Breaking News

Nasional

Tuesday, June 25, 2019

June 25, 2019

Ulah para Jukir Pinggir jalan di Kota Medan Sering Meresahkan

Hasil gambar untuk boydo dprd medan

Medan. (25/6) Ulah para petugas juru parkir (Jukir) pinggir jalan di Kota Medan yang meminta uang parkir kepada setiap pengendara bermotor yang memarkirkan kenderaannya tanpa memberikan karcis parkir membuat resah masyarakat pengendara bermotor. Seakan petugas parkir saat ditanya selalu mengaku juru parkir resmi ini ibarat pemalak berkedok jukir. Sebab, ketika pengendara di minta uang parkir, lantas jukir diminta kertas parkir oleh pengendara, selalu petugas parkir tidak mampu menunjukkan kertas parkirnya dan beralasan untuk kejar setoran. Parahnya, para petugas parkir pinggir jalan ini terkesan memaksa saat meminta uang parkir kepada pengendara bermotor yang memarkirkan kendaraannya.



Seperti yang di keluhkan warga Kota Medan bernama Rudi Hutabarat. Rudi bercerita bahwa ia pernah menemani istrinya membeli peralatan alat tulis kantor (ATK) di Jalan Mesjid, Kota Medan. Saat itu istrinya yang turun mencari ATK dan ia (Rudi) menunggu di atas sepeda motor matic miliknya. Saat hendak menjalankan sepeda motornya, tiba-tiba seorang petugas parkir dengan memakai rompi berwarna orange lari menghampiri meminta uang parkir, tanpa memberi kertas parkir.

” Saat saya minta kertas parkir, juru parkir itu mengatakan tidak ada, sudah habis, mau kejar setoran,” ungkap Rudi kesal.

Malas berdebat, akhirnya Rudi memberikan saja lembaran uang dua ribu rupiah kepada juru parkir tersebut, karena kesal seakan merasa bertemu dengan pemalak berkedok juru parkir.

Menanggapi maraknya pengutipan uang parkir yang sudah bqnyak meresahkan pengendara bermotor, anggota DPRD Kota Medan Boydo HK Panjaitan, SH meminta agar Pemerintah Kota (Pemko) Medan antara lain Dinas Perhubungan dan Satpol PP Kota Medan rutin melakukan pengawasan dan razia terhadap para Jukir pinggir jalan yang rawan meminta uang parkir tanpa menyediakan kertas parkir resmi yang di keluarkan oleh Dishub Medan.

” Saya tekankan, kepada warga masyarakat, jangan memberikan uang parkir terhadap petugas parkir yang tidak bisa memberikan karcis parkir, karena kita tidak mau ada seperti pemaksaan membayar parkir namun tidak jelas dana parkirnya, apakah masuk kekantor oknum preman sebagai pembeking atau memang jelas ke kas PAD Pemko Medan,” tegas Boydo HK Panjaitan yang kerab vokal membela hak-hak masyarakat Kota Medan.

Lanjut Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini, jika ada petugas parkir yang meminta uang dengan alasan untuk parkir kepada warga pengendara bermotor agar melaporkannya kepada DPRD Kota Medan atau Satpol PP dan Dishub.

” Jika Dishub dan Satpol PP Kota Medan tidak merespon, maka kita dari DPRD Kota Medan akan memanggil Kadis dan Kasatpol PP Kota Medan,” tegas Ketua Komisi C DPRD Kota Medan ini, Kamis (20/6/2019).

Boydo juga mengaku sudah pernah mengusulkan kepada Dishub Medan untuk menyediakan alat meteran parkir, agar masyarakat juga nyaman dan percaya kepada petugas parkir yang meminta karcis parkir di pinggir jalan.

” Namun sampai sekarang usulan ini belum di realisasikan oleh Dishub Medan, makanya kita sayangkan, karena target PAD dari Parkir pinggir Jalan sangat minim sementara potensi PAD dari parkir di Kota Medan sangat fantastis,” terang nya.

Boydo mengatakan, saat ini tidak ada lagi preman yang mengatur, namun hukum yang tegas dan pemerintah, termasuk TNI dan Polri yang tegaslah yang mampu menjadikan kota Medan menjadi aman dan nyaman.
June 25, 2019

DPRD Medan Gelar Hala Bi Halal Mempererat Suasana Kekeluargaan dan Keakrabanan

DPRD Kota Medan melaksanakan halal bi halal untuk berkumpul dalam suasana yang akrab dan wajah yang berseri dalam sebuah momen halal bi halal yang dilaksanakan DPRD Kota Medan Bersama Walikota, FORKOPIMDA, FKPD, Wartawan Dan masyarakat Kota Medan lainnya. semoga suasana yang kian akrab diantara kita ini, dapat terus kita pelihara dan tingkatkan lagi, Senin (24/6).

H Ihwan Ritonga, SE. MM dalam Sambutannya mengatakan Halal Bi Halal bagi kita di indonesia sudah merupakan tradisi yang sudah turun temurun sejak lama. tradisi ini memiliki manfaat dan maslahat yang banyak, terutama  dalam menjalin silaturrahim diantara sesama. Dengan Halal Bi Halal ini maka jarak yang jauh akan semakin dekat. Dan yang dekat akan semakin akrab.

