Muslim Online

Muslimonline.id- Ahad, 17 Pebruari 2019 dua bulan jelang Pileg/Pilpres serentak, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumatera Utara membuat kejutan dengan memobilisasi Kader, Simpatisan untuk melakukan gerakan serentak di tiga kabupaten kota, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai melibatkan tidak kurang 5000 orang, sepanjang 50 km berjejer di sepanjang jalan melakukan Gerakan flashmob, Tumpah ruahnya kader dan simpatisan menjadi hal yang fenomenal pada ahad pagi  tersebut. Gerakan ini di mobilisasi tiga DPD yaitu, DPD  PKS Kota Medan, DPD PKS Deli Serdang dan DPD PKS Serdang Bedagai.

Dimulai pukul 8 dan berakhir pukul 10 wib, urgensi dari flashmob  adalah mensosialisasikan logo PKS dan 8 yang merupakan nomor urut PKS serta nomor 2 pasangan Prabowo Sandi (PADI).
Abdul Azis, ST caleg PKS kota Medan DAPIL 5 ( Medan johor, Maimun, Polonia, Sunggal, Selayang, Tuntungan) nomor urut 9 yang turut hadir dilokasi menyampaikan bahwa sepanjang pengamatan beliau  yang dirasakan pertama ialah aura kemenangan semakin terasa, apalagi  emak-emak sudah turun ke jalan selesailah itu.

"Melihat antusiasnya masyarakat dengan kegiatan ini, yang saya rasakan pertama ialah aura kemenangan semakin terasa dekat sekali, apalagi  emak-emak sudah turun ke jalan selesailah itu dan antusiasme masyarakat menyambut gerakan ini luar biasa hampir semua mengacungkan 2 jari untuk 2019 ganti presiden. Bukan saja pengguna jalan bahkan masyarakat yang tinggal dipinggir jalan lintas Sumatera juga nampak antusias dan menikmati suguhan yang jarang merka jumpai." Ujar beliau.

Foto: Abdul Aziz, ST (Tengah) bersama kader PKS melakukan aksi Flashmob sejauh 50 KM

Aziz menyampaikan in sha Allah hal serupa akan kembali diadakan tanggal 17 maret mendatang, sehingga masyarakat ingat betul Pemilu akan dolaksanakan persis sebulan berikutnya yakni tanggal 17 april 2019 yang jatuh pada hari rabu.

Harapan kedepannya agar masyarakat menjatuhkan pilihanya ke PKS, sehingga nanti di Parlemen dapat berbuat banyak dan dirasakan keberadaan Aleg- aleg PKS untuk masyarakat. Target PKS kota Medan 2019, adalah 10 kursi dan akhir dari bincang-bincang aziz menyampaikan agar masyarakat memilih PKS dan mudah-mudahan Kader PKS yang terpilih nanti menjalankan tugasnya dengan amanah.

MEDAN - Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan, menjelaskan proyek pembangunan Pasar Kampung Lalang sudah dapat diserahterimakan dari kontraktor kepada Pemko Medan.

Mengingat, hal itu merupakan kewajiban kontraktor bila telah selesai mengerjakan kontraknya.

“Hasil kordinasi dengan Dinas Perkim, Aset, PD Pasar, dan kontraktor, Pasar Kampung Lalang sudah bisa diserahterimakan. Tim PHO (Provisional Hand Over) didampingi ahli, akan terjun ke lapangan pada Jumat (15/2/2019),” jelasnya usai memimpin RDP lanjutan dengan Pemko Medan dan kontraktor Pasar Kampung Lalang di Komisi C DPRD Medan, Selasa (12/2/2019).

Dikatakan Boydo, tim ahli yang akan dilibatkan sesuai petunjuk dari BPK RI perwakilan Sumatera Utara.

Para tim ahli adalah orang-orang independen yang ditunjuk Dinas Perkim untuk menilai kelayakannya karena ada bagian yang sudah tidak terlihat dan harus dihitung ulang.

“Sesuai prosedural, bangunan itu sudah bisa diserahterimakan. Tinggal, tim ahli sesuai petunjuk BPK RI dan dipilih Dinas Perkim yang menilainya. Mereka itu orang independen,” kata Boydo.

Boydo menambahkan, persoalan administrasi keuangan dapat diurus berikutnya. Apalagi, DPRD Medan sudah diundang BPK Sumut untuk melakukan klarifikasi terkait pembangunan Pasar Kampung Lalang.

“18 Februari kita diundang ke BPK RI perwakilan Sumut untuk melakukan klarifikasi sesuai surat kita. Kita juga nanti memohon kepada BPK RI Sumut untuk memberikan toleransi kepada kontraktor tersebut atas apa yang telah dilakukannya,” katanya.

Menurutnya, bangunan yang dibangun sudah cukup baik dan dapat terselesaikan dengan baik juga. Pertimbangan lain, kontraktor hanya menggunakan 20 persen dari nilai kontrak, yakni sebesar Rp 5 miliar lebih.

“Dengan melihat itikad baik itu, kita berharap tidak ada pihak yang dirugikan. Kalau bisa, BPK pun mengklaim temuan betul-betul melihat kerugian negara atas kegiatan tersebut. Tapi kan memang uang negara baru digunakan 20 persen, dan sudah selesai juga bangunannya,” katanya.

Sementara itu, PPATK Dinas Perkim-PR Dedi Hutabarat membenarkan adanya kesepakatan mengenai serah terima gedung Pasar Kampung Lalang.

"Iya memang sudah disepakati untuk segera diserahterimakan. Namun, harus dicek kembali keberadaan fisik bangunan tersebut apakah terjadi kerusakan atau tidak," katanya.

Tim ahli akan mengecek kembali apakah bangunan yang telah selesai tersebut tidak ada kerusakan-kerusakan. Selanjutnya, hasil dari tim ahli disampaikan kepada BPK RI.

Disinggung kapan waktunya, Dedi menyebutkan, kalau tidak ada kendala lagi bulan ini juga diserahterimakan.

Anggaran Reses Anggota DPRD Kota Medan mengalami peningkatan yang signifikkan. Pemerintah Kota (Pemko) Medan melalui Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan menggelontorkan anggaran reses Anggota DPRD Kota Medan untuk 50 orang pada tahun 2019 sebesar Rp 13. 800. 000. 000.

Jumlah itu, jauh lebih besar dari tahun 2018 yang hanya Rp 4. 800. 000. 000. “Dinaikkannya anggaran reses tahun 2019 ini, merupakan usulan para anggota dewan. Apalagi kata mereka (anggota dewan) jumlah konstituennya bertambah dari 300 orang menjadi 600 orang,” katanya Kamis 14 Februari 2019.

Menurut Sekwan DPRD Kota Medan Drs Abdul Azis itu, atas dasar tersebut pulalah penambahan anggaran reses dilakukan. Dia juga menjelaskan, selain penambahan anggaran reses tersebut atas usulan para anggota dewan dari Rp 60. 000. 000 per dewan menjadi Rp 92.000.000 per dewan.

Jum'at, 15 Februari 2019 Aliansi Umat Islam Bersatu Sumatera Utara melakukan Aksi Damai Bela Ulama ke kantor Kapolres KPPP Belawan. Aksi tersebut dilakukan setelah selesai shalat Jumat dengan berjalan kaki sepanjang 5 km dari Masjid Taqwa Raya Belawan menuju Mapolresta Belawan.

Aksi yang diikuti ribuan umat Islam dari berbagai daerah di Sumatera itu menuntut kepada pihak Kepolisian khususnya Kapolda Sumatera Utara agar menghentikan kasus yang menimpa Tokoh Islam Sumatera Utara H Irfan Hamidi. Selain itu masa juga meminta peredaran Narkoba di wilayah Medan untuk dimusnahkan.

