Muslim Online

MuslimOnline.Id-Ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, Eka Putra Zakran meminta Kapolda Sumatera Utara mundur jika tidak bisa menyelesaikan masalah pemukulan mahasiswa dengan baik.

"Selaku ketua Pemuda Muhammadiyah Kota Medan, saya mengecam dan menyayangkan tindakan represif yang dilakukan oleh polisi terhadap aksi aliansi BEM sekota Medan kemaren di DPRD Sumut," ujarnya pada wartawan, Jumat (21/9/2018).

Sejatinya, Polisi harus dapat mengawal aksi dengan baik, bukan membenturkan kelompok mahasiswa dengan kelompok lain atau melakukan tindakan-tindakan represif terhadap mahasiswa.

"Mereka itu kan alat negara, Ya semestinya melindungi dong, bukan memukul atau mengintimidasi dan sebagainya.Sepanjang tidak anarkis maka tidak ada alasan  untuk membubarkan aksi, karena menyampaikan aspirasi di muka umum itu adalah hak dan dilindungi oleh UU," ujarnya.

Membungkam mulut mahasiswa dengan tindakan represif, nilai Eka,  sama halnya dengan menyiramkan minyak ke dalam bara api dan pastinya api itu takkan pernah padam.

"Polisi itukan mitra masyarakat jadi tugasnya melindungi. Kalau memang tak becus mengamankan sumut, ya Kapoldanya harus dicopot," pungkasnya.

MuslimOnline.Id-Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan harus bertanggung jawab atas perbuatan anak buahnya yang memukul mahasiswa saat aksi di depan kantor DPRD Sumut. 

Demikian disampaikan Sekretaris PW Pemuda Muhammadiyah Sumut, Husni Mubarok Nasution MA kepada wartawan, Jumat (21/9/2018) di Medan.

"Polri itu tugasnya melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan memusuhi atau merusuhi rakyat. Melaksanakan aksi atau demo itu kan di jamin oleh undang-undang, menuntut keadilan atas kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, jadi wajar kalau mahasiswa melakukan aksi, inilah kegelisahan kita sebagai anak bangsa," ujar Husni.

Husni menegaskan pihaknya meminta Kapoldasu dan Kapolrestabes untuk mengusut tuntas kepada oknum anggota Polri yang memukul mahasiswa tersebut dan harus dilakukan secara trasnparan.

"Kalau tidak dilaksanakan kita minta kapolri untuk mencopot Kapoldasu dan Kapolrestabes Medan karena diduga mencederai demokrasi dan melanggar kode etik Kepolisian," jelasnya.

Husni juga sangat menyayangkan tindakan oknum polisi yang berbuat semena-mena terhadap mahasiswa padahal mahasiwa itu menyampaikan aspirasi terkait dengan potret kempimpinan Jokowi yang gagal mensejaterakan Indonesia.

"Seharusnya Polri menjalankan tugasnya sebagaimana undang-undang kepolisian bukan sperti preman yang langsung main kasar menghajar orang. Mahasiswa mngkritisi itu karena ada sebabnya," ujar dia.

Sejatinya jika pemerintah dikritisi mahasiswa, lanjutnya,  maka pemerintah harus menerima masukan tersebut dan mengeveluasi kebijakannya bukan pencitraan melulu yang dibuat.

"Apalagi kita lihat polisi belakangan ini diam seribu bahasa, bahkan polisi seolah-olah dijadikan alat kepentingan politik," ujarnya.

"Saya ingatkan sekali lagi kepada pihak kepolisian kembalilah kepada jati diri anda sebagai polisi sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang sebagaimana tugas dan fungsi polisi sesungguhnya," pungkasnya.

MEDAN-Komisi A-DPRD Kota Medan, menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Kerja-sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara, Senin (20/8). Dalam pertemuan itu, dibahas tanah seluas 2.884 M2 milik Pemerintah Kota Medan yang akan dibangun apartemen oleh yayasan tanpa sepengetahuan pemerintah.

Ketua Komisi A, DPRD Kota Medan, Andi Lumbangaol mengatakan, sengaja tidak mengundang semua pihak supaya memahami permasalahan terkait tanah milik Pemerintah Kota Medan yang selama ini ditempati BKOW Sumut. Namun, ingin dibangun apartemen oleh Yayasan Gedung Wanita Indonesia, Wisma Kartini.

