Muslim Online

MuslimOnline.Id- Lebih dari 40.000 warga Palestina berkumpul di perbatasan antara Jalur Gaza dan Israel pada hari Sabtu kemarin  (31/03/2019) untuk menandai peringatan pertama protes Great March of Return.

Mereka berbaris untuk pekerjaan, mereka berbaris untuk martabat, mereka berbaris untuk mengakhiri blokade Israel yang merusak kehidupan mereka. Tapi yang paling penting mereka berbaris demi keadilan.

Mereka juga memperingati Hari Bumi,  menuntut hak untuk kembali ke tanah air tempat keluarga mereka yang dipaksa ditinggalkan pada tahun 1948.

Sebagaimana diketahui, Pasukan Israel telah menewaskan puluhan warga Palestina dalam protes yang terjadi di perbatasan selama setahun terakhir, dan mereka menembak mati tiga orang, dengan lebih dari 240 terluka.

Banyak pengunjuk rasa mengatakan mengapa mereka mau terlibat. Suad Al-Hassani, pria berusia 40 tahun, yang berada di barisan dengan dua anaknya, mengatakan dia dan suaminya tidak memiliki pekerjaan yang stabil selama bertahun-tahun.

Dia berharap protes itu akan membantu meningkatkan kondisi kehidupan di Jalur Gaza, memungkinkan dia dan keluarganya untuk hidup dalam damai dan mencari pekerjaan.

“Palestina harus terus menekan pendudukan sampai kita meraih kebebasan,” katanya.

Sementara itu, Sarhan Sa’ad berkata: “Saya telah berpartisipasi sejak awal demonstrasi, kami adalah generasi yang telah kehilangan begitu banyak dalam kehidupan kami. Kami seharusnya tidak sendirian.

"Saya lulus dari universitas tetapi saya tidak bisa bekerja di bidang spesialisasi saya. Saya bekerja sebagai tukang listrik rumah, saya ingin mendapatkan pekerjaan yang cocok untuk saya, mengembangkan keterampilan saya dan membangun masa depan yang lebih baik," ujar sosok 24 tahun ini.

Protes adalah satu-satunya cara untuk menekan Israel dan komunitas internasional agar memperbaiki kondisi kehidupan di Gaza.

“Saya tidak bisa mengatakan kami telah mencapai kemenangan besar dengan pawai,” katanya, “tetapi saya yakin, dengan anak-anak saya, yang telah berpartisipasi paling banyak pada hari Jumat sejak awal, bahwa kami dapat berhasil jika Palestina bersatu dan terus menekan banyak pihak untuk membuka blokade, kata Jamil Al-Ajrami yng berusia 55 tahun.

Para pejabat Hamas mengatakan Mesir telah memperantarai di mana Israel akan mengurangi blokade terhadap Gaza dengan imbalan protes di perbatasan tetap tenang.

Khalil Al-Hayya, wakil kepala Hamas dan anggota biro politiknya, mengatakan Mesir akan berkomunikasi dengan Israel pada hari Ahad untuk mendapatkan jadwal penerapan tersebut.

“Kami ingin mengakhiri pengepungan, dan pawai ini mencapai beberapa tujuan,” katanya.

“Pekerjaan itu dalam tahap uji coba, dan orang-orang kami dan perlawanan akan terus menekan untuk memenuhi tuntutan kami yang sah," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam peringatan Hari Bumi mengatakan bahwa tanah air Palestina adalah milik bangsa Palestina bukan Yahudi.

“Palestina adalah Negara merdeka yang beribukotakan Yerusalem. Cita-cita ini akan tercapai dan derita rakyat Palestina selama 100 tahun terakhir tidak akan berakhir sia-sia,” tegasnya.

SUMBER: Islampos. ARAB NEWS, Suara Palestina

MEDAN—Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung bersama Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli meninjau Jalan Pintu Air IV , Kelurahan Kwala Belaka, Kecamatan Medan Johor, Selasa (19/2/2019).

Turun langsungnya kedua pimpinan DPRD Medan itu guna menyahuti keluhan warga yang mengharapkan agar Pemko Medan memperbaiki dan melakukan pembenahan Jalan Pintu Air IV tersebut.

Kedua pimpinan DPRD Medan langsung ‘membawa’ Kepala Dinas PU Medan Isha Anshari dan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), M.Husni.

Saat berada di lokasi tersebut, sejumlah warga hadir juga mengeluhkan persoalan jalan tersebut yang sudah bertahun-tahun rusak.

“Sudah bertahun-tahun Jalan Pintu Air IV ini,sering kali kecelakaan kalau bisa cepatlah diperbaiki,” keluh Mei Sinaga salah seorang warga saat itu.

Menyahuti keluhan warga, Isha Anshari, Kadis PU Kota Medan mengatakan akan segera melakukan pembenahan Jalan Pintu Air IV.

“Kita akan lakukan pemerataan terlebih dahulu Jalan Pintu Air IV ini karena masih ada sebagian sisa aspal yang keras. Selanjutnya,kita mulai bertahap mengerjakannya jika tidak ada halangan hari ini kita kerjakan,” ucapnya.

Lanjutnya pihaknya secepatnya melakukan pembenahan kondisi Jalan Pintu Air IV tersebut. “Jika tidak ada halangan hari ini ( Rabu,red) kita kerjakan pemerataan dulu, baru nanti dibenahi,” ucapnya seraya mengatakan bahwa jalan tersebut akan dilakukan pelebaran ditahun 2020.

Usai melakukan pemantauan ,Ketua DPRD Kota Medan, Henry John Hutagalung dan Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli melakukan peninjauan di Jalan Lingga Raya, Kelurahan Kwala Bekala. Kecamatan Medan Johor.

Di lokasi tersebut, sarana fasilitas jembatan penyeberangan sudah rusak parah dan tidak adanya penerangan jalan.

Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, Muhammad Husni yang hadir dilokasi saat itu menyatakan akan membuat tiang dengan berkordinasi kepada pihak PLN.

” Kita kerja segera lampu penerangan jalan di Jalan Lingga Raya ini.Kami akan turunkan tim agar cepat dikerjakan jadi bisa terang,” katanya

Ketua Komisi C DPRD Kota Medan Boydo HK Panjaitan mengapresiasi tindakan cepat Pemerintah Kota (Pemko) Medan terkait pengoperasian Pasar Kampung Lalang dengan melakukan pengundian kios di Pasar Kampung Lalang, Jumat – Minggu 22 s/d 24 Maret 2019.

Hal ini sebagai upaya menyahuti harapan pedagang yang diutarakan beberapa waktu lalu melalui Komisi C dan sebagai wakil rakyat kita sampaikan ke Pemko untuk memenuhi hak hak pedagang dengan mengoperasikan pasar tersebut, kata Boydo, kemarin .

“Pokoknya kita apresiasilah langkah cepat dan tepat yang dilakukan Pemko Medan dengan melakukan pengundian kios Pasar Kampung Lalang. Ada 732 lapak milik pedagang di sana,” kata Politisi PDI Perjuangan ini.

Seperti diberitakan sebelumnya Boydo mengatakan bahwa, Senin (25/03/2019) Pasar Kampung Lalang Medan sudah dapat beroperasi kembali, atau segera dibuka dan ditempati seluruh pedagang yang berjualan bagi di sana.

“Mudah-mudahan sesuai janji tidak lewat bulan Maret 2019 ini bisa terpenuh, atau sekitar tanggal 25 atau 26 Maret ini Pasar Kampung Lalang bisa digunakan,” kata Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Boydo HK Panjaitan kepada wartawan usai menggelar rapat bersama OPD terkait Pemko Medan, Senin (18/03/2019) di Ruang Banggar DPRD Kota Medan.

