Breaking News

Nasional

Friday, July 19, 2019

July 19, 2019

VIRAL!!! Pernyataan Ustadz Rahmat Baequni Dibantah Pemuda Ini

Foto: FB Anugrah Roby Syahputra

Muslimonline.id-Beberapa hari belakangan ini sedang viral di facebook postingan yang berisi tulisan seorang pegiat literasi, Anugrah Roby Syahputra yang isinya membantah beberapa pernyataan Ustadz Rahmat Baequni. Sampai saat berita ini diterbitkan, postingan tersebut telah dibagikan lebih dari 100 kali. Berikut kami lampirkan tulisan yang kami kutip langsung dari laman facebook beliau.

Judul: Mengapa Saya Enggan Datang ke Kajian Ustadz Rahmat Baequni?

Nama Ustadz Rahmat Baequni seketika menjadi populer pasca viralnya potongan ceramah sang dai seputar Masjid Al Safar di Rest Area KM 88 yang dituduhnya berdesain khas persaudaraan rahasia, Illuminati. Pasalnya –menurut URB- di bagian mihrab terdapat simbol segitiga. Begitu pula dengan arsitektur masjid secara keseluruhan. Atas inisiatif MUI Jabar, URB kemudian didudukkan satu meja dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar yang juga arsitek masjid tersebut dalam sebuah forum tabayyun. Ujungnya adalah pernyataannya yang lebih berbahaya lagi:
"Haram hukumnya simbol itu ada di dalam masjid karena simbol itu akan membatalkan salat kita dan akan menggugurkan tauhid kita. Betul?"
Secara fiqih, kalimat tersebut sangat problematis. Apakah ada dalil yang menyatakan bahwa simbol segitiga adalah haram? Ulama manakah yang telah berfatwa demikian? Atau barangkali URB telah membuat ijtihad sendiri sehingga muncul soal lanjutan: apakah URB memang tergolong ulama mujtahid?
Inilah sebagian alasan kenapa saya enggan datang ke kajian URB ketika beliau datang ke kota saya pekan ini untuk mengadakan tabligh akbar. Sejumlah komunitas anak muda hijrah sangat semangat menyebarkan informasi acara ini dan mengajak karibnya hadir. Niatnya tentu bagus sebagai syiar dakwah Islam. Tapi bagaimana dengan isinya?

Fenomena Kajian Akhir Zaman
Belakangan ini kajian tentang fenomena akhir zaman amat laris manis. Masjid membludak dipadati jamaah yang penasaran dengan cerita-cerita tentang Dajjal, Nabi Isa as dan Imam Mahdi. Saya senang dengan realitas ini. Sayangnya, sejumlah muballigh sering kebablasan. Karena ini adalah perkara ghaib, maka seyogianya pembahasannya mesti dicukupkan pada uraian periwayatan yang shahih, atau seminimalnya hasan.
Jika ada tafsiran ulama, harus disebutkan menurut pendapat siapa. Sehingga umat tahu bahwa pendapat tersebut bukanlah absolut atau ijma’ yang wajib diikuti. Sementara bila ada tambahan yang berasal dari hadits-hadits yang dhaif, maka harus ada keterangan penjelasnya. Apalagi jika dibumbui dari kisah israiliyat bahkan cerita anonim yang lebih tepat disebut mitos.
Yang paling mengerikan bagi saya adalah memastikan peristiwa tertentu di masa kini dengan nubuwwat Nabi SAW. Misalnya ada sebagian pegiat kajian akhir zaman yang menyebut bahwa Imam Mahdi telah bersama Ashhabu Rayatis Suud yang kemudian dipastikan pasukan tersebut adalah Thaliban di Afghanistan.
Ada pula Ustadz Abu Fatiah Al-Adnani yang pernah menulis buku “Dajjal Telah Muncul dari Khurasan”. Intinya, ada seseorang yang dituduh sebagai Dajjal bernama Sai Baba karena dianggap memiliki banyak kesaktian. Eh, ternyata Sai Baba ini meninggal dunia pada tahun 2011. Gugurlah semua spekulasi selama ini. Rupanya si terduga hanyalah sesosok guru spiritual belaka.
Sebenarnya bisa dibilang URB terjerumus di lubang yang sama. Beliau mencampuradukkan dalil syar’i dengan dongeng, sehingga kebenaran justru semakin samar. Misalnya beliau mengatakan bahwa Tembok Raksasa Cina dibangun oleh raja Mesir yang beriman Dzulqarnain untuk menghalangi Ya’juj dan Ma’juj.
Begitupun Piramida di Giza, klaimnya, juga diarsiteki oleh Dzulqarnain. Warganet lalu dengan genit bertanya, “Katanya Dzulqarnain orang beriman, kok bikin bangunan berbentuk simbol kafir (segitiga)?” Hehe. Siapa yang tidak bingung dengan kontradiksi ini.
Dalam ceramahnya, URB berulangkali menyebut nama Syaikh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid sebagai sumbernya. Diketahui Syaikh Hamdi adalah penulis buku “Fakk Asrar Fii Dzi Al-Qarnain Wa Ya’juj Wa Ma’juj” yang terbit pertama 1425 H dan diterjemahkan di Indonesia oleh Penerbit Almahira dengan judul Munculnya Ya’juj & Ma’juj di Asia, Misteri Perjalanan Dzulqarnain ke Cina. Merujuk buku itu, URB juga meyakini bahwa etnis Cina merupakan keturunan Ya’juj dan Ma’juj.
Yang paling lucu adalah saat URB dalam unggahan akun instagram resminya menyebut bahwa Samiri berganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa, ia bernama Yudas Iskariot. Setelah dia selamat dari penyaliban, dia berganti nama menjadi Rasul Paulus yang katanya berciri mirip Dajjal. Setelah diusir Barnabas, ia mengembara ke Segitiga Bermuda. Masih menurut URB, julukan Paman Sam bagi Amerika Serikat berasal dari nama Samiri, sang pembuat patung sapi.