“Kami memahami situasi ini. Mari kita bekerja sama nanti kami undang BPN untuk memastikan HGB tanah itu yang kabarnya diperpanjang. Diduga ada rekayasa dalam perpanjangan HGB bila Pemko Medan tidak mengetahui aset tanah itu miliknya,” ujar saat RDP di Ruang Komisi-A, DPRD Kota Medan.

Sebagai wakil rakyat, kata dia, mendukung pihak yang lemah, sehingga tidak kendur komunikasi serta saling mengingatkan terkait penindaklanjuti masalah aset ini. Besar dugaan, ada pihak-pihak yang merampas tanah pemerintah untuk dijual kepada swasta.

Ia menambahkan, ada indikasi Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini berganti nama alias membuat yayasan baru. Kemudian, yayasan baru tersebut telah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM.

Meskipun demikian, perjuangan BKOW Sumut dalam memperjuangkan kebenaran lahan tanah itu harus didukung karena ada latar belakang sejarah. Karena itu, harus ditelusuri pemberian tanah untuk kepentingan organisasi perempuan.

“Kami sangat prihantin, jadi pada prinsipnya kami mendukung supaya ibu memperoleh hak itu. Kalau Wakil Wali Kota Medan menyatakan tidak tahu berarti ada keterangan palsu atau surat palsu. Jadi, harus ditelusuri. Tak mungkin HGB diperpanjang tanpa adanya pengetahuan pemilik hak. Diduga ada rekayasa,” katanya.

Sedangkan, anggota Komisi-A DPRD Sumut, Hj Hamidah menyampaikan, Wisma Kartini dahulu tempat gedung pertemuan yang tersohor. Tapi cukup disesalkan gedung sejarah yang dirikan oleh para wanita dirubuhkan. Apalagi ada rencana mau dibangun apartemen pula

MEDAN - Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan riset terkait pengutipan retribusi parkir di lapangan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan atau oknum parkir.

"Fraksi kami meminta Pemko Medan melakukan riset terhadap pengutipan parkir di lapangan. Ini untuk memastikan tidak ada penyelewengan yang dilakukan oknum Dishub," ujar anggota DPRD Kota Medan Fraksi PDI Perjuangan Boydo HK Panjaitan, Rabu (15/8/2018).

Selain itu, dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan, Boydo juga menyampaikan kritik atas perbaikan jalan dan drainase di Kota Medan.

"Masih banyak laporan mengenai jalan-jalan yang rusak. Jalan mohon diperbaiki oleh dinas terkait. Selain kerusakan jalan, masyarakat juga mengeluhkan banyaknya parit dan drainase yang tumpat," ucapnya.

Penerangan jalan terkait Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) pun turut menarik perhatian fraksi PDI Perjuangan. Dikatakan Boydo, ada 70 persen LPJU yang padam dan tidak berfungsi sama sekali.

MEDAN - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan Rajuddin Sagala mengatakan, fraksi PKS menolak Pengusulan Perlindungan tentang LPG 3 Kg.

Namun, menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari keberadaan LPG selama ini yang masih banyak diminati oleh masyarakat.

"Ini semua tidak terlepas akan keberadaan LPG selama ini yang masih banyak dinikmati oleh masyarakat yang termasuk orang kaya, sedangkan LPG 3 kg tersebut diperuntukkan buat kalangan bawah yang memang sangat membutuhkannya," ujarnya, Selasa (16/10/2018).

Rajuddin mengatakan, fraksi PKS juga sudah mendesak Pemko Medan agar lebih ketat dalam mengawasi para agen LPG 3 Kg.
Hal tersebut agar tidak terjadi lagi kasus pengoplosan LPG, sehingga dapat merugikan masyarakat umum.

"Fraksi PKS juga sudah menyiapkan saran tertulis kepada Pemko Medan, untuk menindak para agen LPG nakal yang selalu mengoplos dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. Segera cabut izin depot LPG nya dan tindak pelakunya dengan proses hukum yang memberatkan," pungkas Rajuddin.

MEDAN- Ikatan Guru Honorer (IGH) Kota Medan merasa keberatan atas tuduhan pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Mereka juga mengklarifikasi tuduhan pencatutan nama pihak DPRD Medan dalam badan organisasi mereka.

