Muslim Online

MEDAN-Pengusaha reklame di Medan yang tergabung dalam Persatuan Periklanan Indonesia (P3I) Sumatera Utara (Sumut) diam-diam menemui pimpinan DPRD Kota Medan baru-baru ini.

Mereka bertemu dengan Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli untuk mencari perlindungan, terkait penertiban papan reklame yang gencar dilakukan Pemko Medan belakangan ini.

Anggota Komisi D DPRD Medan Ilhamsyah menyindir P3I Sumut yang sibuk mencari perlindungan akibat tindakan tegas Pemko Medan menertibkan reklame liar. “Kalau diibaratkan, P3I itu seperti sedang mencari udang dalam tambak. Ketika rogoh sana sini yang didapat ular, lalu mereka teriak-teriak. Tapi, ketika mereka dapat udang lantas diam-diam saja,” ungkap Ilhamsyah, Rabu (24/10/2018).

Dijelaskan Ilhamsyah, P3I Sumut hanya diam saja ketika mereka mendapatkan keuntungan. Namun, ketika Komisi D mengundang untuk membahas penataan reklame ternyata mereka tidak pernah hadir.

“Sebagian besar reklame yang ada saat ini berdiri di lokasi yang tidak tepat atau melanggar aturan, seperti di jalur pedestrian, trotoar, atas parit atau drainase hingga badan jalan. Makanya, sudah benar Pemko dibantu Polda Sumut menertibkannya,” sebut Ilhamsyah.

Menurut anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar ini, Kota Medan harus ditata kembali karena reklame begitu tumbuh subur dan tak terkontrol. Akan tetapi, feed back yang didapat atau pajak dari reklame tersebut tidak seimbang dengan pertumbuhan di lapangan. “Kalau penataan itu baik, bukan tidak mungkin retribusi atau pajak yang masuk Pemko Medan meningkat. Bahkan, mereka juga bisa jual mahal produknya kepada calon pengiklan,” terangnya.

Disinggung dampak dari penertiban reklame berakibat pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang dilakukan pengusaha, Ilhamsyah menyebutkan alasan itu klasik. “Sudah disampaikan P3I dari dulu. Tapi, selama ini pajak kemana mereka buat,” cetusnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli mengatakan, penertiban reklame yang dilakukan Pemko yang dibantu Polda Sumut membuat para pengusaha advertising menjadi resah. Bahkan, terancam melakukan PHK kepada para pekerjanya. “Pengusaha mengeluh karena reklame mereka banyak ditumbangkan. Kondisi itu membuat usaha mereka melemah, imbasnya bisa bakal terjadi PHK kepada pekerja,” kata anggota dewan yang akrab dipanggil Nanda.

Nanda mengaku keluhan tersebut didengar langsung oleh para pengusaha reklame yang tergabung di dalam P3I Sumut. “DPRD kan memang tugasnya menyerap aspirasi, jadi siapapun yang mengeluh tentu kita terima. Namun, eksekusi tetap berada di tangan eksekutif (Pemko Medan),” ujarnya.

Menurut Nanda, para pengusaha meminta kepastian hukum tentang usaha yang mereka jalani. Selain itu, para pengusaha juga bersedia membayar pajak agar bisa mendongkrak penerimaan pendapatan asli daerah (PAD). “Memang selama ini keluhannya reklame banyak tapi PAD sedikit. Tak hanya itu, tidak tertata atau semrawut,” ucapnya.

Oleh karena itu, sambung Nanda, DPRD bersama Pemko Medan saat ini tengah menyusun Rancangan Perda Penyelenggaraan Reklame. Nantinya, pembahasan itu akan melibatkan pihak pengusaha. “Kita mau reklame tertata dan PAD juga dapat. Dengan begitu, pembangunan kota semakin baik ke depannya,” pungkas Nanda.

"Kalau diibaratkan P3I itu seperti sedang mencari udang dalam tambak. Ketika rogoh sana sini yang didapat ular, mereka teriak-teriak. Waktu mereka dapat udang, diam-diam aja," kata Ilhamsyah berpribahasa, Selasa (23/10/2018).

Kata dia, P3I hanya diam saja ketika mendapatkan keuntungan. Selain itu, ketika Komisi D mengundang untuk membahas penataan reklame tidak pernah hadir.

Bukan hanya itu, Ilhamsyah juga menilai reklame yang ada saat ini berdiri di lokasi yang tidak tepat seperti pedestarian, badan jalan.

"Medan itu harus ditata, kalau penataan itu baik, bukan tidak mungkin retribusi atau pajak yang masuk pemko Medan juga mereka bisa jual mahal produknya itu, kita harapkan demikian," jelasnya.

Alasan PHK karyawan, lanjut dia, sudah disampaikan P3I dari dulu. "Selama ini pajak mereka buat," tuturnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah pengurus P3I Sumut menemui pimpinan DPRD Medan, Senin (22/10/2018). Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli menyebut pengusaha reklame mulai resah dengan aksi penetiban reklame.

Karena usaha melemah, pengsuaha reklame bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya.