godaan untuk mempercepat proses, melongkapi tahapan yang harus dilalui, tapi sejarah telah mengajarkan, jalan pintas tak pernah berhasil.

MEDAN - Maraknya isu penculikan anak melalui pesan aplikasi WhatsApp tentunya meresahkan masyarakat.

Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga meminta kepada kepolisian untuk memberikan jaminan keselamatan terutama kepada anak-anak terkait maraknya isu penculikan yang sedang ramai diperbincangkan oleh publik.

"Terlepas hoaks atau tidaknya isu penculikan anak, pihak kepolisian perlu lebih mengintensifkan keamanan sebagai jaminan atas kecemasan masyarakat tersebut," kata Ihwan Ritonga, Senin (29/10/2018).

Ia juga mengimbau kepada para orangtua untuk mengawasi anak-anaknya ketika di luar rumah. Misalnya saja ketika anak berada di sekolah atau di ruang publik.
"Artinya lebih waspada saja. Misalnya saat mengajak anak-anaknya keluar rumah seperti di mal atau ruang publik lainnya," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, pihak sekolah juga turut mengawasi peserta didiknya saat jam istirahat atau pun pulang sekolah.

Dikatakannya, saat jam pulang sekolah, pengawasan perlu lebih intensif. Pihak sekolah perlu memerintahkan petugas keamanan untuk jeli terhadap orang-orang akan akan menjemput para pelajar.

Sebelumnya, isu penculikan anak ini merebak di grup-grup WhatsApp dengan menampilkan para korban penculikan yang tewas dengan organ tubuh yang tidak lengkap.

MEDAN - Maraknya isu penculikan anak melalui pesan aplikasi WhatsApp tentunya meresahkan masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga mengatakan, pihaknya meminta aparat kepolisian untuk memberikan jaminan keamanan atas kecemasan masyarakat terkait hal tersebut.

"Terlepas hoaks atau tidaknya isu penculikan anak, pihak kepolisian perlu lebih mengintensifkan keamanan sebagai jaminan atas kecemasan masyarakat tersebut," kata Ihwan Ritonga, Senin (29/10/2018).

Ia juga mengimbau kepada para orangtua untuk mengawasi anak-anaknya ketika di luar rumah. Misalnya saja ketika anak berada di sekolah atau di ruang publik.
"Artinya lebih waspada saja. Misalnya saat mengajak anak-anaknya keluar rumah seperti di mal atau ruang publik lainnya," katanya.

Politisi Partai Gerindra ini menyebutkan, pihak sekolah juga turut mengawasi peserta didiknya saat jam istirahat atau pun pulang sekolah.

Dikatakannya, saat jam pulang sekolah, pengawasan perlu lebih intensif. Pihak sekolah perlu memerintahkan petugas keamanan untuk jeli terhadap orang-orang akan akan menjemput para pelajar.

Sebelumnya, isu penculikan anak ini merebak di grup-grup WhatsApp dengan menampilkan para korban penculikan yang tewas dengan organ tubuh yang tidak lengkap

MEDAN - Anggota DPRD Kota Medan Maruli Tua Tarigan menilai Pemerintah Kota (Pemko) Medan tidak memberikan upaya untuk mengambil alih lahan parkir eks Medan Plaza.

Hal ini dikatakannya menanggapi pernyataan Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin yang mengungkapkan, lahan parkir seluas 8.935 m2, di komplek bekas perbelanjaan Medan Plaza Jalan Iskandar Muda bukan lagi milik Pemko Medan. Ia menilai, Pemko Medan seakan tidak ingin mempertahankan aset tersebut.

Bahkan yang terlihat saat ini, seperti ada unsur kesengajaan.
Menurutnya, Pemko Medan seperti tidak ingin mempertahankan aset itu.
Bahkan, yang terlihat saat ini seperti ada unsur kesengajaan. Ada pembiaran terhadap PT Medan Plaza untuk menguasai lahan tersebut.