"Perlu kami sampaikan kepada publik dalam hal ini masyarakat Kota Medan, kami nyatakan organisasi Ikatan Guru Honor ( IGH) tidak pernah melakukan pemaksaan dan pengutipan apa pun kepada para guru honor. Kami juga tidak melakukan pengancaman untuk mendapatkan SK wali kota," ujar Ketua IGH Rifan Almuhar, Kamis (6/9/2018).

Dikatakannya, kehadiran organisasi IGH bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak para guru honorer agar lebih diperhatikan pemerintah. IGH hadir sebagai wadah tempat bernaungnya para guru honor untuk memperjuangkan nasib bersama-sama.

"Kami tidak pernah mengancam para guru honor. Mau masuk silakan, bila tidak ya tidak apa-apa. Bagaimana kami bisa melakukan penekanan bila tidak masuk IGH tidak dapat SK wali kota, karena organisasi ini pun tidak memiliki hubungan sentral langsung dengan wali kota," kata Rifan.

Apalagi, sambungnya, upah mereka masih di bawah UMK. Justru pihaknya berharap terbentuknya IGH agar bisa bersama-sama memperjuangkan nasib para guru honorer.

Rifan menuturkan, terkait tudingan pencatutan nama Ketua Komisi B DPRD Medan, pihaknya bersedia mencoretnya bila tidak setuju.

"Sebelum pembentukan IGH di tanggal 9 Agustus, kami sudah mengirimkan surat untuk audiensi sebanyak dua kali, tapi tidak berbalas. Sehingga kami minta saran kepada Kadis Pendidikan yang masih aktif saat itu, akhirnya posisi Ketua Komisi B DPRD Medan dijadikan pembina tanpa nama. Bila memang keberatan, kami siap menghapusnya," ujarnya.

Ia pun menjelaskan, IGH sudah sah secara hukum. Organisasi ini legal dam terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, sehingga memiliki Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT).

"Jadi yang namanya pengutipan dan adanya pemaksaan kembali tegas kami nyatakan tidak ada serta seluruhnya fitnah," ucapnya.

Sebelumnya Komisi B DPRD Kota Medan menerima pengaduan dan keberatan dengan adanya organisasi Ikatan Guru Honor (IGH) yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Medan. Sebab, di balik terbentuknya IGH para guru honorer juga diancam. Ketua Komisi B DPRD Kota Medan Rajudin Sagala juga keberatan namanya dicatut.

MuslimOnline.id- Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Bimas Islam mempublikasikan aturan penggunaan pengeras suara di Masjid.

Aturan mencakup saat pelaksanaan Azan, Tilawah Al-Qur’an menjelang Sholat, pengajian dan Upacara Hari Besar Islam.

Aturan tersebut merupakan tindak lanjut atas pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pemutaran kaset pengajian menjelang shalat melahirkan ‘polusi suara’.

Pernyataan tersebut disampaikan JK pada pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) se-Indonesia di Pondok Pesantren Attauhidiyah, Tegal, Jawa Tengah, Senin (8/6/2018)

Berikut aturan lengkapnya.

ATURAN PENGGUNAAN PENGERAS SUARA

Pengeras suara luar digunakan untuk Adzan sebagai penanda waktu shalat.

Pengeras suara dalam digunakan untuk do’a dengan syarat tidak meninggikan suara.

Mengutamakan suara yang merdu dan fasih serta tidak meninggikan suara

WAKTU SHOLAT SHUBUH:

Sebelum subuh boleh menggunakan pengeras suara paling awal 15 menit sebelum waktunya.

Pembacaan Al-Qur’an hanya menggunakan pengeras suara keluar.

Adzan waktu Subuh menggunakan pengeras suara ke luar.

Shalat subuh, kuliah subuh, dsb menggunakan pengeras suara ke dalam saja.

WAKTU SHOLAT ASHAR, MAGHRIB & ISYA :

5 Menit sebelum adzan dianjurkan membaca Al-Qu’an.

Adzan dengan pengeras suara ke luar dan ke dalam.

Sesudah Adzan, hanya menggunakan pengeras suara ke dalam.

WAKTU SHOLAT DZUHUR DAN JUMAT:

5 menit menjelang dzuhur dan 15 menit menjelang waktu jum’at diisi dengan bacaan Al-Qur’an yang ditujukan ke luar, demikian juga suara adzan.