Sementara setelah melalui jalan panjang Pemko Medan melalui PD Pasar melakukan pengundian sebanyak 723 kios Pasar Tradisional Kampung Lalang. Pengundian yang berlangsung selama dua hari ini dilakukan untuk memberikan tempat kepada pedagang dalam melaksanakan transaksi jual beli, menyusul telah selesainya pembangunan Pasar Tradisional Kampung Lalang

Sumber foto: grid.id

MuslimOnline.Id- Sebagian kaum muda berusia antara 18 hingga 24 tahun dilaporkan gagal produktif akibat penggunaan ponsel (gadget) yang berlebihan. Keterangan ini berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan para ahli di Universitas Teknologi Queensland (QUT) Australia.

Menurut para ilmuwan, kaum muda yang tidak produktif mengalami sindrom ‘technoference,’ yaitu ketika penggunaan ponsel menyebabkan gangguan selama kehidupan sehari-hari. Jumlah penderitanya pun semakin banyak setiap harinya.

Para peneliti QUT telah melakukan penelitian untuk menentukan apakah penggunaan ponsel yang bermasalah memburuk di Australia. Menurut temuan mereka, yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah Frontiers, 24 persen wanita dan 15 persen pria dapat dikategorikan sebagai pengguna ponsel yang bermasalah.

Mereka juga menemukan bahwa 40,9 persen anak-anak berusia 18 hingga 24 tahun dan 23,5 persen anak-anak berusia 25 hingga 29 tahun menderita technoference.

Dr Oscar Oviedo-Trespalacios, dari Pusat Penelitian Kecelakaan dan Keamanan Jalan QUT, menjelaskan bahwa technoference mengacu pada gangguan dan gangguan sehari-hari yang dialami orang akibat ponsel dan penggunaannya. Tim menilai 709 pengguna ponsel di seluruh negeri, berusia antara 18 hingga 83 tahun.

Para peserta mengisi survei yang menanyakan apakah ponsel berakibat pada kurang tidur, menjadi kurang produktif, mengemudi dengan tidak aman dan mengalami rasa sakit fisik. Survei, yang dilakukan pada tahun 2018, mereplikasi pertanyaan dari survei serupa dari tahun 2005.

Tim menemukan bahwa satu dari lima wanita dan satu dari delapan pria mengatakan bahwa mereka sekarang kehilangan tidur karena waktu yang mereka habiskan untuk ponsel mereka.

Angka ini meningkat 17,2 persen untuk wanita dan 8,6 persen untuk pria melebihi usia 13 tahun. Dalam hal produktivitas, 12,6 persen partisipan pria dan 14 persen wanita mengalami penurunan produktivitas karena waktu yang mereka habiskan untuk ponsel.

“Laporan terkait dengan kurang tidur dan produktivitas menunjukkan bahwa hasil negatif ini telah meningkat secara signifikan selama 13 tahun terakhir,” ujar Dr Oscar Oviedo-Trespalacios.

Temuan ini menunjukkan bahwa ponsel berpotensi semakin memengaruhi aspek fungsi siang hari karena kurang tidur dan meningkatnya kelalaian tanggung jawab.

Sebuah studi terbaru yang dilakukan oleh Universitas Oxford dan Warwick menemukan bahwa penggunaan perangkat seluler tidak mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan keluarga di rumah bersama.

Menurut penelitian, yang diterbitkan dalam Journal of Marriage and Family, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu di rumah dengan orang tua mereka daripada di tahun 2000.

SUMBER: Islampos|  ROL | SCIENCEDAILY

MuslimOnline.Id- Forum Dai Peduli Sumatera Utara menggelorakan program Peduli Guru Ngaji demi membantu kehidupan mereka yang merupakan garda terdepan dalam mendidik anak-anak kaum muslimin.

Hal itu disampaikan Ketua Dai Peduli Sumut, Ustadz H Khairul Arif Giawa Lc MA kepada wartawan, Jumat (29/3/2019)

"Guru ngaji punya kepedulian yang tinggi dalam mendidik generasi Islam ke depan namun kebanyakn guru ngaji belum mendapatkan perhatian yang cukup dari pemerintah maka banyak kita dapatkan guru ngaji yang kurang kesejahteraan hidupnya," ujar Khairul Arif.

Dai Peduli Sumut dengan program Peduli Guru Ngaji setidaknya agar guru ngaji terbantu dalam segi ekonomi dan bisa menjalankan aktifitas mengajar tanpa kebingungan dalam masalah ekonomi.

Sementara itu, Manager Fundrising Dai Peduli Sumut, Ibnu Hasyim Lubis yang mendampingi  menuturkan bahwa banyak terlihat kesejahteraan guru ngaji sangat memprihatinkan, padahal mereka adalah pahlawan penjaga moral penerus bangsa ini.

"Tidak sedikit kita lihat masyarakat lebih rela membayar ratusan ribu hingga jutaan untuk pendidikan anaknya, tetapi tidak untuk mengaji. Uang untuk biaya mengaji hanya seikhlasnya," jelas Hasyim.

Akibat kurangnya perhatian kepada guru ngaji, banyak guru ngaji yang beralih profesi. Tentu yang dirugikan adalah umat Islam, khususnya di daerah-daerah yang jarang memiliki guru ngaji.

"Atas dasar itu, kami mengajak masyarakat untuk peduli pada guru ngaji, dan sama sama kita mensejahterakan mereka," ujar sosok asal Siantar itu.

Ibnu melaporkan bahwa saat ini donasi yang telah terkumpul dari para donatur sebesar Rp 4.923.200.

Selain program peduli guru ngaji, target Dai Peduli Sumut selanjutnya adalah program peduli anak yatim. Sementara Dai Peduli secara nasional untuk tahun ini menargetkan akan membangun Rumah Yatim di Gaza, Palestina.

Ketua Komisi C DPRD Medan,Boydo HK Panjaitan bersama sejumlah anggota komisi C ; Jangga Siregar,Modesta Marpaung dan Dame Duma Sari Hutagalung melakukan kunjungan ke Pasar Kampung Lalang,Selasa (26/3).

Boydo berharap agar pedagang Pasar Kampung Lalang agar tetap solid,serta tidak lagi terpecah sehingga situasi pedagang dalam berjualan bisa kondusif dan nyaman.

” Dari hasil peninjauan kita setelah kemarin dilakukan pencabutan nomor kios Pasar Kampung Lalang ini sudah bisa ditempati.Janji yang pernah kita sampaikan bahwa sebelum berakhirnya bulan Maret sudah tuntas.Perjuangan kami sudah tuntas ,” tegas Boydo.

Dari hasil tinjauan tersebut, sambung politisi PDI Perjuangan itu,seluruh area gedung bangunan sudah layak dan tinggal dilakukan penataan ruangan oleh pedagang.

” Dari hasil tinjauan lapangan kita semuanya tinggal ditata pedagang seluruh ruangan.Dan ditanggal 1 April pedagang mulai berjualan ,” kata Boydo.

Kata,Boydo kembali pihaknya dalam hal ini mengingatkan agar PD Pasar Kota Medan agar tetap menata sebanyak 732 pedagang.

” Untuk PD Pasar Kota Medan kita mengingat kembali agar tidak terjadi penambahan pedagang seluruhnya harus tetap berjumlah 732 pedagang.Jangan lagi ada penambahan dengan kondisi Pasar Kampung Lalang saat ini semuanya sudah layak dan pasar ini bisa menjadi percontohan bagi pasar lainya yang ada di Kota Medan,” ucap Boydo yang kembali maju menjadi caleg Nomor Urut 2 dari Medan Amplas ,Medan Denai dan sekitarnya. (SB/01)

”Kasus pemecatan pegawai KPUM sudah pernah RDP di DPRD Medan pada 6 Februari 2017 lalu. Saat itu, disimpulkan bahwa tidak ada dilakukan pemecatan, skorsing maupun intimidasi. Tetapi faktanya, banyak yang langsung ‘dibabat’.