Jeratan Hoaks
Benarkah demikian? Setidaknya laman wikipedia melansir bahwa Paman Sam adalah sebuah istilah yang diciptakan di AS pada masa perang pada tahun 1812 untuk melambangkan Amerika Serikat. Nama istilah ini berasal dari nama seorang penyuplai daging bernama Samuel Wilson yang menyediakan daging-daging kepada para tentara dalam tong-tong bertuliskan "U.S." (singkatan dari United States): Amerika Serikat; namun oleh para tentara dijadikan singkatan dari Uncle Sam: (Paman Sam).
Selanjutnya, salah satu syubhat pemikiran URB adalah pernyataannya bahwa Segitiga Bermuda yaitu kawasan perairan laut antara Florida, Puerto Rico dan Bermuda merupakan tempat azazil (iblis) membangun istana. Itulah sebabnya banyak kapal dan pesawat terbang hilang di sana. Menurutnya, Azazil membangun istana istana dari kristal cahaya. Demikianlah sebabnya mengapa kapal itu tampak menghilang. “Sebetulnya tidak hilang. Ada, tapi tertutup kristal cahaya,” tegas Pembina One Ummah Movement ini.
Selain itu, URB menyebut bahwa kristal cahaya itu pula yang menjadi trik pesulap David Copperfield menghilangkan patung Liberty. Entah dari mana sumbernya. Tapi dalam forum bersama RK di Pusdai, URB menukil buku “Dajjal Akan Muncul dari Segitiga Bermuda” karya Muhammad Isa Dawud. Si penulis itu jelas bukan ulama. Ia hanyalah jurnalis Mesir yang sebelumnya ngetop gara-gara buku kontroversialnya penuh syubhat akidah, “Dialog dengan Jin Muslim”.
Jika kita punya ketelitian memverifikasi, kita dengan mudah bisa menemukan bahwa sang muballigh telah termakan hoaks lawas yang sudah bertahun-tahun diklarifikasi. Tapi saban tahun kerap muncul lagi dan dipercaya orang.
Misalnya URB mengatakan bahwa ketika Utsman bin 'Affan menyusun mushaf, beliau mencari kertas ke Cina dan bertemu ulama Uyghur namanya Wong Fei Hung. Padahal Wong Fei Hung lahir 9 Juli 1847, meninggal 17 April 1925. Bagaimana logikanya bisa bertemu dengan Sayyidina 'Utsman? Praktisi ilmu beladiri Hung Ga ini lahir di Foshan, sebelah timur Tiongkok. Kenapa tiba-tiba jadi ulama Uyghur yang berbasis di Xinjiang, sebelah barat negeri Tirai Bambu tersebut? Ini jelas hoaks lawas yang sudah terbantah.
Di potongan video yang viral, URB menyebut Unidentifyed Flying Object (UFO) adalah kendaraan pengintai dajjal untuk mengintai kekuatan dunia. Ia juga menyebut crop circle sebagai kode konspirasi dunia. Seperti crop circle yang muncul di Jogja beberapa waktu lalu. Duh, sedihnya mendengarkan itu. Faktanya pada tahun 2011, seorang mahasiswa sains mengaku membuat “jejak UFO” tersebut di areal persawahan Jogotirto, Berbah, Sleman, Jogjakarta.
Masih di video yang sama, URB mengatakan bahwa UFO mendarat di Area 51 Nevada, Amerika Serikat. “Di sana take over, landing-nya UFO. Di sana UFO dibuat” ujarnya. Artikel Tony Firman di Tirto.id pada 17 Juli 2019 kemarin telah memaparkan bagaimana sederet teori konspirasi lahir dari gurun Nevada. Di instalasi militer rahasia AS yang letaknya 129 km di sebelah barat laut Las Vegas tersebut, hanyalah fasilitas pengujian pesawat terbang, helikopter, pesawat tanpa awak dan aneka teknologi militer. Tidak ada hubungannya dengan UFO. Satu-satunya yang bikin isu UFO di sana heboh adalah pengakuan George Knapp pada tahun 1989 bahwa ia menyaksikan foto-foto otopsi alien dan pemeriksaan UFO saat ia bekerja di sana.
Ah, sudahlah. URB sudah pasti tak suka dituduh bahwa konten ceramahnya adalah cocoklogi. Namun lihat bagaimana ia menyebut Y2K dalam presentasinya sebagai singkatan dari Year of Yehuda Kingdom. Ini jelas ngawur. Sebab Y2K aslinya adalah kependekan dari Year 2000 untuk merujuk pada problem akibat kesalahan pengitungan komputer terkait sistem penyimpanan tanggal yang cuma menyediakan dua digit untuk tahun. Tak ada yang lain.
Tak hanya itu, sang ustadz menjelaskan materi utak-atik gathuk tentang pesawat yang menabrak gedung kembar WTC. Beliau menerangkan kode penerbangan pesawat penabrak adalah Q33NY yang jika dibuka dalam aplikasi Microsot Word dan font-nya diganti menjadi Wingdings maka akan berubah menjadi simbol pesawat, note kembar, tengkorak dan bintang David (lambang bendera Israel). Benarkah ini? Ya jelas keliru. Aslinya dua pesawat penabrak WTC adalah AAL11 dengan nomor registrasi pesawat N334AA, dan UA175 dengan nomor registrasi pesawat N612UA.