Shalat, do’a, pengumuman, khutbah, menggunakan pengeras suara ke dalam

WAKTU TAKBIR, TARHIM DAN RAMADHAN:

Takbir Idul Fitri/Idul Adha dengan pengeras suara ke luar.

Tarhim do’a dengan pengeras suara ke dalam dan tarhim dzikir tak menggunakan pengeras suara.

Saat Ramadhan siang dan malam hari, bacaan Al-Qur’an menggunakan pengeras suara ke dalam.

WAKTU UPARACA HARI BESAR ISLAM DAN PENGAJIAN:

Pengajian dan Tabligh hanya menggunakan pengeras suara ke dalam, kecuali pengunjungnya meluber ke luar.

DASAR HUKUM:

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/101/1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla (Instruksi Dirjen Bimas 101/1978).

SUMBER: BIMAS ISLAM

MuslimOnline.Id-DARI sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda,

Anggota DPRD Kota Medan dari fraksi PKS, Jumadi sangat menyesalkan operasi tangkap tangan (OTT) dua pegawai Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) oleh Ditreskrimsus Polda Sumut beberapa hari lalu.

Katanya, tindakan kedua pegawai yang ditangkap yakni M Haris Hasibuan dan Daud Saringan mencoreng citra Kota Medan.

Dengan adanya OTT ini, terungkap pula bahwa di Pemko Medan terjadi praktik dugaan suap.


"Kami sangat menyesalkan dan kecewa atas peristiwa OTT ini.

Apalagi, kasus OTT ini berkaitan dengan dugaan praktik suap pengusaha restoran untuk tidak didaftarkan sebagai wajib pajak.

Perbuatan mereka itu jelas mencoreng citra Kota Medan," katanya dalam paripurna, Senin (20/8).



Ia mengatakan, OTT dua pegawai Dispenda ini harusnya tidak boleh terjadi.

Maka dari itu, Pemerintah Kota Medan harus bertanggungjawab.

Kepala Dinas BP2RB Medan, Zulkarnain juga harus memberikan klarifikasi.

MEDAN - Anggota DPRD Kota Medan Boydo HK Panjaitan mengatakan perlu adanya langkah persuasif dalam upaya menertibkan para pedagang di pasar-pasar tradisional Kota Medan.

Fraksi PDI perjuangan ini meminta agar pelaksanaan relokasi revitalisasi pasar dengan mempertimbangkan hak-hak dan kepentingan pedagang.

"Fraksi PDI Perjuangan melihat masih banyak persoalan yang belum terselesaikan berkaitan dengan revitalisasi pasar Timah, dan terkait persoalan pembangunan gedung yang tidak memiliki SIMB," katanya dalam rapat paripurna pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD kota Medan terhadap nota Pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan Tentang Perusahan Umum Daerah Pasar Kota Medan, Senin (13/8/2018) lalu.

Ia mengatakan, Perusahaan Umum Daerah Pasar orientasinya tidak semata-mata mencari keuntungan saja, namun juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan umum kepada masyarakat ini dengan pengelolaan pasar yang berdaya saing dan nyaman," ujarnya.

Dia dengan tegas menolak usulan Ranperda yang bertujuan mengubah Perusahaan Daerah (PD) Pasar menjadi Perusahaan Umum Daerah (PUD) tanpa mampu mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan para pedagang.


"Para pedagang ini rata-rata dari kalangan ekonomi kecil," ujarnya.

MuslimOnline.Id- Wali Kota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi  langsung  bereaksi  cepat menyikapi  fenomena yang  terjadi di tengah masyarakat saat ini, dimana  banyak yang telah meninggalkan kebiasaan  mengaji Al Qur’an selepas Shalat Maghrib di kalangan keluarga Muslim. Waktu malam  kini lebih banyak dihabiskan untuk menonton televisi yang sebagian isinya sebenarnya kurang mendidik tersebut.

Guna mengantisipasinya, Wali Kota menginstruksikan kepada Bagian Sosial dan Pendidikan (Sospen) Setda Kota Medan menggelar Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Guru-Guru  Taman Kanak Qur’an (TKQ)/Taman Pembacaan Qur’an (TPQ)  di Hotel Soechi Medan, Selasa (7/8). Sebanyak 315 guru TKQ/TPQ se-Kota Medan yang berasal dari 21 kecamatan mengikuti sosialisasi tersebut.