Ketua GNPF Sumatera Utara Ustadz Heriansyah dalam orasinya mengatakan jangan memutarbalikkan permasalahan. Kenapa H. Irfan yang mengadukan peredaran narkoba dikasuskan sedangkan pihak bandar Narkoba dibiarkan.

“Kalau bapak ibu melihat pencopet atau pengedar narkoba jangan dilaporkan, karena nanti ibu yang ditersangkakan, itulah yang terjadi kepada H. Irfan Hamidi. Beliau yang melaporkan malah dia yang mau ditersangkakan”. Ungkap Ustadz Heriansyah dihadapan para peserta Aksi.
Sekretaris KAUMI, Ustadz Syahrul Idrus menyampaikan dalam orasinya meminta kepolisian untuk menghentikan kasus yang menimpa ketua Ketua DPP Kesatuan Aksi Umat Islam (KAUMI) tersebut, karena terkesan terlalu dibesar-besarkan karena sarat dengan kepentingan politik menjelang pilpres bulan april mendatang.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP.Ikhwan SH.MH didampingi Waka Polres Pelabuhan Kompol Taryono Raharja SH.SIK.MH menerima delegasi dari peserta aksi, mewakili dari beberapa elemen: FUI SU (Ustadz Indra Suheri), FPI SU (Ustadz Abu Fajar), GNPF SU (Ustadz Heriansyah), Romo Center (Bapak Wahyu), Tokoh Langkat (Ustadz Mukhlis), dan AMMBU (Ustadz Taufiq Simbolon) dan Anggota DPD RI, Dedi Iskandar Batubara.

Adapun pekembangan terkini, kasus sudah dinaikkan ke Poldasu, maka kasus bukan lagi wilayah kewenangan Polres Medan Belawan

Karena kasus sudah ditangani Polda maka para peserta aksi dan Kapolres Medan Belawan sepakat akan melakukan audensi para tokoh Islam/ormas Islam ke Poldasu yang langsung dimediasi oleh Kapolres Medan Belawan Bapak H. Ikhwan Lubis dan Romo Center, pada Hari Senin 18 Februari 2019, untuk meminta penghentian kasus terhadap tokoh islam, h.irfan hamidi

Persoalan hukum yang dihadapi H Irfan Hamidi diawali dari kiriman pesan Whatsapp dari anggota Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan I Belawan kepada H Irfan Hamidi tentang adanya pengedaran penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.

Pesan WA tersebut juga bersamaan dengan foto sepeda motor dinas kepolisian bertuliskan Babinkantibmas, agar H Irfan Hamidi menyampaikan kepada instansi terkait, sehingga berbuntut terjadinya pemeriksaan terhadap H Irfan Hamidi di Ditkrimsus Poldasu. Walaupun H. Irfan diperiksa sebagai saksi namun ada kesan dan berpotensi menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP.Ikhwan SH.MH menyatakan aksi unjuk rasa yang dilakukan Aliansi Umat Islam Bersatu cukup damai aman dan terkendali.

"Mudah-mudahan ini ada solusi yang terbaik, karena keputusan masalah ini bukan lagi penangan Polres Pelabuhan Belawan, karena permasalahannya sudah ditangani Polda Sumatera Utara, maka kami hari Senin berencana dengan perwakilan masyarakat bersama dengan staf polres bersama-sama ke Mapolda Sumatera Utara, sekali lagi mohon doa permasalahan ini cepat selesai dengan sebaik-baiknya dan pelapor mencabut perkaranya," kata Ikhwan Lubis.

Para massa akhirnya merasa lega setelah mendengarkan penjelasan dan arahan dari Kapolres Pelabuhan Belawan hingga akhirnya massa membubarkan diri secara tertib dan aman sehingga arus transportasi kembali normal kembali setelah sempat mengalami macet total karena diblokirnya jalan raya Pelabuhan Belawan oleh para pendemo.

