Muslim Online

Muslimonline.id-Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Binjai memulai safari politik ke seluruh parpol di Kota Binjai pada Selasa (30/7) sekitar pukul 11.00 WIB, dengan berkunjung ke kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Binjai Jalan Wijaya Kesuma, Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Binjai Utara.

Rombongan Partai Golkar dipimpin langsung oleh ketuanya H. Zainuddin Purba, S.H didampingi Sekjen H. Noor Sri Syah Alam Putra S,T., Ketua Dewan Pertimbangan H. Zulhamsyah Fiar Hasibuan, H. Akhiruddin Lubis, anggota DPRD Binjai H. M. Yusuf, S.H. M.Hum, Hj. Norasiah, Hj.Suhartini dan jajaran fungsionaris Golkar lainnya.

Kedatangan rombongan partai berlambang  beringin ini disambut hangat oleh Ketua DPD PKS Binjai, Muhty Ardiansyah, S.Pd., Sekum Abdur Rahman, S.H, Bendahara Umum, Ahmad Taib Lubis, S.E, caleg terpilih DPRD Binjai Hairil Anwar, S.Pd.I dan H. Marasong Lubis, S.Sos serta sejumlah pengurus.
Dalam pertemuan itu Sekjen Golkar menyampaikan hasil Rapat Pleno Diperluas bahwa Zainuddin Purba adalah calon tunggal Walikota dari Golkar Binjai.

"Besar harapan kami dapat untuk menyatukan visi-misi parpol dengan sama-sama kita melangkah untuk kota Binjai, " ungkap politisi yang akrab disapa Haji Kires tersebut.

Sementara itu Zainuddin Purba sendiri tegas menyampaikan keinginannya menggandeng PKS dalam laga demokrasi lokal tahun depan.

"Kami sangat sungguh-sungguh untuk bisa berjalan bersama dengan PKS. Kami ingin membawa satu reformasi bukan melalui politik uang. Melainkan, politik dengan visi-misi untuk membangun kota Binjai. Saya yakinkan kepada PKS Binjai bahwa koalisi itu adalah menyatukan satu kesatuan. Untuk selanjutnya saya akan memberikan ruang yang luas untuk sama membangun masa depan Binjai, " ujar Ketua DPRD Binjai itu.

Ketua PKS Binjai pun menyambut baik silaturahim dan ajakan berkoalisi dari Golkar. Apalagi ada kesamaan visi dari Pak Uda -sapaan akrab Zainuddin Purba-dalam pemberantasan narkoba di kota rambutan.

"Nama Pak Uda sudah masuk radar PKS dan telah dikirim ke DPP PKS untuk dipertimbangkan sebagai calon kepala daerah, selain tiga nama kader PKS hasil penjaringan internal, " terang Muhty.

Lebih lanjut Sekum PKS Binjai menerangkan bahwa partai dakwah itu telah melakukan Pemilihan Umum Internal dan berhasil menjaring tiga nama untuk diteruskan ke DPP.

Pertemuan ini diakhiri dengan makan siang bersama dan shalat zuhur berjamaah.

Muslimonline.id-Delegasi Taliban secara mengejutkan berkunjung ke Indonesia dan melakukan pertemuan tertutup dengan sejumlah pihak, di antaranya Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Peneliti Hubungan Internasional CSIS, Fitriani menilai kunjungan Taliban ke Indonesia bagian dari komitmen politik luar negeri Indonesia, yakni mewujudkan perdamaian dunia.

Ia berkata Indonesia sejak awal terlibat dalam upaya membangun perdamaian di Afghanistan. Salah satu tindakan Indonesia dalam hal itu ditandai dengan kehadiran Wapres JK dan Menteri Luar Negeri Retno L. Marsudi dalam Afghanistan Peace Process di Kabul, Afghanistan, tahun lalu.

"Kunjungan ini adalah kelanjutan komitmen politik luar negeri Indonesia. Menindaklanjuti tahun lalu Bu Retno dan Pak JK ikut serta Kabul Peace Process," ujar Fitriani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).