"Apabila Pemko Medan benar serius dalam mempertahankan lahan yang masih dikelola oleh PT Medan Plaza tersebut, sudah selayaknya Pemko Medan membawa masalah ini secepatnya ke ranah hukum," ujar Maruli, Senin (29/10/2018).

Menurutnya, apabila terus dilakukan pembiaran, maka untuk kesekian kalinya aset Pemko Medan akan diambil oleh para cukong.

Pasca gedung Medan Plaza terbakar pada Agustus 2015, hingga kini lahan parkir tersebut dibiarkan begitu saja. Pantauan di lokasi, lahan Medan Plaza ditutupi seng. Begitu juga bangunan Medan Plaza yang dibiarkan.

Pada tahun ini, reformasi berusia 20 tahun. Momentum sejarah itu menandai berakhirnya satu fase dalam perjalanan panjang sejarah kita, yaitu fase membangun negara-bangsa modern sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada fase itu, Indonesia melakukan trial-error sistem dan tatanan pengelolaan negara. Setelah 72 tahun, kini kita mulai menemukan keseimbangan baru dalam bingkai negara-bangsa modern.

Masih banyak pekerjaan rumah menumpuk untuk dituntaskan agar kita berhasil menjadi negara-bangsa sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa kita. Arah ke depan harus segera dirumuskan agar kita tidak larut dalam tarik-menarik dan dinamika geopolitik global yang memanas. Untuk itu, kita perlu arah baru Indonesia.

Untuk mengetahui arah baru itu, kita perlu mengetahui di mana Indonesia sekarang. Pada 2013 saya menulis buku Gelombang Ketiga Indonesia sebagai usaha melihat Indonesia dalam skala waktu yang panjang dengan analogi gelombang sejarah, bukan sekadar jepretan foto (snapshot) sesaat.

Gelombang sejarah

Gelombang pertama terjadi sejak penjajahan di Nusantara hingga proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Di situ kita mengalami dua transformasi besar, yaitu transformasi identitas dari etnis menjadi bangsa, dan transformasi politik dari kerajaan-kerajaan kecil menjadi negara republik. Yang menarik, bangsa Indonesia telah lahir jauh sebelum berdirinya negara Indonesia merdeka. Butuh waktu cukup panjang, mulai dari hingga 1945 untuk merealisasikan gagasan kebangsaan menjadi wujud suatu negara merdeka.

Salah satu tonggak sejarah yang menarik adalah dipilihnya bahasa Indonesia sebagai “bahasa persatuan” dari bangsa yang baru lahir itu. Bahasa Indonesia diserap dari bahasa Melayu yang mengandung spirit demokrasi dan egalitarian dalam strukturnya. Tidak ada hierarki (ngoko-kromo seperti bahasa Jawa) dan juga tidak ada dimensi waktu (past-present-future). Sedikit banyak pemilihan ini dipengaruhi hasrat ingin bebas dan setara dengan manusia bangsa-bangsa lain.

Setelah memproklamasikan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, kita memasuki gelombang kedua yang berisi usaha membangun negara-bangsa modern. Rentang waktu ini diisi oleh sejumlah eksperimen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mulai dari era Sukarno, Soeharto, hingga Reformasi. Semua eksperimen dan pilihan itu tidak terlepas dari kondisi global saat itu. Warna utama pada separuh gelombang itu adalah Perang Dingin sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga runtuhnya Tembok Berlin, hancurnya Uni Soviet, serta sejumlah peristiwa bersejarah lainnya pada akhir 1980-an hingga paruh pertama 1990-an.

Kita mengalami pergolakan dalam waktu 72 tahun, bergulat menemukan titik keseimbangan antara semua dimensi kehidupan kita dalam satu sistem. Orde Lama berhasil membangun fondasi konstitusi kita, membangun dasar kehidupan bernegara, tetapi gagal dalam mewujudkan output yang diharapkan oleh rakyat dari institusi yang bernama negara, yaitu kesejahteraan.