“ Rasa sakit hati yang pernah timbul, akan musnah dengan kita saling mengikhlaskan kesalahan. saling berjabat tangan dan mendo’akan dengan hati yang lapang, karena jabatan tangan dapat menghilangkan rasa dendam, dan penawar hati yang luka” Jelas H. Ihwan Ritonga.

H Ihwan Ritonga, SE. MM Juga Menambahkan sebagai makhluk sosial, tentunya hubungan baik kita tidak hanya kepada tuhan sang pencipta, tapi juga hubungan sosial kepada sesama manusia juga harus kita jalin dengan baik. tak peduli apa agamanya, sukunya, atau warna rambut dan kulitnya. hubungan baik itu harus kita jalin, karena kita semua bersaudara. mungkin momen pemilihan umum dan pemilihan presiden kemarin telah membuat kita sedikit bersinggungan karena perbedaan pandangan. namun saya berharap setelah syawal ini semua perbedaan tersebut dapat kita lupakan. kita kembali bersatu sebagai anak bangsa ini dalam mewujudkan cita-cita pendiri bangsa ini, menjadikan indonesia khususnya kota medan yang kita cintai ini menjadi negara yang makmur dan sejahtera.

“ Acara halal bi halal hari ini merupakan momen yang tepat untuk kita melupakan perbedaan dan mempererat ukhuwah kita yang selama ini sudah terjalin” Tuturnya.

Monday, June 24, 2019

June 24, 2019

Fraksi - Fraksi DPRD Medan Sampaikan Pandangan terhadap Nota Pengantar LPJ Walikota Medan

Wakil Wali Kota Medan Ir H Akhyar Nasution MSi didampingi Sekda Kota Medan Ir Wiriya Alrahman MM menghadiri Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi- Fraksi DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (24/6/2019). 

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli, para anggota DPRD Medan, sejumlah pimpinan OPD di lingkungan Pemko Medan. Dalam rapat paripurna ini, masing-masing Fraksi DPRD Kota Medan menyampaikan pemandangan umumnya terkait Ranperda Kota Medan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Penyampaian pemandangan fraksi pertama disampaikan Fraksi PDI-Perjuangan melalui Boydo Panjaiatan. Ada sejumlah materi yang disampaikan dalam pandangan fraksi tersebut salah satunya terkait penanganan banjir yang dilakukan Pemko Medan melalui normalisasi drainase yang dilakukan dinas terkait.

Selanjutnya, Ilhamsyah dari Fraksi Partai Golkar mengatakan tujuan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2018 diharapkan dapat mengkoreksi dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah selama T.A 2018 telah dilaksanakan secara berdaya guna, berhasil guna sekaligus transparan dan akuntabel.

Setelah masing-masing fraksi menyampaikan pemandangan umumnya, Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung selanjutnya menyerahkan dokumen pemandangan 9 fraksi yang telah disampaikan. Rapat paripurna akan dilanjutkan kembali, Jumat (28/6/2019) dengan agenda mendengar Nota Jawaban Kepala Daerah di Gedung DPRD Medan. Usai mengikuti rapat paripurna, Wakil Wali Kota bersama Sekda Kota Medan selanjutnya mengahadiri Halal Bi Halal keluarga besar DPRD Medan
June 24, 2019

Walikota Sampaikan LPJ APBD 2018 di Gedung Dewan


Hasil gambar untuk paripurna dprd medan
Medan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan memgadakan Rapat Paripurna, Senin (24/6/2019) pagi sekitar pukul 10.00 WIB di gedung DPRD Kota Medan. Dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, rapat dihadiri Wakil Walikota Medan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan, SKPD Kota Medan beserta sejumlah awak media.


Rapat paripurna DPRD kota Medan dalam acara penyampaian pemandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar Kepala Daerah atas ranperda Kota Medan ini, menyampaikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018.

Pantauan Metrorakyat.com dilokasi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan Tahun Anggaran 2018 nilainya sangat fantastis, untuk Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp.4,25 Triliun. Hal tersebut diucapkan anggota DPRD kota Medan, Boydo HK Panjaitan saat berada di podium.

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,63 Triliun lebih, pendapatan transfer sebesar Rp.2,61 triliun lebih. Artinya, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2018 hanya 81.19% dari target Rp.5,23 triliun. Artinya , ada kekurangan sebesar Rp.985,78 miliar lebih (18.81%) dari target pendapatan daerah yang tidak dapat direalisasikan,” jelas Boydo dari Fraksi DPRD Kota Medan ini.

Tidak hanya itu saja, sejumlah fasilitas umum di Kota Medan juga dianggap seperti banyak yang kurang memadai, seperti jalanan yang rusak, kurangnya Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dan penyalahgunaan jalur pedestrian yang beralih fungsi di sejumlah tempat di Kota Medan.

” Banyak masyarakat kota Medan yang melaporkan jalanan Kota Medan yang rusak, kondisi parit (drainase) yang tumpat, rusak dan bahkan tidak berfungsi sama sekali, termasuk Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) yang terpasang nyaris tidak ada yang menyala alias padam. Diperkirakan dari sekian lampu yang ada, 70% kondisinya padam dan tidak berfungsi sama sekali. Tentu hal ini sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menimbulkan kerugian materi bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengguna jalan,” ungkapnya.