Dalam proses diplomasi ini, Fitriani menyampaikan bahwa Indonesia hendak memberi inspirasi kepada Taliban mengenai Islam moderat. Mengingat, sebagai sebuah gerakan Taliban sangat konservatif selama ini.

Meski demikian, Fitriani melihat skenario agar Taliban memahami soal Islam moderat tidak dilakukan melalui pemerintah, melainkan melalui PBNU dan MUI. Sebab pemerintah Indonesia tidak akan didengar oleh Taliban ketika memberi penjelasan soal Islam moderat.

"Jadi perlu multi-track diplomacy. Jadi Bu Retno bertemu dengan Kementerian Luar Negeri Afghanistan. Sementara track satu lagi diakomodasi oleh pertemuan NU dan Taliban," ujarnya.

Terkait dengan upaya itu, Fitriani kembali menyampaikan Indonesia berharap pertemuan antara Taliban dengan pemerintah Indonesia bisa menunjukkan bagaimana kelompok Islam bisa berdamai dengan pemerintah.

Lebih lanjut, Fitriani berkata keaktifan Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia, termasuk di Afghanistan sudah sesuai dengan harapan konstitusi. Tak hanya itu, peran itu juga sejalan dengan posisi Indonesia sebagai bagian dari Dewan Keamanan PBB.

Adapun soal peran Indonesia dalam perdamaian di sebuah negara sejatinya pernah dilakukan. Tahun 1990 misalnya, Indonesia menjadi mediator perdamaian untuk Kamboja.

"Alangkah baiknya jika Indonesia bisa menghasilkan bukti hasil kerjanya di masa menjadi anggota DK PBB 2019-2020 dengan mewujudkan perdamaian di Afghanistan," ujar Fitriani.

Di sisi lain, Fitriani menyayangkan pemerintah hanya mempertemukan Taliban dengan PBNU dan MUI. Seharusnya Taliban juga dipertemukan dengan gerakan serupa yang ada di Indonesia, yakni Gerakan Aceh Merdeka.

"Menurut saya kalau Taliban bertemu dengan PBNU sebenarnya kurang lengkap ya. Harusnya sekalian bertemu dengan GAM," ujarnya.

Meski begitu Fitriani menilai pemerintah Indonesia dan PBNU kurang melakukan diplomasi publik ketika menerima kunjungan Taliban. Ia melihat penjelasan pemerintah hanya seputar perdamaian di Afghanistan.

"Kurangnya diplomasi publik justru membuat kesan bahwa Indonesialah yang justru dipengaruhi Taliban dan menyetujui tindakan mereka," ujar Fitriani.

Muslimonline.id-Setelah resmi menjadi mualaf dan mempelajari agama Islam, Deddy Corbuzier kini juga resmi menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Deddy diterima oleh Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj dalam acara Istigasah di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Rabu malam.

"Gus Deddy hari ini resmi diterima menjadi anggota Nahdlatul Ulama," ungkap KH Said Aqil seperti dikutip dari Antara.

Tak seorang diri, Deddy terlihat hadir bersama Gus Miftah selaku pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji Sleman Yogyakarta. Keduanya terlihat hadir sekitar pukul 21.03 WIB dengan pengawalan ketat dari banser NU.

Dalam kesempatan tersebut, Deddy mengaku bangga sudah bisa menjadi seorang mualaf.
Ia pun sempat menuangkan keresahan hatinya di depan KH Said Aqil dan ribuan orang yang menghadiri Istigasah menyangkut komentar netizen saat mengetahui dirinya sudah menjadi mualaf.

"Pernah sekali saya ditanya bagaimana anak saya (Azka) setelah saya masuk Islam, saya takut karena katanya kalau anak saya tidak masuk Islam yang dosa ayahnya," ujar Deddy.

"Kalau kamu ingin membawa orang menikmati keindahan Islam, jangan buat mereka takut," tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Deddy mengaku bangga sudah bisa menjadi seorang mualaf.
Ia pun sempat menuangkan keresahan hatinya di depan KH Said Aqil dan ribuan orang yang menghadiri Istigasah menyangkut komentar netizen saat mengetahui dirinya sudah menjadi mualaf.