Orde Baru datang dengan antitesis terhadap Orde Lama. Ada demokrasi di masa Orde Lama, tetapi tidak ada kesejahteraan. Orde Baru datang dengan satu tesis baru bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, diperlukan stabilitas dan untuk itu, diperlukan pemerintah yang kuat. Negara menjadi terlalu kuat di masa Orde Baru. Memang ada kesejahteraan tetapi ongkos dari kesejahteraan ini adalah reduksi demokrasi. Karena itu, orde ini juga berakhir ketika klaim kesejahteraan runtuh digerus krisis moneter 1997.

Reformasi datang dengan usaha mewujudkan sintesis bahwa kita bisa mewujudkan demokrasi dan kesejahteraan. Karena itu semangat zaman Reformasi adalah menolak kediktatoran dan menciptakan kesejahteraan tanpa perlu mengawalnya dengan senjata.

Setelah 20 tahun Reformasi, kenyataannya orang susah mempertemukan dua kata ini: “demokrasi” dan “kesejahteraan”. Kita lupa ide ini berhubungan dengan sistem lain, yaitu sistem ekonomi pasar bebasTak heran jika selama 20 tahun ini kita masih mencari titik temu antara negara, pasar, dan masyarakat sipil.

Ke mana kita melangkah?

Setelah kita membaca GPS posisi sekarang, lalu ke mana kita akan melangkah? Kita melihat fakta bahwa antara potensi yang kita miliki dengan apa yang sudah kita capai terbentang jarak yang sangat jauh. Sementara orang-orang di luar sana meramalkan Indonesia bisa menjadi perekonomian ke-4 atau ke-5 dunia dalam 30 tahun mendatang, kita di sini tidak merasakan hal itu. Langit kita masih terlalu tinggi, tetapi kita terbang terlalu rendah. Itulah kontradiksi terbesar saat ini.

Ketika dunia mengalami krisis ekonomi global pada 2008, hampir semua pemikir strategis berpendapat inilah akhir sistem kapitalisme global. Salah satu reaksi dari krisis itu adalah munculnya pemimpin “kanan jauh” di Eropa. Jika kita amati yang terjadi adalah penggunaan instrumen nasionalisme untuk melawan liberalisme, karena ternyata yang menikmati kesejahteraan sangat besar dari sistem ini adalah kaum korporasi yang tidak bertanah air.

Pembelahan dan ketimpangan ekonomi semakin tajam. Pada saat yang sama, kaum korporasi percaya mereka mampu membentuk global government karena merasa lebih kuat dari negara. Kemenangan Donald Trump menunjukkan bahwa yang miskin dan marah di Amerika bukan lagi imigran dan kaum kulit berwarna tetapi kaum kulit putih yang terpuruk kehilangan pekerjaan karena otomatisasi dan relokasi pekerjaan serta serbuan produk impor.

Artinya, dunia akan berada dalam satu ketidakpastian yang panjang. Ekonomi bertumbuh lambat, pergulatan sosial terus-menerus terjadi. Dunia seperti tidak ada pemimpin karena Amerika dan Barat pada umumnya sudah tidak bisa lagi melakukan mobilisasi besar-besaran untuk mendukung agendanya. Struktur kekuatan global sedang berubah menjadi nyaris datar dan multipolar. Dominasi ekonomi Amerika dibayangi China dan Barat tak berkutik melawan Rusia. Inilah momentum berharga yang harus bisa kita manfaatkan.

Arah baru

Inilah dunia yang kita hadapi sekarang. Ketika kita akan melangkah, kita bertemu dua fakta: dunia yang terbelah dan kita terbang terlalu rendah. Jika kita ingin terbang tinggi maka syaratnya adalah penguasaan ilmu pengetahuan yang kemudian diturunkan ke dalam pengembangan teknologi, kekuatan militer, dan penciptaan kesejahteraan.