Ada 34 pegawai yang sudah bekerja puluhan tahun, dipecat dan diganti pegawai baru,” ungkap Mantan pegawai Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM), Abidin Pangaribuan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi C DPRD Medan yang dipimpin Ketua, Boydo HK Panjaitan, dihadiri Sekretaris I KPUM, Halason Rajagukguk, dan anggota Pandapotan Simanjuntak serta beberapa pegawai KPUM yang dipecat lainnya.

Dia mengaku telah dipecat namun tidak diberikan pesangon. Hal itu sudah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, dan Gubernur Sumatera Utara. Namun itu semua sia-sia karena KPUM orang-orang kuat. “Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan sudah keluar, tapi diabaikan. Di PN Medan, saya sudah menang. Begitu juga sampai kasasi, banding mereka ditolak,” imbuhnya.

Pasca keluarnya putusan banding, Abidin mengaku penah diajak ketemu Halason Rajagukguk dan pengacaranya Pandapotan Simanjuntak. Dalam pertemuan itu,  KPUM berjanji memberikan hak-hak pegawai pada Tahun Baru 2018. “Lalu tanggal 7 Januari 2018, ada 6 mantan pegawai yang ikut pertemuan dengan Sekretaris KPUM dan pengacaranya. Namun, KPUM tidak mau merealisasikan pembayaran dan penyelesaian hak-hak kami. Mereka mempersilahkan kami untuk melaporkannya ke polisi,” tambahnya.

Mantan mandor KPUM, Roni Simanjuntak menjelaskan, dirinya dipecat tanpa alasan yang jelas. Dia dianggap bersekongkol dengan mantan Ketua II KPUM, Rayana Simanjuntak dan tidak tertib kehadirannya. “Darimana saya tidak tertibnya, saya kerja dari pukul 06.00 WIB hingga 22.00 WIB, sedangkan jam kerja saja sampai pukul 16.00 WIB. Untuk Rayana, saya saja tidak pernah bertemu langsung maupun bertelepon,” tegasnya seraya menyebutkan dia menerima SK tanggal 7 dan di skor tanggal 13.

Sekretaris I KPUM, Halason Rajagukguk, menyebutkan kasus yang diadukan kedua mantan pegawai KPUM tersebut sudah masuk ranah pidana. Begitu juga mengenai skorsing, Halason mengaku hal itu merupakan kebijakan pengurus karena melihat tindakan Roni selama bekerja. “Kasus ini sudah ranah pidana, kita tunggu saja. Kami akan ajukan upaya hukum lainnya,” jelas Halason.

Ketua Komisi C DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, menyimpulkan bahwa Dinas Koperasi Kota Medan mengawasi KPUM sesuai aturan yang berlaku. Apalagi, KPUM akan melakukan Rapat Akhir Tahun (RAT) dan pemilihan pengurus baru. “Kita harap, hasil putusan pengadilan dapat diakomodir KPUM dengan melakukan mediasi dengan para pegawai. Jangan abaikan putusan itu, karena sudah incraht. Segera awasi dan lakukan pendataan terhadap persoalan yang ada di tubuh KPUM,” perintah Boydo pada pertemuan itu

Abdul Aziz,ST (kedua dari kiri) saat berfoto dengan anggota KAHMI Forever Jalan Sehat

Muslimonline.id-Tuberkulosis (TB) sampai saat ini masih menjadi penyakit yang membahayakan bagi setiap orang, siapa saja bisa terkena TB. Fakta menunjukkan tidak ada satupun negara di dunia yang berani menyatakan bebas TB. Penyakit TB berlangsung  dengan cepat. Diperkirakan  setiap tahun terdapat 10 juta TB baru di seluruh dunia, World Health Organization ( WHO ) menyatakan wilayah Asia Tenggara menanggung 45% dari keseluruhan beban TB di dunia.

Paparan diatas disampaikan  Dr. Delyuzar M.Ked (PA), Sp.PA (K) dan Fahrin Malau di Penang Corner jalan Dr. mansyur depan SMK 8 ahad, 24 Maret bertepatan peringatan Hari TB se dunia, dihadapan 150 anggota KAHMI Forever Jalan Sehat (KFJS) Medan usai melaksanakan jalan sehat.

Del, panggilan akrabnya menyampaikan saat ini Tuberkulosis (TB)  penyumbang kematian nomor dua setelah stroke. Selain berada di urutan kedua, TB di Indonesia masuk diantara negara dengan beban TB tertinggi di dunia setelah China. Penanganan TB semakin sulit dengan adanya TB-HIV (Human Immunodeficiency Viruses), TB-MDR (Multi Drugs Resistant) TB pada anak dan masyarakat rentan lainnya. Ini merupakan kerugian yang sangat besar, bukan saja aspek kesehatan tetapi juga aspek sosial dan ekonomi.

Selama ini masyarakat mengetahui TB hanya menyerang bagian paru-paru, padahal bakteri TB dapat menyerang seluruh bagian tubuh. Bakteri ini bisa hidup pada tempat yang sejuk serta gelap selama berbulan-bulan lamanya, juga ditempat lembab dan kering.

Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika  Instansi yang memiliki kewenangan mengamati unsur cuaca, iklim,  kegempaan dan kualitas. Mengenai kualitas udara BMKG melakukan pengamatan kualitas udara dengan SPM (Suspended Particle Matter) pengamatan meliputi pengukuran konsentrasi debu yang lazim disebut PM 2,5 dan 10 menunjukkan Partikel debu dalam mikron, ini tentunya bisa menjadi rujukan bagi dunia kedokteran untuk menggunakan hasil pengamatan BMKG terutama buruknya kualitas udara terjadi akibat pencemaran udara, kebakaran hutan, polusi kendaraan dan industri.

Seluruh aspek kehidupan yang terjadi di planet ini tidak terlepas dari unsur cuaca dan iklim  yang erat Kaitannya dengan  berbagai penyakit, tidak terlepas dari kualitas udara dimana masyarakat berdomisili ujar Aziz purna bhakti BMKG. Di akhir bincang- bincang Delyuzar berharap Abdul Aziz, ST yang merupakan caleg PKS DPRD Medan No urut 9 dari Dapil 5 yang meliputi Medan johor, Polonia, Maimun, Sunggal, Tuntungan, Selayang, agar terpilih untuk DPRD Medan yang lebih baik.

MuslimOnline.Id- Hari minggu ternyata bukan menjadi alasan untuk bermalas-malasan bagi relawan ACT-MRI Sumut, bersama beberapa komunitas lainnya, seperti QR For Humanity, Himagri UMSU, Teater Dermaga, MIM (Muda Inisiatif Memberi), IRAMA (Ikatan Remaja Masjid Al Mustafa), GEMMA (Gerakan Maghrib Mengaji Al Mustafa), dan komunitas Doodle Art Medan, mereka melakukan Aksi Kepedulian terhadap saudara-saudara di Palestina, khususnya di Gaza, Ahad (24/3/2019).

Marketing Communication (Marcom) ACT Sumut, Ilham Moehammad menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pemantik kepedulian terhadap Palestina.

"Aksi ini bertujuan menyadarkan warga sumut bahwa saudara kita di Palestina sedang mmbutuhkan bantuan kita," ujarnya pada MuslimOnline.

Aksi yang diikuti lebih dari ratusan orang ini, cukup menjadi pusat perhatian masyarakat kota Medan yang pagi itu beraktifitas di Car Free Day Lapangan Merdeka Medan. Beragam kegiatan yang dilakukan oleh gabungan komunitas ini, selain orasi yang menggugah masyarakat, mereka juga melakukan drama teatrikal kekejaman dan penindasan zionis Israel. Adegan setiap adegan cukup menggugah dan menyadarkan masyarakat yang menonton saat itu.

Aksi ditutup dengan long march membawa bendera Palestina sepanjang 10 meter dengan mengitari Lapangan Merdeka Medan, sembari meneriakkan Yel-yel serta seruan dukungan.