Lanjut Boydo, tentu hal ini sangat mempengaruhi kelancaran aktivitas masyarakat sehari-hari dan dapat menimbulkan kerugian materi bahkan menimbulkan korban jiwa bagi pengguna jalan.

“Untuk itu kami meminta supaya pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, drainase serta perbaikan dan pemasangan LPJU terus ditingkatkan,” tegasnya.
June 24, 2019

Fraksi Gerindra Minta Walikota Mengevaluasi Kepala Dinas

Hasil gambar untuk paripurna dprd medan

Medan : Fraksi Partai Gerindra meminta Walikota Medan mengevaluasi kepala Dinas yang terkesan lalai dan tidak profesional untuk memperkuat kineja pemerintah dan dan meningkatkan PAD Kota Medan. Hal ini seperti di bacakan oleh anggot DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Gerindra Kota Meda, Drs.Proklamasi K Naibaho pada Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Medan terhadap nota pengantar oleh Kepala Daerah atas Ranperda Kota Medan Tentang Laporan Pertanggung Jawaban 9LPJ) pelaksanaan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2018 di ruang Paripurna, Senin (24/6).

" Terhadap laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 yang telah di sampaikan  saudara Walikota dalam sidang Paripurna DPRD KOTA MEDAN. Fraksi Partai Gerindra memandang sangat disayangkan, masih banyak capaian capaian hasil kinerja yang belum maksimal di laksanakan oleh pemerintah Kota Medan, karena capaian target hanya 81,19 %," kata Proklamasi saat membaca pandangan dari Fraksi Partai Gerindra kota Medan itu.

Berkaitan laporan pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD TA 2018 tentunya Fraksi Gerindra yang memiliki salah satu tugas mengawsi jalannya pemerintahan daerah secara bermartabat dan proporsional, memandang bahwa laporan tersebut diatas menjadi sangat penting mendapat perhatian partai Gerindra. Hal ini dimasksudkan supaya dalam menjalankan tugas pemerintahan menjadi lebih terkontrol dan terkendali.Namun DPRD sebagai pemangku tugas pengawsan harus dan wajib mencermati hasil pelaksanaan pemerintah dengan maksud kedepan bahwa keberhasilan yang telah dicapai untuk tetap dipertahankan, sementara ke kurang sempurnaan dapta diperbaiki guna mencapai hasil yang optimal di kemudian hari.

Dalam Nota Pengantar yang disampaikan oleh Walikota Medan, bahwa laporan realisasi APBD TA 2018 terkait pendataan secara akumulatif yakni realisasi pendapatan mencapai Rp 4,25 Triliun lebih, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.1,63 triliun lebih, Pendapatan transfer sebesar Rp 2,61 triliun lebih, realisasi pendapatan mencapai 81,19 persen dari target yang di tetapkan. " Jika dibandingkan realisasi pendapatan Tahun 2017 sebesar 79,82, maka, ada sedikit peningkatan, meskipun jauh dari capaian yang di targetkan. Untuk belanja, secara akumulatif realisasi belanja Tahun Anggaran 2018 mencapai Rp 4,21 triliu lebih, terdiri dari Belanja Operasional Rp 3,45 triliun lebih dan Belanja Modal Rp 753,99 miliar lebih," jelasnya.

Sambung Proklamasi lagi, realisasi Belanja TA 2018 mencapai 77,32 persen dari target. Sedikit menurut jika dibandingkan realisasi belanja TA 2017. Sedangkan transfer bantuan keuangan secara akumulatif, realisasi transfer bantuan keuangan untuk TA 2018 tecatat mencapai Rp.1,52 milira lebih. Realisasi transfer TA 2018 mencapai 100 persen dari target.

Untuk pembiayaan, secara akumulatif realisasi penerimaan pembiayaan yakni sebesar Rp.Rp 43,70 lebih dan pengeluaran pembiayaan yakni sebesar Rp.15 miliar.

" Berdasarkan uraian tersebut, atas laporan keuangan yang di sampaikan oleh Walikota bahwa sisa Laporan Pengguna Anggaran (Silpa) TA 2018 sebesar Rp.67, 31 miliar lebih, sedangkan Silpa TA 2017 adalah sebesar Rp 43,70 miliar lebih. Fraksi Gerindra menilai Silpa untuk TA 2018 ini jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 2017. Artinya Fraksi GGerindra menilai Pemko Medan gagal dalam mengelola keuangan daerah, yang harusnya bisa mengatasi dan mengurangi Silpa bukan malah menambah, sehingga tidak ada pembelajaran dan usaha perbaikan terhadap Silpa ini.Sehingga tidak ada pembelajaran dan usaha perbaikan terhadap Silpa ini,raksi Gerindra meminta penjelasan yang lebih konkrit terkait besarnya Silpa ini. Kenapa hal ini bisa lebih buruk dari Tahun 2017, apa saja masalah administrasi yang dimaksud?, dan apa saja kendala dan hambatan yang terjadi didalam pengelolaan keuangan sehingga Pemko Medan tidak mampu meminimalisasi Silpa tersebut?, Mohon penjelasan dari Walikota di serta dengan data-data yang logis dna konkrit," terang Proklamasi.