Diwakili Sekda Kota Medan Ir H Syaiful Bahri Lubis yang membuka sosialisasi tersebut, Wali Kota yakin kegiatan itu mampu menyemarakkan kembali rumah-rumah umat Muslim dengan lantunan ayat-ayat suci Al Qur’an sebagaimana dulunya dilakukan di setiap malam, terutama usai Shalat Maghrib.

Diungkapkan Wali Kota, sebenarnya telah ada program mematikan televisi di rumah pada jam-jam tertentu. Namun Wali Kota yakin program itu semakin efektif dengan digelarnya kembali pengajian setiap malam usai Shalat Maghrib. Oleh karenanya dengan sosialisasi yang dilakukan, Wali kota berharap agar seluruh guru TKQ/TPQ dapat menghidupkan kembali Maghrib Mengaji.

“Mudah-mudahan kita akan mampu membentengi keluarga kita  dari nilai-nilai yang mampu merusak generasi penerus bangsa. Budaya non Islami kini dnegan mudah mempenetrasi generasi muda kita sehingga dikhawatirkan akan memberikan dampak negatif di kemudian hari. Oleh karennya kita harus segera melakukan tindakan pencegahan sejak dini,” kata Sekda membacakan sambutan tertulis Wali kota.

Dengan sosialisasi yang dilakukan ini, Wali Kota selanjutnya berharap agar para guru mengaji akan semakin banyak melakukan inovasi dakwah sambil terus mengikuti perkembangan zaman. “Jadi manfaatkanlah sumber daya yang tersedia secara maksimal agar seluruh potensi yang ada dapat tersalurkan seluruhnya ke arah yang tepat,” harapnya.

Selain itu ungkap Wali Kota lagi, persoalan lain yang sedang dihadapi terkait perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sebenarnya bukan tentang masalah keterbatasan akses informasi justru masalah kebanjiran akses informasi.
               
“Jadi yang dihadapi para pendidik ke depan yakni bagaimana mengedukasi masyarakat dalam hal memilih sesuatu yang benar-benar rasional dan diperlukan. Hal ini terjadi karena pada masyarakat masih minim basis pengetahuannya, hampir semua informasi yang dilihat dan dengar langsung diterima mentah-mentah. Artinya, mereka belum dapat memilah mana memiliki nilai manfaat (real value) dan bersifat sampah (garbage),” jelasnya.
             
Pembukaan Sosialisasi dan Pembinaan Kepada Guru-Guru  TKQ/TPQ ditandai dengan penyematan tanda peserta kepada dua peserta sebagai simbolis yang dilakukan Sekda. Kemudian diikuti pemberian tas berisikan materi yang akan dibahas dalam sosialiasi yang akan berlangsung selama lima haris tersebut.
               
Sementara itu Kabag Sospen Setdako Medan Ahmad Raja Nasution dalam laporannya menjelaskan, tujuan digelarnya sosialisasi  guna meningkatkan kapasitas calon guru TKQ/TPQ sehingga memiliki kesamaan visi dan cara penyampaian dalam program kepada seluruh anak didiknya masing-masing.
               
Agar sosialisasi berjalan efektif dan menghasilkan output  seperti yang diharapkan, Raja mengatakan,  pihaknya mendatangkan sejumlah nara sumber seperti Kementrian Agama Kota Medan yang akan memberikan materi tentang pembangunan ahlak anak. Kemudian Bagian Sospen Setdako Medan dengan materi penjelasan Peraturn Wali kota tentang Dana Jasa Bagi Warga Pelayan Masyarakat.
               
“Untuk melengkapinya, kita mendatangkan Rahmadani Hidayatin Psi MSi tentang pendidikan secara prikolog dalam mendidik anak di usia dini. Semoga dengan sosialisasi dan pembinaan yang kita lakukan ini, keinginan Bapak Wali Kota untuk menyemarakkan kembali rumah umat Musli di Kota Medan dengan lantunan ayat-ayat suci Al qur’an setiap malam dapat terwujud,” ungkapnya.

MuslimOnline.Id-  Oleh : Imam Shamsi Ali*

 Ustadz Abdus Somad (UAS) sedang mendapat giliran. Mungkin itu istilah yang saya ingin pakai. Bahwa di negara kita dari dulu silih berganti da’i dan ustadz yang populernya selangit. Tentu melalui wadah dan media yang berbeda.