Sudah Tabayyun Belum?
Jadi sudah paham dengan argumen saya kan? Tapi tak semua bisa mencernanya. Seorang kawan menegur saya via Whatsapp, “Antum sudah tabayyun dengan beliau belum?”
Saya jawab apa adanya. Ketemu saja belum, bagaimana saya mau tabayyun. Beragam pertanyaan dan kritik warganet di youtube dan instagram saja tak ada yang digubris beliau. Lagi pula, sebagian kekeliruan telah nyata sebagai kabar bohong. Tak perlu lagi klarifikasi.
Pasti akan ada yang menuduh saya sombong. Toh saya bukan ulama juga. Ya, saya memang bukan ahli agama. Saya tidak punya kapasitas berfatwa. Tapi saya adalah seorang manusia yang mencoba memverifikasi setiap kabar yang saya terima dan tidak lekas-lekas menyebarnya. Saya ingat betul petuah Baginda yang mulia SAW, “Cukuplah seorang muslim disebut pendusta jika ia mengatakan semua yang ia dengar”.
Lantas, ada beberapa teman yang menyarankan saya hadir saja di kajian URB agar bisa bertanya secara langsung dan mendesak beliau agar menyebutkan maraji’ alias referensi atas pernyataan-pernyataannya yang sensasional itu. Terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya pertimbangkan matang-matang. Saya hanya khawatir ketika ditanya secara tajam, URB hanya menjawab seperti ketika ditanya oleh penyidik kepolisian saat dijadikan tersangka hoaks petugas KPPS tewas diracun:
"Tentang apa yang diberitakan kalau saya menyebarkan berita bohong terkait dengan anggota KPPS yang meninggal dunia, itu saya hanya mengutip saja dari pemberitaan yang sudah viral di media sosial"
Bagaimana? Coba disimak baik-baik sindiran pengarang Malaysia ini. “Orang-orang di zaman akan datang akan gemar sekali bercakap-cakap pada perkara-perkara yang mereka tidak tahu, merendahkan mutu orang lain: menghina dan mencela dengan tidak usul periksa lebih dahulu dan dengan tidak bersebab apa-apa.” (Ishak Haji Muhammad, Anak Mat Lela Gila)

Sumber: FB Anugrah Roby Syahputra

Tuesday, July 16, 2019

July 16, 2019

Besok, Gerhana Bulan Bisa Diamati Saat Dini Hari

JAKARTA—Gerhana bulan akan muncul pada Rabu, 17 Juli 2019. Namun, fenomena ini hanya bisa diamati pada dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB).

Seperti yang dilansir dari situs timeanddate, gerhana bulan yang terjadi pada 17 Juli ini merupakan yang terakhir dalam tahun 2019. Fenomena gerhana ini akan bisa diamati dari Australia, Afrika, Amerika Selatan, beberapa bagian Eropa, dan Asia.

Sedangkan di Indonesia, fenomena ini bisa terlihat dari bagian wilayah Indonesia barat dan tengah. Fenomena ini bisa diamati dari wilayah Jakarta pada waktu dini hari.

Gerhana bulan ini bisa dilihat dari segala sisi, dengan syarat langit dalam kondisi cerah. Dari beberapa titik, gerhana bulan akan nampak penuh. Sementara di titik lain, gerhana akan nampak sebagian saja.

Masih merujuk pada situs timeanddate, total durasi terjadinya gerhana bulan diperkirakan mencapai 5 jam 34 menit. Berikut ini jadwal proses gerhana bulan 17 Juli, yang akan terjadi pada dini hari nanti:

Gerhana bulan penumbra (bayangan kabur) 01:43 WIB
Gerhana bulan parsial (gerhana sebagian) 03:01 WIB
Gerhana bulan maksimal/penuh 04:30 WIB
Gerhana bulan pasial akhir 05:59 WIB.***DTK

Monday, July 15, 2019

July 15, 2019

Herri Zulkarnain : Terminal Amplas dan P. Baris Akan Bagus Bila Dikelola Pusat

MEDAN—Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, menyesalkan penolakan wali kota terhadap usulan Kementerian Perhubungan untuk mengelola dua terminal tipe A di Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris agar lebih baik.

“Seharusnya Pemko Medan menyerahkan dua terminal itu dikelola pemerintah pusat, dengan sejumlah perjanjian. Sehingga tidak mengurangi PAD Kota Medan dan mempercantik kedua terminal tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Senin (15/7/2019) saat dimintai komentarnya seputar permintaan Kemenhub terhadap 2 terminal tipe A di Medan.

Kalau dikelola pusat, kata Herri, ada standar pelayanan di angkutan umum yaitu transportasi darat. Fasilitas kedua terminal akan dilengkapi oleh Kemenhub sehingga akan layak dan kemungkinan besar menjadi nyaman. “Apalagi dibuat standar Bandara,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Apalagi, sebut Herri, saat ini bisa dilihat pengelolaan kedua terminal besar di Kota Medan, sangat tidak jelas. Dari sisi PAD juga tidak terlalu membanggakan sehingga perlu banyak pembenahan. Kalau sudah ada permintaan terminal itu dikelola pemerintah pusat, kenapa tidak, ujarnya lagi.

Diyakininya kalau dikelola pusat, standarnya pasti sudah nasional dan Medan akan lebih baik, sebutnya. Artinya, sambung Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini, kedua terminal akan lebih baik kalau diserahkan ke pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, Kemenhub berencana membangun 38 terminal tipe A di seluruh Indonesia termasuk Amplas dan Pinang Baris dengan anggaran masing-masing Rp 50 miliar agar lebih modern dan nyaman. Untuk terminal tipe A yang akan dibangun Kementerian Perhubungan, fisik, sistim dan ekosistimnya harus sama dengan Bandara, sehingga penumpang lebih mudah dan nyaman ketika hendak berpergian menggunakan bus AKDP maupun AKAP.

Namun karena Pemko Medan menolaknya, pihak Kemenhub akan mencari lahan baru membangun terminal tipe A di Medan. Anggaran Rp 50 miliar hanya untuk membangun terminal, biaya membeli lahan lain lagi, ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2019) di Bandara Kualanamu.

Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, yang ditemui wartawan di sela-sela Konfercab serentak DPC PDIP se Sumut zona 1 Medan, Sabtu (13/7/2019) membenarkan apa yang dikatakan Dirjen Perhubungan Darat.