Anggota DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Kota Medan, Kamis 14 Februari 2019) di ruang Banmus lantai II kantor dewan.

Kedatangan wakil rakyat itu, disambut langsung Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Medan Drs Abdul Azis didampingi Hasanuddin Harahap selaku Kasubbag Kajian Hukum, Kabag Umum Drs Andi Syukur, Kabag Keuangan Erisda Hutasoit SE dan Staf Humas Protokol DPRD Kota Medan Febianta Tarigan.

Kunker yang dilakukan para anggota dewan dari Kabupaten Madina tersebut untuk mengetahui sistem penggunaan anggaran reses dan perlengkapan dewan di DPRD Kota Medan yang merupakan kota tiga terbesar di Indonesia setelah DKI Jakarta dan Surabaya.

Pada kesempatan itu, Abdul Azis mengatakan, sistem penganggaran untuk biaya rapat kerja dewan seperti reses dan biaya kegiatan dewan lainnya sesuai peraturan yang telah ditentukan.
“Kita mempedomani Permendagri No 13 Tahun 2006. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan dewan sudah diatur sehingga tidak kewalahan,” katanya.

Masih kata Azis, penganggaran biaya reses dilakukan setelah DPA terbit. Kemudian, pihaknya membuat anggaran kasnya dan dibagi mana prioritas di triwulan pertama, kedua, ketiga dan keempat.

“Khusus kegiatan yang menunjang kegiatan dewan seperti reses, sosialisasi dan kegiatan lainnya kita meminta ke keuangan dan BPKAD,” ujarnya. Karena anggaran reses terlalu besar, tambahnya, pihaknya meminta tambahan melalui mekanisme tambahan uang (TU). Setelah itu, lanjutnya, uang diberikan ke anggota dewan yang akan melakukan reses sesuai jadwal yang sudah di banmuskan.

“Semua yang kita lakukan ini sama dengan daerah lainnya,” kata Sekwan DPRD Kota Medan itu. Disebutkan, mengenai belanja langsung yang diterapkan selama ini hingga sekarang tdak ada masalah.

Muslimonline.id- PKS harus berjuang sungguh-sungguh perjuangkan kepentingan umat islam. Tidak ada partai islam lagi yang mewakili umat islam kecuali PKS maka dari itu PKS harus terdepan memperjuangkan hak-hak umat ini. Hal ini disampaikan ketua MUI Sumatera Utara, Prof. Abdullah Syah saat menerima kunjungan DPTW PKS Sumut di kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara di Medan, Rabu 13/02/2019. 

Beliau menambahkan bahwa PKS harus maju dan berani membela umat islam dan “menghadapi” partai lain dalam persaingan politik kedepan. Jangan sampai direndahkan apalagi dihina atau dilecehkan. PKS merupakan partai yang diharapkan umat islam membawa kejayaan islam. 

PKS harus berani “menghadapi” partai lain. Kalo dulu partai Masyumi yang mewakili umat islam, sekarang PKS lah yang menjadi pewaris partai Masyumi. Mudah-mudahan PKS sungguh-sungguh berjuang dalam membela kepentingan umat islam”. Ujar beliau

Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Sumut H.Salman Alfarisi, Lc,MA menyampaikan bahwa PKS berjuang keras di parlemen dalam meloloskan perda-perda yang berpihak kepada umat islam, salah satu contohnya perda produk halal higienis yang tahun lalu baru disahkan. Tak hanya itu, PKS juga berjuang agar anggaran yang dikeluarkan daerah dapat disalurkan secara proporsional kepada umat islam.

“Alhamdulillah Fraksi PKS di DPRD kota medan sudah berhasil memperjuangkan lahirnya Perda produk halal higienis yang disahkan tahun lalu, kita juga berjuang agar anggaran daerah dapat secara proporsional disalurkan kepada umat islam”, terang beliau.

Ketua Dewan Pertimbangan Wilayah(DPW) PKS Sumut DR H.Hariyanto, Lc,MA menyampaikan ribuan terima kasih atas diterimanya kunjungan mereka dikantor MUI Sumut. Beliau mengharapkan doa dan dukungan dari para orangtua dan alim ulama di sumatera utara khususnya MUI Sumut. Harapan beliau kedepan PKS bisa bersinergi antara MUI dan PKS dalam mengisi agenda-agenda keumatan.

Lanjut beliau, bahwa sejak oktober tahun lalu kepengurusan DPW PKS Sumut sudah berganti. Jadi agenda silaturahim ini sekaligus memperkenalkan kepengurusan yang baru kepada MUI Sumut dan menerima masukan dari para ulama yang ada di dalam MUI dalam hal memperjuangkan aspirasi umat islam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada MUI yang sudah membukakan pintunya untuk kami. Kami mengharapkan doa dan dukungan dari para orangtua dan alim ulama di sumatera utara khususnya MUI Sumut Jika suara PKS dalam pemilu nanti bagus, kami akan memperjuangkan RUU Perlindungan Ulama, Tokoh Agama dan Simbol-Simbol Agama”. Terang beliau

Pengurus DPTW PKS yang hadir dalam agenda silaturahim tersebut yaitu, H.Salman Alfarisi,Lc,MA, Cecep Wiwaha, Ivantra Padang,MA, DR,Hariyanto,Lc,MA, Ahmad Darwis, MA dan Irwansya, MH. Sedangkan pengurus MUI Sumut yang hadir selain ketuanya ialah H.Asro,MA yang menjabat sebagai wakil ketua.

Terdengar informasi ke wartawan di DPRD Medan, sampai saat ini belum dipastikan dinas yang akan bertanggungjawab menerima bantuan PBI BPJS kesehatan gratis merupakan usulan Komisi B DPRD yang telah diketuk palu oleh Pemko Medan dimasukkan ke dalam APBD tahun 2019.

Diketahui, Pemerintah Kota (Pemko) Medan atas usulan Komisi B DPRD Kota Medan menyetujui program pelayanan kesehatan bantuan pemerintah untuk warga miskin di Medan sejumlah 75 ribu jiwa, dengan pagu anggaraan Rp 21 miliar diambil dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, Selasa 12 Februari 2019 angkat suara terkait bantuan PBI BPJS kesehatan tersebut. Dia mengatakan, agar Ketua Komisi B DPRD Medan segera memanggil Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) dan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kota Medan.
Dari dua dinas itu, tanya Jhon, siapa yang bertanggungjawab mengkelola bantuan PBI BPJS kesehatan. Dia berharap urusan pelayanan kesehatan, wajar kalau program PBI BPJS kesehatan ditangani langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Medan.

“Kita minta agar ini segera ditangani. Sehingga masyarakat miskin dan yang kurang mampu dapat segera memanfaatkan kartu PBI BPJS Kesehatan gratis itu. Ini sudah Februari, pihak BPJS kesehatan masih menunggu data-data warga yang akan dimasukkan ke dalam bantuan Pemko Medan, ” tukas Hendri Jhon, di ruang kerjanya.

Medan. (11/2/2019). Pedagang Pasar Marelan datang ke DPRD Kota Medan mengadukan nasib mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi C DPRD Medan.

Dalam RDP tersebut, para pedagang mengaku diancam oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) Pasar untuk membayar retribusi keamanan. Namun ketika dimintai bukti pengutipan, pihak PD Pasar tak dapat menunjukkannya.

"Orang itu kutip Rp 5000 satu hari. Diminta karcisnya, enggak ada. Nanti, nanti aja katanya. Terus dibilang orang itu, kalau mau jualan di sini, mau aman, kasih kami Rp 5000. Kalau gak mau kasih, jualan di belakang," kata seorang pedagang bernama Silitonga.