Pernah ada Hamka dengan keahlian agama dan ketegasannya dalam menegakkan hukum Allah. Pernah ada KH Hasyim Nurseha dengan kedekatannya dengan keluarga Soeharto dan ceramah-ceramah radio Kayu Manisnya yang terkenal.

Tapi yang popular dengan massa besarnya, tumbuhlah da’i-da’i dan ustadz di belakang hari. Ada KH Zainuddin MZ yang dikenal sebagai da’i sejuta umat.

KH Abdullah Gymnastiar atau yang lebih popular dengan nama Aa Gym yang memiliki magnet karena bahasanya yang selalu Santun. Demikian juga dengan Arifin Ilham dengan senjata zikirnya yang digandrungi masyarakat.

Tiba-tiba sejak setahun lebih ini, bersamaan dengan “boomingnya” media sosial, muncullah seorang ustadz yang daya magnetnya “beyond rational judgement” (di luar batas pemikiran rasional).

Artinya ketertarikan masyarakat kepada ceramah-ceramah beliau itu terkadang membuat sebagian ternganga. Di mana-mana, di kota maupun di kampung-kampung terpencil beliau ibarat gula bagi semut-semut yang kelaparan.

Ustadz Abdus Somad menjadi idola umat, hampir pada semua segmennya. Umat yang berafiliasi ke berbagai afiliasi, dengan sedikit pengecualian, menerima beliau dengan penuh antusias.

Dari kalangan NU, Muhammadiyah, hingga ke mereka yang berafiliasi ke organisasi-organisasi non religi seperti Pemuda Pancasila, atau sebaliknya juga yang berhaluan khilafah seperti HTI menyenangi ceramah-ceramah beliau.

Dari rakyat kecil di kampung-kampung terpelosok, hingga professor-professor di perguruan tinggi, juga petinggi Polri dan TNI, bahkan Pejabat tinggi negara ingin mengundang beliau.

Yang pasti Wakil Presiden secara khusus pernah memberikan penghormatan kepada beliau di saat memberikan ceramah di sebuah masjid di Jakarta. Bahkan konon kabarnya Presiden RI juga pernah mau mengundang beliau. Tapi jadwal beliau belum memungkinkan untuk beliau hadir saat itu.

Bukan hanya ceramah-ceramah beliau di darat. Ceramah-ceramah beliau di media sosial, khususnya YouTube menjadi salah satu ceramah yang paling digandrungi. Ceramah-ceramah beliau diupload, diedit dan dipotong lalu menjadi salah satu ceramah yang paling viral di kalangan masyarakat Indonesia.

Bahkan konon kabarnya ceramah-ceramah beliau juga secara diam-diam kerap kali didengarkan oleh teman-teman non Muslim. Mungkin karena memang menarik untuk mereka. Atau juga karena mencari-cari sesuatu, positif atau negati, Allahu a’lam.

Apapun itu saya tetap melihat bahwa itu adalah fenomena alam dalam sunnatullah. Setiap masa ada rijalnya. Dan dalam dunia dakwah masa kini Ustadz Abdul Somad menjadi “rajul min rijalih” (satu dari pelakunya).

Boleh jadi di esok hari akan terjadi pergeseran, dan akan muncul yang lain sebagai pelaku utamanya. Itulah dunia kita. Berputar tiada henti, dan pada akhirnya berakhir pula. “kullu man alaih faan” (semua yang ada dibatas bumi ini selesai). Demikian penegasan Al-Quran.

Dicawapreskan
Tapi barangkali yang paling fenomenal adalah munculnya nama Abdul Somad sebagai salah satu nama yang direkomendasikan oleh ijtima’ ulama dan tokoh Umat beberapa waktu lalu untuk maju menjadi cawapres di Pilpres tahun depan.

Beberapa waktu lalu saya pribadi pernah berniat mengundang beliau untuk datang ke Amerika dan memberikan tausiahnya kepada masyarakat Muslim Indonesia. Keinginan saya itu memang karena didorong oleh kapabilitas beliau dalam menyampaikan pesan-pesan Islam yang “menyatukan”.