Menurut dia, Pemko belum mau menyerahkannya (Terminal Amplas dan Pinang Baris, red) ke Kemenhub. Pasalnya, pengelolaan, retribusi dan sewa menyewa akan jadi milik pemerintah pusat
July 15, 2019

RDP Komisi III DPRD Medan: Pembangunan Pasar Aksara Dibatalkan

MEDAN—Komisi III DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan untuk membatalkan rencana pembangunan relokasi Pasar Aksara di Jalan Masjid Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan pada Agustus 2019 sudah mulai pelelangan Detail Engineering Design (DED).

Hal ini merupakan hasil rekomendasi Komisi III DPRD Kota Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang Pasar Aksara, PD Pasar Medan, Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan Bappeda Medan, Senin (15/7/2019).

Ketua Komisi III, Boydo HK Panjaitan, yang memimpin rapat mengatakan, rencana relokasi Pasar Aksara di Jalan Mesjid ini belum ada koordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Medan, termasuk juga pimpinan dewan terkait penggunaan dana pembebasan lahan.

“Komisi III dan Komisi IV, bahkan pimpinan dewan saja belum ada dilibatkan dalam perencanaan pembangunan relokasi di Jalan Mesjid ini. Kita ingin tahu, Pemko Medan pakai anggaran dari mana untuk membebaskan lahan dan bagaimana itu bisa dilaksanakan,” katanya.

Selain itu, kata Boydo, pihaknya menilai lokasi di Jalan Mesjid tidak layak untuk dibangun pasar tradisional, karena selain berdekatan dengan rumah ibadah juga berdekatan dengan sekolah. “Kami (Komisi III, red) minta jangan dulu dibangun relokasi pasar tradisional tersebut di Jalan Mesjid,” tegasnya.

Boydo mengharapkan, pembangunan Pasar Aksara dilakukan di lokasi sebelumnya karena luas lahan sekitar 4500 meter cukup untuk menampung sekitar pedagang yang ada sebelumnya di Pasar Aksara.

Karena rencana pembangunan fly over atau stasiun Mass Rapid Transit (MRT), juga belum diketahui kapan direalisasikan.

“Seharusnya kan diutamakan perencanaan yang sudah ada, bukan malah dilakukan untuk yang belum ada seperti MRT dan Fly Over yang kita saja tidak tahu kapan dilakukan,” katanya.

Selain itu, lanjut Boydo, Pemko Medan juga harus menyiapkan lokasi penampungan pedagang karena pasca bencana kebakaran tahun 2016 lalu belum ada disediakan penampungan.

“Kalaupun ada yang dipindahkan ke lahan dekat terminal simpang Aksara itu hanya bisa menampung sekitar 63 pedagang dan sisanya dari 800 pedagang masih belum tahu nasibnya berjualan di mana. Kebijakan Pemko itu juga berkesan memusnahkan pedagang. Padahal ada dana taktis yang terkena bencana dapat digunakan. Jadi mohonlah segera siapkan penampungan yang layak sebagai wijud nyata kepedulian Walikota dan Pemko Medan pada masyarakat,” tegasnya.

Sebelumya Kabid Kabid PBL, Ashadi Cahyadi Lubis, menegaskan pihaknya sejak awal sudah melakukan langkah-langkah pasca peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Aksara saat itu.

Kabid Ekonomi Bappeda Medan, Regen, menyatakan pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun Pasar Aksara itu kembali namun dinyatakan bahwa lokasi tersebut akan dikerjakan Fly Over dan rencana koridor stasiun MRT.

“Lahan Pasar Aksara itu juga bukan seluruhnya punya pemko Medan. Sehingg kit butuh lahan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan pasar rakyat dan disepakati mencari lahan yakni Jalan Masjid,” tuturnya.

Salah seorang pedagang Pasar Aksara, Turnip, mengaku senang dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III DPRD Medan dan meminta agar hal tersebut tidak hanya akal-akalan yang merugikan pedagang. “Kami mau relokasi pasar tidak dibangun di Jalan Mesjid, tapi dibangun kembali di lahan Pasar Aksara yang lama,” tegasnya.

Sunday, June 30, 2019

June 30, 2019

Fraksi Demokrat : Lurah se-Kota Medan agar transparan dalam menggunakan anggaran Dana Kelurahan


MEDAN—Sekretaris Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, mengingatkan Lurah se-Kota Medan agar transparan dalam menggunakan anggaran Dana Kelurahan, sehingga dana sebesar Rp656 juta lebih di setiap kelurahan itu bisa dimanfaatan semaksimal mungkin serta pengerjaannya sesuai teknis dan skala prioritas.

“Lurah dan Camat agar cerdas dan hati-hati menggunakan anggaran itu. Jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan ajang korupsi. Harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat umum, ” tegas Parlaungan Simangunsong kepada wartawan di DPRD Kota Medan, Jumat (28/6/2019).

Anggota Komisi IV ini juga mengingatkan, Lurah harus mempublikasi kepada umum, dimana dan jenis pengerjaan apa penggunaan Dana Kelurahan itu. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui dan tentu lebih mudah mengawasi.

“Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Kita tidak ingin, penggunaan dana nantinya bermasalah dan menjadi temuan,” katanya.

Disamping itu, sebut Parlaungan, pihaknya berharap agar proyek yang dikerjakan merupakan skala prioritas dan berkoordinasi dengan Dinas PU, sehingga tidak terjadi tumpang tindih. “Lurah harus cermat menyahuti keluhan masyarakat saat pelaksanaan reses DPRD Medan,” tambahnya,

Diketahui, tahun 2019 Pemko Medan mendapat Dana Kelurahan sebesar Rp99,2 miliar lebih dengan rincian dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,2 miliar lebih serta dana pendamping dari APBD Kota Medan sebesar Rp46 miliar lebih.