Menurut Fraksi Partai Geridra, Laporan HAsil Pemeriksaan (LHP) dari BPK RI yang di serahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Utara memberikan kembali opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2018. " Untuk ke empat kalinya secara berturut-turut, laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Medan memperoleh  Opini wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK RI Perwakilan Sumut. Hal ini sungguh biasa bagi kami Fraksi Gerindra, apakah Pemko tidak belajar dari pengalaman, atau tidak melakukan evaluasi terhadap kinerja oleh Legislatif aparaturnya, sehingga masukan an saran  yang selalu diberikan oleh legislatif tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga hal ini selalu terjadi," sambungnya.

Oleh sebab itu, ucap Proklamasi, Fraksi Gerindra tentu mempertanyakan hal tersebut mengapa tahun ini Kota Medan terus mendapat WDP kembali untuk keempat kalinya?, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah Kota Medan sehingga Laporan Keuangan tersebut kembali berturut-turut mendapat opini wajar dengan pengecualian? mengapa kendala dan hambatan tersebut bisa terulang, dan apakah tidak dapat diatasi atau setidaknya di minimalisir.

Fraksi Gerindra berpandangan bahwa, opini BPK atas LKPD menjadi salah satu  faktor penilaian Kementerian Keuangan dalam memberikan insentif kepada daerah. Meskipun ada beberapa item lain yang juga menjadi penilaian. Diantaranya  WTP, APBD dan P-APBD tepat waktu, mneyerahkan tepat waktu, menyerahkan ke BPK juga tepat waktu. WTP bisa dapat kecil kalau item yang lain terpenuhi. " Terakhir kali pemko Medan mendapat insentif dari Kementerian Keuangan, yakni tahun 2014, jumlahnya sekitar Rp.41 miliar sejak saat itu tidak pernah lagi dapat insentif. Sudah seharusnya setiap daerah berlomba-lomba untuk mendapatkan insentif tersebut, karena akan menambah pemasukan atau pendapatan daerah tetapi kelihatannya pemerintah Kota Medan tidak seriusdan sungguh-sungguh serta mengabaikan masukan dan saran legislatif itu karena sudah 4 kali berturut-turut Pemo Medan mendapat WWDP dari LHP BPK RI," terang anggota Komisi A DPRD Kota Medan itu.
June 24, 2019

Fraksi PDIP DPRD Medan Mendesak Walikota Medan Evaluasi Kadis Pendidikan Kota Medan

Gambar terkait
MEDAN—Fraksi PDIP DPRD Medan mendesak Walikota Medan melakukan evaluasi terhadap Kadis Pendidikan Kota Medan. Pasalnya, kinerja Kepala Organisasi Lerangkat Daerah (OPD) Pendidikan Kota Medan dinilai lemah. Alias tidak berkemampuan meningkatkan mutu pendidikan di Kota Medan.

Hal itu disampaikan Faksi PDIP DPRD Medan melalui juru bicaranya, Boydo HK Panjaitan, dalam pemandangan umum fraksi tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2018, di gedung dewan ruang paripurna, Senin (24/6/2019).

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli dan Ihwan Ritonga. Juga dihadiri para anggota dewan dan pimpinan OPD Pemko Medan serta camat.

Menurut Boydo, pihaknya melakukan koreksi anggaran di Dinas Pendidikan Medan. Dimana alokasi anggaran sebesar Rp70,13 miliar lebih untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Namun dari sekian alokasi anggaran hanya terealisasi sebesar Rp58,17 miliar. Sementara yang tidak digunakan Rp11,96 miliar.

Berikutnya untuk program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan dialokasikan sebesar Rp51,81 miliar lebih. Dan yang terealisasi hanya Rp25,77 miliar lebih. Sedangkan yang tidak terealisasi Rp26,04 miliar lebih.

Atas dasar itu pula, FPDI P minta OPD Dinas Pendidikan perlu dievaluasi, termasuk Kadis Pendidikan Kota Medan.

Selain itu, Fraksi PDIP Kota Medan menyoroti kinerja Pemko Medan. Hal itu karena tidak dilakukannya terlebih dahulu pembahasan Ranperda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) sebelum Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Dan ketentuan itu merupakan tahapan pembahasan sesuai UU No 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yakni Pasal 154.

Terkait hal itu, Boydo mempertanyakan apakah pembahasan LKPJ APBD Kota Medan TA 2018 diabaikan. Dan apakah LPJ APBD Kota Medan 2018 dan laporan keuangannya telah diaudit BPK.


sumber: informasi terpercaya

Sunday, June 23, 2019

June 23, 2019

Henry Jhon Minta Pemko Medan serius menangani Banjir di Kota Medan

Hasil gambar untuk henry jhon hutagalung
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Henry Jhon Hutagalung, SE.,SH.,MH minta pemerintah Kota (Pemko) Medan serius menangani permasalahan banjir yang sering kali terjadi di Kota Medan,terutama di daerah dekat pinggiran sungai.

Menurutnya, permasalahan banjir bukan semata terjadi pada penyumbatan drainase saja, namun disebabkan juga akibat pendangkalan dan pemyempitan daerah aliran sungai.

“Hingga kini Pemko Medan masih belum mampu mencari solusi untuk menangani banjir yang ada di Kota Medan, sementara pemerintah Pusat melalui Badan Wilayah Sungai (BWS) perwakilan Sumut dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun ini di ketahui sudah menganggarkan dana untuk melakukan penataan seluruh sungai yang ada terdapat di kota Medan. kendalanya, pemko Medan juga belum mampu melakukan relokasi bagi warga yang terkena dampak penataan dan pelebaran sungai,” terang Henry Jhon, sabtu, (23/6/2019) melalui pesan WhatsApp pribadinya.

Politisi dari Partai PDI Perjuangan Kota Medan ini menambahkan, perencanaan pembangunan oleh Pemko Medan dinilai juga berjalan lambat. Seharusnya, pemerintah kota Medan sudah harus membangun apartemen-apartemen baru untuk menampung masyarakat yang selama ini tinggal di dekta  bantaran sungai, yang rawan banjir, namun lokasinya juga tidak terlalu jauh dari tempat tinggal warga masyakarat tersebut.

“Karena selama ini warga masyakarat sudah nyaman bertetangga dan memiliki pekerjaan yag tidak jauh dari tempat tinggal mereka,” terangnya.

Sambung Henry Jhon, jika pelaksanaan pengerjaan pengorekan dan pelebaran seluruh aliran sungai yang ada di kota Medan diterapkan tahun ini,  oleh BWS dan Pemprovsu maka pemko Medan akan disibukkan untuk mengurusi masyarakat korban penggusuran yang selama ini tinggal di dekat bantaran sungai.

“Kemana Pemko Medan akan menampung tempat tinggal warga Kota Medan tersebut,” tanya Hendri Jhon.

Ia mengaku, pengalamannya selama menjadi Ketua DPRD Kota Medan, dalam penanganan pembangunan infrastruktur diKota Medan, Pemko Medan dinilai kurang serius dan pengerjaan dianggap hanya sebagai proyek yang menjanjikan, sementara memakai uang negera, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, belum lama selesai dikerjakan sudah rusak dan lain sebagainya yang membuat masyarakat Kota Medan merasa kecewa.

” Kita berharap agar Pemko Medan serius dalam melaksanakan pembagunan, Saya selaku Ketua DPRD Kota Medan dan teman-teman DPRD Kota Medan lainnya pastilah  tetap mendukung program kerja Pemko Medan yang telah di susun, selama memang benar-benar dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya.

Diketahui bahwa, dalam bulan Juni 2019, kondisi curah hujan di Kota Medan yang tidak mementu membuat masyarakat Kota Medan resah, dan dihantui ketakutan akan adanya banjir, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir dan di dekat bantaran sungai.

Peristiwa kebanjiran bukan lagi di alami warga yang tinggal di daerah langganan dan rawan banjir saja, namun juga didaerah komplek perumahan elit dan sebagainya yang sebelumnya tidak pernah mengalami kebanjiran. Ini juga diduga disebabkan sudah semakin menyempitnya saluran air di drainase, penyumbatan akibat resapan air yang sudah semakin menipis dan pendangkalan sungai yang menyebabkan hujan turun deras sebentar maka akan menyebabkan banjir hingga ke rumah-rumah warga dan badan jalan.

Seharusnya ini menjadi perhatian serius oleh Walikota Medan beserta jajaran Pemko Medan untuk  segera mencari solusi agar Kota Medan tidak tenggelam suatu saat nanti akibat luapan air yang besar dampak dari curah hujan yang tinggi dan tidak menentu.
June 23, 2019

Pengunjung Wisata Tangkahan Langkat Tertimpa Longsor, 3 Tewas

Air terjun di objek wisata Tangkahan, Desa Namosialang, Kecamatan Batangserangan, Langkat, Sumut.
Muslimonline.id-Tiga warga tewas saat sedang wisata di kawasan wisata Tangkahan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut). Para korban tertimpa longsoran saat sedang mandi di bawah air terjun.

Ketiga korban masing-masing Irham Efendi Lubis (38), Raidah (37) dan Rahel Qori, bocah perempuan berusia 9 tahun. Ketiga warga Medan ini meninggal di lokasi kejadian.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, longsor itu terjadi sekitar pukul 13.20 WIB, Minggu (23/6/2019). Saat kejadian para korban dan keluarganya sedang mandi di bawah air terjun Pulau VII, Pantai Salak Dusun Kwala Gemuk, Desa Namosialang, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, atau sekitar 120 km dari Kota Medan.Tiba-tiba dari atas terjadi longsoran. Tanah beserta bebatuan menimpa para korban. Upaya penyelamatan segera dilakukan terhadap para korban oleh warga maupun pengunjung lainnya. Namun nyawa mereka tidak tertolong.

Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk visum. Selanjutnya korban dibawa ke rumah duka di Medan. Bencana itu juga menyebabkan dua pengunjung lainnya terluka. Kedua korban dirawat di rumah sakit.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Langkat Irwan Syahri menyatakan kedua korban kondisinya kritis. Masing-masing atas nama Yuni
Ulpa ibu rumah tangga berusia 48 tahun, dan remaja atas nama Bintang yang berusia 15 tahun.

"Mereka sudah dibawa ke Rumah Sakit PTPN 2 Tanjung Selamat," kata Irwan Syahri seperti dilansir detik.com, Minggu (23/6/2019) sore.

Rumah sakit itu berada di Tebing Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang, sekitar 5 kilometer dari lokasi kejadian. Keduanya dievakuasi menggunakan mobil Polsek Padang Tualang.
June 23, 2019

Pilkada Binjai 2020, Idaham: Saya Siap Mendukung Kader PKS Yang Akan Maju

Muslimonline.id-Dua kali berjuang bersama, Walikota Binjai H.  Muhammad Idaham mengucapkan syukur dan bangganya kepada PKS yang terus membersamai sampai dengan menjelang akhir masa jabatannya di Pemerintahan Kota Binjai. Dalam sambutan di Halal Bi Halal PKS Kota Binjai bersama kader,  simpatisan dan para saksi Pemilu 2019, beliau berjanji menuntaskan kepemimpinannya di kota Rambutan ini dengan baik.

"Binjai adalah kota yang sangat diperhitungkan dengan kebersamaan kita (sehingga) dapat menerima opini dari BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kita juga memiliki tata kota yang baik dengan program Kota Cerdas berbasis E-Goverment dengan dukungan PKS."

Lebih lanjut Idaham menyatakan siap mendukung kader PKS yang akan maju di Pilkada Binjai 2020.

"Saya tidak akan pernah lupa kepada kawan seperjuangan. Jika PKS mengusung kadernya untuk maju di Pemilihan Walikota 2020, mari sama kita diskusikan dan saya siap mendukungnya, " tegas lelaki kelahiran Langsa itu.

Acara yang digelar hari Ahad, 23 Juni 2019 ini juga diisi oleh tausiyah agama, penampilan hafidz disabilitas siswa SDIT Sahabat Quran,  Muhamad Tegar Setiawan dan hiburan nasyid islami.

Turut hadir Ketua DPW PKS Sumatera Utara Teritori Binjai-Langkat,  Ustadz Andri Susilo, Ketua DPD PKS Binjai, Muhty Ardiansyah,  S.Pd,  Dandim Kota Binjai  diwakili Kapten Inf. Ahmad Yani Lubis dan Kapolres Binjai
diwakili oleh B. Pasaribu.

Kegiatan ini ditutup dengan pelantikan PKS Muda Chapter Binjai yaitu Ketua Abdul Rahim, S.Si , Sekretaris Yuli Prianto, S.Pd, dan Bendahara Rizka Damayanti.

Friday, June 21, 2019

June 21, 2019

DPRD Medan : Penangan Banjir diMedan Belum Tepat Sasaran

Hasil gambar untuk paul mei dprd medan
MEDAN—DPRD Medan menilai program penanggulangan banjir belum tepat sasaran. Ditambah lagi, proyek kanal yang dibangun di kawasan Titi Kuning dengan nilai Rp 240 miliar, seolah tak berfungsi dan menjadi sia-sia.

Kenyataannya, banjir tetap melanda kota metropolitan ini. Banjir melanda di sejumlah ruas jalan, usai diguyur hujan, Kamis (20/6/2019). Diantaranya Jalan Jamin Ginting, Jalan Garu I, STM Ujung, Sunggal dan banyak lagi.

Anggota Komisi IV DPRD Medan Paul MA Simanjuntak dan Hendra DS menyoroti permasalahan banjir. Menurut mereka hal ini tak terlepas dari pengawasan Pemko Medan, sehingga apa yang sudah dikerjakan, tak dilakukan evaluasi. Akibatnya, permasalahan banjir pun tak teratasi. “Kita melihat program penanggulangan banjir di kota Medan masih belum tepat, terbukti masih banyak drainase yang tidak bekerja secara maksimal, dalam menyerap dan menampung air,” kata Paul mengomentari persoalan banjir.

Menurutnya, harus ada pekerjaan drainase yang benar-benar mampu menanggulangi persoalan banjir ini. “Karena normalisasi hanya untuk membantu kelancaran air saja, belum tentu sebagai solusi agar tidak lagi banjir. Dengan anggaran yang ada jika dikerjakan secara benar dan tepat sasaran saya pikir sudah cukup,”ungkapnya.

Sementara Hendra DS menyayangkan proyek kanal bernilai ratusan miliar ternyata kurang berfungsi. “Kenyataannya, air tergenang tidak mengalir di kanal. Artinya proyek kanal ini jadi sia-sia,” kata politisi Hanura ini.

Untuk diketahui, proyek kanal merupakan proyek besar yang dananya pinjaman dari Japan Bank for International Corporation (JBIC) senilai Rp 240 miliar. Dibangunnya kanal bertujuan untuk mengurangi banjir yang kerap melanda Kota Medan
June 21, 2019

Robby Barus Siap Jika di Amanahkan Jadi Ketua DPRD Medan

Gambar terkait
MEDAN—Anggota DPRD Kota Medan yang juga Caleg terpilih 2019 Roby Barus SE dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menyatakan siap menjadi Ketua DPRD Kota Medan periode 2019-2024, jika ada amanah dari Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Sukarno Putri.


“Sebagai petugas partai, kita siap ditugaskan DPP dimana saja. Apakah sebagai pimpinan partai, pimpinan dewan atau jadi calon kepala daerah atau sama sekali tidak ada. Wong namanya kita petugas partai,” kata Roby kepada wartawan, Kamis (20/6/2019).

Saat dikonfirmasi awak media, apakah mampu memimpin DPRD Medan jika dipercaya DPP? Mantan Ketua Komisi A ini mengatakan, semua kader PDI Perjuangan adalah sosok-sosok yang cerdas dan tangguh. Karena semuanya sudah dikader menjadi politisi sejati dan mampu mengemban tugas.

Seperti diketahui, PDI Perjuangan menjadi pemenang Pemilu Legislatif di Medan meraih 10 kursi. Meski perolehan kursi sama dengan P Gerindra, tapi perolehan suara PDIP lebih besar. Sehingga, PDIP dua kali berturut-turut jadi pemenang dan memimpin DPRD Medan.

Pada periode 2014-2019, PDIP memimpin DPRD Medan dengan perolehan 9 kursi. DPP mempercayakan Henry Jhon Hutagalung SE SH MH menjadi Ketua DPRD sampai sekarang. “Siapa bakal calon ketua memang belum ada dibahas partai, karena caleg terpilih 2019 belum dilantik, tapi apapun nanti keputusan partai kita siap,” terangnya.

Menurutnya, kepemimpinan Henry Jhon Hutagalung dinilai sangat baik dan bijaksana. Selama DPRD Kota Medan dipimpin Henry Jhon, Fraksi PDIP jadi berwibawa di mata fraksi-fraksi lain. Hampir tidak pernah ada persoalan di DPRD Medan selama hampir lima tahun ini.

“Terlebih Henry Jhon sangat piawai memimpin rapat-rapat paripurna maupun rapat pimpinan. Dia orangnya cerdas, tangguh, berkelas dan pergaul, banyak memimpin organisasi sehingga terbiasa memimpin rapat, jika ada persoalan cepat mengatasinya,” tutur Roby.

“Jika dipercaya memimpin DPRD Medan, Roby akan meneruskan keberhasilan Henry Jhon. “Pemimpin di DPRD Medan harus vocal dan kritis terhadap kepemimpinan wali kota, karena yang kita emban adalah amanah rakyat, maka pemimpin itu harus tegas, cerdas, berwibawa dan disegani,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Japorman Saragih juga pernah mengatakan bahwa siapa calon pimpinan dewan adalah keputusan Megawati. Semua kader yang duduk di legislatif memiliki peluang menjadi pimpinan dewan, tidak harus seorang ketua partai. “Ketua partai yang duduk di legislatif tidak otomatis menjadi Ketua DPRD, semua tergantung Ketua Umum” terangnya

Wednesday, June 19, 2019

June 19, 2019

Hasyim, SE : "Jalan di Beton, Warga Jalan Panglima Denai Senang".

Medan: Ketua Fraksi PDI Perjuangan Kota Medan, Hasyim, SE mengapresiasi langkah pemerintah kota Medan yang baru-baru ini melakukan perbaikan dan pembetonan jalan Panglima Denai pasar Lima (5) Kecamatan Medan Denai yang selama ini sering terendam banjir, berlobang dan rusak parah sehingga sempat membuat kesal para pengguna jalan dan warga setempat.

” Ini salah satu fakta, bahwasanya pemko Medan punya kesungguhan untuk perbaiki atau membangun kota Medan ini agar lebih nyaman atau layak untuk warga Kota Medan lah. Upaya-upaya tersebut sudah dilakukan dan selalu di setiap mata anggaran itu, apa yang sudah di anggarkan itukan selalu juga dilaksanakan,” terang Hasyim yang mampu memperoleh suara tertinggi di PDI P Kota Medan saat pileg 17 April 2019 lalu dari Dapil empat (4), Rabu (19/6) di Gedung DPRD Kota Medan.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kota Medan ini juga mencontohkan selain Jalan Panglima Denai, ada juga jalan lain seperti Jalan Veteran, Jalan Asia yang saat ini sudah dilakukan pembetonan Jalan, sehingga dapat dilihat keseriusan Pemko Medan agar bagaimana Jalan-Jalan di Kota Medan dapat terlihat bagus dan nyaman di lalui oleh pengendara bermotor.

Selaku wakil Rakyat dari Dapil 4, Hasyim mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Pemko Medan dan Walikota. ” Kita harapkan ini dapat dilaksanakan terus perbaikan infrastruktur supaya tahun 2020 kota Medan sudah terbebas dari infrastruktur jelek, termasuk pengorekan parit. Kita harapkan, agar terlebih dahulu dilakukan pengorekan parit sebelum melakukan pengaspalan badan Jalan, karena Walikota pastilah selalu menginginkan yang terbaik terhadap setiap pekerjaan perbaikan infrastruktur tersebut,” jelasnya.