Pada gelombang ketiga sejarah ini, Indonesia bisa menjadi salah satu kekuatan dunia jika kita memiliki arah baru dan peta jalan yang jelas. Yang pertama harus dilakukan adalah konsolidasi ideologi. Bagaimana kita mempertemukan empat komponen: agama, nasionalisme, demokrasi, dan kesejahteraan dalam satu kerangka ideologis. Ini berarti kita harus mengakhiri konflik antara Islam dan nasionalisme serta antara Islam dan negara. Kita juga harus bisa mempertemukan demokrasi dan kesejahteraan. Indonesia ke depan adalah bangsa yang religius, cinta tanah air, menghargai kebebasan, sekaligus sejahtera.

Yang kedua adalah pembangunan kapasitas negara di bidang ekonomi, teknologi dan militer untuk memastikan delivery kesejahteraan kepada rakyat. Kita membutuhkan paradigma dan mesin pertumbuhan ekonomi baru untuk melipatgandakan ukuran perekonomian dan membangun fondasi kesejahteraan jangka panjang. Sementara agenda darurat kita sekarang adalah segera keluar dari jebakan utang luar negeri.

Yang ketiga adalah mengubah pola aliansi dan kemitraan strategis global kita. Indonesia sejahtera pada masa Orde Baru karena bergabung dengan sistem kapitalisme global yang sedang berjaya. Untuk menjadi bangsa berdaulat dan sejajar di dunia, kita tidak boleh lagi hanya menjadi follower dari kekuatan besar, karena sekarang sedang tidak ada kekuatan dominan di dunia.

Untuk menjadi pemain utama dunia Indonesia punya dua daya ungkit (leverage) yang selama ini terabaikan. Leverage yang pertama adalah posisi sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Ke depan Indonesia harus menegaskan peran dan kepemimpinannya sebagai jangkar kestabilan wilayah.

Pengungkit kedua adalah Indonesia sebagai negeri Muslim terbesar di dunia. Terbesar di sini tidak lagi dilihat dari jumlah penduduk, tetapi kekuatan ekonomi. Indonesia adalah negeri Muslim yang masuk G-20 bersama Turki dan Saudi Arabia. Namun, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) kita jauh lebih besar dua negara tersebut. Di sisi politik, pengalaman demokratisasi kita lebih dalam dan maju. Artinya, dari sisi ekonomi dan politik, kita memiliki legitimasi memimpin dunia Islam ke depan.

Dua kekuatan ini yang harus dimainkan dengan cantik di papan catur geopolitik dunia. Pada saat yang sama, kita harus terus bekerja keras memperkuat pilar-pilar ekonomi, teknologi dan militer nasional. Dengan itulah Sang Saka Merah Putih akan berkibar di langit dunia.

*)  Pengamat politik internasional.

Pemko Medan kehilangan aset berupa lahan seluas 8.935 m2 yang selama ini dijadikan lahan parkir eks Medan Plaza dengan status hak pengelolahan lahan (HPL). Namun Walikota Medan, Dzulmi Eldin, berkilah Pemko kalah di pengadilan.

Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Medan, Maruli Tua Tarigan menilai tidak ada upaya Pemerintah Kota (Pemko) Medan untuk mengambil alih lahan tersebut. Padahal, status lahan tersebut adalah HPL.

Menurutnya, Pemko Medan seperti tidak ingin mempertahankan aset itu. Bahkan, yang terlihat saat ini seperti ada unsur kesengajaan. Ada pembiaran terhadap PT Medan Plaza untuk menguasai lahan tersebut.

"Apabila Pemko Medan benar serius dalam mempertahankan lahan yang masih dikelola oleh PT Medan Plaza tersebut, sudah selayaknya Pemko Medan membawa masalah ini secepatnya ke ranah hukum," ujar Maruli, di Medan, Senin (29/10/2018).

Kata dia, apabila terus dilakukan pembiaran seperti ini, maka untuk kesekian kali ya aset milik Pemko Medan akan kembali hilang diambil para cukong.