Dari jumlah itu, sebanyak 151 kelurahan di Kota Medan masing-masing kelurahan mendapat jatah Rp656 miliar lebih
June 30, 2019

Memasuki Usia ke 44 Tahun, Avrist Bagi 4 Tips Sehat Bahagia

Medan. Memasuki usia ke 44 tahun, Asuransi Avrist memberi empat tips sehat bahagia bagi masyarakat Indonesia khususnya yang berumur 40 tahun. Sebab memiliki impian hidup yang sehat merupakan keinginan setiap individu, apalagi jika hidup dihabiskan untuk bekerja mulai dari terbit matahari hingga terbenam.

Presiden Direktur PT Avrist Asuransi, Anna Leonita mengatakan, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun melayani masyarakat Indonesia, pihaknya memiliki tekad untuk memberikan proteksi dan keamanan finansial sepanjang hidup dengan produk finansial yang terpadu.
"Kami bertekad menjadi mitra terpercaya setiap anggota keluarga Indonesia untuk memberikan rasa aman di saat mereka mengejar aspirasi di dalam hidupnya dimanapun mereka berada," ujarnya dalam siaran pers yang diterima wartawan, Senin (1/7).

Dijelaskannya, dalam mengalami siklus
hidup pekerjaan monoton, seperti bekerja 40 jam seminggu, melakukan hal yang sama selama 40 tahun, lalu kemudian pensiun dengan 40% dari gaji, maka secara psikologis orang Indonesia terjebak konsep hidup “Rat Race Cycle”, yaitu suatu konsep upaya pengejaran sesuatu tanpa henti tetapi tidak mendapatkan hasil maksimal.

Untuk itu, pihaknya memberi beberapa tips sehat dan bahagia yang mudah diterapkan di usia 40an, yakni pertama ubah gaya hidup dengan mengkonsumsi makanan gizi dan nutrisi seimbang. Kemudian segera perbaiki catatan bulanan keuangan yaitu perhatikan pemasukan dan pengeluaran setiap bulan.
"Perbaiki catatannya dengan mengkurasi, mulai dari yang paling penting hingga yang paling tidak. Seimbangkan keinginan dan kebutuhan yang urgensinya paling penting, dengan sistem prioritas," ucapnya.

Untuk tips selanjutnya, kata Anna, harus bisa buat pos uang yang gunanya untuk membatasi antara kebutuhan dengan keinginan. "Bukan berarti kita tidak boleh memenuhi keinginan, tapi buatlah budget post nya. Pisahkan dari budget rutin seperti belanja bulanan, ongkos, investasi, dan tak terduga atau dana daruat. Dana darurat yang ideal untuk pasangan menikah dengan anak, adalah 12 kali pengeluaran bulanan rumah tangga," paparnya.

Terpenting lagi, lanjutnya lagi memilih produk investasi yang menguntungkan. Karena asuransi adalah salah satu bentuk investasi jangka panjang yang bisa dinikmati disaat usia matang maupun dana darurat. Berinvestasi di asuransi dan di bank pastinya berbeda, tergantung kebutuhan dan profil calon nasabah.

Avrist Asuransi menawarkan produk-produk yang menunjang kehidupan baik individu, rumah tangga, maupun korporat. Preminya yang sangat terjangkau bisa dibayarkan baik secara bulanan maupun tahunan.

"Avrist merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan pertama di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1975. Avrist Assurance terus berkembang menjadi salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka yang mampu bersaing di industri asuransi jiwa di Indonesia. Dengan pengalaman selama lebih dari 40 tahun, Avrist telah mengembangkan dan memantapkan beberapa kanal distribusi antara lain Agency, Bancassurance, Employee Benefit, dan Syariah, menyediakan produk-produk asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan kesehatan, asuransi berbasis syariah, asuransi jiwa kredit dan pensiun baik untuk perorangan maupun korporasi," ungkapnya.

Beberapa polis unggulan dari Avrist Assurance adalah Avrist Sehati (produk asuransi dengan premi terjangkau dengan fasilitas penalangan biaya uang muka di rumah sakit bagi pemegang polis). Sedangkan Avrist Prime Protection merupakan produk asuransi jiwa perlindungan seumur hidup dengan premi terjangkau dengan masa bayar terpendek 5 tahun dengan masa asuransi bagi pemegang polis mencapai usia 80 tahun. "Kemudian ada produk asuransi jiwa andalan bernama Avrist Total Care dengan perlindungan terlengkap dengan uang pertanggungan hingga lebih dari 400%," imbuhnya.

Saturday, June 29, 2019

June 29, 2019

Ketua DPRD Medan Hadiri Kejuaraan Menembak Bhayangkara 2019



Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kota Medan, Henri Jjon Hutagalung, SE.,SH.,MH hadiri kegiatan menembak dalam rangka HUT Bhayangkara ke 73 Tahun di Di Lapangan Tembak Perbakin Sumut jalan Beringin Raya No 13 – 19 Helvetia Medan, Sabtu (29/6/2019).


Saat diminta tanggapannya tentang kegiatan kejuaraan menembak yang merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Bhayangkara ke 73 Tahun 2019, Henri Jhon Hutagalung menyambut positip kegiatan yang di dibuka oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto,SH,SIK M.Si.

” Ini merupakan kegiatan yang sangat baik sekali, selain untuk semakin meningkatkan skill atau kemampuan menembak personil TNI/Polri, juga sebagai ajang untuk mempererat silaturahmi antara sesama pimpinan Forum Komunikasi Perangkat Daerah (FKPD) sehingga Kota Medan khususnya dan Sumatera Utara dapat terjalin sinergitas yang lebih baik untuk mensukseskan roda pemerintahan dan pembangunan,”ujar Politikus dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini.

Pada kesempatan tersebut, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, SH, SIK, M.Si juga menyampaikan bahwa peserta kejuaraan adalah PJU Polda Sumut, TNI dan instansi pemerintahan di wilayah Sumut yang diikuti oleh 96 peserta tersebut. Kejuaraan menembak Eksekutif Bhayangkara Cup 2019 bertujuan Menciptakan Komunikasi dan Harmonisasi Sinergitas serta Soliditas Polri, TNI dan Instansi Pemerintahan dilingkungan Polrestabes Medan.

Materi perlombaan terdiri dari lomba menembak pistol eksekutif yaitu posisi berdiri jarak 20 meter dan menembak menggunakan senapan SIG Sauer jarak 50 meter dari posisi berdiri, jongkok dan tiarap.

“Semoga lewat perlombaan ini, sinergitas semua pihak terkait yang ada di Kota Medan bisa dijaga menjadi semakin baik,” harap Kapolrestabes

Kejuaraan Menembak ini Dihadiri Oleh Pangdam I/BB Mayjen TNI MS.Fadhilah, Waka Poldasu Brigjen Pol Mardiaz KusinDwihananto, SIK, M.Hum, Pju Polda Sumut, Pju Kodam IBB, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dr Dadang Hartanto, SH, SIK, M.Si, Dandim0201/BS Kolonel Inf Yudha Rismansyah, Ketua DPRD Medan Henri John Hutagalung, SE, SH, MH, bersama Drs.Wong Chun Sen Tarigan, M.Pd.B, Kasat Pol PP Kota Medan, Pju Polrestabes Medan, Pju Kodim 0201/BS, Para Kabag, Kasat dan Kapolsek Sejajaran Polrestabes Medan Serta Seluruh Peserta Kejuaraan Menembak Eksekutif Bhayangkara Cup 2019.

Friday, June 28, 2019

June 28, 2019

DPRD Medan Pertanyakan Kemacetan di Medan kepada Pemko Medan

Pemerintah Kota (Pemko) Medan telah melakukan upaya penerbitan dan penindakan sesuai Peraturan Walikota Medan No 70 tahun 2017 tentang tata cara pemindahan/penderekan, penguncian, dan pengembosan/pengempesan roda kendaraan.

Telah banyak kendaraan yang ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemko Medan akan terus melakukan upaya penertiban dimaksud untuk memberikan efek jera kepada kendaraan yang melanggar sehingga fungsi pedestrian dapat benar-benar dimanfaatkan oleh pejalan kaki secara nyaman.

Hal ini dikatakan Walikota Medan Drs H Dzulmii Eldi S MSi dalam menjawab pertanyaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan tentang kemacatan jalan di Kota Medan dalam sidang paripurna DPRD Medan, dibacakan Wakil Walikota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi dalam nota jawaban walikota Medan atas Pemandangan Umum tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan tahun 2018 di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Jumat (28/6/2019).

Selain penindakan kepada kendaraan yang melanggar, lanjut walikota, juga telah dilakukan upaya penindakan dan pembinaan kepada juru parkir agar tidak memberikan izin kepada kendaraan yang akan memarkirkan kendaraan diatas pedestrian.

“Kedepan kegiatan penertiban terhadap kendaraan yang parkir di jalur pedestrian di seluruh kota Medan akan menjadi perhatian bagi kami,” ungkap Walikota.

Dalam sidang paripuran dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli ini, Walikota Medan menambah,
terkait masalah banyaknya stasiun liar, Pemko Medan berkomitmen untuk terus melakukan penertiban dan penindakan bersama instansi terkait.

Baik itu dari instansi Pemko Medan, Kepolisian Republik Indonesia, maupun Denpom TNI terhadap pos-pol angkutan umum yang beroperasi di wilayah larangan sesuai dengan peraturan Walikota No 61 tahun 2018 tentang penyelenggaraan bisa pol angkutan umum di Kota Medan, katanya.

Terkait pertanyaan tentang langkah apa yang telah dilakukan Pemko Medan untuk mengatasi permasalahan banjir yang masih terjadi di beberapa titik lokasi di Kota Medan, Walikota mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya.

Seperti pengorekan/normalisasi saluran sekunder, memperbaiki fungsi inlet di jalan, melakukan gotong royong bersama masyarakat serta unsur TNI/Polri untuk membersihkan saluran drainase.

Selanjutnya berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) kementrian pekerjaan umum dalam rangka penanganan banjir.

Meningkatkan motivasi sumber daya aparatur melalui penegakan disiplin, pembangunan moral, dan pengembangan profesionalisme agar bekerja lebih giat lagi dalam mengatasi permasalahan genangan air di Kota Medan.

Dikatakan Walikota, pihaknya juga telah membentuk tim koordinasi terpadu penanggulangan banjir kota Medan dan sekitarnyan oleh Gubernur Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan masuk dalam delapan kelompok kerja.
June 28, 2019

Anggota DPRD Medan Pertanyakan Walikota terkait PBI

Hasil gambar untuk bahrumsyah dprd medanMedan. Jumat 28 Juni 2019, setidaknya sudah ada 8 anggota DPRD Medan yang menandatangani untuk menggunakan hak interpelasi tersebut.

Usulan untuk menggunakan hak interpelasi kepada Walikota Medan terkait persoalan tidak dibagikannya 12 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) semakin menguat

Diantaranya, HT Bahrumsyah, Kuat Surbakti (PAN), Surianto dan Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Jumadi, Rajuddin Sagala dan Salman Alfarisi (PKS) serta Maruli Tua Tarigan (NasDem).

“Sudah, lagi dijalankan (tandatangan) untuk usulan interpelasi Walikota Medan terkait KIS PBI itu, “kata Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah kepada dailysatu.com saat ditemui usai paripurna istimewa HUT ke-429 kota Medan di gedung DPRD Medan,Jumat 28 Juni 2019.

Disebutkan, untuk usulan interpelasi minimal 7 anggota DPRD dari lintas Fraksi sudah bisa mengusulkan.