"Pernah sekali saya ditanya bagaimana anak saya (Azka) setelah saya masuk Islam, saya takut karena katanya kalau anak saya tidak masuk Islam yang dosa ayahnya," ujar Deddy.

"Kalau kamu ingin membawa orang menikmati keindahan Islam, jangan buat mereka takut," tambahnya.

Sebelumnya, Deddy Corbuzier mengucapkan dua kalimat syahadat di Pesantren Ora Aji Sleman dengan dibimbing oleh Gus Miftah pada 21 Juni lalu.

Muslimonline.id-Medan,-Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumut menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Caleg Terpilih PKS untuk DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Garuda Plaza Hotel Medan, Minggu (28/7/2019) kemarin.

Acara yang diikuti sekitar 200 pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS se-Sumut dan 58 Caleg terpilih PKS tersebut membahas persiapan PKS menghadapi Pilkada serentak 2020 di 23 Kabupaten/Kota se-Sumut.

Ketua DPP PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Sumbagut Ir. Tifatul Sembiring dalam pengarahannya menekankan bahwa PKS akan aktif terlibat di minimal 11 daerah dari 23 Kabupaten/Kota se-Sumut yang menggelar Pilkada.

Di antara yang menjadi fokusnya adalah Pilkada Kota Medan. Disebutkannya bahwa Pemilihan Umum Internal (PUI) untuk Pilkada Medan telah selesai. "Insyaallah dalam waktu dekat kita launching kader kita yang akan diusung dalam Pilkada Medan," ujarnya.

Meski dana PKS terbatas, dia berkeyakinan dengan kerjasama semua kader, PKS bisa mendorong kadernya ikut menjadi calon Walikota, bukan cuma Wakil Walikota. "Dengan kerjasama dan keyakinan bersama semua kader, kursi Walikota Medan 2020-2025 akan kita rebut untuk menuju Kota Medan menjadi kota religius yang lebih baik," papar Tifatul.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPW PKS Sumut DR. H. Hariyanto, LC, MA mengatakan acara  ini dilakukan untuk membekali Caleg yang terpilih agar siap tempur.

"Selain itu, juga ada Bimtek yang isinya membekali para Caleg Terpilih agar siap tempur berjuang melalui kursi parlemen memastikan ada pembelaan maksimal terhadap ummat ini," ungkanya

Disebutkannya, para calon anggota dewan terpilih juga diambil sumpahnya atas nama Allah untuk memperjuangkan aspirasi ummat.

 "Mereka kita sumpah dan menandatangani pakta integritas untuk memperjuangkan ummat," ujarnya seraya menambahkan bahwa mereka sangat mewanti-wanti Caleg terpilih tidak "terpeleset" saat menduduki kursi dewan yang memang besar godaannya.

Foto: FB Anugrah Roby Syahputra

Muslimonline.id-Beberapa hari belakangan ini sedang viral di facebook postingan yang berisi tulisan seorang pegiat literasi, Anugrah Roby Syahputra yang isinya membantah beberapa pernyataan Ustadz Rahmat Baequni. Sampai saat berita ini diterbitkan, postingan tersebut telah dibagikan lebih dari 100 kali. Berikut kami lampirkan tulisan yang kami kutip langsung dari laman facebook beliau.

Judul: Mengapa Saya Enggan Datang ke Kajian Ustadz Rahmat Baequni?

Nama Ustadz Rahmat Baequni seketika menjadi populer pasca viralnya potongan ceramah sang dai seputar Masjid Al Safar di Rest Area KM 88 yang dituduhnya berdesain khas persaudaraan rahasia, Illuminati. Pasalnya –menurut URB- di bagian mihrab terdapat simbol segitiga. Begitu pula dengan arsitektur masjid secara keseluruhan. Atas inisiatif MUI Jabar, URB kemudian didudukkan satu meja dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jabar yang juga arsitek masjid tersebut dalam sebuah forum tabayyun. Ujungnya adalah pernyataannya yang lebih berbahaya lagi:

JAKARTA—Gerhana bulan akan muncul pada Rabu, 17 Juli 2019. Namun, fenomena ini hanya bisa diamati pada dini hari Waktu Indonesia Barat (WIB).