Di beberkan Hasyim, di Jalan Asia simpang Jalan Jumhana, aspal belum setahun dikerjakan sudah rusak, penyebabnya adalah karena ada parit di sepanjang Jalan sebelumnya tidak diperbaiki atau di korek terlebih dahulu, sehingga ketika turun hujan, air akan keluar dari parit dan menggenangi Jalan, terjadilah banjir. ” Inilah yang membuat jalan cepat rusak dan hancur apalagi pengguna jalan sangat padat di tempat itu,” terang Hasyim.

Atas pembetonan jalan Panglima Denai yang telah dilakukan oleh Pemko Medan melalui Dinas Bina Marga Kota Medan tersebut, warga Jalan Panglima Denai pun turut mengucapkan  terimakasih kepada Pemko Medan yang telah memperbaiki Jalan Panglima Denai tersebut.

” Terimakasih kepada bapak Walikota Medan yang telah mendengarkan keluhan kami. Jalanan yang sebelumnya rusak parah ini sebelumnya terdapat banyak lubang yang berdiameter kecil hingga besar dengan kedalaman tertentu, setelah dibeton ini, semoga saja gak ada lagi lubang dan banjir yang menggenangi jalan ini,” Kata seorang wanita yang kebetulan sedang melintas.

Sementara itu, Dinas Bina Marga Kota Medan melalui Kepala UPT Dinas Binamarga Kota Medan, Rusdi menyebutkan bahwa pengerjaan pembetonan di Jalan Panglima Denai dilakukan 5 (lima) hari sebelum bulan Ramadhan lalu.

“Pembetonan jalan yang sedang dikerjakan ini hampir rampung. Pengerjaannya sendiri dilakukan sebelum bulan Ramadhan dengan Lebar 8 meter dan panjang 495 meter,” pungkas
June 19, 2019

TUAN PRESIDEN, IZINKAN AKU CEMBURU

Oleh : A. Latif Khan. S.Ag

Dua hari ini, status medsos sahabat-sahabat saya penuh dengan pujian dan kenangan baik kepada Muhammad Mursi, presiden Mesir yang dipilih rakyatnya tahun 2012.

Sang pemimpin kembali kepada rahmat Allah dua hari lalu, dan sejak itu orang-orang mukmin tak putus-putus mengenang kebaikan-kebaikannya.

Saya sendiri tidak terlalu mengenal beliau. Sama seperti Anda, saya pun tidak tahu banyak tentang lelaki yang hatinya telah tertanam hafalan Al-Quran sejak usia mudanya ini.

Seorang sahabat mengirimkan rekaman pidatonya di tahun-tahun silam. Dengan bahasa Arab yang fasih, kita bisa merasakan bahwa kalam-kalam Allah mengalir lembut dan menyatu begitu saja dalam ucapan beliau.

Tentu saja hanya para penghafal Al-Quran yang memiliki gaya komunikasi khas seperti ini.

Tetapi di balik ketajaman hafalannya, ada yang lebih mempesona lagi dari presiden yang satu ini. Yaitu bagaimana kaum muslimin menyebut-nyebut amal baiknya pada hari beliau meninggalkan dunia.

Hal ini mirip sekali kejadian pada zaman Rasulullah. Saat itu para sahabat melihat rombongan pengantar jenazah, lalu di antara orang-orang itu memuji sang jenazah. Maka Rasulullah bersabda, "Wajib bagi dia!"

Kemudian datang lagi jenazah kedua, dan orang-orang dalam rombongan yang mengantarnya mencela sang jenazah. Maka Rasul kembali bersabda, "Wajib bagi dia!"

Sahabat bertanya apa maksud ucapan tersebut. Maka Nabi menjawab yang diabadikan dalam hadist riwayat Bukhari,

هَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا، فَوَجَبَتْ لَهُ الجَنَّةُ، وَهَذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا، فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ

“Jenazah itu yang kalian puji dengan kebaikan wajib baginya surga. Dan jenazah ini yang kalian cela dengan kejelekan wajib baginya neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi.”

Alangkah beruntungnya dirimu wahai tuan presiden. Sungguh aku cemburu dengan banyaknya orang yang menjadi saksi akan kebaikanmu.

Hadist ini hendaklah menjadi pondasi bagi kita semua. Hati-hati jika kita sebagai orang tua, karena anak-anak adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Pada waktunya nanti, mereka akan membuka segala persaksiannya.

Hati-hati jika kita sebagai pemimpin, karena rakyat adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Alangkah meruginya jika mereka kelak bersaksi tentang kecurangan yang kita lakukan, kezaliman kepada mereka yang tidak berpihak pada kita, serta janji-janji kita sendiri yang selalu kita dustakan.

Meski kita mampu mengendalikan media untuk menutupi kebenaran, tetap saja pada waktunya nanti mereka akan membuka segala persaksiannya.

Selamat jalan tuan presiden. Semoga Allah menggantikan untuk kami pemimpin-pemimpin jujur lebih banyak lagi sepeninggalmu.

Salam Hijrah.
Waktunya bangun dan berubah dari tidur panjang kita!