Artinya ceramah-ceramah beliau masih steril dari  keberpihakan, kecuali kepada kebenaran yang diyakininya. Dan karenanya saya menilai beliau bisa tampil sebagai sosok yang akan merekatkan kembali berbagai elemen dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Intinya saya termasuk salah seorang yang senang dengan pendekatan keislaman beliau. Apalagi undangan ke Amerika ketika itu saya lakukan pasca beliau dicekal masuk Hongkong. Saya ingin menyampaikan bahwa Amerika is “better than Hongkong” dalam hal “freedom of speech”.

Sayang beliau menyampaikan permintaan maaf, karena menurut beliau saat itu tekanan-tekanan sangat berat. Karenanya beliau berjanji untuk memenuhi undangan saya tahun depan setelah pilpres 2019.

Terpilihnya beliau untuk direkomendasikan menjadi cawapres di pilpres tahun depan, apalagi oleh ijtima’ ulama dan tokoh Muslim nasional, tentu bukan sembarangan. Kita tidak tahu jangan-jangan di kalangan ulama itu memang ada yang telah mendapat “ilham” dari sholat-sholat istikharah yang mereka lakukan.

Terpilihnya beliau sebagai cawapres oleh ijtima’ ulama dan tokoh nasional menunjukkan bahwa beliau punya “maqoom” (posisi) khusus di mata mereka. Kehormatan dan kemuliaan beliau ada di mata massa dan ulama. Semoga ini adalah indikasi kemuliaan beliau di mata Penguasa langit dan bumi.

Maka rekomendasi itu bagi saya sangat mengagumkan. Bahwa beliau memang diterima di semua kalangan. Bukan hanya rakyat di kalangan masyarakat biasa. Tapi juga ulama, tokoh nasional, bahkan politisi.

Lebih kagum lagi
Walaupun rasa emosi saya mengatakan alangkah baiknya jika Ustadz Abdul Somad menerima tawaran menjadi cawapres, saya kemudian tersadarkan kembali oleh sikap beliau yang tegas dalam kesantunannya menolak tawaran itu. Saya menjadi lebih kagum dengan sikap itu.

Kenapa demikian? Bukankah negara dan bangsa saat ini dipersepsikan dalam keadaan darurat dan perlu seorang “guardian angel” untuk menyelamatkannya? Imej kepemimpinan nasional juga dibangun secara masif sebagai anti Islam dan kepentingan Islam. Benar atau tidak, imej ini sendiri bukannya memerlukan pemimpin Muslim yang sejati seperti Ustadz Abdul Somad?

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, perkenankan saya menyampaikan apresiasi besar kepada ijtima’ ulama dan rekomendasinya. Bahkan apresiasi besar kepada para ulama, di semua kubu, yang sekarang ini tidak lagi malu-malu dan menganggap politik praktis itu sesuatu yang tabu bahkan busuk.

Bangsa Indoensia, bahkan sebelum negara Indoensia resmi berdiri, tidak pernah melepaskan agama dari perjuangan publik, termasuk politik. Dari perjuangan kemerdekaan, hingga perumusan dasar-dasar negara, hingga di awal-awal bernegara, agama dan politik tidak pernah dipisahkan. Dari dulu tidak pernah ada yang mempermasalahkan Partai NU atau Masyumi misalnya.

Dan karenanya tahun-tahun terakhir ketika ada sebagian kalangan yang mempertanyakan “legitimasi” ulama dalam politik nasional, itu adalah kekeliruan bahkan pembodohan sejarah. Bahwa ulama dan perjuangan kebangsaan itu bagaikan darah dagingnya bangsa ini.

Oleh karenanya ijtima’ ulama itu adalah “afirmasi” dari tradisi bangsa yang mendarah daging. Mempertanyakannya adalah bentuk gagal paham atau pura-pura tidak paham. Atau boleh jadi bagian dari upaya pengkhianatan ideologi bangsa yang memang solid dalam “berketuhanan”.

Lalu apa yang menjadikan saya kagum atau tepatnya “lebih kagum” dengan sikap UAS menolak menerima rekomendasi itu?

Pertama, sudah pasti ketidak sediaan beliau menjadi cawapres di pilpres tahun depan itu akan menimbulkan kekecewaan kepada sebagian. Saya kira ini sangat wajar. Karena ketika sesuatu dilihat dengan pandangan emosional, akhirnya akan melahirkan reaksi emosional pula.

Tapi beliau membuktikan bahwa dalam melakukan sesuatu itu bukan mencari “senangnya” orang, bahkan yang mayoritas sekalipun. Tapi mana yang lebih “ashlah” (lebih baik dan sesuai) bagi kepentingan umum.