Seperti yang dilansir dari situs timeanddate, gerhana bulan yang terjadi pada 17 Juli ini merupakan yang terakhir dalam tahun 2019. Fenomena gerhana ini akan bisa diamati dari Australia, Afrika, Amerika Selatan, beberapa bagian Eropa, dan Asia.

Sedangkan di Indonesia, fenomena ini bisa terlihat dari bagian wilayah Indonesia barat dan tengah. Fenomena ini bisa diamati dari wilayah Jakarta pada waktu dini hari.

Gerhana bulan ini bisa dilihat dari segala sisi, dengan syarat langit dalam kondisi cerah. Dari beberapa titik, gerhana bulan akan nampak penuh. Sementara di titik lain, gerhana akan nampak sebagian saja.

Masih merujuk pada situs timeanddate, total durasi terjadinya gerhana bulan diperkirakan mencapai 5 jam 34 menit. Berikut ini jadwal proses gerhana bulan 17 Juli, yang akan terjadi pada dini hari nanti:

Gerhana bulan penumbra (bayangan kabur) 01:43 WIB
Gerhana bulan parsial (gerhana sebagian) 03:01 WIB
Gerhana bulan maksimal/penuh 04:30 WIB
Gerhana bulan pasial akhir 05:59 WIB.***DTK

MEDAN—Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, menyesalkan penolakan wali kota terhadap usulan Kementerian Perhubungan untuk mengelola dua terminal tipe A di Medan, yakni Terminal Terpadu Amplas dan Pinangbaris agar lebih baik.

“Seharusnya Pemko Medan menyerahkan dua terminal itu dikelola pemerintah pusat, dengan sejumlah perjanjian. Sehingga tidak mengurangi PAD Kota Medan dan mempercantik kedua terminal tersebut,” ujarnya kepada wartawan di Medan, Senin (15/7/2019) saat dimintai komentarnya seputar permintaan Kemenhub terhadap 2 terminal tipe A di Medan.

Kalau dikelola pusat, kata Herri, ada standar pelayanan di angkutan umum yaitu transportasi darat. Fasilitas kedua terminal akan dilengkapi oleh Kemenhub sehingga akan layak dan kemungkinan besar menjadi nyaman. “Apalagi dibuat standar Bandara,” ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat ini.

Apalagi, sebut Herri, saat ini bisa dilihat pengelolaan kedua terminal besar di Kota Medan, sangat tidak jelas. Dari sisi PAD juga tidak terlalu membanggakan sehingga perlu banyak pembenahan. Kalau sudah ada permintaan terminal itu dikelola pemerintah pusat, kenapa tidak, ujarnya lagi.

Diyakininya kalau dikelola pusat, standarnya pasti sudah nasional dan Medan akan lebih baik, sebutnya. Artinya, sambung Ketua DPD Partai Demokrat Sumut ini, kedua terminal akan lebih baik kalau diserahkan ke pemerintah pusat.

Seperti diberitakan, Kemenhub berencana membangun 38 terminal tipe A di seluruh Indonesia termasuk Amplas dan Pinang Baris dengan anggaran masing-masing Rp 50 miliar agar lebih modern dan nyaman. Untuk terminal tipe A yang akan dibangun Kementerian Perhubungan, fisik, sistim dan ekosistimnya harus sama dengan Bandara, sehingga penumpang lebih mudah dan nyaman ketika hendak berpergian menggunakan bus AKDP maupun AKAP.

Namun karena Pemko Medan menolaknya, pihak Kemenhub akan mencari lahan baru membangun terminal tipe A di Medan. Anggaran Rp 50 miliar hanya untuk membangun terminal, biaya membeli lahan lain lagi, ujar Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2019) di Bandara Kualanamu.

Wakil Walikota Medan, Akhyar Nasution, yang ditemui wartawan di sela-sela Konfercab serentak DPC PDIP se Sumut zona 1 Medan, Sabtu (13/7/2019) membenarkan apa yang dikatakan Dirjen Perhubungan Darat.

