Muslim Online

Kemarahan Wali Kota Medan Drs HT Dzulmi Eldin S MSi MH saat meninjau RSUD dr Pirngadi Jalan Prof HM Yamin Medan, Senin (18/3) dinilai Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah SH sudah terlambat.

“Marahnya sudah telat. Kenapa baru sekarang marahnya, DPRD Medan sudah beberapa tahun lalu marah melihat kondisi RSUD dr Pirngadi dan pelayanannya yang tidak memuaskan,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (19/3) menanggapi kemarahan wali kota tersebut.

Kondisi itu sudah lama disampaikan ke Pemko Medan, namun tidak ada tanggapan untuk perbaikan RS tersebut. “Bisa dilihat rekam jejaknya Komisi B DPRD Medan beberapa tahun belakangan yang menyoroti kinerja RSUD dr Pirngadi Medan,” ujarnya.

Disebutkan Politisi PAN itu, anggaran-anggaran untuk kemajuan RS milik Pemko Medan itu sudah disetujui. pinjaman daerah dari dana Pusat Investasi Pemerintah (PIP) juga sudah dibuat Perda-nya. Namun ini tidak bisa dimanfaatkan Pemko Medan.

Ditambahkannya, RSUD dr Pirngadi sudah sudah disahkan jadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang (Badan Layanan Umum Daerah), dimana bisa berorientasi bisnis namun tidak meninggalkan prinsip pelayanan terhadap masyarakat. Namun penempatan di RS tersebut masih begitu-begitu saja.

“Bagaimana bisa benar, kalau dewan pengawas dilakukan pemerintah kota, Sekda dibuat sebagai pengawas,” ujar Ketua F-PAN DPRD Medan seraya menyebutkan, Pemko Medan menempatkan orang-orang profesional dalam mengelola rumah sakit tersebut, yang benar-benar bisa memahami pengelolaan RS dengan benar.

“Kita lihat, hampir seluruh RS di Medan ini penuh dengan pasien, namun di RSUD dr Pirngadi hanya 40 persen bisa memenuhi. Jadi wali kota hari ini marah-marah, sudah terlambat. Selama ini kemana wali kota kita,” sebut Bahrumsyah lagi.

Ditambahkannya, kondisinya sekarang di RS dr Pirngadi ada 700 tenaga honor, namun hanya sekira 200-an tenaga medis. Selebihnya tenaga administrasi. Dokter banyak yang paruh waktu. Pembangunan lebih banyak diarahkan ke fisik bangunan bukannya perbaikan SDM, jelasnya.

Kalaupun wali kota marah saat ini, harusnya ada evaluasi setelah itu, bukan hanya marah-marah saja. Selama ini, Bahrumsyah menilai Pemko Medan tidak ada melakukan langkah strategis terhadap perbaikan RSUD tersebut.

Saat ini RSUD dr Pirngadi menjadi Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) di Dinkes Kota Medan. Dewan pengawas memiliki kekuasaan penuh sehingga direktur tunduk dan menjalankan amanah dari dewan pengawas yang profesional

Dua warga negara Indonesia menjadi korban penembakan brutal di masjid Kota Christchurch, Selandia Baru. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 13.40 waktu setempat, saat waktu Salat Jumat."Baru saja masuk informasi terdapat dua warga negara Indonesia yang terkena tembak di masjid tersebut. Itu merupakan ayah dan anak," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir kepada wartawan, Jumat, 15 Maret 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kedutaan Besar RI di Wellington, kedua korban saat ini tengah dirawat di rumah sakit Christchurch Public Hospital. Sang ayah berada di ruangan ICU, sementara anaknya dirawat di ruangan biasa.

Belum diketahui secara pasti kondisi kedua WNI yang terkena tembak tersebut. Namun keluarga tersebut memang belum lama ini pindah ke Kota Christchurch. KBRI Wellington masih terus berupaya mencari informasi mengenai WNI tersebut."Kita sangat prihatin dengan situasi saat ini. Kita mendoakan agar ayah dan anak dapat segera pulih. Pihak KBRI juga sudah mengirim tim dan masih berkoordinasi dengan otoritas setempat dan mengecek rumah sakit di Christchurch untuk mengetahui lebih lanjut apakah ada korban lain dari WNI yang menjadi korban penembakan tersebut," ujar Arrmanatha. Motif dari penembakan brutal itu belum diketahui secara pasti. Namun pemerintah Indonesia mengecam keras aksi penembakan teror yang terjadi di Selandia Baru.