“Inilah, kita jalankan lagi untuk mendapatkan tandatangan, “sebutnya.

Kemudian, lanjut Ketua Fraksi PAN itu akan mengajukan surat permohonan interpelasi tersebut ke pimpinan DPRD agar dilakukan penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus).

“Terus, ini akan kita gulirkan (interpelasi-red), “pungkasnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi Hanura, Hendra DS saat dikomfirmasi terkait usulan hak interpelasi yang bakal digulirkan oleh Komisi II DPRD Medan menyebutkan bahwa Hanura masih melihat keseriusan dari Fraksi lainnya terlebih dahulu.

Jangan sampai, hak interpelasi ini hanya jadi ‘mainan’ saja.“Kita lihat dulu lah, kalo serius kita akan ikut, soalnya sudah ada pengalaman sebelumnya usulan itu baling di tengah jalan. Dan soal KIS PBI ini kan kepentingan masyarakat jadi jangan main main, “harapnya
June 28, 2019

DPRD Medan Laksanakan Paripurna HUT Kota Medan ke 429

Pencapaian dalam pembangunan kota bukanlah upaya individu, kelompok, maupun golongan, namun merupakan hasil kerja kolektif dari seluruh masyarakat tanpa terkecuali, sesuai dengan perannya masing-masing, termasuk dukungan dari pemerintah tingkat atas. Demikian disampaikan Wali Kota Medan, Drs. H. T. Dzulmi Eldin S, M.Si., M. H. dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Medan Peringatan Hari Jadi ke-429 Kota Medan, Jumat (28/6) di gedung dewan.

“Untuk itulah tema Hari Jadi Kota Medan yang kita angkat tahun ini adalah Bersatu Dalam Kebhinekaan, Bersinergi Dalam Mewujudkan Medan Kota Masa Depan yang Multikultural, Berdaya Saing, Humanis, Sejahtera, dan Religius,” sebut Wali Kota dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan, Hendri Jhon Hutagalung dan diikuti segenap Wakil Ketua dan anggota DPRD Medan itu.

Tampak hadir dalam rapat paripurna istimewa ini Gubsu diwakili Asisten Umum Provsu, Drs. H.M. Fitriyus, S.H., MSP, Wakil Wali Kota Medan, Ir. H. Akhyar Nasution, unsur Forkompimda, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, Wakil Bupati Langkat Syah Afandin, Sekda Binjai M. Mahfullah, Konsulat Jepang, Singapura, India, Malaysia, Pemangku Kesultan Deli Raja Muda Tengku Hamdy Ostman Deli Khan Al Haj, para mantan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, tokoh masyarakat dan agama, dan segenap pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemko Medan.

Wali Kota mengatakan, sangat dibutuhkan keikhlasan, kerja keras serta kerjasama yang semakin kokoh, di antara seluruh pemangku kepentingan, disertai partisipasi masyarakat luas untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan Medan pada masa yang akan datang. Semua harus bersinergi, optimis, sebab dengan kebersamaan hasil-hasil pembangunan terbaik dapat diraih lebih optimal.

“Medan adalah rumah kita, masa depan kita, tempat tinggal yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita. Oleh karena itu, kita harus membangunnya bersama-sama, memeliharanya bersama-sama dengan terus bergandeng tangan, bersatu padu sebagai satu saudara,” ujar Wali Kota.

Wednesday, June 26, 2019

June 26, 2019

DPRD Medan Sesalkan Ketidakmampuan Pemko Medan Menertibkan Papan Reklame

DPRD Kota Medan Sesalkan Penertiban Papan Reklame di 13 Zona Belum Mampu di Tuntaskan Maksimal. Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan sangat menyayangkan Pemerintah Kota Medan sampai saat ini belum mampu menertibkan papan reklame yang masuk di 13 zona yang sudah di tetapkan oleh panitia khusus (pansus).

Sementara, pada Tahun 2017 Pansus reklame bersama Wakil Walikota Medan telah melakukan konsultasi ke Surabaya dan melihat langsung tertibnya penataan reklame sesuai dengan regulasi yang mengutamakan estetika kota dan menghasilkan PAD untuk kota Surabaya sebesar Rp 32 miliar.

Demikian disampaikan oleh fraksi Partai Golkar Kota Medan yang dibacakan oleh Ilhamsyah pada pelaksanaan paripurna nota penghantar Walikota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018, Senin (24/6).

" Dalam penertiban reklame dan pemasangan reklame sesuai dengan regulasi yang jelas dan tetap mengutamakan estetika Kota, tentunya akan mendorong para pengusaha untuk memasang reklame sehingga kedepan akan mampu menjadikan pajak reklame sebagai salah satu primadona penyumbang PAD Kota Medan," ucap Ilhamsyah.

Selain itu, Fraksi Golkar menjelaskan juga banyaknya mobil-mobil tua yang sudah tidak terpakai puluhan tahun, begitu juga halnya dengan potongan besi bekas penertiban papan reklame.

" Kami berharap agar Pemko Medan segera melakukan pelelangan dan hasilnya akan dapat menjadi sumber pendapatan lain yang syah, karena jika dibiarkan bertumpuk, seperti yang ada di dinas kebersihan dan gelanggang remaja kenapa belum juga dilelang, jelas menimbulkan kesan jorok dan lama kelamaan di kawatirkan akan hilang satu demi satu," tegas anggota komisi D DPRD Kota Medan ini.