Ancaman itu kata dia, dirasakan semua pedagang. Tetapi mereka diam dan memilih membayarkannya daripada ribut dan dipindah ke belakang.

Sementara Silitonga mengaku tidak membayarnya karena tidak ada karcis atau tanda bukti pengutipan sebesar Rp 5000 tersebut.

Silitonga yang hanya berjualan ubi ini bersikeras tetap berjualan di halaman gedung Pasar Marelan karena tidak akan ada yang membeli dagangannya jika ia dipindah ke belakang.

Dari penjelasannya, oknum yang melakukan pengutipan dan ancaman tersebut dari PD Pasar. Sebab ia menunjukkan tanda pengenalnya.

"Belakang itu dekat jualan ikan. Saya jualan ubi, mana mungkin ke belakang," katanya.

Selain permasalahan ancaman yang dilakukan PD Pasar, pedagang juga mengadukan nasib meja jualan mereka. Hingga saat ini, pedagang belum mendapatkan meja mereka. Padahal uang muka sudah dibayar.

Wali Kota Medan T Dzulmi Eldin menyampaikan rasa belasungkawa terkait berpulangnya anggota DPRD Medan Bangkit Sitepu di Penang, Malaysia, Jumat (8/2/2019).

Melalui Kabag Humas Pemerintah Kota Medan Ridho Nasution, Eldin mengungkapkan rasa turut berduka cita yang mendalam. Sebab, Bangkit Sitepu merupakan salah satu tokoh masyarakat Kota Medan.

"Turut berduka cita atas meninggalnya anggota DPRD Medan Bangkit Sitepu. Semoga beliau diterima dan ditempatkan di sisi Allah SWT. Kita telah kehilangan sosok beliau yang pengayom," kata Eldin.


Ia juga berharap keluarga yang ditinggalkan dapat tabah dan ikhlas.

Ucapan belasungkawa pun datang dari pejabat lainnya. Mantan anggota DPRD Medan Landen Marbun pun turut menyampaikan rasa dukanya.

"Sedih. Lemas mendengar berita ini. Selamat jalan Sahabat Baikku BS," ujarnya melaui pesan Whatsapp.

Mantan anggota DPRD Medan Godfried Effendi Lubis pun turut merasakan dukacita atas wafatnya Bangkit Sitepu. Ia berharap keluarga yang ditinggalkan agar kuat dan tabah.

Komisi C DPRD Medan berharap agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera menjawab sanggahan dari pihak rekanan kontraktor PT. Budi Manggun Karso dan Dinas Perkim Medan  terkait temuan BPK menyangkut Laporan Hadil Pekerjaan (LHP).

Hal ini katakan Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo Panjaitan dalam rapat dengar pendapat bersama Staf Aset Pemko Medan,Dinas Perkim Medan dan Rekanan Kontraktor PT Budi Mangun Karso, Senin (4/2/2019) di gedung DPRD Medan.

” Jangan menimbulkan persoalan-persoalan baru,atau kerugian-kerugian baru,” kata Boydo.

Selanjutnya, denda itu muncul karena adanya keterlambatan dalam penyelesaian proyek bangunan pasar Kampung Lalang, setelah adanya penambahan waktu pekerjaan tersebutaat.

Namun, pihak rekanan merasa denda tersebut yang di keluarkan BPK terlalu tinggi sebesar 3,1 Miliyar atau sekitar 10 persen hingga 15 petsen dari nilai Proyek senilai 26 miliyar.

Padahal, kata Boydo rekanan baru menerima 20 Persen dari nilai peroyek,jadi rekanan sudah mempunyai etika baik untuk menyelesaikannya dengan akan meyerahkan bangunan yang dikerjakan ke Perkim Medan.

“Agar para pedagang bisa berdagang dilokasi yang telah dibangun tersebut,” katanya.