"Kita menyampaikan dukacita kepada seluruh korban dan keluarga. Kita juga menawarkan dukungan kepada pemerintah Selandia Baru apabila dibutuhkan," ujarnya

Aksi Keji pelaku pembantaian di masjid Al Noor New Zealand  telah menamba daftar perbuatan Anti Islam di negara-negara minoritas Muslim. Pelaku yang  memfilmkan dirinya saat melepaskan tembakan pada puluhan jemaah menunjukkan rasa tidak bersalah bahkan seakan bangga atas prilaku kejinya.Manusia keji yang dikenal dengan nama Brenton Tarrant dalam akun Twitter miliknya  memasuki Masjid Al Noor di Christchurch sekitar pukul 13:30.

Video berdurasi 17 menit yang disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya itu memperlihatkan warga Australia berusia 28 tahun tadi  menembakkan lebih dari 100 tembakan pada jemaah. Setidaknya 27 orang terbunuh dan banyak lagi yang terluka. Masjid pun penuh dengan mayat. Dikutip dari DailyMail, Jumat meski banyak beredar tak sedikit netizen yang mengimbau agar video tadi tak disebarluaskan.

Senjata yang digunakan termasuk senapan semi-otomatis dipenuhi tulisan nama-nama pembunuh massal sebelumnya dan kota-kota tempat penembakan terjadi. Aksi  manusia BIADAB ini dimulai ketika ia masuk ke dalam mobilnya dan mengenakan pelindung tubuh bergaya militer dan helm. “Mari kita mulai pesta ini,” ujarnya.

Dia kemudian pergi ke masjid dan mendengarkan lagu-lagu militer sebelum parkir di sebuah sudut. Setelah mengambil salah satu dari setidaknya enam senjata yang tersimpan di mobilnya, ia berjalan ke pintu depan dan mulai menembaki jemaah. Pria bersenjata itu menyerbu masuk dan memberondong siapa pun yang dilihatnya. Seorang lelaki yang terluka mencoba menyelamatkan diri menjadi sasaran tembakannya setelah dengan tenang mengisi ulang senjata.

Senjata dipenuhi nama penembak massal sebelumnya dan lokasi penembakan.

Dia menembaki jemaah  yang tengah beribadah dan berkali-kali mengisi ulang senjata. Beberapa kali pelaku terelam  berdiri di depan orang-orang yang terluka dengan tenang mengisi kembali senjatanya lalu menembaki para korban untuk memastikannya tewas.

Masjid Al Noor memiliki kapasitas lebih dari 300 orang. Dari klip yang beredar Tarrant kemudian berjalan keluar dan menembak dua sasaran lainya sebelum kemudian kembali ke mobil dan menukar senapannya. Berikutnya ia ke mesjid untuk kedua kalinya dan berjalan menuju mayat  di dalam ruangan dan mulai menembaki kepala mereka untuk memastikan jika mereka sudah mati.

Korban dilarikan ke rumah sakit setempat.
Yakin semua korban tewas, pelaku berlari keluar dan menembaki korban  lain di halaman depan masjid. Seorang perempuan terlihat tersandung hingga jatuh dan berteriak meminta tolong ketika Tarrant berjalan mendekatinya. Ia  dengan tenang membungkuk dan menembaknya dua kali di kepala.

Beberapa detik kemudian dia kembali ke mobilnya dan melarikan diri. Pelaku berhenti untuk menembak setidaknya satu orang lainnya melalui jendela mobil. Di dalam mobil dalam streaming yang masih berlangsung ia menyatakan penyesalan karena tidak membakar masjid. Dua jerigen bensin sebelumnya terlihat di belakang mobilnya.