Beberapa kali juga terdengar teriakan takbir dari peserta aksi. Yang teriakan aksi itu juga diikuti oleh peserta Car Free Day, dan peserta Lomba Marathon yang saat itu juga turut meramaikan Lapangan Merdeka Medan. Beberapa warga yang sedang berolah raga pun tak segan-segan mendokumentasikan aksi relawan ACT-MRI Sumut ini. Usai longmarch, beberapa warga juga tampak sibuk membubuhkan tandatangan nya di spanduk petisii dukungan Sumut Selamatkan Palestina, tua-muda, pria-wanita, tampak antusias pagi itu.

Ilham menuturkan bahwa aksi kali ini, juga meminta dukungan tentang program Kapal Kemanusiaan untuk Palestina.

"Kami juga memnta dukungan dan doa warga Sumut bahwa sebentar lagi ACT akan memberangkatkan Kapal Kemanusiaan untuk Palestina," tutur Ilham.

Selain aksi orasi, kegiatan kali ini juga diisi dengan seni melukis di paper art atau biasa disebut dengan doddle art oleh komunitas Doodle Art Medan. Dan ada juga aksi selfie-selfie warga dan peserta aksi bersama Badut Hello Kitty yang sudah disiapkan oleh ACT Sumut.

Menjelang siang, peserta aksi pun membubarkan diri dengan tertib. Tanpa ada kendala dan gangguan sedikit pun di lapangan


"Nah untuk warga Medan dan Sumut yang ingin memberikan dukungannya terhadap saudara-saudara Palestina kita yang ditindas oleh Zionis Israel. Berikan donasi terbaikmu ke Aksi Cepat Tanggap Jln. Abdullah Lubis Depan Hotel Bandara, Kota Medan," pungkas Ilham.

Untuk Donasi ataupun Infaq bisa juga disalurkan ke Nomor Rekening :
➡ BNI Syariah : 66-00000-21
➡ Bank Mandiri : 101-000-5634-264
➡ An.Aksi Cepat Tanggap

Puluhan karyawan Rumah Sakit (RS) Sari Mutiara Medan delegasi ke DPRD Medan terkait ketidakjelasan nasib mereka dan gaji belum terima. Delegasi mereka diterima Ketua DPRD Medan Drs Henry Jhon Hutagalung SH SE MH diruangan kerjanya Jumat (22/3/2019).

Salah satu perwakilan karyawan Suhaida dihadapan Henry Jhon Hutagalung menyampaikan, pihaknya mengadukan nasib sekitar 80 karyawan belum terima gaji. Karyawan yang terdiri dari tenaga medis, admnistrasi dan cleaning service belum menerima gaji sejak bulan Januari, Pebruari dan Maret Tahun 2019.

Parahnya kata Suhaida, bulan Pebruari lalu ada instruksi lisan dari pihak manajemen agar karyawan tidak bekerja lagi. Alasan, izin operasional RS Sari Mutiara sudah habis dan tidak diperpanjang lagi.

“Status kami tidak jelas, apakah diberhentikan atau tidak. Kalau memang dirumahkan harus secara tertulis, bukan lisan. Kalau menunggu rumah sakit beroperasi kembali tentu ada pemberitahuan. Namun kami juga berharap agar gaji sejak Januari 2019 lalu tetap dibayar,” pinta Suhaida.

Sama halnya keluhan yang disampaikan Sri Elfisah, selain tuntutan pembayaran gaji. Elfisah juga berharap ada kejelasan dari pihak manajemen RS Sari Muriara soal kapan beroperasi kembali, sehingga nasib karyawan tidak terkatung katung.

“Kami sangat berharap agar pembayaran gaji tetap menjadi prioritas. Kebutuhan keluarga sangat mendesak dan mengharap dari gaji itu,” pinta Elfisah seraya memelas agar Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dapat membantu memfasilitasi.

Menyahuti keluhan karyawan, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menyampaikan, secepatnya akan memfasilitasi pertemuan pihak Rumah Sakit, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kesehatan, BPJS dan perwakilan karyawan.

“Minggu depan akan saya undang seluruh pihak terkait hadir disini. Masalah pembayaran gaji akan saya surati pihak RS Sari Mutiara supaya secepatnya dibayar,” ujar Henry Jhon selaku politis PDIP itu.

Ditegaskan Henry Jhon lagi, pihak manajemen RS Sari Mutiara harus segera membayar gaji dan selanjutnya memperjelas status karayawan. “Kalau memang diberhentikan, harus bayar pesangon sesuai ketentua,n” sebutnya.

Sama halnya, terkait karyawan yang telah pensiun dari RS Sari Mutiara. Henry berharap supaya ikut diakomodir terkait haknya. “Ada puluhan karyawan yang sudah pensiun namun tidak diperdulikan selama ini, bagi yang pensiun juga supaya diberi haknya,” imbuh Henry.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan tidak hanya ‘membuka kran’ bantuan kepada pelaku usaha yang sudah berjalan saja, tetapi juga kepada masyarakat yang mau mengubah perekonomian keluarganya.

Menurut anggota Komisi C DPRD Medan, Jangga Siregar, Jumat (15/3), data 463.000 jiwa atau 129.613 Kepala Keluarga (KK) warga miskin yang tercatat di Dinas Sosial Kota Medan per 2019 ini, bukanlah angka yang sedikit. Angka tersebut diyakini dapat bertambah, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, siswa yang tamat sekolah atau kuliah dan belum bekerja.

“Gencar pun kita (DPRD Medan, red) mensosialisasikan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan tapi tidak didorong dengan terciptanya peluang usaha di masyarakat, maka kegiatan ini hanya sebatas seremoni belaka,” imbuhnya.

Oleh karenanya, politisi Hanura Kota Medan ini berharap kepada pemangku kebijakan di Kota Medan agar terus melakukan upaya-upaya, agar di tahun 2030 tidak ada warga miskin di Kota Medan.

“Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 jelas berbunyi ‘bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat’ dan Pasal 34 Ayat 1 berbunyi ‘fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara’,” pungkasnya seraya berharap apa yang termaktub dalam Undang Undang 45 tersebut dapat terwujud.

Hasil Laporan Reses DPRD Kota Medan I – V, Soroti Buruknya Jalan dan Drainase di Kota Medan. Sebagaimana disampaikan oleh Sabar Syamsurya Sitepu dalam hasil pelaksanaan reses pertama Tahun 2019 daerah pemilihan I,Senin 18 Maret 2019 di rapat paripurna istimewa DPRD Medan.

Dalam laporan daerah pemilih I Sabar Syamsurya Sitepu,Boydo Panjaitan, Hasim Ihwan Ritonga, Lily, Parlaungan Simangunsong, Asmuni Lubis, Ahmad Arif, Zulkifli Lubis, Hendra DS, Deni Maulana meminta kepada Pemko Medan agar meninjau kembali semua perbaikan drainase di Kota Medan

Dapil I meminta kepada Dinas Pekerja Umum untuk pengaspalan jalan Air Bersih Ujung Panjang 1000 meter lebar 4 meter dan pengecoran/rabat beton baru jalan Air Bersih Ujung gang Santun panjang 75 meter lebar 3,5 meter serta pembuatan bronjong bantaran sungai Denai panjang lebih kurang 50 meter.

Dan dapil I meminta Dinas PU mempelebar dan pengorekan paret sepanjang jalan Denai gang Abdul Kadir yang rawan banjir setiap turun hujan.

Berikutnya Dinas PU juga segera memperbaiki infrastruktur jalan Bajak II sampai jalan Bajak V gang Rukun 9 lingkungan 8 Kelurahan Harjosari II kecamatan Medan Amplas rusak berlubang dan parit tumpat mengakibatkan daerah tersebut kerap banjir jika turun hujan.

Padahal jalan tersebut merupakan jalan alternatif menghubungkan dari jslan bsjak V ke jalan bajak IV warga sangat mrmbutuhkan petbaikan jalan tersebut sebagai akses jalan satu-satunya.