Menurut dia, Pemko belum mau menyerahkannya (Terminal Amplas dan Pinang Baris, red) ke Kemenhub. Pasalnya, pengelolaan, retribusi dan sewa menyewa akan jadi milik pemerintah pusat

MEDAN—Komisi III DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan untuk membatalkan rencana pembangunan relokasi Pasar Aksara di Jalan Masjid Kabupaten Deli Serdang. Pasalnya, Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota Medan pada Agustus 2019 sudah mulai pelelangan Detail Engineering Design (DED).

Hal ini merupakan hasil rekomendasi Komisi III DPRD Kota Medan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pedagang Pasar Aksara, PD Pasar Medan, Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) dan Bappeda Medan, Senin (15/7/2019).

Ketua Komisi III, Boydo HK Panjaitan, yang memimpin rapat mengatakan, rencana relokasi Pasar Aksara di Jalan Mesjid ini belum ada koordinasi dengan Komisi III DPRD Kota Medan, termasuk juga pimpinan dewan terkait penggunaan dana pembebasan lahan.

“Komisi III dan Komisi IV, bahkan pimpinan dewan saja belum ada dilibatkan dalam perencanaan pembangunan relokasi di Jalan Mesjid ini. Kita ingin tahu, Pemko Medan pakai anggaran dari mana untuk membebaskan lahan dan bagaimana itu bisa dilaksanakan,” katanya.

Selain itu, kata Boydo, pihaknya menilai lokasi di Jalan Mesjid tidak layak untuk dibangun pasar tradisional, karena selain berdekatan dengan rumah ibadah juga berdekatan dengan sekolah. “Kami (Komisi III, red) minta jangan dulu dibangun relokasi pasar tradisional tersebut di Jalan Mesjid,” tegasnya.

Boydo mengharapkan, pembangunan Pasar Aksara dilakukan di lokasi sebelumnya karena luas lahan sekitar 4500 meter cukup untuk menampung sekitar pedagang yang ada sebelumnya di Pasar Aksara.

Karena rencana pembangunan fly over atau stasiun Mass Rapid Transit (MRT), juga belum diketahui kapan direalisasikan.

“Seharusnya kan diutamakan perencanaan yang sudah ada, bukan malah dilakukan untuk yang belum ada seperti MRT dan Fly Over yang kita saja tidak tahu kapan dilakukan,” katanya.

Selain itu, lanjut Boydo, Pemko Medan juga harus menyiapkan lokasi penampungan pedagang karena pasca bencana kebakaran tahun 2016 lalu belum ada disediakan penampungan.

“Kalaupun ada yang dipindahkan ke lahan dekat terminal simpang Aksara itu hanya bisa menampung sekitar 63 pedagang dan sisanya dari 800 pedagang masih belum tahu nasibnya berjualan di mana. Kebijakan Pemko itu juga berkesan memusnahkan pedagang. Padahal ada dana taktis yang terkena bencana dapat digunakan. Jadi mohonlah segera siapkan penampungan yang layak sebagai wijud nyata kepedulian Walikota dan Pemko Medan pada masyarakat,” tegasnya.

Sebelumya Kabid Kabid PBL, Ashadi Cahyadi Lubis, menegaskan pihaknya sejak awal sudah melakukan langkah-langkah pasca peristiwa kebakaran yang menimpa Pasar Aksara saat itu.

Kabid Ekonomi Bappeda Medan, Regen, menyatakan pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk dibangun Pasar Aksara itu kembali namun dinyatakan bahwa lokasi tersebut akan dikerjakan Fly Over dan rencana koridor stasiun MRT.

“Lahan Pasar Aksara itu juga bukan seluruhnya punya pemko Medan. Sehingg kit butuh lahan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan pasar rakyat dan disepakati mencari lahan yakni Jalan Masjid,” tuturnya.

Salah seorang pedagang Pasar Aksara, Turnip, mengaku senang dengan hasil rekomendasi yang dikeluarkan Komisi III DPRD Medan dan meminta agar hal tersebut tidak hanya akal-akalan yang merugikan pedagang. “Kami mau relokasi pasar tidak dibangun di Jalan Mesjid, tapi dibangun kembali di lahan Pasar Aksara yang lama,” tegasnya.