Ketua Komisi C DPRD Medan Boydo HK Panjaitan SH menegaskan, pihaknya akan merekomendasikan Karaoke New D’Blues ditutup, jika terbukti memiliki kaitan dengan kasus tewasnya pengunjung di sana.

“Kita sudah serahkan ke kepolisian kasus ini. Karena ini kan kasus narkoba, ada yang tewas jadi ini wilayah kepolisian,”kata Boydo yang dihubungi media ini, Kamis (14/3).

Dia mengaku, tak perlu ada rapat dengar pendapat (RDP) karena kasusnya sudah jelas ditangani oleh pihak kepolisian.

“Memang kami (Komisi C) belum memanggil manajemen Grand D’Blues, karena masalah ini sudah jelas ditangani oleh kepolisian. RDP itu kan jika ada keluhan masyarakat, jadi perlu ada klarifikasi. Tapi masalah ini berbeda, makanya tak di RDP kan, karena tak ada yang perlu diklarifikasi. Ini sudah di wilayah ranah hukum Jika nanti terbukti memang lokasi hiburan itu memiliki kaitan dan ada transaksi narkoba di sana, kita rekomendasikan agar segera ditutup,”tukasnya.

Menyoal adanya dugaan pelanggaran Karaoke Grand D’Blues melebihi jam tayang operasional, politisi PDI Perjuangan ini mengaku, pihaknya sudah berkordinasi dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Medan.

“Kita sudah minta dispar agar memeriksa izin Grand D’Blues, dan menurut mereka tak ada yang menyalah. Tapi gitu pun, jika ada pengaduan masyarakat akan kami tindaklanjuti. Mungkin dalam minggu ini, kami akan sidak kesana,”ujar Boydo seraya menambahkan, selayaknya Karaoke Grand D’Blues tidak beroperasi pasca peristiwa tewasnya seorang pengunjung di sana.

Sebelumnya diberitakan, beberapa waktu lalu, seorang pengunjung Karaoke Grand D’Blues tewas. Kematian pria berinisial FAS ini diduga karena over dosis mengonsumsi narkoba

“LPJU di Medan sebaiknya pakai meterisasi, jadi terukur berapa biaya pemakaiannya. Apalagi banyak lampu jalan yang tak berfungsi, tapi biayanya tetap juga dibayar oleh masyarakat yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 7 persen dari rekening listrik,”ujar Parlaungan Simangunsong, anggota Komisi D DPRD Medan, Kamis (14/3).

Menurutnya, perhitungan pembiayaan penggunaan LPJU tak sesuai karena banyak lampu jalan tak berfungsi. “Saya menilai, LPJU yang mati maupun rusak tetap dihitung juga. Jadi kalau pakai meterisasi, bisa diketahui berapa yang digunakan dan biayanya. Pemakaian meteran untuk LPJU ini sudah kami usulkan dulu, tapi sampai sekarang belum terealisasi,”kata politisi Demokrat ini.

Kesimpulannya, lanjut Parlaungan, Pemko Medan bisa mendapat retribusi dari LPJU jika menggunakan meteran. Sebab, tarif listrik LPJU merupakan tarif sosial bukan tarif usaha. “Berapa yang diperoleh pemko dari PPJ, kemudian berapa yang dibayarkan ke PLN, selanjutnya sisanya bisa untuk penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD),”tukasnya.

Mantan Ketua Komisi D yang membidangi infrastruktur ini juga menyatakan apresiasi atas adanya pendataan LPJU kerjasama Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) dengan PLN Area Medan. Namun dia mengingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dengan memasang lampu jalan maupun memperbaiki LPJU yang rusak.

“Kita apresiasi kerjasama DKP dan PLN untuk mendata LPJU. Tapi kita ingatkan agar DKP memperbaiki kinerja dan segera memberi penerangan di jalan, termasuk di gang-gang warga. Kesalahan besar jika dibiarkan LPJU padam, harus ada pemeliharaan setiap saat. Jadi jika padam, langsung ada yang memperbaiki. Karena masyarakat yang bayar rekening penggunaan LPJU,”tegas Parlaungan

Kunjungan wakil rakyat dari Serambi Mekkah itu diterima langsung Anggota Komisi D DPRD Kota Medan, Drs S Maruli Tua Tarigan dari Partai Naasdem di ruang Bamus lantai II kantor DPRD Kota Medan.

“Saya akui masih ada keluhan warga soal masalah sampah. Oleh karenanya, saya mengharapkan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Medan segera tanggap akan keluhan warga,” kata Abdul Rani ketika ditemui di ruang kerjanya di Komisi D DPRD Medan, Rabu (6/03/2019).

Disebutkan, masalah sampah memang tidak ada habis-habisnya. Namun, katanya, masalah ini dapat diselesaikan apabila semua pihak dapat bekerjasama dengan baik. “Kalau hanya sendiri-sendiri, ya masalah ini terus dan terus bermasalah,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak yang berkompeten dalam masalah ini agar keluhan masyarakat dapat terjawab. Tapi, Ketua Komisi D DPRD Medan ini juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan karena dapat merusak keindahan kota terbesar ketiga di Indonesia ini. “Ingat, perda tentang sampah melarang warga membuang sampah sembarangan. Jika kedapatan akan dikenakan sanksi kurungan dan denda,” sebutnya.

Dia menjelaskan, salah satu penyebab banjir di Kota Medan adalah sampah yang menyumbat aliran air di dalam paret. “Nah, buanglah sampah pada tempatnya,” sarannya

MEDAN—Anggota Komisi B DPRD Medan, Surianto SH, menyayangkan lambannya penanganan pasien atas nama Nadya Putri di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pirngadi Medan pada 22 Januari 2019 lalu. Akibatnya, perempuan berhijab yang berprofesi sebagai ojek online (ojol) ini harus kehilangan tangan kanannya (amputasi).

Rumah sakit Pirngadi berkategori type A, sejatinya mampu memberikan layanan yang maksimal. Sehingga, tingkat kepercayaan masyarakat kepada rumah sakit milik pemerintah semakin tinggi.

“Kalau melihat kasus yang sempat viral di media sosial dan menjadi konsumsi media massa itu, wajar saja kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit milik pemerintah menurun. Jadi, peristiwa ini harus menjadi catatan kita bersama khususnya Wali Kota Medan Dzulmi Eldin,” ujarnya, Rabu (20/2/2019).

Nadya, perempuan ceria yang kini berusia 19 tahun harus rela mengubur impiannya pasca menjalani operasi amputasi pada tangan kanannya. Ia berharap, apa yang terjadi pada dirinya atas lambannya penanganan rumah sakit tidak terjadi pada warga lainnya.

Nadya Putri mengalami kecelakaan di kawasan Cemara Asri dan mendapat pertolongan pertama pada kecelakaan di klinik terdekat. Karena dianggap luka yang cukup serius, kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Pirngadi. Sesampainya di sana penanganan sangat lamban. Tangan korban tangan hanya dibalut kain kasa dan baru sekitar pukul 21.00 mendapat jahitan.

Setelah diperbolehkan pulang dan rekomendasi berobat jalan selama satu pekan dari pihak Pirngadi, kontrol pertama tidak menunjukkan perubahan dan luka tak kunjung kering. Hari kelima kontrol posisi luka sudah melepuh dan bernanah, namun pihak Rumah Sakit tidak menggubris.

Parahnya lagi, gips bekas nanah tidak diganti sama sekali. Hari ketujuh, pihak keluarga memutuskan untuk pindah ke Rumah Sakit USU. Sampai di sana, dicek langsung sama spesialis dokter dan dinyatakan luka sudah infeksi bahkan membusuk. Dari sinilah awal kisah Nadya Putri harus kehilangan tangan kanan dan mengubur impiannya. Perempuan ceria ini hanya bisa pasrah atas garis yang tuliskan sang pencipta padanya

Muslimonline.id-Medan, Kamis 7 Maret 2019 bagi sebagian masyarakat adalah hari libur, hari dimana melepas kepenatan usai menjalani rutinitas sehari hari, namun tidak begitu dengan kader-kader Partai Keadilan Sejahtera tiada hari tanpa direct selling dan sosialiasi, hari libur justru mereka tetap semangat untuk memperkenalkan PKS dengan Nomor 8 nya, tidak terkecuali kader dan simpatisan PKS Medan johor. Disepanjang jalan Karya Jaya mulai dari lapangan sejati melewati Kompi Arhanudse berkibar bendera PKS dengan atribut flashmob, meneriakkan yel-yel PKS Nomor 8 dan ayo lebih baik Prabowo Sandi 02.

Terbentang spanduk bertuliskan PKS menang pajak kendaraan bermotor (pkb) dihapus, SIM seumur hidup, lantunan MARS PKS membuat suasana petang itu menjadi pemandangan yang luar biasa, menarik lagi caleg-caleg PKS dengan wajah sumringah ikut berbaur sekaligus ajang sosialisasi sebut saja,  H. Hidayatullah caleg DPR RI untuk Sumut 1 beliau adalah politisi senior yang telah malang melintang di DPRD Sumut selama 2 periode. Ada juga caleg Propinsi H. Ahmad Darwis, dapil sumut 2. Terlihat juga Popy Susanti, Parlindungan Nasution, Abdul Salam dan Abdul Azis semuanya caleg DPRD Medan Dapil 5, yang akan bertarung pada tanggal 17 april 2019, Terlihat sekali dari wajah-wajah mereka optimisme kemenganan in sha Allah.

Tidak kalah menarik, adalah Korlap Emak emak Erna Melani memboyong ibu- ibu perwiritan tua muda tumpah ruah di sepanjang jalan. Saat bincang bincang dengan awak media, ditanya program apabila terpilih nantinya Abdul Azis, ST caleg DPRD Medan menyampaikan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa program yang tidak kalah pentingnya memperjuangkan penambahan honor bilal mayit, honor marbot masjid, dan petugas kebersihan kuburan.

"Baru baru ini saya bincang bincang dengan pengurus perkuburan Mandailing Sei Mati honor petugas kebersihan diberikan sangat kecil sesuai kemampuan keuangan, dan petugasnya hanya 1 orang, dengan luas pemakaman yang cukup luas harus ditambah petugas agar Pemko medan dapat mengalokasikan anggaran ke pemakaman yang banyak tersebar di kota medan" ujar azis.

Acara ditutup dengan berbuka puasa bersama di salah satu rumah kader PKS Medan Johor.

MEDAN—Komisi A DPRD Medan menyampaikan ke KPU Medan, kemungkinan adanya kecurangan melalui form C1 (formulir hasil pemungutan suara) di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Kita mau fair, tolong di TPS dibuat peringatan dan sanksi. Agar C1 itu jangan sampai diubah-ubah,” kata Ketua Komisi A DPRD Kota Medan Sabar Syamsurya Sitepu selaku pimpinan rapat bersama KPU dan Bawasu Kota Medan, Senin (4/3/2019), di Ruang Komisi A DPRD Medan.

Politisi Partai Golkar ini juga berharap KPU Kota Medan memberi formulasi terhadap seluruh calon legislatif dalam hal kemudahan mendapatkan form C1. Sehingga mempermudah mereka untuk dapat mengetahui hasil tersebut secera cepat. “Kami mau transparan. Jadi kami minta KPU buat strategi bagaimana supaya kami dapatkan C1 itu,” tukasnya mewakili anggota komisi A yang hadir seperti Herry Zulkarnain, Umi Kalsum, Robi Barus, dan Proklamasi Naibaho.

From C1 tak Dibagi

Menjawab hal tersebut, Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik menjelaskan, kehadiran saksi di setiap TPS dinilai sebagai perwakilan para caleg dan parpol. Termasuk untuk mendapatkan hasil tercepat di TPS pada pelaksanaan pemungutan suara 17 April 2019 itu.

“Jadi, kalau kemudian seluruh caleg minta form C1, bisa repot kami. Tapi kami akan tegas. Kalau ditemukan C1 diubah, saya tak tolerir lagi itu,” tegasnya.