Selain itu Dinas Kebersihan juga segera memasang dan memperbaiki lampu jalan diseluruh lingkungan dan kecamatan di dapil I, serta menambah armada pengangkutan sampah yang menumpuk di rumah warga daerah dapil I, juga Dinas Kebersihan dan Pertamanan juga menebang pohon dipinggir jalan tersebut dapat membahayakan.

Menyangkut kesehatan dapil I minta kepada kepala BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penguna BPJS masyarakat kecil dalam hal pengobatan secara optimal di Rumah Sakit ataupun Puskesmas yang ada di kota Medan.

Sementara itu juga Dapil I meminta kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar segera menyelesaikan E-KTP masyarakat kota Medan, yang sudah betahun-tahun belum selesai.

Politisi Fraksi PPP DPRD Medan itu berharap, dengan kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) baru, dapat menjadi semangat baru bagi Dinas PU Kota Medan untuk menjadikan Medan menjadi Rumah Kita.

“Kita akan awasi dan lakukan evaluasi triwulan pertama. Harapan kita, beliau dapat mengerjakan dengan baik hasil Musrembang Kota Medan dan laporan hasil reses. Beliau harus mampu turun ke lapangan dan tidak hanya mengarang-ngarang perbaikan jalan rusak,” tekannya sembari meminta perbaikan tidak dilakukan terhadap jalan yang masih layak digunakan

Muslimonline.id- Warga Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat dikejutkan dengan gerakan sekelompok massa yang berkumpul pada waktu dan tempat yang telah di tetapkan untuk melakukan aksi yang populer disebut Flash mob. Aksi kader PKS dan simpatisan menarik perhatian masyarakat di empat kabupaten kota tersebut, kenapa?

Berjubelnya kader-kader PKS berjejer mulai Bundaran Mayestik hingga tugu Stabat Langkat sepanjang 43 km mengerahkan tidak kurang 4300 orang kader dan simpatisan, itu hal yang luar biasa. Disepanjang jalan mereka memakai alat peraga kampanye serta mengibarkan bendera PKS mensosialisasikan nomor 8 yaitu nomor urut partai  pada kontestasi politik 2019 serta meneriakkan capres Prabowo Sandi, sekaligus membagikan brosur program PKS kedepannya. Gerakan spektakuler ini di mobilisasi Dewan Pengurus Wilayah PKS Sumatera Utara.

Tidak henti- hentinya aksi atraktif ditonjolkan dalam flash mob kali ini, bayangkan becak motor (betor) istilah Medan, mengangkut sound system, genset, penumpang tumplek blek diatas betor menyapadan bernyanyi serta meneriakkan pilih PKS, ada lagi konvoi sepeda dan lain lain yang membuat masyarakat terkesima.

Diantara ribuan kerumunan massa terlihat Muhammad Nuh calon DPD RI mbuat simbol dengan jari menyiratkan  angka 30, agar memilih no. 30 untuk DPD RI yang lebih baik. Aksi lain, bak Inspektur upacara dalam apel Siaga pasukan meluncur jip terbuka yang ditumpangi anggota DPR-RI Tifatul Sembiring dan ketua PKS Sumut Dr.Hariyanto menyapa masyarakat.

Ir. Tifatul Sembiring (Kiri) dan Dr. Hariyanto (Kanan) saat memantau Flashmob PKS Sumut diatas Jeep

Bagi caleg-caleg PKS tumpah ruah di acara tersebut sambil memperkenalkan diri serta program yang diusung. Salah satu yang terlihat caleg DPRD Medan dapil 5 (Medan Sunggal, Tuntungan, Selayang, Johor, Polonia, Maimun )Abdul Azis, ST . Caleg nomor urut. 9 ini turut hadir dan menyampaikan janjinya kalau terpilih akan melaksanakan amanah dengan baik dan mengawal program- program yang berpihak kepada rakyat.

Untuk itu Aziz berharap kepada pemilih cerdas agar memilih caleg-caleg PKS untuk DPRD medan dapil 5 no. Ada caleg no. 9, sudah berpengalaman di Pemerintahan mengabdi selama 35 tahun di instansi Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika serta di berbagai ormas.

Komisi D DPRD Medan mendukung rencana Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk memperbaiki 100 KM kualitas jalan di Kota Medan pada tahun 2019. Hanya saja, perbaikan tersebut harus merata dan dikerjakan terhadap jalan yang benar-benar layak mendapat perbaikan.

“Jalan-jalan di Kota Medan, khusus jalan tikus masih banyak yang rusak. Seandainya 100 KM jalan yang diperbaiki itu tepat sasaran, diyakini tidak ada jalan yang ditemukan rusak di Kota Medan,” ungkap Ketua Komisi D DPRD Medan, Abdul Rani kepada wartawan menyikapi pernyataan Kadis PU Kota Medan, Isya Ansari, Minggu kemarin.

Dia berharap, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Medan dapat memprioritaskan perbaikan terhadap jalan yang menjadi laporan masyarakat saat reses anggota DPRD Medan. Pasalnya, keluhan tersebut hampir rutin disampaikan saat reses anggota DPRD Medan.

“Saya merasakan ketika melaksanakan reses, masyarakat menunjukan jalan-jalan yang rusak. Seperti di Jalan Cempaka, itu kan masih inti kota Medan. Dan jalan rusak tidak layak ditemukan di kota terbesar ketiga Indonesia ini. Apalagi kita sempat dijuluki Medan Sejuta Lobang,” imbuhnya seraya berharap hasil reses dapat ditampung Dinas PU Kota Medan.

Politisi Fraksi PPP DPRD Medan itu berharap, dengan kepemimpinan Kepala Dinas (Kadis) baru, dapat menjadi semangat baru bagi Dinas PU Kota Medan untuk menjadikan Medan menjadi Rumah Kita.

“Kita akan awasi dan lakukan evaluasi triwulan pertama. Harapan kita, beliau dapat mengerjakan dengan baik hasil Musrembang Kota Medan dan laporan hasil reses. Beliau harus mampu turun ke lapangan dan tidak hanya mengarang-ngarang perbaikan jalan rusak,” tekannya sembari meminta perbaikan tidak dilakukan terhadap jalan yang masih layak digunakan.

Sebelumnya, Kadis PU Kota Medan, Isya Ansari menyebutkan, pihaknya akan fokus melakukan peningkatan kualitas jalan dan drainase pada tahun 2019. Sekitar 100 KM jalan yang akan diperbaiki baik dengan sistem aspal hoat mix maupun aspal beton.

Katanya, perbaikan infratruktur yang dilakukan Dinas PU terbagi dua. Pertama berdasarkan hasil musrembang dan kedua berdasarkan rencana kerja (Renja). Musrembang atau usulan masyarakat di daerah pinggiran, dan renja meliputi perbaikan infrastruktur di inti kota.

Anggota DPRD Medan Hendra DS meminta Walikota Medan Dzulmi Eldin agar memperhatikan infrastruktur yang berada di perbatasan, antara Kota Medan dan Deliserdang. Kondisi jalan di sana buruk dan kerap becek.

“Seperti jalan di Gang Keluarga, Kelurahan Harjosari II Marindal I, Kecamatan Medan Amplas. Kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan tersebut tak ubahnya bagai jalan di perkampungan. Tak beraspal dan kerap becek jika diguyur hujan,” ujar Hendra DS, Senin (18/3/2019) di Gedung DPRD Medan.

Anggota Komisi D DPRD Medan ini menambahkan, kondisi jalan buruk ini sudah selama 15 tahun dirasakan warga di sana. Akses di Gang Keluarga ini semakin parah jika diguyur hujan. Jalanan becek dan berlumpur, sehingga kendaraan bermotor sulit melintas.

“Saya sudah menyampaikan keluhan masyarakat ini dalam laporan reses. Bahkan tadi usai paripurna, saya langsung menyampaikan pada walikota. Beliau bilang, dalam beberapa hari ini akan dilakukan perbaikan jalan di sana,”ujar politisi Hanura ini.

Dia meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar proaktif memperhatikan warga di perbatasan, agar mereka tidak tertinggal di daerah lain yang berada di inti kota.

“Pembangunan infrastruktur ini sangat diperlukan masyarakat perbatasan. Apalagi Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas berbatasan langsung dengan Kabupaten Deliserdang. Selain masalah jalan, warga juga mengeluhkan drainase, karena di daerah mereka sering banjir,”ujar legislator yang kembali mencalonkan diri di daerah pemilihan IV meliputi 4 Kecamatan diantaranya, Medan Amplas, Medan Area, Medan Denai dan Medan Kota

Kemarahan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (18/3) dinilai Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH sudah terlambat.

“Marahnya sudah telat. Kenapa baru sekarang marahnya, DPRD Medan sudah beberapa tahun lalu marah melihat kondisi RSUD dr Pirngadi dan pelayanannya yang tidak memuaskan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/3) menanggapi kemarahan wali kota tersebut.

Kondisi itu sudah lama disampaikan ke Pemko Medan, namun tidak ada tanggapan untuk perbaikan RS tersebut. “Bisa dilihat rekam jejaknya Komisi B DPRD Medan beberapa tahun belakangan yang menyoroti kinerja RSUD dr Pirngadi Medan,” ujarnya.

Disebutkan Politisi PAN itu, anggaran-anggaran untuk kemajuan RS milik Pemko Medan itu sudah disetujui. pinjaman daerah dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga sudah dibuat Perda-nya. Namun ini tidak bisa dimanfaatkan Pemko Medan.

Ditambahkannya, RSUD dr Pirngadi sudah sudah disahkan jadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang (Badan Layanan Umum Daerah), dimana bisa berorientasi bisnis namun tidak meninggalkan prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Namun penempatan di RS tersebut masih begitu-begitu saja.

“Bagaimana bisa benar, kalau dewan pengawas dilakukan pemerintah kota, Sekda dibuat sebagai pengawas,” ujar Ketua F-PAN DPRD Medan seraya menyebutkan, Pemko Medan menempatkan orang-orang profesional dalam mengelola rumah sakit tersebut, yang benar-benar bisa memahami pengelolaan RS dengan benar.

“Kita lihat, hampir seluruh RS di Medan ini penuh dengan pasien, namun di RSUD dr Pirngadi hanya 40 persen bisa memenuhi. Jadi wali kota hari ini marah-marah, sudah terlambat. Selama ini kemana wali kota kita,” sebut Bahrumsyah lagi.

Ditambahkannya, kondisinya sekarang di RS dr Pirngadi ada 700 tenaga honor, namun hanya sekira 200-an tenaga medis. Selebihnya tenaga administrasi. Dokter banyak yang paruh waktu. Pembangunan lebih banyak diarahkan ke fisik bangunan bukannya perbaikan SDM, jelasnya.

Kalaupun wali kota marah saat ini, harusnya ada evaluasi setelah itu, bukan hanya marah-marah saja. Selama ini, Bahrumsyah menilai Pemko Medan tidak ada melakukan langkah strategis terhadap perbaikan RSUD tersebut.

Saat ini RSUD dr Pirngadi menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) di Dinkes Kota Medan. Dewan pengawas memiliki kekuasaan penuh sehingga direktur tunduk dan menjalankan amanah dari dewan pengawas yang profesional

Dua warga negara Indonesia menjadi korban penembakan brutal di masjid Kota Christchurch, Selandia Baru. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 13.40 waktu setempat, saat waktu Salat Jumat."Baru saja masuk informasi terdapat dua warga negara Indonesia yang terkena tembak di masjid tersebut. Itu merupakan ayah dan anak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Jumat, 15 Maret 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kedutaan Besar RI di Wellington, kedua korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit Christchurch Public Hospital. Sang ayah berada di ruangan ICU, sementara anaknya dirawat di ruangan biasa.

Belum diketahui secara pasti kondisi kedua WNI yang terkena tembak tersebut. Namun keluarga tersebut memang belum lama ini pindah ke Kota Christchurch. KBRI Wellington masih terus berupaya mencari informasi mengenai WNI tersebut."Kita sangat prihatin dengan situasi saat ini. Kita mendoakan agar ayah dan anak dapat segera pulih. Pihak KBRI juga sudah mengirim tim dan masih berkoordinasi dengan otoritas setempat dan mengecek rumah sakit di Christchurch untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada korban lain dari WNI yang menjadi korban penembakan tersebut," ujar Arrmanatha. Motif dari penembakan brutal itu belum diketahui secara pasti. Namun pemerintah Indonesia mengecam keras aksi penembakan teror yang terjadi di Selandia Baru.

"Kita menyampaikan dukacita kepada seluruh korban dan keluarga. Kita juga menawarkan dukungan kepada pemerintah Selandia Baru apabila dibutuhkan," ujarnya

Aksi Keji pelaku pembantaian di masjid Al Noor New Zealand  telah menamba daftar perbuatan Anti Islam di negara-negara minoritas Muslim. Pelaku yang  memfilmkan dirinya saat melepaskan tembakan pada puluhan jemaah menunjukkan rasa tidak bersalah bahkan seakan bangga atas prilaku kejinya.Manusia keji yang dikenal dengan nama Brenton Tarrant dalam akun Twitter miliknya  memasuki Masjid Al Noor di Christchurch sekitar pukul 13:30.

Video berdurasi 17 menit yang disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya itu memperlihatkan warga Australia berusia 28 tahun tadi  menembakkan lebih dari 100 tembakan pada jemaah. Setidaknya 27 orang terbunuh dan banyak lagi yang terluka. Masjid pun penuh dengan mayat. Dikutip dari DailyMail, Jumat meski banyak beredar tak sedikit netizen yang mengimbau agar video tadi tak disebarluaskan.

Senjata yang digunakan termasuk senapan semi-otomatis dipenuhi tulisan nama-nama pembunuh massal sebelumnya dan kota-kota tempat penembakan terjadi. Aksi  manusia BIADAB ini dimulai ketika ia masuk ke dalam mobilnya dan mengenakan pelindung tubuh bergaya militer dan helm. “Mari kita mulai pesta ini,” ujarnya.

Dia kemudian pergi ke masjid dan mendengarkan lagu-lagu militer sebelum parkir di sebuah sudut. Setelah mengambil salah satu dari setidaknya enam senjata yang tersimpan di mobilnya, ia berjalan ke pintu depan dan mulai menembaki jemaah. Pria bersenjata itu menyerbu masuk dan memberondong siapa pun yang dilihatnya. Seorang lelaki yang terluka mencoba menyelamatkan diri menjadi sasaran tembakannya setelah dengan tenang mengisi ulang senjata.

Senjata dipenuhi nama penembak massal sebelumnya dan lokasi penembakan.

Dia menembaki jemaah  yang tengah beribadah dan berkali-kali mengisi ulang senjata. Beberapa kali pelaku terelam  berdiri di depan orang-orang yang terluka dengan tenang mengisi kembali senjatanya lalu menembaki para korban untuk memastikannya tewas.

Masjid Al Noor memiliki kapasitas lebih dari 300 orang. Dari klip yang beredar Tarrant kemudian berjalan keluar dan menembak dua sasaran lainya sebelum kemudian kembali ke mobil dan menukar senapannya. Berikutnya ia ke mesjid untuk kedua kalinya dan berjalan menuju mayat  di dalam ruangan dan mulai menembaki kepala mereka untuk memastikan jika mereka sudah mati.

Korban dilarikan ke rumah sakit setempat.
Yakin semua korban tewas, pelaku berlari keluar dan menembaki korban  lain di halaman depan masjid. Seorang perempuan terlihat tersandung hingga jatuh dan berteriak meminta tolong ketika Tarrant berjalan mendekatinya. Ia  dengan tenang membungkuk dan menembaknya dua kali di kepala.

Beberapa detik kemudian dia kembali ke mobilnya dan melarikan diri. Pelaku berhenti untuk menembak setidaknya satu orang lainnya melalui jendela mobil. Di dalam mobil dalam streaming yang masih berlangsung ia menyatakan penyesalan karena tidak membakar masjid. Dua jerigen bensin sebelumnya terlihat di belakang mobilnya.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH menegaskan, pihaknya akan merekomendasikan Karaoke New D’Blues ditutup, jika terbukti memiliki kaitan dengan kasus tewasnya pengunjung di sana.

“Kita sudah serahkan ke kepolisian kasus ini. Karena ini kan kasus narkoba, ada yang tewas jadi ini wilayah kepolisian,”kata Boydo yang dihubungi media ini, Kamis (14/3).

Dia mengaku, tak perlu ada rapat dengar pendapat (RDP) karena kasusnya sudah jelas ditangani oleh pihak kepolisian.

“Memang kami (Komisi C) belum memanggil manajemen Grand D’Blues, karena masalah ini sudah jelas ditangani oleh kepolisian. RDP itu kan jika ada keluhan masyarakat, jadi perlu ada klarifikasi. Tapi masalah ini berbeda, makanya tak di RDP kan, karena tak ada yang perlu diklarifikasi. Ini sudah di wilayah ranah hukum Jika nanti terbukti memang lokasi hiburan itu memiliki kaitan dan ada transaksi narkoba di sana, kita rekomendasikan agar segera ditutup,”tukasnya.

Menyoal adanya dugaan pelanggaran Karaoke Grand D’Blues melebihi jam tayang operasional, politisi PDI Perjuangan ini mengaku, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan.

“Kita sudah minta dispar agar memeriksa izin Grand D’Blues, dan menurut mereka tak ada yang menyalah. Tapi gitu pun, jika ada pengaduan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Mungkin dalam minggu ini, kami akan sidak kesana,”ujar Boydo seraya menambahkan, selayaknya Karaoke Grand D’Blues tidak beroperasi pasca peristiwa tewasnya seorang pengunjung di sana.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu, seorang pengunjung Karaoke Grand D’Blues tewas. Kematian pria berinisial FAS ini diduga karena over dosis mengonsumsi narkoba

“LPJU di Medan sebaiknya pakai meterisasi, jadi terukur berapa biaya pemakaiannya. Apalagi banyak lampu jalan yang tak berfungsi, tapi biayanya tetap juga dibayar oleh masyarakat yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 7 persen dari rekening listrik,”ujar Parlaungan Simangunsong, anggota Komisi D DPRD Medan, Kamis (14/3).

Menurutnya, perhitungan pembiayaan penggunaan LPJU tak sesuai karena banyak lampu jalan tak berfungsi. “Saya menilai, LPJU yang mati maupun rusak tetap dihitung juga. Jadi kalau pakai meterisasi, bisa diketahui berapa yang digunakan dan biayanya. Pemakaian meteran untuk LPJU ini sudah kami usulkan dulu, tapi sampai sekarang belum terealisasi,”kata politisi Demokrat ini.

Kesimpulannya, lanjut Parlaungan, Pemko Medan bisa mendapat retribusi dari LPJU jika menggunakan meteran. Sebab, tarif listrik LPJU merupakan tarif sosial bukan tarif usaha. “Berapa yang diperoleh pemko dari PPJ, kemudian berapa yang dibayarkan ke PLN, selanjutnya sisanya bisa untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tukasnya.

Mantan Ketua Komisi D yang membidangi infrastruktur ini juga menyatakan apresiasi atas adanya pendataan LPJU kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan PLN Area Medan. Namun dia mengingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dengan memasang lampu jalan maupun memperbaiki LPJU yang rusak.

“Kita apresiasi kerjasama DKP dan PLN untuk mendata LPJU. Tapi kita ingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dan segera memberi penerangan di jalan, termasuk di gang-gang warga. Kesalahan besar jika dibiarkan LPJU padam, harus ada pemeliharaan setiap saat. Jadi jika padam, langsung ada yang memperbaiki. Karena masyarakat yang bayar rekening penggunaan LPJU,”tegas Parlaungan

Kunjungan wakil rakyat dari Serambi Mekkah itu diterima langsung Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Drs S Maruli Tua Tarigan dari Partai Naasdem di ruang Bamus lantai II kantor DPRD Kota Medan.

“Saya akui masih ada keluhan warga soal masalah sampah. Oleh karenanya, saya mengharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan segera tanggap akan keluhan warga,” kata Abdul Rani ketika ditemui di ruang kerjanya di Komisi D DPRD Medan, Rabu (6/03/2019).

Disebutkan, masalah sampah memang tidak ada habis-habisnya. Namun, katanya, masalah ini dapat diselesaikan apabila semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. “Kalau hanya sendiri-sendiri, ya masalah ini terus dan terus bermasalah,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar keluhan masyarakat dapat terjawab. Tapi, Ketua Komisi D DPRD Medan ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat merusak keindahan kota terbesar ketiga di Indonesia ini. “Ingat, perda tentang sampah melarang warga membuang sampah sembarangan. Jika kedapatan akan dikenakan sanksi kurungan dan denda,” sebutnya.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab banjir di Kota Medan adalah sampah yang menyumbat aliran air di dalam paret. “Nah, buanglah sampah pada tempatnya,” sarannya

MEDAN—Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto SH, menyayangkan lambannya penanganan pasien atas nama Nadya Putri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan pada 22 Januari 2019 lalu. Akibatnya, perempuan berhijab yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) ini harus kehilangan tangan kanannya (amputasi).

Rumah sakit Pirngadi berkategori type A, sejatinya mampu memberikan layanan yang maksimal. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit milik pemerintah semakin tinggi.

“Kalau melihat kasus yang sempat viral di media sosial dan menjadi konsumsi media massa itu, wajar saja kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah menurun. Jadi, peristiwa ini harus menjadi catatan kita bersama khususnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin,” ujarnya, Rabu (20/2/2019).

Nadya, perempuan ceria yang kini berusia 19 tahun harus rela mengubur impiannya pasca menjalani operasi amputasi pada tangan kanannya. Ia berharap, apa yang terjadi pada dirinya atas lambannya penanganan rumah sakit tidak terjadi pada warga lainnya.

Nadya Putri mengalami kecelakaan di kawasan Cemara Asri dan mendapat pertolongan pertama pada kecelakaan di klinik terdekat. Karena dianggap luka yang cukup serius, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pirngadi. Sesampainya di sana penanganan sangat lamban. Tangan korban tangan hanya dibalut kain kasa dan baru sekitar pukul 21.00 mendapat jahitan.

Setelah diperbolehkan pulang dan rekomendasi berobat jalan selama satu pekan dari pihak Pirngadi, kontrol pertama tidak menunjukkan perubahan dan luka tak kunjung kering. Hari kelima kontrol posisi luka sudah melepuh dan bernanah, namun pihak Rumah Sakit tidak menggubris.

Parahnya lagi, gips bekas nanah tidak diganti sama sekali. Hari ketujuh, pihak keluarga memutuskan untuk pindah ke Rumah Sakit USU. Sampai di sana, dicek langsung sama spesialis dokter dan dinyatakan luka sudah infeksi bahkan membusuk. Dari sinilah awal kisah Nadya Putri harus kehilangan tangan kanan dan mengubur impiannya. Perempuan ceria ini hanya bisa pasrah atas garis yang tuliskan sang pencipta padanya

Muslimonline.id-Medan, Kamis 7 Maret 2019 bagi sebagian masyarakat adalah hari libur, hari dimana melepas kepenatan usai menjalani rutinitas sehari hari, namun tidak begitu dengan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera tiada hari tanpa direct selling dan sosialiasi, hari libur justru mereka tetap semangat untuk memperkenalkan PKS dengan Nomor 8 nya, tidak terkecuali kader dan simpatisan PKS Medan johor. Disepanjang jalan Karya Jaya mulai dari lapangan sejati melewati Kompi Arhanudse berkibar bendera PKS dengan atribut flashmob, meneriakkan yel-yel PKS Nomor 8 dan ayo lebih baik Prabowo Sandi 02.

Terbentang spanduk bertuliskan PKS menang pajak kendaraan bermotor (pkb) dihapus, SIM seumur hidup, lantunan MARS PKS membuat suasana petang itu menjadi pemandangan yang luar biasa, menarik lagi caleg-caleg PKS dengan wajah sumringah ikut berbaur sekaligus ajang sosialisasi sebut saja,  H. Hidayatullah caleg DPR RI untuk Sumut 1 beliau adalah politisi senior yang telah malang melintang di DPRD Sumut selama 2 periode. Ada juga caleg Propinsi H. Ahmad Darwis, dapil sumut 2. Terlihat juga Popy Susanti, Parlindungan Nasution, Abdul Salam dan Abdul Azis semuanya caleg DPRD Medan Dapil 5, yang akan bertarung pada tanggal 17 april 2019, Terlihat sekali dari wajah-wajah mereka optimisme kemenganan in sha Allah.

Tidak kalah menarik, adalah Korlap Emak emak Erna Melani memboyong ibu- ibu perwiritan tua muda tumpah ruah di sepanjang jalan. Saat bincang bincang dengan awak media, ditanya program apabila terpilih nantinya Abdul Azis, ST caleg DPRD Medan menyampaikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa program yang tidak kalah pentingnya memperjuangkan penambahan honor bilal mayit, honor marbot masjid, dan petugas kebersihan kuburan.

"Baru baru ini saya bincang bincang dengan pengurus perkuburan Mandailing Sei Mati honor petugas kebersihan diberikan sangat kecil sesuai kemampuan keuangan, dan petugasnya hanya 1 orang, dengan luas pemakaman yang cukup luas harus ditambah petugas agar Pemko medan dapat mengalokasikan anggaran ke pemakaman yang banyak tersebar di kota medan" ujar azis.

Acara ditutup dengan berbuka puasa bersama di salah satu rumah kader PKS Medan Johor.

MEDAN—Komisi A DPRD Medan menyampaikan ke KPU Medan, kemungkinan adanya kecurangan melalui form C1 (formulir hasil pemungutan suara) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kita mau fair, tolong di TPS dibuat peringatan dan sanksi. Agar C1 itu jangan sampai diubah-ubah,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu selaku pimpinan rapat bersama KPU dan Bawasu Kota Medan, Senin (4/3/2019), di Ruang Komisi A DPRD Medan.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap KPU Kota Medan memberi formulasi terhadap seluruh calon legislatif dalam hal kemudahan mendapatkan form C1. Sehingga mempermudah mereka untuk dapat mengetahui hasil tersebut secera cepat. “Kami mau transparan. Jadi kami minta KPU buat strategi bagaimana supaya kami dapatkan C1 itu,” tukasnya mewakili anggota komisi A yang hadir seperti Herry Zulkarnain, Umi Kalsum, Robi Barus, dan Proklamasi Naibaho.

From C1 tak Dibagi

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik menjelaskan, kehadiran saksi di setiap TPS dinilai sebagai perwakilan para caleg dan parpol. Termasuk untuk mendapatkan hasil tercepat di TPS pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 itu.

“Jadi, kalau kemudian seluruh caleg minta form C1, bisa repot kami. Tapi kami akan tegas. Kalau ditemukan C1 diubah, saya tak tolerir lagi itu,” tegasnya.

Karena, sebut Agus, bila ditemukan form C1 mengalami perubahan disengaja oleh oknum petugas pelaksana pemilu, maka akan ada sanksi pidana. ”Jadi kami jamin tak lindungi petugas lakukan itu. Insyaallah kami yakini tak ada kecurangan,” tandasnya.

Dikatakannya, hasil C1 akan diupload mulai dari PPS, PPK, kabupaten/kota, hingga provinsi akan terlihat utuh.

Sebelumnya, anggota komisi A, Herry Zulkarnain menambahkan, adanya alokasi anggaran dari pemerintah kepada penyelenggara Pemilu 2019, termasuk penempatan saksi dari KPU dan Bawaslu di TPS. Harusnya, menurut politisi Partai Demokrat ini, agar dipermudah anggota dewan atau caleg yang ingin mendapatkan C1. Hal ini dilakukan dalam meringakan pembiayaan di partai politik memperoleh formulir itu langsung.

Agus kembali menegaskan, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2019, bahwa saksi partai, maksimal terdiri dari dua orang atas mandat pimpinan partai (DPD atau provinsi). Sementara seluruh penghitungan (C1) itu bisa dikatakan selesai sekira pukul 24.00 WIB. ”Harapan kita, disitulah saksi parpol tetap di tempat. Tetap dikawal sampai selesai,” tegasnya.

Muslimonlone.id-Pemandangan di seputaran J City jalan karya Wisata ahad sore tanggal 3 Maret 2019, lain dari biasanya.Selama ini kawasan padat penduduk, juga padat kendaraan yang lalu lalang sore itu disajikan pemandangan yang unik, dimana kader-kader Partai Keadilan  Sejahtera Medan Johor tumpah ruah pada acara Flashmob, hal ini menarik karena kader sepanjang acara mengacungkan dan meneriakkan PKS Nomor 8, Prabowo Sandi 02 disepanjang acara, bendera PKS berkibar mengobarkan semangat Kemenangan pada tangga 17 April 2019 Nanti, In sha Allah.

Respon positif dari pengguna jalan dan masyarakat menyiratkan 2019 Ganti Presiden. Azmi Syahputra Hasibuan, SE selaku Ketua DPC PKS Medan Johor sangat bahagia dengan terlaksananya salah satu program yakni menghadirkan Flashmob ini. Acara dimulai pukul 16.30 wib dan berakhir pukul 17.00 wib, kalau emak emak sudah turun kelar lho selorohnya.

Selain Kader, acara juga dihadiri caleg PKS  H. Ahmad Darwis, S,Ag, MA dapil Sumut 2 no. Urut 4, dan Abdul Azis, ST caleg DPRD Medan dapil 5  nomor urut. 9 untuk medan johor, Polonia, Maimun, Sunggal, Selayang, Tuntungan.

Saat dikonfirmasi Aziz menyampaikan dengan Flashmob ini agar masyarakat mengenal lebih dekat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memilih caleg- calegnya yang sudah teruji kemampuan leader shipnya, seperti Aziz beliau sudah, 35 tahun bekerja di Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, dan memimpin di berbagai tempat hingga kepulauan Riau dan terakhir karir beliau menjadi Pimpinan di BMKG Maritim Belawan.

Ditanya lebih lanjut program dan gagasanya kalau terpilih salah satu programnya untuk mengurai kemacetan di Medan Johor dengan cara:

1. Mengusulkan percepatan pelebaran jalan Karya Jaya ke Pemko Medan yang sangat mendesak karena saat ini tidak sesuai lagi volume kendaraan dengan ruas jalan yang ada.

2. Pemerintah khususnya Pemko Medan untuk melakukan perbaikan dan pelebaran jalan di Pintu Air IV  Kwala Bekala arah menuju kebun binatang, tidak saja pagi dan siang macet tapi sudah sepanjang hari solusinya menurut aziz membangun jembatan masuk dari jalan Qubah menuju arah Cadika pramuka johor tembus kejalan Karya Wisata.

Aziz menyampaikan PKS akan melakukan Flashmob pada tanggal 17,Maret 2019, melintasi tiga kabupaten kota yaitu Medan, Binjai, dan Langkat, kenapa dilakukan tanggal 17, mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya sesuai hati nurani.

Foto: Hidayatullah,SE (kiri) dan Abdul Aziz, ST (kanan) di acara Flashmob PKS Medan Johor