Tuesday, June 25, 2019

June 25, 2019

Ulah para Jukir Pinggir jalan di Kota Medan Sering Meresahkan

Hasil gambar untuk boydo dprd medan

Medan. (25/6) Ulah para petugas juru parkir (Jukir) pinggir jalan di Kota Medan yang meminta uang parkir kepada setiap pengendara bermotor yang memarkirkan kenderaannya tanpa memberikan karcis parkir membuat resah masyarakat pengendara bermotor. Seakan petugas parkir saat ditanya selalu mengaku juru parkir resmi ini ibarat pemalak berkedok jukir. Sebab, ketika pengendara di minta uang parkir, lantas jukir diminta kertas parkir oleh pengendara, selalu petugas parkir tidak mampu menunjukkan kertas parkirnya dan beralasan untuk kejar setoran. Parahnya, para petugas parkir pinggir jalan ini terkesan memaksa saat meminta uang parkir kepada pengendara bermotor yang memarkirkan kendaraannya.



Seperti yang di keluhkan warga Kota Medan bernama Rudi Hutabarat. Rudi bercerita bahwa ia pernah menemani istrinya membeli peralatan alat tulis kantor (ATK) di Jalan Mesjid, Kota Medan. Saat itu istrinya yang turun mencari ATK dan ia (Rudi) menunggu di atas sepeda motor matic miliknya. Saat hendak menjalankan sepeda motornya, tiba-tiba seorang petugas parkir dengan memakai rompi berwarna orange lari menghampiri meminta uang parkir, tanpa memberi kertas parkir.

” Saat saya minta kertas parkir, juru parkir itu mengatakan tidak ada, sudah habis, mau kejar setoran,” ungkap Rudi kesal.

Malas berdebat, akhirnya Rudi memberikan saja lembaran uang dua ribu rupiah kepada juru parkir tersebut, karena kesal seakan merasa bertemu dengan pemalak berkedok juru parkir.

Menanggapi maraknya pengutipan uang parkir yang sudah bqnyak meresahkan pengendara bermotor, anggota DPRD Kota Medan Boydo HK Panjaitan, SH meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan antara lain Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Medan rutin melakukan pengawasan dan razia terhadap para Jukir pinggir jalan yang rawan meminta uang parkir tanpa menyediakan kertas parkir resmi yang di keluarkan oleh Dishub Medan.

” Saya tekankan, kepada warga masyarakat, jangan memberikan uang parkir terhadap petugas parkir yang tidak bisa memberikan karcis parkir, karena kita tidak mau ada seperti pemaksaan membayar parkir namun tidak jelas dana parkirnya, apakah masuk kekantor oknum preman sebagai pembeking atau memang jelas ke kas PAD Pemko Medan,” tegas Boydo HK Panjaitan yang kerab vokal membela hak-hak masyarakat Kota Medan.

Lanjut Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini, jika ada petugas parkir yang meminta uang dengan alasan untuk parkir kepada warga pengendara bermotor agar melaporkannya kepada DPRD Kota Medan atau Satpol PP dan Dishub.

” Jika Dishub dan Satpol PP Kota Medan tidak merespon, maka kita dari DPRD Kota Medan akan memanggil Kadis dan Kasatpol PP Kota Medan,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Medan ini, Kamis (20/6/2019).

Boydo juga mengaku sudah pernah mengusulkan kepada Dishub Medan untuk menyediakan alat meteran parkir, agar masyarakat juga nyaman dan percaya kepada petugas parkir yang meminta karcis parkir di pinggir jalan.

” Namun sampai sekarang usulan ini belum di realisasikan oleh Dishub Medan, makanya kita sayangkan, karena target PAD dari Parkir pinggir Jalan sangat minim sementara potensi PAD dari parkir di Kota Medan sangat fantastis,” terang nya.

Boydo mengatakan, saat ini tidak ada lagi preman yang mengatur, namun hukum yang tegas dan pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang tegaslah yang mampu menjadikan kota Medan menjadi aman dan nyaman.
June 25, 2019

DPRD Medan Gelar Hala Bi Halal Mempererat Suasana Kekeluargaan dan Keakrabanan

DPRD Kota Medan melaksanakan halal bi halal untuk berkumpul dalam suasana yang akrab dan wajah yang berseri dalam sebuah momen halal bi halal yang dilaksanakan DPRD Kota Medan Bersama Walikota, FORKOPIMDA, FKPD, Wartawan Dan masyarakat Kota Medan lainnya. semoga suasana yang kian akrab diantara kita ini, dapat terus kita pelihara dan tingkatkan lagi, Senin (24/6).

H Ihwan Ritonga, SE. MM dalam Sambutannya mengatakan Halal Bi Halal bagi kita di indonesia sudah merupakan tradisi yang sudah turun temurun sejak lama. tradisi ini memiliki manfaat dan maslahat yang banyak, terutama  dalam menjalin silaturrahim diantara sesama. Dengan Halal Bi Halal ini maka jarak yang jauh akan semakin dekat. Dan yang dekat akan semakin akrab.

“ Rasa sakit hati yang pernah timbul, akan musnah dengan kita saling mengikhlaskan kesalahan. saling berjabat tangan dan mendo’akan dengan hati yang lapang, karena jabatan tangan dapat menghilangkan rasa dendam, dan penawar hati yang luka” Jelas H. Ihwan Ritonga.

H Ihwan Ritonga, SE. MM Juga Menambahkan sebagai makhluk sosial, tentunya hubungan baik kita tidak hanya kepada tuhan sang pencipta, tapi juga hubungan sosial kepada sesama manusia juga harus kita jalin dengan baik. tak peduli apa agamanya, sukunya, atau warna rambut dan kulitnya. hubungan baik itu harus kita jalin, karena kita semua bersaudara. mungkin momen pemilihan umum dan pemilihan presiden kemarin telah membuat kita sedikit bersinggungan karena perbedaan pandangan. namun saya berharap setelah syawal ini semua perbedaan tersebut dapat kita lupakan. kita kembali bersatu sebagai anak bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, menjadikan indonesia khususnya kota medan yang kita cintai ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

“ Acara halal bi halal hari ini merupakan momen yang tepat untuk kita melupakan perbedaan dan mempererat ukhuwah kita yang selama ini sudah terjalin” Tuturnya.