Sebelumnya, Dzulmi Eldin menyebut bahwa lahan seluas 8.935 m2 itu bukan lagi milik Pemerintah Kota (Pemko) Medan. Pasalnya, Pemko Medan kalah dalam proses hukum dengan PT Medan Plaza, pengelola Medan Plaza.

"Lahan Medan Plaza bukan lagi punya Pemko Medan. Sudah kalah dalam proses sengketa," kata Eldin.

Belum diketahui jelas berapa lama kontrak HPL itu. Begitu juga dengan sengketa hukum antara Pemko Medan dengan pengelola eks Medan Plaza itu, apakah keputusannya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap (kasasi). Kalau sudah pada kasasi, sebenarnya masih ada peluang Pemko Medan melakukan upaya hukum luar biasa merebut kembali lahan tersebut, yakni peninjauan kembali (PK).

Pasca gedung Medan Plaza terbakar pada Agustus 2015, hingga kini lahan parkir tersebut dibiarkan begitu saja. Pantauan di lokasi, lahan MedanPlaza ditutupi seng. Begitu juga bangunan Medan Plaza dibiarkan.

MuslimOnline.Id- Tabiat dari kalimat tauhid itu adalah menghadapi tantangan. Begitu kalimat tauhid ditegakkan pasti menghadapi tantangan, tidak tenang-tenang. Itulah resiko penegakkan tauhid seperti yang dialami para Nabi dan Rasul Allah.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum Gerakan Islam Pengawal NKRI, Dr Masri Sitanggang dalam kuliah Tauhid di Masjid Amaliyah, Jalan Amaliun Gang Bandung, Ahad (28/10/2018).

"Umat Islam jangan takut terhadap tantangan. Itu sudah jodoh kita dalam menegakkan kalimat tauhid," ujar Masri.

Pengurus MUI Kota Medan ini mencontohkan bahwa Muhammad bin Abdullah dari kecil, seluruh warga negeri sayang dan bangga padanya. Sehingga digelar Al-Amin.  Namun, ketika beliau berusia 40 tahun, Muhammad dilantik menjadi Nabi dan Rasul yang menegakkan kalimat Tauhid keadaan berbalik.

"Sebagian besar orang menjadi memusuhinya. Dari yang dicintai mencintai orang yang dimusuhi.  Keadaan berbalik karena pesan yang terdapat pada kalimat Tauhid, yakni menyembah Allah semata dan mengingkari Toghut," kata mantan Ketua Dewan Dakwah Sumut itu.

Penegakkan tauhid pasti akan mendapat tantangan justru yang mengherankan jika dalam jalan yang kita jalani, orang kafir justru suka. Artinya ada yang salah dengan cara hidup kita.

"Jalan menegakkan kalimat tauhid bukanlah bertabur bunga. Jalan ini panjang, berliku, dan bertebing. Orang yang tidak tahu perjalanan ini jauh dan sulit. Pasti akan mengeluh di tengah jalan. Ia akan menjauh dan mencari jalan yang mulus. Itulah yang disebut berguguran di jalan dakwah," ujar Masri.

Orang yang benar memegang kalimat tauhid pasti kuat menghadapi tantangan bahwa ia rela mati dengan kalimat itu.

Masri Sitanggang juga mengingatkan jangan salah mencari kemuliaan. Kemuliaan itu tidak berada di jabatan, tapi justru berada pada penegakan kalimat tauhid.

"Jabatan itu tidak lantas jadi mulia. Yang terjadi justru karena menolak jabatan bisa jadi mulia. Muhammad Natsir mundur dari Perdana Menteri, tetapi sampai sekarang umat Muslim mengakui tidak ada pemimpin umat sehebat dia. Buya Hamka mundur dari MUI hanya karena mempertahankan fatwa natal haram, maka harum namanya sepanjang zaman," pungkas Masri.

Ketua MUI Pertama Buya Hamka, namanya harum dan mulia sepanjang zaman karena mundur dari jabatannya mempertahankan fatwa. Namun ada pula yang jadi terhina karena ingin mencari jabatan semata.