Kedua, keputusan politik di Indoenesia secara konstitusi adalah wewenang partai politik. Karenanya ijtima’ ulama dan tokoh nasional bukan sebuah keputusan tapi rekomendasi. Hal ini dipahami betul oleh beliau bahwa rekomendasi itu tidak mengikat, baik secara syar’i maupun konstitusi.

Ketiga, beliau sadar bahwa ijtihad politik itu sifatnya manusiawi. Dan kerap kali ijtihad politik itu dipengaruhi oleh imej politik yang terbangun. Dan parahnya pula imej politik ini tidak jarang pula didominasi oleh kepentingan-kepentingan sempit. Karena bersifat manusiawi, maka jtihad itu bisa benar tapi juga bisa keliru.

Keempat, beliau menyadari realita dalam dunia perpolitikan di Indoensia saat ini. Bahwa pada semua kubu ada kelompok-kelompok Islam, bahkan ulama yang selama ini tidak diragukan kredibilitasnya.

Bahkan disebutkan jika kubu-kubu yang bersebarangan masing-masing  melirik ulama atau tokoh umat untuk digandeng menjadi cawapresnya.

Jelas hal ini akan membingunkan umat, bahkan boleh jadi memecah umat ke depan. Dan karenanya sangat “bijak” ketika beliau tidak melibatkan diri dalam memperbesar kemungkinan kebungungan dan perpecahan umat itu.

Kelima, dan inilah poin yang paling saya kagumi. Beliau sadar betul bahwa pada masing-masing individu ada kelebihan-kelebihannya. Tapi bukan berarti dia lebih dalam segala hal.

Seseorang yang ahli agama, hebat dalam orasi, bahkan mampu menjadi magnet massa yang besar, belum tentu hebat dalam kepemimpinan publik (politik). Sadar diri itu adalah modal keselamatan. Banyak orang yang terjatuh ke dalam jurangnya karena tidak sadar siapa dirinya yang sesungguhnya.

Tapi yang paling mengagumkan dari semua itu adalah kenyataan bahwa di tengah-tengah, dengan memakai kata positif “perlombaan” atau memakai kata negatif “ketamakan” untuk mendapatkan kartu pancalonan itu, beliau yang jelas didukung oleh ulama atau sebagian ulama dan tokoh umat, menolak.

Tentu bukan lari dari tanggung jawab, apalagi seperti yang mulai disebut oleh sebagian sebagai lari dari “kata-kata” beliau sendiri. Maklum selama ini beliau mengadvokasi urgensi kekuasaan dalam memperjuangkan kepentingan Islam dan umat.

Beliau menolak karena memang sadar bahwa beliau bukan di bidang itu. Beliau ahli ceramah, dalam ilmu agama, diterima luas dan memungkinkan untuk menang. Tapi beliau sadar terpilih bukan tujuan dalam berpolitik. Modal politik juga bukan hanya baik (kredibilitas). Tapi juga tak kalah pentingnya adalah kesesuaian dan kapabilitas.

Tidak kalah pentingnya politik harus tetap menjaga kepentingan bangsa dan umat yang besar. Dan sudah pasti kepentingan umat dan bangsa terbesar saat ini adalah tetap terjaganya  kesatuan dan kebersamaan untuk membangun negara dan bangsa yang kuat dan menang.

Dan sebagaimana kata beliau, keikut sertaan semua elemen bangsa dalam membangun bangsa ini tidak harus lewat satu pintu. Bukan hanya pintu politik. Tapi melalui banyak pintu. Biarlah beliau tetap menjadi suluh (lentera) umat dalam dakwah dan pendidikan. Sementata yang lain ada ahlinya.

Kira-kira persis seperti pesan Nabi Ya’qub AS kepada putra-putranya: “masuklah dari pintu-pintu yang berbeda”.

Semoga Ustadz Abdus Somad selalu dijaga dalam keistoqamahannya. Semoga Indonesia menemukan pemimpin yang berkapasitas untuk mendayuhnya ke pulau idamannya. Negara yang berkarakter: “baldatun thoyyibatun wa Rabbun Ghafur”.

New York, 6 Agustus 2018

* Presiden Nusantara Foundation
* Imam di kota New York, AS