Minggu depan pihak komisi C kembali menjadwalkan RDP memanggil BPK,PD Pasar, Dinas Perkim,Aset Pemko Medan dan PT Budi Mangun Kasro.

Ahad, 3/2. Gerakan Arah Baru Indonesia
(GARBI) Kota Medan di deklarasikan di Danau Siombak Marelan dengan memghadirkan ratusan masa, mulai dari anak-anak hingga orang tua.

Deklarasi ini menghasilkan 5 deklarator untuk Kota Medan dan 21 pengurus Deklarator untuk tiap kecamatan. Untuk Kota Medan, Budi waskito di daulat sebagai Ketua, didampingi Jhon Ariadi, Ahmad Yani, Tukijan, Aulia Hazmy, Badrul Anwar dan Fauzy Ahmad.
Deklarasi sendiri dibawakan oleh Ketua Garbi Sumatera Utara yang juga wakil Walikota Binjai, Timbas Tarigan.

Dalam sambutannya Timbas menyampaikan bahwa jangan ada yang merasa khawatir dengan hadirnya Garbi. karna Garbi lahir dari keresahan yang terjadi di masyarkat tentang kondisi di Indonesia yang kian memprihatinkan.

Beberapa tokoh nasional hadir disitu, mulai dari Nandang Burhanuddin yang merupakan Pengamat Politik Nasional sekaligus salah satu penggagas Garbi, Raden Muhammad Syafii yang biasa dipanggil Romo anggota DPR RI, Misliani Suci Rahayu, penggiat sosial, hingga tokoh-tokoh lokal seperti Muhammad Nasir, Surianto yang merupakan anggota DPRD Medan dan beberapa tokoh lainnya.

Nandang Burhnuddin menyebutkan bahwa banyak potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia namun masih belum dikelola dengan baik, dan hal itu terjadi karena lemahnya pemerintah dalam mengelola negara, "banyak kekayaan alam Indonesia dikuasai oleh asing, bukan bangsa sendiri". ungkap nandang.

"Garbi mempunyai cita-cita yakni bagaimana Indonesia bisa masuk dalam kekuatan terbesar ke lima dunia. Maka dari itu, Indonesia harus disiapkan untuk bisa kuat secara ekonomi, militer dan ilmu pengetahuan". lanjutnya.

Maka dari itu, Garbi terus mendorong generasi milenial dalam mencapai cita-cita tersebut. “Kita harus paksa berpikir, diskusi dan mencari solusi agar masalah bangsa terselesaikan,” ujarnya.

"Garbi kita niatkan sebagai kapal baru dalam perjuangan, dan mengedepankan kesejahteraan masyarakat Indonesia, segingga perlu totalitas dalam mewujudkannya".

Lebih lanjut Nandang menyampaikan, menurut penelitian RUN Institute yang berdomisili di Amerika, Indonesia akan menjadi negara kuat di dunia karna faktor Islamnya yg rahmatan lil alamin.

Sementara itu Raden Muhammad Syafii yang biasa dipanggil romo mengatakan
indonesia sudah salah arah,
hutang perusahaan plat merah ditambah hutang pemerintah sudah mencapai sekitar 10.000 triliun.

Sehingga Indonesia perlu arah baru. dan Romo menyambut positif kehadiran Garbi  karna punya ide-ide baru dalam mewujudkan kemajuan bangsa.

Acara ditutup dengan pembagian beras bagi masyarakat kurang mampu yang berada di sekitar lokasi acara.

Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung Meminta Sekretaris Daerah Kota Medan bertindak tegas atas terjadinya mafia terhadap TPU kristen.

“Kita tunggu ketegasan Sekda untuk menertibkan mafia-mafia yang berkeliaran di lingkungan TPU Kristen. Praktik mafia pemakaman ini sudah berlangsung lama, warga banyak yang mengeluh kepada saya, semoga permasalahan ini segera teratasi,” ungkap Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung.

Pada kesempatan member keterangan kepada wartawan Senin (25/2), Henry Jhon mempertanyakan kepada Sekda Kota Medan Wiriya Arrahman kenapa harga pemakaman Kristen di Medan sangat mahal. Padahal lahannya milik pemko. Di masing-masing tempat pemakaman umum (TPU) Kristen di Medan ada unit pelayanan teknis (UPT) lengkap dengan tenagah PHLnya.

“Tapi tenaga PHL itu tidak ada kerjanya, yang menguasai TPU Kristen justru orang-orang yang tidak ada kaitannya dengan pihak Pemko. Orang-orang luar yang menguasai pemakaman Kristen sehingga harga satu makam sangat mahal dan memberatkan ahli waris,” ungkap Henry Jhon.

Menurut Henry Jhon, Sekda Kota Medan akan tegas untuk tenaga PHL yang ditugaskan di pemakaman Kristen dan akan memeberhentikan mereka jika tidak melaksanakan tugasnya. Karena pemko sudah memiliki perda pemakaman dan perabuan, sehingga untuk makam tarifnya ditetapkan sesuai perda.

H Jumadi

MuslimOnline.Id- Penilaian yang dilakukan oleh  Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) beberapa waktu lalu,  menyebutkan bahwa Kota Medan mendapat prestasi sebagai kota paling kotor di Indonesia, harus menjadi pelajaran penting. Meski penilaian berbasis pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir, tetap saja penilaian ini membuat malu masyarakat Kota Medan. Terkait buruknya penilaian KLHK ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai Pemko Medan tidak menjalankan fungsi pengelolaan sampah melainkan pengankutan sampah.

"Bagi kami (FPKS) hasil penilaian KLHK tersebut tidaklah mengejutkan, karena jauh – jauh  hari FPKS telah mengingatkan pemerintah Kota Medan tentang potensi Kota Medan menjadi kota sampah karena daya angkut armada sampah di kota medan hanya sebesar 80 persen saja," ucap Anggota Komisi B DPRD Medan Fraksi PKS, H.Rajuddin Sagala. S.Pd.I kepada wartawan di Medan, Senin (21/01/2019).

Rajuddin mengatakan,  masih terdapat 20 persen sampah yang tidak terangkut setiap hari di seluruh wilayah kota Medan. Sehingga sangat wajar jika setiap hari kita menyaksikan banyak sampah yang berserakan di jalan – jalan di kota medan. Hal ini terjadi karena mindset pemerintah kota Medan hanya angkut bukan pengelolaan. 

"Masyarakat kota Medan juga memiliki mindset buang bukan pengelolaan. Jika dua mindset ini terus berjalan tanpa ada upaya untuk memperbaikinya makanya kota sampah tidak berapa lagi akan segera menjadi milik kota Medan. Oleh karena itu, kami secara serius mengusulkan kepada pemerintah kota Medan untuk berinvestasi besar dalam pengelolaan sampah. Mindset buang sampah dari masyarakat harus dirubah menjadi pengelolaan sampah baik berbasis rumah tangga maupun berbasis komunal. Kami berharap pemerintah kota Medan memperhatikan hal ini," jelasnya.


Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, H.Jumadi S.Pd.I menilai, buruknya pengelolaan sampah di Medan membuktikan tidak berjalannya produk hukum yang sudah diciptakan diantaranya soal Peraturan Daerah Pengelolaan Persampahan. "Lebih luasnya kita melihat, buruknya penilaian yang dilakukan KLHK kepada Pemko Medan menjadi bukti tidak berjalannya Perda tersebut di Masyarakat," jelas Jumadi.

Diungkapnannya, aturan-aturan yang sudah ada dalam Perda tersebut jika serius dijalankan bisa memberikan dampak positif di masyarakat. "Terkait dengan sanksi misalnya, jika diterapkan dengan baik setidaknya akan menciptakan efek jera di masyarakat," jelasnya.