Karena, sebut Agus, bila ditemukan form C1 mengalami perubahan disengaja oleh oknum petugas pelaksana pemilu, maka akan ada sanksi pidana. ”Jadi kami jamin tak lindungi petugas lakukan itu. Insyaallah kami yakini tak ada kecurangan,” tandasnya.

Dikatakannya, hasil C1 akan diupload mulai dari PPS, PPK, kabupaten/kota, hingga provinsi akan terlihat utuh.

Sebelumnya, anggota komisi A, Herry Zulkarnain menambahkan, adanya alokasi anggaran dari pemerintah kepada penyelenggara Pemilu 2019, termasuk penempatan saksi dari KPU dan Bawaslu di TPS. Harusnya, menurut politisi Partai Demokrat ini, agar dipermudah anggota dewan atau caleg yang ingin mendapatkan C1. Hal ini dilakukan dalam meringakan pembiayaan di partai politik memperoleh formulir itu langsung.

Agus kembali menegaskan, berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2019, bahwa saksi partai, maksimal terdiri dari dua orang atas mandat pimpinan partai (DPD atau provinsi). Sementara seluruh penghitungan (C1) itu bisa dikatakan selesai sekira pukul 24.00 WIB. ”Harapan kita, disitulah saksi parpol tetap di tempat. Tetap dikawal sampai selesai,” tegasnya.

Muslimonlone.id-Pemandangan di seputaran J City jalan karya Wisata ahad sore tanggal 3 Maret 2019, lain dari biasanya.Selama ini kawasan padat penduduk, juga padat kendaraan yang lalu lalang sore itu disajikan pemandangan yang unik, dimana kader-kader Partai Keadilan  Sejahtera Medan Johor tumpah ruah pada acara Flashmob, hal ini menarik karena kader sepanjang acara mengacungkan dan meneriakkan PKS Nomor 8, Prabowo Sandi 02 disepanjang acara, bendera PKS berkibar mengobarkan semangat Kemenangan pada tangga 17 April 2019 Nanti, In sha Allah.

Respon positif dari pengguna jalan dan masyarakat menyiratkan 2019 Ganti Presiden. Azmi Syahputra Hasibuan, SE selaku Ketua DPC PKS Medan Johor sangat bahagia dengan terlaksananya salah satu program yakni menghadirkan Flashmob ini. Acara dimulai pukul 16.30 wib dan berakhir pukul 17.00 wib, kalau emak emak sudah turun kelar lho selorohnya.

Selain Kader, acara juga dihadiri caleg PKS  H. Ahmad Darwis, S,Ag, MA dapil Sumut 2 no. Urut 4, dan Abdul Azis, ST caleg DPRD Medan dapil 5  nomor urut. 9 untuk medan johor, Polonia, Maimun, Sunggal, Selayang, Tuntungan.

Saat dikonfirmasi Aziz menyampaikan dengan Flashmob ini agar masyarakat mengenal lebih dekat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan memilih caleg- calegnya yang sudah teruji kemampuan leader shipnya, seperti Aziz beliau sudah, 35 tahun bekerja di Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika, dan memimpin di berbagai tempat hingga kepulauan Riau dan terakhir karir beliau menjadi Pimpinan di BMKG Maritim Belawan.

Ditanya lebih lanjut program dan gagasanya kalau terpilih salah satu programnya untuk mengurai kemacetan di Medan Johor dengan cara:

1. Mengusulkan percepatan pelebaran jalan Karya Jaya ke Pemko Medan yang sangat mendesak karena saat ini tidak sesuai lagi volume kendaraan dengan ruas jalan yang ada.

2. Pemerintah khususnya Pemko Medan untuk melakukan perbaikan dan pelebaran jalan di Pintu Air IV  Kwala Bekala arah menuju kebun binatang, tidak saja pagi dan siang macet tapi sudah sepanjang hari solusinya menurut aziz membangun jembatan masuk dari jalan Qubah menuju arah Cadika pramuka johor tembus kejalan Karya Wisata.

Aziz menyampaikan PKS akan melakukan Flashmob pada tanggal 17,Maret 2019, melintasi tiga kabupaten kota yaitu Medan, Binjai, dan Langkat, kenapa dilakukan tanggal 17, mengingatkan kepada masyarakat untuk datang ke TPS memberikan hak suaranya sesuai hati nurani.

Foto: Hidayatullah,SE (kiri) dan Abdul Aziz, ST (kanan) di acara Flashmob PKS Medan Johor

MuslimOnline.Id- Riuh rendah suara keceriaan anak-anak Islamic Full-day School Siti Hajar, Jumat pagi (1/3/2019). Keceriaan tersebut karena adanya Roadshow Aksi Cepat Tanggap (ACT) Sumatera Utara bersama Syeikh Abdallah H.A. Abudan yang didatangkan langsung dari Palestina.

"Alhamdulillah di hari jumat berkah ini, sambutan hangat dari siswa-siswi juga guru Islamic Full-day School Siti Hajar," ujar Hidayatun Nisak, yang memimpin rombongan Partnership ACT Sumut.

Acara yang juga dihadiri oleh Kepala Yayasan dr. Ahmad Primonta Tarigan imulai dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dan lantunan lagu Atunatuffuli dari anak-anak Sekolah Dasar.

Kepala Sekolah SDS IT Siti Hajar, Rahmad Martuah, S.Sn, M.Pd sangat mengapresiasi kegiatan yang menunjukkan kepedulian Indonesia kepada Palestina ini.

Para siswa Siti Hajar dalam acara tersebut menyampaikan coklat dan surat cinta kepada warga Palestina. Selain itu, cinderamata juga diserahkan oleh Kepala Sekolah Islamic Full-day School Siti Hajar kepada Syeikh Abdallah dari Palestina yang memberikan informasi terbaru tentang Palestina.

Acara hari itu diakhiri dengan penyerahan donasi kepada tim ACT Sumatera Utara senilai Rp 100.000.000.

Hidayatun Nisak menjelaskan untaian kepedulian dari Indonesia untuk Palestina terus mengalir deras.

"Insya Allah, seluruh elemen masyarakat dari mulai perorangan, komunitas, sekolah, dan elemen lainnya terus bergerak untuk menyuarakan kepedulian atas nestapa yang terjadi di Palestina," ujarnya.

ACT terus mengajak Sahabat peduli untuk memberikan doa dan dukungan terbaik untuk Palestina melalui  BNI Syariah 66 00000 21 atau Mandiri 101 000 5634 264 A.n. Aksi Cepat Tanggap

Seperti halnya Bangunan Jalan Rela Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, dimana terdapat bangunan 10 pintu 2 lantai yang diduga tidak ada memiliki IMB dimana bangunan tersebut diketahui milik seorang pria berinisial FR.

Menurut salah satu warga yang enggan namanya dicantumkan mengatakan bahwa bangunan tersebut telah berdiri beberapa bulan ini.

“Itu dibangun sudah ada 5 bulan kalau tidak salah bang,” ungkapnya.

Pria berbadan tambun ini menyebutkan bahwa bangunan tersebut berdiri kokoh tanpa adanya IMB yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Saya gak tahu bang kenapa bisa berdiri tanpa ada IMB-nya,” ujarnya.

Tambah warga itu lagi, PAD Pemko Medan dari sektor perizinan bangunan pastinya kebobolan dengan tidak adanya IMB bangunan ruko 10 unit tersebut.

” Ya, klo bisa anggota DPRD Medan dan Satpol PP, sidaklah ke sini ( Jalan Rela Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung ), biar lihat langsung situasi sebenarnya,” terang warga tersebut.

Terpisah dari itu, Camat Medan Tembung A Barli Nasution ketika dikonfirmasi tim media ini melalui whatsapp, Selasa (19/2/2019) terkait mengenai bangunan yang diduga tanpa IMB ini mengatakan akan menyurati pemilik bangunan tersebut.

“Akan kita suratin terlebih dahulu untuk menanyakan izinnya,” ucapnya.

Barli menyebutkan bahwa pihaknya akan memberikan himbauan sebanyak 3 kali apabila pemilik bangunan tidak merespon.

“Kami himbau 3 kali, selanjutnya penyetopan tembusan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Medan, selanjutnya menunggu proses di Dinas,” ujarnya mengakhiri.